JAKARTA, beriringan dengan semakin dinamisnya kondisi politik di DKI Jakarta membuat semua mata seakan menyorot tentang siapa yang nantinya akan keluar menjadi pemenang pada Pemilihan Gubernur 2017. Namun, terlepas dari siapa sang juaranya, masih banyak aspek yang seharusnya menjadi perhatian bagi warga dan para calaon gubernur dan wakil gubernur. Populi Center dan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia bekerjasama melakukan diskusi yang bertajuk Perspektif Jakarta dengan tema “Mimpi Jakarta: Lega dan Tertata”  untuk melihat prospek DKI Jakarta kedepan dari segala masalah klasik yang seakan tak kunjung teratasi, khususnya kemacetan dan tata kota. Ibarat sebuah harapan, mampukah Jakarta menjadi ibukota yang bebas dari kemacetan dengan tata kelola pembangunan yang baik. Dengan menghadirkan Darmaningtyas (Pengamat Transportasi), Usep S Ahyar (Direktur Populi Center), dan Nurul Robbi Sepang (Sosiolog Univ Al Azhar Indonesia).

Kontestasi Jakarta bukan hanya permasalahan siapa yang akan menang dan kalah, karena kalau dilihat secara lebih luas para elit politik masih melihat pada siapa yang akan menang. Berdasarkan hasil Survei Populi Center pada bulan September 2016 misalnya, tercatat paling tinggi isu yang menurut warga Jakarta harus segera diatasi adalah kemacetan dengan 23,8 % disusul oleh jumlah pengangguran 18,8 %, biaya berobat atau kesehatan 14,2 % dan  harga bahan pokok yang tinggi sebesar 12,8 %, dan hal yang semacam inilah yang seharusnya menjadi bahasan dalam menyambut pemilihan Gubernur DKI mendatang, tutur Usep. Rasionalitas warga yang sadar akan tantangan klasik di DKI inilah yang seharusnya dituangkan oleh para cagub dan cawagub kedalam visi dan misi yang sistematis dan realistis.

Senada dengan Usep, Darmaningtyas yang seorang pakar sekaligus pengamat transportasi menjelaskan saat ini banjir bukan lagi menjadi masalah yang berarti di DKI Jakarta karena menurutnya revitalisasi sungai sudah berjalan dengan baik, terlepas dari berbagai kontroversi yang menyertainya. Namun yang harus dipahami adalah kebijakan memang bisa saja menimbulkan korban, namun harus dilihat lebih banyak manfaatnya atau tidak.

Berbicara mengenai tata kota, Robbi menjelaskan bahwasanya Jakarta ini sebenarnya menjadi kota apa? Apakah kota produksi atau perdagangan? Berangkat dari sinilah tujuan penataan kota bisa dirancang lebih strategis. Realitasnya Jakarta saat ini sudah menjadi kota interaksi yang menggabungkan keduanya. Tidak menjadi kendala jika identifikasi dan perencanaanya baik. Tapi kalau dilihat sekarang Jakarta belum bisa melakukan pembangunan yang memanusiakan manusia.

Sebagai contoh, kalau dilihat saat ini hanya kalangan menengah keatas saja yang bisa mengakses hunian di daerah perkotaan, sedangkan masyarakat menengah kebawah terpaksa berada dipinggirian Jakarta. Mungkin dalam perspektif sosiologis adalah hal yang wajar ketika kota adalah sentral, tapi alangkah lebih baik apabila teori sentralitas dari kota bisa diakses oleh semua kalangan, seperti halnya konsep menghilangkan sekat antar manusia dari Pak Jokowi.

Selain itu, Usep menyoroti permasalahan tata kota dan kemacetan ini salah satu penyebabnya adalah laju urbansiasi yang sangat besar yang terjadi di Jakarta. Jakarta secara kuktural dianggap sebagai indikator kesuksesan dari seseorang, sehingga banyak masyarakat berbondong-bondong ke Jakarta, alhasil sebaik apapun perencanaan kota dan transportasi di Jakarta tidak akan berhasil jika tidak didukung dengan pengelolaan urbanisasi yang baik.

Terakhir, Darmaningtyas menambahkan bahwa satu langkah konkrit agar Jakarta terhidar dari kemacetan adalah dengan mendukung pola transportasi makro dengan tidak menggunakan kendaraan pribadi. Karena pola pikir saat ini adalah secara logika jika macet, yang dilakukan adalah pelebaran jalan, tapi ada konsekuensi lain yaitu pembebasan lahan. Dengan berusaha menggunakan transportasi massal dapat membantu mengurai kemacetan sehingga target pemerintah DKI pada tahun 2030 sebesar 60 persen warga beralih ke transportasi massal dapat tercapai. Bahkan transportasi alternatif seperti transportasi sungai pun bisa saja direalisasikan kembali jika didukung dari kesadaran masyrakat dan dukungan pemerintah.