Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 telah memasuki putaran kedua. Sepanjang putaran pertama, Pilkada banyak diwarnai dengan meningkatnya aksi intoleransi melalui mobilisasi identitas keagamaan demi kepentingan politik. Mobilisasi identitas ini semakin menguat pada Pilgub putaran kedua hingga memperkuat aksi-aksi intoleransi, bahkan mobilisasi identitas ini hingga membuat jenazah nenek Hindun ditolak untuk dishalatkan oleh warga sekitar. Bagaimana potret aksi-aksi intoleransi pada Pilkada DKI putaran kedua? Populi Center bekerjasama dengan Setara Institute menyelenggarakan diskusi Perspektif Jakarta dengan tema “Potret Intoleransi Jelang Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua” di Sekretariat Setara Institute bertempat di Jl. Hang Lekiu II No 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis, 23 Maret 2017. Materi diskusi ini diberikan oleh Usep S. Ahyar (Populi Center), Hikmat Budiman (Interseksi Foundation), Bonar Tigor Naipospos (Setara Institute), dan dimoderatori oleh Gunawan Hartono.

Direktur Populi Center, Usep S. Ahyar mengemukakan beberapa hal penting. Pertama, negara harus mengambil peran aktif terkait degan masalah intoleransi. Artinya, negara harus bersikap terhadap persoalan intoleransi yang semakin menguat dalam Pilkada DKI Jakarta. Berdasarkan hasil survey Populi Center, sebanyak 71,4% warga DKI Jakarta masuk dalam kategori sangat khawatir dan khawatir terhadap masalah intoleransi dalam pilkada. Kedua, Pilkada DKI Jakarta didominasi oleh kuatnya politik identitas dan dominasi simbolik yang menyebabkan relasi yang tidak setara di masyarakat. Hal ini memiliki implikasi pada munculnya hierarki sosial yang secara tidak langsung membuat beberapa kelompok tersingkir. Usep menekankan, kuatnya dominasi simbolik ini dapat mengganggu prinsip-prinsip demokrasi, terutama prinsip kesetaraan. Ketiga, hasil survey Populi Center menunjukan satu gejala menarik dengan lebih pentingnya isu agama dibandingkan dengan isu korupsi atau pemimpin bersih. Ketiga, masa kampanye pada pilkada tahun 2015 dan 2017 terlalu panjang, sehingga memungkinkan munculnya mobilisasi isu-isu SARA.

Keempat, Pilkada DKI Jakarta menunjukan satu fenomena yang menarik karena justru mayoritas yang merasa terancam. Jika kita nalar, maka hampir tidak mungkin 78% penduduk dengan agama Islam akan digeser oleh seorang gubernur.
Ketua Yayasan Interseksi Foundation, Hikmat Budiman menekankan pentingnya faktor media sosial dalam Pilkada DKI Jakarta. Media sosial menjadi motif utama dalam mobilisasi politik identitas yang dapat mengancam kebangsaan Indonesia. Dalam hal ini, prinsip multikulturalisme dapat menjadi bumerang apabila tidak didasari oleh pandangan kebangsaan. Lebih lanjut, Hikmat Budiman menekankan pentingnya kehadiran negara dalam mengatasi ekskalasi persoalan intoleransi dalam Pilkada DKI Jakarta.

Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengemukakan hal berbeda. Dalam pandangannya, Pilkada DKI Jakarta justu menjadi panggung bagi kelompok-kelompok non parlemen. Isu masalah agama justru tidak didorong dari partai politik. Justru muncul dari kekuatan-kekuatan non parlemen. Lebih lanjut Bonar mengatakan bahwa untuk saat ini pasangan calon Anies-Sandiaga diuntungkan dengan isu intoleransi dalam Pilkada DKI 2017 putaran kedua, karena kondisi tersebut tetap dibiarkan, “Kalau keuntungan sesaat Anies – Sandiaga. Mereka diam. Namun, saya katakan dua-duanya (pasangan calon) tidak mendapat keuntungan, meskipun pasangan nomor tiga cenderung membiarkan, karena mendapatkan limpahan. Meskipun retorikanya berbau prokebangsaan”. Padahal seharusnya Pilkada DKI Jakarta merupakan pertarungan antar tiga partai politik yang mengusung tiga calon gubernur. Lebih lanjut, Bonar memaparkan bahwa penduduk Jakarta masih memegang loyalitas sosial ganda. Di satu sisi penduduk sudah modern dengan pertumbuhan ekonominya, tapi disisi lain masih memegang nilai-nilai kultur atau relasi sosial dari daerahnya. Hal inilah yang memungkinkan pula mobilisasi politik identitas efektif dalam konteks Pilkada DKI Jakarta, karena pemilih dari Pilkada DKI Jakarta tidaklah sepenuhnya pemilih rasional.

Ketiga narasumber memiliki pandangan yang sama, bahwa negara harus hadir dalam mengatasi praktek-praktek intoleransi. Negara yang pasif akan mendorong kelompok-kelompok opportunis untuk memobilisasi isu SARA secara lebih masif dan mencederai prinsip-prinsip kesetaraan, kebangsaan, dan toleransi.