Tantangan rekapitulasi final Pilpres 2019

Rekapitulasi final penghitungan suara Pilpres oleh KPU memiliki tenggat waktu tanggal 22 Mei 2019 mendatang. Beragam tantangan menuju pengesahan atau ketuk palu penghitungan terjadi. Salah satunya adalah penemuan formulir C1 palsu di Menteng Jakarta Pusat yang menguntungkan salah satu pasangan calon presiden. Di sisi lain, terdapat 244 laporan salah entri data formulir C1, dimana sebanyak 218 kesalahan telah diperbaiki oleh KPU. Kesalahan input tersebut sudah dijelaskan oleh KPU, yang mengatakan terdapat faktor human error dalam kesalahan tersebut. Bagaimana tantangan rekapitulasi suara pemilu serentak kali ini?

Untuk membahas persoalan ini lebih lanjut, Forum Populi Edisi Pemilu 2019 pada Kamis (9/5) mengangkat tema “Tantangan Rekapitulasi Final Pilpres 2019”. Dalam diskusi kali ini hadir pembicara Veri Junaidi (Ketua KoDe Inisiatif) dan Dimas Ramadhan (Peneliti Populi Center).

Veri Junaidi mengatakan pelaksanaan pemilu kali ini apabila diberikan angka adalah nilai B. Yang menjadi penyebab penilaian positif pemilu serentak 17 April 2019 lalu adalah partisipasi publik yang besar. Antusiasme masyarakat untuk menggunakan hak pilh terbilang tinggi. Akan tetapi, menurut Veri, dirinya memberikan dua catatan penting bagi pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan KPU.

Pertama, isu logistik. Dirinya menjelaskan, beberapa daerah masih mengalami kendala logistik. Ambil contoh, Papua. Distrik di Kota Jayapura mengalami penundaan pemungutan suara dikarenakan logistik yang terhambat. Bila dibanding dengan daerah-daerah pedalaman Papua, misalnya Yahukimo yang sejak pemilu 2014 pun terlambat, kendala logistik semakin melebar. “Sekarang problemnya (di Papua) bukan di daerah pegunungan saja, tetapi di kota sendiri yaitu di Jayapura logistik belum siap,” ujarnya.

Kedua, soal pemahaman teknis administratif atau manajemen penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks ini, aku Veri, pemahaman pemilih mengenai jam berapa datang ke TPS, khususnya pemilih yang tidak menerima undangan C6 masih minim. Dua kendala inilah yang menyebabkan ribuan TPS perlu melakukan penundaan pemungutan suara atau penghitungan ulang.

Di sisi lain, KoDe Insiatif mencatat adanya persoalan pada rekapitulasi final Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU. Pihaknya mencatat, lanjut Veri, ada beberapa persoalan dalam penghitungan data. Sebagai contoh, ada form C1 yang diinput namun foto C1nya sendiri kabur (tidak terbaca). Kemudian, ada form C1 yang tercoret, salah penempatan, dan kosong. “Meski ada persoalan, tapi tidak cukup signifikan. Yang patut diapresiasi adalah KPU responsif. Mereka 2-3 hari setelah laporan kami tersebut langsung memperbaiki,” terangnya.

Adapun, Dimas Ramadhan mengakui proses pengawasan pemilu kali ini terbilang semakin maju. Dengan masyarakat yang semakin sadar dan teknologi yang semakin maju maka pengawasan menjadi lebih mudah yaitu melalui media sosial. Namun, yang perlu diberikan catatan adalah pemilu serentak dengan lima jenis pemilihan sekaligus dalam satu hari yang sama membuat pelaksanaan menjadi sangat padat. Tidak heran apabila kemudian banyak petugas KPPS yang sakit dan meninggal.

DI samping itu, lanjut Dimas, persiapan anggaran dan logistik perlu diberikan perbaikan. Masih ada daerah, ambil contoh Cirebon, yang menjelang 17 April masih berkutat pada anggaran pelaksanaan pemilu. Di lapangan pun, penghitungan suara tidak sesuai dengan aturan. “Urutan penghitungan suara pemilu di lapangan pun tidak sesuai. Ada yang berubah perhitungannya, tidak dimulai dari Pilpres terlebih dahulu,” pungkasnya.