Kejanggalan anggaran DKI 2020

Dalam seminggu terakhir, publik dikejutkan dengan unggahan media sosial dari William Aditya Sarana yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia. Unggahan media sosial tersebut terkait dengan kejanggalan harga yang tertera dalam kegiatan pengadaan lem Aica Aibon oleh salah satu dinas di Jakarta Barat sebesar Rp 82,8 miliar. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa implikasinya bagi dinamika politik-pemerintahan di Jakarta?

Populi Center membahasnya dalam seri diskusi Forum Populi Edisi Jakarta dengan tema “Kejanggalan Anggaran DKI 2020”, pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 di Kantor Populi Center, Jakarta. Diskusi menghadirkan tiga orang narasumber, yakni Rian Ernest (Wakil Ketua DPW PSI), Misbah Hasan (Sekjen SEKNAS FITRA), dan Nona Evita (Peneliti Populi Center). Diskusi dimoderatori oleh Ade Ghozaly (Peneliti Populi Center).

Pada kesempatan pertama, Rian Ernest menuturkan bahwa polemik yang berawal dari temuan harga lem Aica Aibon dengan harga fantastis ini tidak perlu terjadi, apabila penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan mengedepankan prinsip keterbukaan atau transparansi dan partisipatif. Pasalnya, Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta telah beberapa kali berkirim surat kepada Pemprov untuk meminta membuka dokumen rancangan anggaran yang dibuat.

Lebih lanjut, Rian Ernest memaparkan “Namun karena tidak ada jawaban, sementara tenggat waktu untuk pembahasan KUA-PPAS semakin sempit, maka tidak mungkin lagi bagi kami menggunakan cara-cara prosedural. Oleh karena itu kami menggunakan jalur yang tersisa, yakni melempar isu ini ke publik melalui media sosial”. Secara tegas, Rian Ernest menampik tudingan pihaknya sedang cari panggung politik, dan siap menghadapi apapun resiko dari perkara ini, termasuk adanya pengaduan kepada William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan Dewan.

Misbah Hasan dari Seknas FITRA menyoroti dua hal dari polemik anggaran ini. Pertama ialah adanya dugaan pelanggaran administratif dari sisi proses penyusunan APBD 2020 yang mengacu pada PP 19 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada pasal 90 dalam PP tersebut menyebutkan bahwa minggu kedua bulan Juli, KUA-PPAS sudah harus diberikan kepada dewan untuk dibahas hingga minggu kedua bulan Agustus. Keterlambatan ini juga berarti melanggar Pemendagri 33/2019 tentang prinsip tepat waktu. Lebih lanjut Misbah Hasan mengatakan “Implikasinya adalah berkurangnya kualitas prinsip partisipasi dalam hal pengawasan publik terhadap rancangan penganggaran ini.”

Sementara dari sisi proses, baik dewan maupun publik secara umum juga hampir tidak mungkin menyisir dengan cermat rancangan anggaran yang dibuat Pemprov, mengingat terdapat sekitar dua puluh ribu kegiatan dengan total anggaran mencapai 80 triliun. Misbah Hasan juga menekankan bahwa secara umum terjadi kemunduran kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibanding pada era sebelumnya, terutama dari sisi kualitas dokumen. Menurutnya karakter atau sifat koruptif birokrasi memang selalu ada namun itu semua bergantung pada komitmen pemimpinnya, siapa pun itu. Perbaikan disisi inilah yang semestinya menjadi catatan bagi Gubernur Anies Baswedan, daripada alih-alih menyalahkan sistem penganggaran yang tidak ‘smart’ atau dalih salah ketik.

Nona Evita, peneliti di Populi Center, mengkonfirmasi pendapat Misbah Hasan terkait kemunduran kualitas pelayanan dan proses penyelenggaraan pemerintahan DKI Jakarta, dengan membeberkan temuan riset eksperimental terkait evaluasi dua tahun kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan yang dilakukan sebelum polemik lem Aica Aibon terjadi. Hasil riset menyebutkan, mayoritas warga Jakarta lebih menyukai apabila proses penyelenggaraan pemerintahan oleh Gubernur dilakukan secara transparan, seperti yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama dengan merekam dan mengunggah rapat-rapat yang dipimpinnya ke media sosial. Riset tersebut juga menunjukkan kepuasan publik dalam hal keterbukaan informasi oleh Pemprov DKI Jakarta berada di 10 terbawah. Lebih lanjut Nona Evita mengatakan “Padahal Gubernur saat ini memiliki tim dengan jumlah yang lebih banyak dibanding Gubernur sebelumnya, yang tergabung dalam TGUPP. Dengan jumlah anggota tim mencapai 70 orang dan mendapatkan gaji dari APBD DKI, seharusnya Gubernur saat ini bisa berbuat lebih baik dibanding Gubernur sebelumnya.”