Apa Kabar New Normal?

Pertarungan melawan Covid-19 harus terus dikumandangkan. Laporan kematian akibat virus itu, juga imbauan mematuhi protokol kesehatan, ternyata tidak membuat publik semakin mawas diri. Dengan target kehidupan normal baru (new normal), bagaimana membuat perilaku baru menjadi sebuah kebiasaan? Apa saja kebijakan pemerintah, terkhusus di bidang kesehatan dan ekonomi, yang perlu dibenahi menuju fase tersebut?

Dalam acara Forum Populi yang bertajuk “Apa Kabar New Normal?”, Populi Center berupaya untuk mencari jawaban pertanyaan tersebut. Diskusi ini diadakan secara daring via aplikasi Google Meet pada Kamis (09/07/2020) dengan menghadirkan tiga narasumber, yakni Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi (Guru Besar Sosiologi UGM), Bhima Yudhistira (Pengamat Ekonomi INDEF), dan Ade Gozali (Peneliti Populi Center). Diskusi yang berlangsung pukul 13.00-15.00 WIB tersebut dipimpin oleh Nurul Fatin Afifah (Peneliti Populi Center).

Pengamat Ekonomi INDEF, Bhima Yudhistira menjelaskan, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi di sektor UMKM menghantui negeri ini. Padahal, sebelum pandemi, sektor tersebut merupakan katup penyelamat ketika pekerja formal dirumahkan. Jika PHK di sektor UMKM terjadi, maka kondisi perekonomian akan semakin memburuk. “Artinya, ada kiamat kecil di 2020,” ungkapnya.

Menurut Bhima, stimulus Indonesia menangani Covid-19 masih kecil dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia. Lebih memprihatinkan lagi, pencairannya juga minim. Persoalan itu muncul karena ego sektoral antar lembaga, ketakutan pejabat diperkarakan ke KPK, dan lambatnya kinerja para menteri. “Tidak ada yang spesial dari stimulus kita,” tambahnya.

Sementara itu, Peneliti Populi Center Ade Gozali mengapresiasi kinerja pemerintah menangani Covid-19. Selama anti-virus belum ditemukan, langkah satu-satunya yang bisa dilakukan adalah adaptasi. Oleh sebab itu, lanjutnya, opsi PSBB dan fase normal baru yang diambil pemerintah sudah tepat agar ekonomi di akar rumput bisa bergeliat. Meskipun secara makro hasilnya belum jelas terlihat, pergerakan ekonomi terjadi secara nyata di masyarakat. “Jadi, dampak riil di lapangan mulai ada,” ucapnya.

Selain itu, ia menekankan bahwa Covid-19 merupakan persoalan kemanusiaan. Dengan begitu, isu agama dan suku tidak relevan di tengah pandemi ini. Untuk meningkatkan kesadaran bersama, kuncinya ada di kolaborasi pemerintah dan masyarakat. “Jadi, kita bukan saling mengkritik atau menyerang, akan tetapi saling bergandengan tangan tanpa bersentuhan,” ujarnya.

Guru Besar Sosiologi UGM, Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi menyoroti kemunculan episentrum baru, seperti di pasar yang kemudian menyebar ke pemukiman, di Jakarta. Kasus-kasus baru seperti itu memperlihatkan bahwa kesadaran dan kepatuhan warga masih minim. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan warga tidak lepas dari jati diri bangsa. “Di negara lain, seperti Vietnam dan Jerman, ada kesadaran warga bahwa ketidakpatuhan berdampak pada kekacauan negara mereka,” ucapnya.
Ia menduga bahwa tingkat pendidikan yang rendah menjadi penyebab masih rendahnya kesadaran penduduk di Indonesia. Sebagian besar tingkat pendidikan di negeri ini, lanjutnya, masih SMP ke bawah. “Dengan tingkat pendidikan seperti itu, mata pelajaran yang menekankan kehidupan berbangsa dan masalah moral tidak mendapat perhatian yang besar,” ujarnya.