Wakil-wakil Presiden Indonesia

Mohammad Hatta (1945 – 1956)

Mohammad Hatta merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Tonggak politik Mohammad Hatta adalah perannya dalam mengubah demokrasi presidensial menjadi demokrasi parlementer. Maklumat Wakil Presiden No. X menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan eksekutif, yang sehari-hari dilakukan oleh KNIP. Penjelasan terhadap maklumat tersebut yang dikeluarkan pada 20 Oktober 1945 benar-benar mengusung konsep parlementarian. Untuk periode demokrasi parlementer, kepemimpinan nasionalisme masih tetap dilakukan oleh dwi tunggal Soekarno-Hatta. Selain Maklumat No. X, Mohammad Hatta juga mengeluarkan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang anjuran kepada rakyat untuk membentuk partai-partai politik. Maklumat tersebut bukan saja memberikan pengakuan terhadap arti penting partai politik, tetapi juga menempatkan pemerintah dalam posisi pro aktif ke arah pembentukan partai-partai politik (Kasirun, 2018).

Pada tanggal 17 Desember 1949, bertempat di bangsal Siti hinggil Keraton Yogyakarta, ketika presiden Ir. Soekarno dilantik sebagai presiden Republik Indonesia Serikat. Mohammad Hatta yang merupakan wakil presiden Indonesia, diangkat juga sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Sejak masa pergerakan, Mohammad Hatta dikenal sebagai pemimpin yang lebih menyukai negara federasi ketimbang negara kesatuan. Fase ini adalah kesempatan Mohammad Hatta untuk mewujudkan gagasan-gagasan tentang negara federasi untuk Indonesia. Mohammad Hatta kemudian membentuk kabinet. Kabinet ini dilantik pada tanggal 20 Desember 1949. Kedudukan Mohammad Hatta sebagai perdana menteri lebih kuat daripada Soekarno sebagai presiden. Kabinet Hatta I mempunyai program antara lain:

1. Kabinet akan menyerahkan Renville dan berunding terus atas dasar yang telah tercapai.
2. Melaksanakan terbentuknya NIS (Negara Indonesia Serikat).
3. Mengadakan rasionalisasi
4. Melancarkan pembangunan (Kasirun, 2018).

Jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pasca Perjanjian Renville membuat golongan-golongan sosialis tergusur di pemerintahan. Perannya di pemerintahan diambil alih Hatta. Perselisihan di tingkat elite rembes sampai ke akar rumput sehingga melahirkan peristiwa yang akan terus diingat dalam sejarah yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Belanda masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia seratus persen pada waktu itu. Mereka terus melobi-lobi Indonesia agar tak sepenuhnya lepas dari pangkuannya. Salah satu upayanya terlihat di Perjanjian Renville. Akibatnya banyak golongan-golongan masyarakat memprotes hasil perundingan tersebut hingga memunculkan kelompok-kelompok anti pemerintah. Peran golongan sosialis di kabinet melemah di bawah kabinet Hatta. Amir rupanya tak puas atas dengan itu. Sehingga ia membentuk poros oposisi dengan mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948. Poros oposisi merasa bahwa aturan baru di bawah Kabinet Hatta merugikan pihaknya. (voi.id, 18/09/2020).

Mohammad Hatta. Sumber: Wikipedia

Pasca penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, Kemudian Kabinet Hatta mendapat hambatan kembali dengan adanya agresi militer Belanda II. Di mana pada waktu itu para pemimpin Indonesia, seperti Soekarno, Moh. Hatta, Sutan Syahrir dan Agus Salim ditangkap dan diasingkan Belanda ke daerah luar Jawa. Soekarno dan Moh. Hatta menggelar rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran untuk membentuk pemerintahan sementara. Mendengar ibu kota lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, Syafruddin Prawiranegara bersama Kol. Hidayat, panglima tentara dan teritorium Sumatera mengunjungi Teuku Mohammad Haasan, Gubernur Sumatera di kediamannya mengadakan perundingan. Kemudian mereka langsung menuju Halaban, perkebunan teh yang berjarak 15 kilometer di selatan Kota Payakumbuh. Di sana mereka mengadakan rapat dengan sejumlah tokoh pada 22 Desember 1948. Kemudian mereka membentuk PDRI, sejak saat itu PDRI menjadi musuh nomor satu Belanda dan tokoh-tokoh PDRI diburu Belanda. PDRI berlangsung dari 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. Sistem pemerintahan PDRI berada di Sumatera Barat. Karena setelah Ibu Kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, Indonesia mengalami kekosongan pemerintahan (kompas.com, 08/03/2020).

Adanya Agresi Militer Belanda II hingga penangkapan pemimpin RI mendapat reaksi keras dari dunia internasional terutama dari Amerika Serikat dan beberapa negara luar yang tergabung dalam Konferensi Asia yang meminta PBB untuk bersikap tegas dengan tindakan Belanda tersebut. Kemudian PBB mengeluarkan resolusi pada tanggal 28 Januari 1949 yang berisi penghentian gencatan senjata, pembebasan pemimpin RI dan mengembalikan Yogyakarta ke pangkuan RI dan segera diadakan perundingan lagi untuk membahas kedaulatan negara. Resolusi PBB membuat posisi Belanda semakin terdesak dan menyetujui resolusi tersebut. Perundingan Belanda- Indonesia terealisasi dengan adanya perundingan Roem Royen pada tanggal 7 Mei 1949. Setelah kota Yogyakarta kembali ke pangkuan RI dan Syafruddin Prawiranegara mengembalikan pemerintahan kepada presiden maka dimulailah babak baru untuk memilih perdana menteri baru. Pemerintahan diserahkan kepada Mohammad Hatta (Kasirun, 2018).

Kabinet Hatta II dibentuk pada tanggal 4 Agustus 1949 yang di ketuai oleh Mohammad Hatta yang sekaligus menjabat sebagai perdana menteri. Tanggal 2 November 1949 KMB secara resmi ditutup. Dan seluruh wilayah Indonesia diserahkan oleh Belanda kecuali Irian Barat. Maka status Keresidenan Irian (Niew Guineo) tetap berlaku, seraya di tentukan bahwa dalam setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat masalah kedudukan ketatanegaraan Irian akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Kabinet ini berhasil meraih pemulihan kedaulatan atas wilayah negara Indonesia dari tangan Belanda. Tanggal 19 Desember 1949 RI berubah menjadi RIS. Maka Kabinet Hatta II otomatis demisioner dan bukan berarti karena terjadi keretakan dalam tubuh kabinet atau oposisi dari partai oposisi sehingga menimbulkan mosi tidak percaya tetapi karena adanya perubahan struktur pemerintahan yang menghendaki reformasi kabinet (Kasirun, 2018).

Pada masa pemerintahan Kabinet Hatta III ini pemerintahan Indonesia bisa dikatakan lebih baik dan bisa membawa perubahan besar pada sistem pemerintahan Indonesia. Dimasa pemerintahannya yang ketiga kalinya ini, Mohammad Hatta harus mengatasi beberapa masalah. Dua persoalan internasional yang harus dihadapi ialah bagaimana mengendalikan arus tengah antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan bagaimana membujuk Belanda supaya melepaskan Irian Barat. Sementara status Uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda merupakan masalah tersendiri yang masih menjadi beban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mohammad Hatta harus menentukan posisi Indonesia di dunia internasional yang terbagi ke dalam dua blok. Mohammad Hatta menyarankan dengan gerakan non blok melalui kebijakan luar negeri bebas aktif (Kasirun, 2018).

Sri Sultan Hamengkubuwono IX (1973 – 1978)

Pada saat Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, setelahnya Sri Sultan Hamengkubuwono mengucapkan selamat kepada proklamator. Dua minggu setelahnya, tepatnya tanggal 5 September 1945, beliau bersama Paku Alam VIII, mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhadap republik juga ditunjukkan melalui dukungan finansial. Selama pemerintahan republik berada di Yogyakarta, segala urusan pendanaan diambil dari kas keraton. Hal ini meliputi gaji Presiden, Wakil Presiden, staf, operasional TNI hingga biaya perjalanan dan akomodasi delegasi-delegasi yang dikirim ke luar negeri (Kratonjogja.id, t.t).
Seiring perjalanan Republik Indonesia sebagai negara, Sri Sultan Hamengkubuwono IX telah mengabdikan diri dalam berbagai posisi. Selain menjadi pejuang kemerdekaan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX tercatat sebagai Menteri Negara dari era Kabinet Syahrir (2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947) hingga Kabinet Hatta I (29 Januari 1948 s/d 4 Agustus 1949). Di masa kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 s/d 20 Desember 1949) hingga masa RIS (20 Desember 1949 s.d. 6 September 1950) beliau menjabat Menteri Pertahanan, serta menjadi Wakil Perdana Menteri di era Kabinet Natsir (6 September 1950 s.d. 27 April 1951). Beliau masih terus menjabat berbagai jabatan di tiap periode hingga pada tahun 1973 menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua (Kratonjogja.id, t.t).

Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sumber: Wikipedia

Setelah jabatan Presiden Soekarno berakhir, Soeharto, Adam Malik, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi tritunggal penting selama periode awal rezim yang kelak dinamai Orde Baru. Sultan Hamengkubuwono IX menjadi wakil presiden pada tahun 1973. Sultan Hamengkubuwono IX dilantik pada 23 Maret 1973 oleh MPR. Saat itu, perekonomian Indonesia masih merangkak. Pada masa ekonomi sulit di awal pemerintahan Orde Baru, seperti ditulis Sutrisno Kuntoyo dalam Sri Sultan Hamengkubuwono IX: Riwayat dan Perjuangan (1996), Sultan Hamengkubuwono IX sering datang ke Departemen Perkebunan yang dipimpin oleh Frans Seda di Jalan Imam Bonjol. Saat itu Sultan Hamengkubuwono IX menjabat posisi Menteri Koordinator Ekonomi Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) dalam kabinet Ampera. Pada 1967, Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) disahkan. Sesuai namanya, UU itu memang didesain untuk mengundang investor dari luar negeri ke Indonesia (tirto.id, 11/03/2019). Pada 1966, utang pemerintah sudah menumpuk. Beban cicilan pokok utang dan bunganya saja sudah US$ 530 juta. Dari pembelian senjata Uni Soviet dan Cekoslowakia juga masih ada utang US$ 2,4 miliar. Sultan Hamengkubuwono IX punya jasa besar dalam negosiasi-negosiasi utang dan upaya menarik investasi pada masa-masa awal Orde Baru ini (detik.com, 12/08/2018).

Jabatan wakil presiden yang diberikan kepada Sultan Hamengkubuwono IX tak menutupi dominasi ABRI dalam kehidupan politik. Jabatan-jabatan non militer tetap saja diisi tentara. Jabatan Wapres memang Sultan Hamengkubuwono IX, tapi kekuasaan tertinggi tetap di tangan presiden yaitu Soeharto. Dalam tulisan John Monfries dalam A Prince of Republic (2016), Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden menerima hanya sedikit tanggung jawab dan tanpa kekuasaan. Posisi wakil presiden di masa Orde Baru tak sebaik yang dipikirkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Menjelang Pemilu 1977, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menolak pinangan Soeharto untuk kembali mendampinginya di periode berikutnya (tirto.id, 11/03/2019). Sri Sultan Hamengkubuwono IX menolak dipilih lagi sebagai Wakil Presiden. Di depan Sidang Umum MPR pada 12 Maret 1978, Sri Sultan Hamengkubuwono menyampaikan penjelasan atas penolakannya dipilih kembali sebagai Wakil Presiden periode 1978-1983 mendampingi Presiden Soeharto (detik.com, 12/08/2018).

Adam Malik (1978 – 1983)

Adam Malik merupakan tokoh yang memelopori terbentuknya ASEAN tahun 1967. Ia bahkan dipercaya menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke 26 di New York. Ia orang Asia kedua yang pernah memimpin sidang lembaga tertinggi di dunia itu. Tahun 1977, ia terpilih menjadi Ketua DPR/MPR. Kemudian tiga bulan berikutnya, dalam Sidang Umum MPR Maret 1978 terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke 3 menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang secara tiba-tiba menyatakan tidak bersedia dicalonkan lagi (pemkomedan.go.id, 07/01/2014). Soeharto menunjuknya sebagai Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 1978-1983 atau di Kabinet Pembangunan III. Adam Malik turut berjasa bagi perkembangan bangsa dan negara sekaligus merasakan masa-masa kejayaan Orde Baru kala itu (tirto.id, 22/07/2018).
Adam Malik adalah tokoh nasional yang memiliki komitmen tinggi untuk memperkuat dan memajukan hubungan kerja sama Indonesia dan Malaysia. Melalui Adam Malik pada 11 Agustus 1966, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia menandatangani Perjanjian Normalisasi Hubungan Diplomatik kedua negara yang terputus akibat konfrontasi selama lebih kurang tiga tahun. Beberapa kali, Adam Malik mengkritisi kebijakan pemerintah. Pada 1979, ia mengkritik rezim Soeharto yang disebutnya sudah melanggar Undang-Undang 1945. Dua tahun berselang, tepatnya pada tahun 1981, Adam Malik kembali mengkritik Soeharto yang ia sebut sebagai “epidemik”, merujuk pada kentalnya aura korupsi di rezim Orde Baru. Pada 1983, Adam Malik kemudian digantikan oleh Umar Wirahadikusumah (idntimes.com, 29/07/2020).

Adam Malik. Sumber: Wikipedia

Adam Malik menyadari posisinya sebagai Wakil Presiden adalah jabatan tertinggi kedua di republik ini, tapi secara prinsip konstitusional ketatanegaraan, wakil presiden adalah jabatan kehormatan yang tidak ada kekuatan eksekutifnya. Sekalipun demikian, lanjut Arwan mengutip jawaban Adam Malik kepada Tempo (edisi 1 April 1978), ia tidak ingin hanya sekadar menjadi stempel. Selama lima tahun mendampingi Soeharto, Adam Malik tidak pernah berbeda pendapat. Adam Malik mungkin gerah dengan situasi di Indonesia kala itu. Jargon yang sering diucapkannya pada waktu itu adalah “semua bisa diatur”, ucapan yang terkesan diplomatis lantaran ia memang seorang diplomat. Namun, barangkali itu merupakan sindiran terhadap apa-apa di negeri ini yang bisa diatur dengan uang, kendati Adam Malik juga terkesan main aman karena statusnya sebagai pejabat tinggi negara (tirto.id, 22/07/2018).

Umar Wirahadikusumah (1983 – 1988)

Setelah Soeharto didampingi oleh Sultan Hamengkubuwono IX (1973-1978) dan Adam Malik (1978-1983) yang notabene adalah Wakil Presiden (Wapres) dari kalangan sipil, pada 1983 Soeharto didampingi Umar Wirahadikusumah, Wapres yang berasal dari kalangan militer. Pada saat G30S 1965 pecah, Umar termasuk jenderal Angkatan Darat yang tidak diculik. Seperti Soeharto, Umar juga punya jabatan penting. Jenjang karier militer yang dilalui Umar juga agak mirip Soeharto. Dalam sejarah militer Indonesia, Umar adalah orang Sunda pertama yang pernah menjadi orang nomor satu di Angkatan Darat. Seperti kebanyakan Wapres Indonesia zaman Orde Baru, Umar Wirahadikusumah terlibat dalam revolusi sebagai Angkatan 45. Ketika Adam Malik tidak lagi menjadi Wakil Presiden setelah 1983, Umar disebut-sebut yang jadi calon kuat untuk menggantikannya. Harry Gendut Janarto dalam Karlinah Umar Wirahadikusumah: Bukan Sekadar Istri Prajurit (156), menyebut potensi naiknya Umar jadi Wapres ini tidak lain karena Umar menjadi orang dekat Soeharto ketika G30S meletus. Pengangkatan Umar sebagai Wapres dianggap sebagai balas budi Soeharto. Saat itu Umar sedang memangku jabatan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketua BPK bukan jabatan prestisius bagi seorang jenderal. Posisi itu kerap diisi oleh jenderal yang dianggap “buangan” (tirto.id, 13/03/2019).

Umar Wirahadikusumah. Sumber: Wikipedia

Terdapat beberapa kandidat calon Wapres pada masa itu, yaitu Adam Malik, M Jusuf, Amir Machmud, dan Maraden Panggabean. Dalam pencalonannya, Umar didukung oleh fraksi-fraksi di DPR, mulai dari Karya Pembangunan (Golkar), Persatuan Pembangunan (PPP), Demokrasi Indonesia (PDI), ABRI, dan Utusan Daerah. Pada masa itu, Golkar adalah partai terkuat di antara yang lain. Dukungan Golkar sangat signifikan, dan biasanya dianggap sebagai dukungan Soeharto juga. Umar dilantik sebagai Wapres di hari yang keramat bagi Orde Baru yaitu Jumat, 11 Maret 1983. Pada masa Umar jadi Wapres, Soeharto menginginkan pemerintahannya kuat. Pada 1980, Soeharto pernah bermasalah dengan beberapa purnawirawan jenderal dan tokoh-tokoh sipil yang kritis serta dikenal sebagai tokoh-tokoh Petisi 50. Maka Soeharto mulai menunjukkan pemerintahan berwajah militer. Meskipun Umar adalah pensiunan jenderal, dia tidak punya banyak pengikut di kalangan militer yang masih aktif kala itu. Walaupun dirinya pernah menjadi orang nomor satu di Angkatan Darat, Umar sudah bukan lagi jadi orang kuat di militer pada era 1980-an. Apalagi Umar sempat satu dekade berada di BPK. Maka Umar dianggap tidak akan membahayakan kekuasaan Soeharto. (tirto.id, 13/03/2019).

Sudharmono (1988 – 1993)

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sudharmono lahir di Gresik, Jawa Timur, tanggal 12 Maret 1927. Sejarah mencatat, Sudharmono adalah Wakil Presiden (Wapres) RI ke-5 dan menjadi salah satu orang kepercayaan Soeharto ketika Orde Baru masih berjaya. Kedekatan Sudharmono dengan Soeharto kian erat setelah Gerakan 30 September (G30S) 1965 yang menewaskan sejumlah petinggi TNI AD. Ketika Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar, yang kelak menjadi kontroversi, Sudharmono adalah orang yang menyalin surat sakti tersebut. Pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru ibarat berkah bagi Sudharmono. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Ketua Umum Golkar, hingga ditunjuk oleh Soeharto yang kala itu sudah berkuasa menjadi presiden untuk mendampinginya sebagai Wapres (tirto.id, 12/03/2019).

Sudharmono. Sumber: Wikipedia

Sudharmono punya kisah uniknya sendiri, seperti juga rata-rata Wapres lain. Jika Adam Malik pernah punya kaitan dengan Murba, maka Sudharmono punya kaitan dengan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), yang belakangan jadi Pemuda Rakyat (PR) yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Maka ketika ada kabar Soeharto akan memilih Sudharmono yang waktu itu menjabat Ketua Umum Golkar untuk jadi Wapres banyak yang menolak. Mereka yang menolak Sudharmono menjadi Wakil Presiden menuduh bahwa Sudharmono pernah terlibat PKI. Tidak ada satu pun Wakil Presiden Indonesia yang pernah dituduh PKI selain Sudharmono. Pesindo tentu berbeda dengan Pemuda Rakyat, dan jika pun Sudharmono ikut bergabung di zaman revolusi, bukan berarti Sudharmono adalah PKI seperti yang dituduhkan kepadanya. Sudharmono adalah PKI tak pernah terbukti (tirto.id, 14/03/2019).

Terpilihnya Sudharmono menjadi Wakil Presiden tak terlepas dari keberhasilannya memimpin DPP Golongan Karya. Pada periode kepemimpinannya, partai ini semakin mendominasi politik Indonesia dengan meraih suara 72 persen pada Pemilu 1997. Sudharmono terpilih menjadi ketua Umum DPP Golkar periode 1983-1988 pada Musyawarah Nasional III Golongan Karya (Golkar), Oktober 1983 menggantikan Amir Moertono. Sudharmono adalah orang kepercayaan Pak Harto. Sangat lama dia mendampingi Presiden Soeharto sebagai Sekretaris Negara, yang kemudian menjadi Menteri Sekretaris Negara, dipercayakan padanya sejak 1970 hingga tahun 1988, sampai akhirnya menjadi Wakil Presiden. Setelah tidak aktif di pemerintahan, Sudharmono masih tetap setia bekerja bersama Pak Harto. Dia dipercaya mengkoordinir tujuh yayasan yang didirikan Pak Harto, yakni Dharmais, Supersemar, Dakap, Damandiri, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Gotong Royong, dan Trikora. Selama periode sebagai Wapres, Sudharmono pernah mengeluarkan kebijakan untuk membentuk Tromol Pos 5000 sebagai sarana pengawasan masyarakat. Selain itu Sudharmono memulai kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke tiap Provinsi, serta ke Departemen, Kantor Negara dan Lembaga Departemen Non Pemerintah (merdeka.com, t.t.).

Try Sutrisno (1993 – 1998)

Memasuki tahun 1993, Soeharto sedang bersiap untuk memilih Wapres baru. Setidaknya ada dua nama calon yaitu Baharudin Jusuf Habibie dan Try Sutrisno. Nama yang pertama adalah teknokrat yang ahli membuat pesawat, dan ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang baru terbentuk. Saat itu Soeharto sedang mesra-mesranya dengan kelompok Islam. Sedangkan nama kedua adalah jenderal yang sedang jadi Panglima dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sekaligus mantan ajudan Soeharto. Ketika Peristiwa Tanjung Priok meletus pada 1984, Try adalah Panglima KODAM Jaya. Meski tersandung kasus Tanjung Priok yang menewaskan ratusan orang, namun nasib Try tidak seburuk Sintong Panjaitan, mantan Panglima KODAM Udayana waktu Peristiwa Santa Cruz. Menurut catatan Jusuf Wanandi dalam Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998 (2014), karier Try Sutrisno diselamatkan oleh Soeharto dan Moerdani. Meski sudah mesra dengan kelompok Islam, ternyata Soeharto tidak bisa berpaling begitu saja dari ABRI. Akhirnya Try Sutrisno dipilih menjadi Wapres pada tahun 1983 (tirto.id, 15/03/2019).

Try Sutrisno. Sumber: Wikipedia

Bacharudin Jusuf Habibie (1998)

Setelah hampir 20 tahun menempuh pendidikan dan bekerja di Jerman, Habibie dipanggil Presiden ke-2 RI Soeharto untuk kembali ke Indonesia pada tahun 1973. Saat itu, Soeharto menilai Habibie bisa memberikan sentuhan baru di pengembangan industri teknologi di Indonesia. Habibie pun kemudian menjadi pendiri Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Ia juga diberikan mandat oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi pada 1978 dan menjabat selama 20 tahun. Namun, saat krisis moneter, Soeharto terpaksa menutup IPTN. Di saat-saat krisis ekonomi, Habibie diangkat sebagai wakil presiden dalam Kabinet Pembangunan VII pada 14 Maret 1998. Habibie, yang biasanya mengurusi pengembangan teknologi, akhirnya ikut mengambil peran dalam krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1997-1998 (kumparan.com, 11/09/2019). Habibie diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 Maret 1998. Namun kerusuhan dan gejolak politik yang berpusat di Jakarta akhirnya menggulingkan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Setelah lengsernya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, Habibie pun otomatis diangkat menjadi presiden ketiga Republik Indonesia (news.detik.com, 25/07/2019).

Bacharuddin Jusuf Habibie. Sumber: Wikipedia

Megawati Soekarnoputri (1999 – 2001)

Megawati diangkat oleh MPR sebagai Wakil Presiden untuk mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada Pemilu 1999. Dua tahun sebelum pelantikan itu, Megawati sebenarnya adalah sosok yang dielu-elukan sebagai presiden pengganti BJ Habibie. Menjelang kejatuhan Orde Baru pun Megawati berhasil menguasai Partai Demokrasi (PDI) dan mengubahnya menjadi PDI-Perjuangan. Dukungan terhadap Mega sebagai wujud perlawanan terhadap Soeharto kala itu tidak terbendung. Namun, pada Pemilu 1999 Megawati gagal menjadi presiden. Padahal, saat itu PDI-P menjadi partai pemenang pemilu legislatif setelah meraih sekitar 36 juta suara atau hampir 33,74 persen (kumparan.com, 10/01/2019).

Megawati Sukarnoputri. Sumber: Wikipedia

Pada Pemilu 1999, presiden dan wakil presiden belum dipilih langsung oleh rakyat dan masih menjadi tugas MPR untuk menentukan. Pemilihan presiden yang dilakukan MPR diwarnai tarik-menarik kepentingan. Pada mulanya, ada dua kubu yang bersaing di MPR, yaitu PDI-P dan Partai Golkar. Kemudian terbentuk kubu ketiga yang dipimpin oleh Amien Rais yang kala itu masih memimpin Partai Amanat Nasional (PAN). Amien Rais yang pada mulanya satu kubu dengan Mega sebagai penggerak reformasi, membentuk Poros Tengah yang terdiri dari partai-artai Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa, PAN, Partai Bulan Bintang, PPP, dan Partai Keadilan (sekarang menjadi PKS). Kubu ketiga ini menolak Megawati menjadi presiden dengan alasan gender. Poros Tengah ini yang mengantarkan Gus Dur sebagai presiden dan mengalahkan Megawati dalam voting MPR. Gusdur meraih 373 suara, sementara Megawati 313 suara (kompas.com, 23/07/2019).

Kurang dari dua tahun menjabat, tepatnya tanggal 23 Juli 2001, dinamika politik berbalik arah. Amien Rais yang pada saat itu merupakan Ketua MPR memotori Sidang Istimewa (SI) yang berujung pada kejatuhan Gusdur. MPR secara aklamasi menempatkan Megawati sebagai Presiden RI ke-5, kemudian menunjuk Hamzah Haz sebagai wakil dari Mega.

Hamzah Haz (2001 – 2004)

Hamzah Haz diangkat oleh MPR sebagai wakil presiden ke-9 mendampingi Megawati Soekarnoputri menjelang penutupan Sidang Istimewa (SI) pada 26 Juli 2001. Menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di PPP, partai terbesar ketiga di parlemen saat itu yang mengantarkan Hamzah Haz pada posisi orang nomor dua di Indonesia. Ia bersama Megawati memimpin Indonesia hingga 2004.

Hamzah Haz. Sumber: Wikipedia

Muhammad Jusuf Kalla (2004 – 2009)

Jusuf Kalla (JK) adalah wakil presiden pertama di Indonesia yang dipilih secara langsung oleh masyarakat lewat pemilihan umum. Ia terpilih menjadi wakil presiden Indonesia ke-10 setelah berhasil memenangkan Pemilu Tahun 2004 bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada putaran pertama Pemilu 2004, SBY dan JK yang diusung oleh Partai Demokrat, PBB, dan PKPI berhasil memperoleh 33,57 persen suara. Perolehan tersebut membuat SBY dan JK berhasil menempati posisi pertama dan mengalahkan kandidat lainnya; Wiranto dan Salahuddin Wahid (22,19%), Megawati Soekarnoputri dan Ahmad Hasyim Muzadi (26,24%), Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo (14,94%), serta Hamzah Haz dan Agum Gumelar (13,05%) (KPU, 2010).

Posisi pertama pada putaran pertama membuat pasangan SBY-JK berhak untuk ikut putaran ke dua melawan peraih suara terbesar ke dua yakni Megawati-Ahmad Hasyim. Pada putaran kedua, partai pengusung SBY-JK bertambah (Golkar, PKB, PKS, PAN, PBB, PKPI) dan kembali menempati posisi pertama dengan perolehan 60,62 persen mengalahkan lawannya Megawati-Ahmad dengan 39,39 persen (KPU, 2010).

Jusuf Kalla. Sumber: Wikiquote

JK diangkat menjadi wakil presiden pada 20 Oktober 2004. Selama menjabat, JK terkenal kala mencetuskan perjanjian perdamaian antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005. Perjanjian yang ditandatangani di Helsinki tersebut mengakhiri konflik selama puluhan tahun di Bumi Serambi Mekkah. Prestasi lain JK sebagai wakil presiden SBY di antaranya pemerintah berhasil menurunkan beban subsidi minyak tanah dengan memberlakukan konversi ke elpiji 3 kg. Program ini digawangi oleh JK. Hasilnya, APBN berhasil dihemat hingga triliun rupiah (CNBC Indonesia, 4/12/2019).

Boediono (2009 – 2014)

Boediono terpilih menjadi wakil presiden Indonesia ke-11 setelah berhasil memenangkan Pemilu Tahun 2004 bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pilpres 2009 menempatkan SBY-Boediono sebagai pemenang dengan memperoleh 73.874.562 suara atau 60,80 persen. Berada di posisi kedua, yakni pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dengan memperoleh 32.548.105 suara atau 26,79 persen. Sementara di posisi ketiga yakni pasangan Jusuf Kalla-Wiranto yang memperoleh 15.081.814 suara atau 12,41 persen. Perolehan suara pasangan calon nomor urut 2, SBY-Boediono, telah memenuhi lebih dari 50 persen jumlah suara pemilu, serta sedikitnya 20 persen di setiap provinsi. Oleh karena itu, KPU juga menetapkan pemilu presiden ini hanya berlangsung satu putaran (Kompas.com, 18/08/2009).

Boediono. Sumber: Wikipedia

Boediono tercatat sebagai wakil presiden kedua yang berlatar belakang ekonomi dan non-partisan setelah wakil presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta. Sebelum menjadi wakil presiden, Boediono pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan di Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin oleh Presiden BJ. Habibie. Sayangnya, satu tahun kemudian Boediono terpaksa meninggalkan jabatan karena digantikan oleh Kwik Kian Gie saat Presiden Abdurrahman Wahid menjabat. Boediono kembali ditarik menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati di tahun 2001. Prestasi dan kecemerlangannya mulai tampak dengan jabatan ini, salah satunya adalah dengan melepaskan Indonesia dari ketergantungan pada bantuan Dana Moneter Internasional sekaligus mengakhiri kerja sama yang selama ini menjadi beban besar negara. Sejak krisis moneter di tahun 1998, makroekonomi Indonesia masih belum bisa disebut stabil. Boediono dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (Menteri Koordinator Perekonomian) yang akhirnya menstabilkan kondisi tersebut.

Akan tetapi, selama menjabat sebagai Wapres SBY citra Boediono justru menjadi negatif. Boediono dinilai terlampau pasif (JPNN, 22/1/2010). Boediono dianggap sebagai sosok yang kontroversial, bahkan disebut sebagai antek IMF, karena jumlah utang negara yang bertambah secara nominal. Ia juga sempat disorot karena penentangannya terhadap subsidi sembako yang dianggapnya sebagai candu yang terus memanjakan masyarakat

Muhammad Jusuf Kalla (2014 – 2019)

Jusuf Kalla kembali menjadi wakil presiden di era Joko Widodo. JK berhasil menempati posisi wakil presiden setelah memenangkan Pilpres 2014 dengan perolehan suara sebesar 53,15 persen, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,65 persen (BBC, 10/5/2014). JK diangkat menjadi Wakil Presiden ke 12 pada 20 Oktober 2014.

Ketika menjabat sebagai Wapres, JK menunjukkan kepiawaiannya dalam memperbaiki sistem birokrasi di Indonesia yang sering kali menjadi ganjalan dalam menarik minat investor asing menanamkan dananya di tanah air. Hal ini yang kemudian berdampak pada peningkatan peringkat ease of doing bussines ranking Indonesia dari posisi 120 di tahun 2014 menjadi posisi ke 73. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang secara masif dieksekusi di periode kedua JK sebagai wakil presiden berhasil mendongkrak logistic performance index ranking Indonesia ke posisi 46, dari yang sebelumnya posisi 53 pada tahun 2014 (CNBC Indonesia, 4/12/2019).

Selain di bidang ekonomi, JK juga dikenal sebagai sosok yang berkontribusi besar terhadap politik luar negeri Indonesia. Ia terkenal akan gaya diplomasi tangan di atas. Tangan di atas adalah pola diplomasi yang siap sedia memberi bantuan untuk negara lain. Ini adalah antitesis dari pola diplomasi yang selalu berharap mendapatkan bantuan. Atas dasar itu, pemerintah Indonesia mendirikan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional atau IndoAid pada 18 Oktober 2019. Ringkasnya, IndoAid dibentuk untuk memperkuat kontribusi dan peran Indonesia di dunia internasional. JK memang aktif dalam diplomasi internasional dan dianggap sukses. Pada 2017 JK mendapat julukan peacemaker (pencipta kedamaian) oleh Rajamangala University of Technology Isan, Thailand (Tirto.id, 21/10/2019).

Ma’ruf Amin (2019 – 2024)

Ma’ruf Amin terpilih sebagai wakil presiden ke 13 setelah berhasil memenangkan Pemilu 2014 bersama Jokowi dengan 55,50 persen, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan 44,50 persen (Kontan, 21/05/2019). Ma’ruf Amin dipilih Jokowi sebagai pendampingnya pada Pilpres 2019 dan menggeser kandidat cawapres Jokowi yang kala itu namanya sudah santer disebut, yakni Mahfud MD. Ma’ruf menjadi Wapres ketiga setelah Moh Hatta dan Boediono yang bukan berasal dari partai politik.

Ma’ruf Amin. Sumber: Wikiwand

Selama masa kampanye, Ma’ruf Amin banyak mengangkat isu pemberdayaan pesantren dan pengembangan ekonomi Syariah. Kedua isu tersebut dekat dengan Ma’ruf yang besar di dunia santri serta banyak bergerak di bidang ekonomi Syariah. Untuk mengembangkan pesantren, Ma’ruf menggagas pendirian Bank Wakaf Mikro agar para santri memiliki peluang mendapat pinjaman lunak. Dengan demikian para santri bisa menggunakan uang pinjaman untuk memulai usaha. Sementara untuk ekonomi Syariah, Ma’ruf hendak membuka platform untuk menampung produk keuangan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Bbc.com, 10 Mei 2014. KPU Sahkan Hasil Pemilu, PDIP Nomor 1. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140509_rekapitulasi_kpu
CNBC Indonesia, 4 Desember 2019. Penuh Prestasi, Jusuf Kalla Raih Lifetiem Achievement Award. https://www.cnbcindonesia.com/market/20191204151628-17-120269/penuh-prestasi-jusuf-kalla-raih-lifetime-achievement-award

Detik.com, 15 November 2011, Bung Hatta & Sepatu Bally yang Tak Pernah Terbeli, https://news.detik.com/berita/d-1767957/bung-hatta–sepatu-bally-yang-tak-pernah-terbeli

Detik.com, 26 Februari 2021, Kisah Rencana Djoko Tjandra Bertemu Ma’ruf Amin Dibantah Mentah-mentah, https://news.detik.com/berita/d-5472491/kisah-rencana-djoko-tjandra-bertemu-maruf-amin-dibantah-mentah-mentah

Idntimes.com, 29 Juli 2020. Biografi Adam Malik, Eks Jurnalis yang Sukses Jadi Wakil Presiden. https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/biografi-adam-malik-eks-jurnalis-yang-sukses-jadi-wakil-presiden/5

Inews, 19 Oktober 2019, Ditanya Peluang Jadi Watimpres, Begini Kata Jusuf Kalla, https://www.inews.id/news/nasional/ditanya-peluang-jadi-watimpres-begini-kata-jusuf-kalla

JPNN.com, 22 Oktober 2010. Parlemen Nilai Boediono Terlalu Pasif. https://www.jpnn.com/news/parlemen-nilai-boediono-terlalu-pasif?page=2

Kasirun, Iskandar Syah dan Wakidi, Peranan Mohammad Hatta pada Masa Pemerintahan Parlementer 1948-1956, FKIP Unila, 3 April 2018

Komisi Pemilihan Umum. 2010. Modul 1 : Pemilu Untuk Pemula.

Kompas, 12 September 2019, Kenangan BJ Habibie: Kalau Saya Menutup Mata Saya untuk Selama-lamanya…, https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/12/080956565/kenangan-bj-habibie-kalau-saya-menutup-mata-saya-untuk-selama-lamanya?page=all

Kompas, 15 Oktober 2020, Wapres Ke-9 RI, Hamzah Haz Sakit dan Dirawat di RSPAD, https://nasional.kompas.com/read/2020/10/15/22465801/wapres-ke-9-ri-hamzah-haz-sakit-dan-dirawat-di-rspad.

Kompas.com, 18 Agustus 2009. SBY-Boediono Resmi Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, https://nasional.kompas.com/read/2009/08/18/10471582/sby-boediono.resmi.jadi.presiden.dan.wapres.terpilih

Kompas.com, 23 Juli 2019. Hari ini 18 Tahun Lalu, Megawati Soekarnoputri Torehkan Sejarah Politik Indonesia. https://nasional.kompas.com/read/2019/07/23/09404721/hari-ini-18-tahun-lalu-megawati-soekarnoputri-torehkan-sejarah-politik?page=all

Kompas.com, 8 Maret 2020. Sejarah dan Peran PDRI, 8 Maret 2020. https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/08/143000269/sejarah-dan-peran-pdri?page=all

Kompasiana, 23 Januari 2019, Megawati, Inspirasi Kaum Perempuan Indonesia, https://www.kompasiana.com/tuhombowo/5c4881f4677ffb495d143783/megawati-inspirasi-kaum-perempuan-indonesia?page=all

Kontan.co.id, 21 Mei 2019. Berikut Hasil Lengkap Pileg 2019 yang Ditetapkan KPU. https://nasional.kontan.co.id/news/berikut-hasil-lengkap-pileg-2019-yang-ditetapkan-kpu

Kratonjogja.id, (t.t.), Sri Sultan Hamengkubuwono IX. https://www.kratonjogja.id/raja-raja/10/sri-sultan-hamengku-buwono-ix

Kumparan.com, 10 Januari 2019. Megawati Cerita Perjalanan Politiknya dari Wapres hingga Presiden. https://kumparan.com/kumparannews/megawati-cerita-perjalanan-politiknya-dari-wapres-hingga-presiden-1547102808611271870

Kumparan.com, 11 September 2019. Jalan Terjal Karier Politik BJ Habibie. https://kumparan.com/kumparannews/jalan-terjal-karier-politik-bj-habibie-1rqNMHF6rUC/full

Media Indonesia, 28 Desember 2017, Mantan Wapres Boediono Datangi Gedung KPK, https://m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/138270-mantan-wapres-boediono-datangi-gedung-kpk

Merdeka.com, (t.t.), Sudharmono Profil. https://www.merdeka.com/sudharmono/profil/

Minews, 10 Maret 2020, Kritik Pedas ke Negara, Adam Malik: Di Sini Semuanya Bisa Diatur, https://www.minews.id/kisah/kritik-pedas-ke-negara-adam-malik-di-sini-semuanya-bisa-diatur

News.detik.com, 12 Agustus 2018. Dia Menolak Menjadi Wapres Soeharto. https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20180812/Dia-Menolak-Jadi-Wapres-Soeharto/

News.detik.com, 25 Juli 2019. Profil BJ Habibie, Presiden Ketiga Indonesia yang Berulang Tahun Ke-83, https://news.detik.com/berita/d-4599984/profil-bj-habibie-presiden-ketiga-indonesia-yang-berulang-tahun-ke-83

Pemkomedan.go.id, 7 Januari, 2014. H. Adam Malik Batubara (1917-1984) Si Kancil Pengubah Sejarah, https://pemkomedan.go.id/artikel-11641-h-adam-malik-batubara-19171984-si-kancil-pengubah-sejarah.html

Tirto.id, 11 Maret 2019, Wapres daripada Soeharto : Sultan HB IX: Wapres yang Pernah Jadi Sultannya Soeharto, https://tirto.id/sultan-hb-ix-wapres-yang-pernah-jadi-sultannya-soeharto-dhSn.

Tirto.id, 12 Maret 2019. Sejarah 12 Maret: Lahirnya Soedharmono Wapres Kesayangan Soeharto. https://tirto.id/sejarah-12-maret-lahirnya-soedharmono-wapres-kesayangan-soeharto-dje1

Tirto.id, 13 Maret 2019, Umar Wirahadikusumah: Wapres Pertama dari ABRI, https://tirto.id/umar-wirahadikusumah-wapres-pertama-dari-abri-dhRq

Tirto.id, 13 Maret 2019. Umar Wirahadikusumah: Wapres Pertama dari ABRI. https://tirto.id/umar-wirahadikusumah-wapres-pertama-dari-abri-dhRq

Tirto.id, 14 Maret 2019. Sudharmono: Wapres yang Pernah Dituduh PKI. https://tirto.id/sudharmono-wapres-yang-pernah-dituduh-pki-dhMV

Tirto.id, 15 Maret 2019. Try Sutrisno: Wapres Yang Ditukar. https://tirto.id/try-sutrisno-wapres-yang-ditukar-dhMq

Tirto.id, 21 Oktober 2019. Tugas Jusuf Kalla yang Sulit Digantikan Ma’ruf Amin. https://tirto.id/tugas-jusuf-kalla-yang-sulit-digantikan-maruf-amin-ej6x

Tirto.id, 22 Juli 2018. Adam Malik: Pengikut Tan Malaka yang Menjadi Wapres Soeharto. https://tirto.id/adam-malik-pengikut-tan-malaka-yang-menjadi-wapres-soeharto-cPCs

Tirto.id, 4 Oktober 2017, Siasat Sultan HB IX di Masa Genting Revolusi, https://tirto.id/siasat-sultan-hb-ix-di-masa-genting-revolusi-cxLv

Tribunnews, 15 Januari 2018, Profil Try Sutrisno, Anak Supir Ambulans yang Jadi Panglima ABRI dan Wakil Presiden, https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/01/15/profil-try-sutrisno-anak-supir-ambulans-yang-jadi-panglima-abri-dan-wakil-presiden.

Tribunnews, 16 Mei 2019, Letnan Jenderal (Purn) Sudharmono SH, https://www.tribunnewswiki.com/2019/05/16/tribunnewswiki-letnan-jenderal-purn-sudharmono-sh

Voi.com, 18 Sep 2020. Sejarah Pemberontakan PKI di Madiun yang Bermula dari Melemahnya Peran Golongan Kiri di Pemerintahan. https://voi.id/memori/14336/sejarah-pemberontakan-pki-di-madiun-yang-bermula-dari-melemahnya-peran-golongan-kiri-di-pemerintahan