Soeharto

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN STABILITAS MILITERISTIK

1921

Suharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Argomulyo, Godean, sebelah barat Kota Yogyakarta. Menurut Suharto, ayahnya bernama Kertosudiro, petugas ulu-ulu, sebutan bagi aparat desa yang bertugas mengatur pembagian air. Kertosudiro yang menyandang status duda beranak dua kemudian menikahi Sukirah. Dari wanita inilah kemudian Suharto lahir. Tidak lama setelah kelahiran Suharto, Sukirah dan Kertosudiro bercerai.

1929

Suharto masuk ke sekolah ketika berusia delapan tahun, dan kerap berpindah-pindah sekolah. Semula ia disekolahkan di SD Puluhan, Godean. Lalu, ia pindah ke SD Pedes karena ibunya dan ayah angkatnya, Pramono, pindah rumah ke Kemusuk Kidul. Kertosudiro, ayah kandungnya, kemudian memindahkan Suharto ke Wuryantoro, Purwodadi, Jawa Tengah.

1939

Setelah lulus pada 1939, Suharto diterima bekerja di sebuah bank desa (volks-bank) sebagai pembantu klerek yang kerjanya setiap hari mengayuh sepeda berkeliling kampung, bertemu dengan petani, dan pedagang kecil.

1940

Suharto menjadi anggota KNIL, Angkatan Perang Belanda di Hindia, pada 1 Juni 1940. Di KNIL inilah, ia mendapatkan pendidikan militer dari Belanda pada usia yang relatif muda, yaitu 19 tahun. Kelak di KNIL ini pula, ia mendapat pendididikan untuk mencapai pangkat Sersan. Ketika Belanda tunduk pada Jepang pada Februari 1942, Suharto pindah ke Yogyakarta. Namun, setelah Jepang membuka lowongan Kempetai (polisi militer Jepang), Suharto ikut melamar, dan berkat bantuan Prawirohardjo, ayah Sudwikatmono, Suharto berhasil diterima. Atas saran kepala polisi militer, Suharto kemudian masuk menjadi anggota PETA (Pembela Tanah Air) pada Oktober 1943, dalam usia 22 tahun.

1945

Pada Oktober 1945, Suharto resmi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada masa perang kemerdekaan, Suharto memimpin pasukan untuk menghadapi aksi-aksi militer Belanda yang berupaya kembali menduduki Indonesia.

1947

Suharto menikahi gadis yang sudah dikenalnya sejak masa kecil, yakni Raden Ayu Siti Hartinah (dikenal kemudian dengan panggilan Ibu Tien). Pernikahan tersebut dilangsungkan di Solo. Kala itu, Suharto berusia 26 tahun dan Hartinah berumur 24 tahun. Mereka dikaruniai enam orang anak, yaitu Siti Hardijanti Hastutim Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih.

1949

Suharto berhasil memimpin pasukan merebut kembali Yogyakarta dari tangan Belanda yang belum menyerah untuk menguasai Indonesia. Meskipin penggagas serangan itu adalah Raja Yogyakarta, Gubernur Militer, serta Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, akan tetapi pada peristiwa inilah nama Suharto mulai dikenal secara luas.

1959

Suharto terlibat kasus penyelundupan dan kasusnya hampir dibawa ke pengadilan militer oleh Kolonel Ahmad Yani. Namun, atas saran Jenderal Gatot Soebroto, pada saat itu Suharto dibebaskan dan dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD, kini Seskoad) di Bandung, Jawa Barat.

1961

Suharto menjadi Brigadir Jenderal dan memimpin Komando Mandala yang bertugas merebut Irian Barat. Hal terpenting yang diperoleh Suharto pada masa itu ialah perkenalannya dengan Kolonel Laut Sudomo, Mayor Ali Moertopo, dan Kapten L.B. Moerdani yang kelak menjadi orang-orang terpenting serta strategis dalam tubuh pemerintahan Orde Baru. Sekembalinya dari Indonesia Timur, Suharto naik pangkat menjadi Mayor Jenderal, dan ditarik ke Markas Besar ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) oleh Jenderal A.H. Nasution. Lalu, pada pertengahan 1962, Suharto diangkat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

1965

Pada 30 September 1965, para petinggi militer/ABRI diculik, dibunuh, dan mayatnya dibuang ke dalam sumur di daerah Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Saat ini, peristiwa tersebut dikenal dengan istilah Gerakan 30 September (G30S). Peristiwa itu terjadi disebut-sebut karena PKI hendak melakukan kudeta. Sehari setelah peristiwa itu, Suharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Pasalnya, Letjen Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat saat itu, tidak diketahui keberadaannya. Pada Oktober 1965, Suharto menggantikan Ahmad Yani, yang gugur dalam peristiwa G30S, sebagai Panglima Angkatan Darat. Sejak itu, Suharto pun membubarkan PKI dan ormas-ormasnya.

1966

Pada Maret 1966, Presiden Sukarno menyerahkan kekuasaan kepada Suharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966. Surat perintah tersebut menjadi pintu masuk Suharto untuk menjadi Presiden Indonesia. Meskipun memunculkan dualisme di pemerintahan, pelimpahan kekuasaan itu telah mendorong MPR, melalui Sidang Istimewa, untuk mengangkat Suharto menjadi pejabat presiden pada Maret 1967. Setelah satu tahun, Suharto akhirnya dilantik MPR menjadi presiden penuh.

1967

Dihadapkan pada ekonomi yang berantakan warisan Sukarno, Suharto membuka keran investasi asing pada 1967. Bagi Suharto, masuknya investasi asing akan memutar roda perekonomian. Pada masa Orde Baru pula, pembangunan dikukuhkan dengan konsep Trilogi Pembangunan. Pembangunan itu dirumuskan dalam jangka panjang (25 tahun) dan jangka pendek (lima tahun). Selama periode Orde Baru, terdapat enam pembangunan jangka pendek tersebut, yakni Repelita I (1969-1974), Repelita II (1974-1979), Repelita III (1979-1984), Repelita IV (1984-1989), Repelita V (1989-1994), dan Repelita VI (1994-1999).
Sumber foto: Kompas.com

1972

Pada awal 1970-an, suhu politik di dalam negeri memanas. Pemicunya, pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang dinilai mahasiswa dan kaum intelektual sebagai bentuk penghamburan di tengah terbatasnya keuangan negara. Terlebih, sebelum Tien Suharto mengumumkan rencana pembangunan proyek mercusuar itu, Suharto menganjurkan rakyat untuk tidak melakukan pemborosan. Sebagai bentuk protes, mahasiswa melakukan diskusi dan demontrasi penolakan terhadap proyek itu. Guna menghadang gelombang demonstrasi, pemerintah melarang kegiatan yang menentang pembangunan proyek tersebut, dan menahan beberapa tokoh penentang TMII.

1973

Guna memperkuat peran negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Presiden Suharto mengelompokkan partai-partai politik ke dalam tiga golongan. Pertama, golongan spiritual yang diwakili PPP sebagai buah penggabungan NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti. Kedua, PDI merepresentasikan golongan nasionalis sebagai hasil fusi PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Ketiga, Golkar sebagai kenderaan politik Suharto menjadi presiden selama enam periode dan militer menguasai kursi di DPR.

1974

Selepas kasus TMII, tepatnya pada 1974, peristiwa Malari (Malapetaka Januari) meletus. Peristiwa itu terjadi dikarenakan penyelewangan program pembangunan nasional yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada akhir Repelita I. Secara bersamaan, alih-alih mengutamakan kepentingan rakyat, kebijakan ekonomi justru memprioritaskan investor Jepang. Tidaklah mengherankan jika mahasiswa dan kaum intelektual geram dan turun ke jalan sebagai bentuk protes. Seperti kasus TMII, pemerintah lagi-lagi menahan mahasiswa dan kaum intelektual untuk mencegah kerusuhan semakin memburuk.

1978

Pencalonan kembali Suharto menjadi presiden mendapat penolakan dari gerakan mahasiswa di sejumlah kampus. Karena itu, walaupun mendapat penolakan dari berbagai organisasi mahasiswa, ia kemudian memberlakukan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) pada 1978. Tujuannya ialah mencegah peluang mahasiswa terlibat dengan politik di luar kampus.

1982

Peristiwa Malari pada 1974 ternyata meninggalkan pengalaman tidak mengenakkan bagi Suharto. Aksi turun ke jalan, bahkan anarkis, menyebabkan modal asing yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Indonesia justru lari ke luar negeri. Sejak peristiwa itu, ia pun semakin mengontrol kebebasan masyarakat, termasuk memungkam pers melalui UU Pokok Pers No. 12/1982.

1986

Suharto memperoleh penghargaan medali emas dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB pada 1986. Secara umum, penghargaan itu diberikan karena produksi beras Indonesia surplus, bahkan bisa membantu penduduk Afrika yang dilanda kelaparan. Namun, swasembada beras di masa Orde Baru tidaklah berlangsung lama, hanya lima tahun, yakni 1984-1988.

1994

Pada 21 Juni 1994, Suharto membredel surat kabar Tempo, Editor, dan Detik. Tidak hanya itu, pemerintah juga melarang buku yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Pembredelan tersebut dilakukan karena laporan-laporan mereka memuat kritik terhadap pemerintah, dan akhirnya menyebabkan Suharto dongkol.

1996

Kematian Ibu Tien pada 28 April 1996 disebut-sebut sangat memukul Presiden Suharto. Terlebih, setelah 1996, Suharto mendapat berbagai serangan politik. Salah satunya peristiwa terbesar setelah wafatnya Ibu Tien ialah kasus serbuan sekelompok massa dengan identitas tidak jelas atas kantor pusat partai Demokrasi Indonesia (PDI) pimpinan Megawati Soekarnoputri pada 27 Juli 1996.

1998

Pada akhir tahun 1997, krisis finansial Asia Tenggara tiba di Indonesia. Krisis ekonomi itu dengan cepat menjelma menjadi krisis politik. Walaupun sudah mengikuti resep IMF, seperti penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, Suharto tetap tidak bisa membendung krisis tersebut. Di hadapan wartawan dalam dan luar negeri, juga para pembantu presiden, Suharto pada 21 Mei 1998 akhirnya mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia.

2000

Setelah ditetapkan sebagai terdakwa kasus penyalahgunaan dana yayasan yang dipimpinnya, persidangan pertama Suharto diadakan pada 31 Agustus 2000 di Pengadilan Negeri Jakarta. Namun, karena alasan kesehatan, ia tidak menghadiri sidang tersebut. Sidang-sidang berikutnya juga memiliki kisah yang sama. Hingga akhir hidupnya, ia sama sekali tidak pernah hadir di pengadilan.

2008

Suharto wafat pada 27 Januari 2008 ketika berusia 87 tahun. Seperti halnya Ibu Tien, ia dimakamkan di Astana Giri Bangun, Karanganyar, Jawa Tengah, tepat di samping makam sang istri tercinta.