Megawati Soekarnoputri

PRESIDEN PEREMPUAN PERTAMA INDONESIA

1947

Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri, atau lebih sering disebut Megawati Soekarnopoetri, lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947, dan merupakan anak kedua dari pasangan Presiden Sukarno dengan Fatmawati. Pertemuan kedua orang tuanya terjadi pada 1942 di Bengkulu. Kala itu, Sukarno tengah dibuang oleh Belanda. Sebagai putri seorang presiden, masa kecil Megawati dihabiskan di lingkungan istana negara. Di samping itu, Presiden Sukarno sering kali mengajaknya bertemu pemimpin dunia lain, seperti Richard Nixon (AS), Indira Gandhi (India), Tito (Yugoslavia), Nikita Khrushchev (Uni Soviet), dan lain-lain.

1965

Megawati menempuh pendidikan SD hingga SMA di Perguruan Cikini, Jakarta. Pada 1965, ia sempat berkuliah di Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran (Unpad). Namun, perisitiwa G30S menyebabkan dirinya tidak bisa melanjutkan perkuliahan. Menurutnya, ia dan keluarganya tidak diberikan kebebasan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Di kampus itu, ia sempat menjadi anggota biasa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bandung. Pada 1970, ia juga sempat menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Namun, seperti di Unpad, perkuliahannya di kampus itu juga tidak sampai tuntas.

1968

Megawati menikah dengan Letnan Satu (Penerbangan) Surindro Supjarso di Jakarta pada 1968. Perkenalannya dengan pilot pesawat AURI dan perwira pertama di TNI AU itu dijembatani Guntur, putra sulung Sukarno. Selepas menikah, ia ikut dengan suaminya untuk tinggal di Madiun, Jawa Timur. Di sana, ia melahirkan anak pertamanya, Mohammad Rizki Pratama, dan menjadi ibu rumah tangga.

1970

Saat Megawati mengandung anak kedua, Mohammad Prananda Prabowo, Surindro meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat. Pesawat Skyvan T-701 yang dibawanya jatuh di perairan Biak, Papua pada 1970. Peristiwa itu teramat memukulnya dalam kurun waktu yang lama. Terlebih, tiga bulan setelah kejadian itu, anak mereka diperkirakan akan lahir. Selain kehilangan suaminya, di tahun ini pula ia harus merelakan ayahnya yang tercinta, Sukarno, meninggal dunia.

1972

Tersiar kabar menggemparkan pada 1972. Pemicunya, Harian Kompas menyebutkan bahwa Megawati menikah lagi Hassan Gamal A.H. Sementara itu, kepastian Surindro meninggal dunia, juga penemuan jenazahnya, sampai tahun itu belum juga ada. Di samping itu, keluarga Sukarno juga tidak menyetujui hubungan keduanya, karena Hassan di mata keluarga Sukarno merupakan sosok yang suka menipu. Berkat bantuan seorang pengacara, Sumadji, keluarga Bung Karno pun berhasil menggagalkan pernikahan tersebut. Pernikahan yang 'hanya' bertahan selama tiga bulan itu tidak dikaruniai anak.

1973

Beberapa bulan setelah kecelakaan pesawat Surindro, tepatnya pada Juli 1971, Guntur memperkenalkan Taufiq Kiemas kepada Megawati. Pada awal Maret 1973, ia mendapat kabar resmi gugurnya Surindro dari AURI. Ia kemudian meminta surat resmi statusnya sebagai janda dari seorang penghulu. Pada akhir Maret 1973, Megawati dan Taufiq Kiemas selanjutnya sepakat untuk menikah. Pernikahan itu mendapat restu dari keluarga Sukarno, sebab Taufiq Kiemas merupakan sosok yang dekat dengan pemikiran Bung Karno. Kelak, pernikahan tersebut dikarunia satu anak, yakni Puan Maharani.

1986

Keterlibatan Megawati dalam bidang politik dimulai pada 1984 saat ia dan Guruh direkrut Ketua Umum PDI Soerjadi. Keberadaan trah Sukarno dalam partai membawa pengaruh yang cukup baik karena suara naik hampir 150 persen pada Pemilu 1987. Sekalipun hasil itu berhasil mengantar Megawati dan Guntur ke DPR, peran mereka di Parlemen ternyata terbilang tidak menonjol. Megawati, misalnya, jarang mendatangi Gedung MPR/DPR di senayan.

1993

Banyak orang yang terkejut ketika Megawati secara de facto menjadi Ketua Umum PDI melalui Kongres Luar Biasa PDI yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada 1993. Pasalnya, perannya yang tidak mencolok di DPR. Meskipun demikian, ia sempat diterima oleh Menteri Dalam Negeri Yogie S. Memet dan Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung. Pertemuan tersebut sempat menjadi simbol diterimanya hasil kongres itu.

1996

Penerimaan terhadap hasil kongres pada 1993 ternyata cepat berubah. Pada 1996, muncul Kongres PDI di Medan, diinisiasi beberapa kader non-Mega, yang menganggap hasil pada 1993 tidak sah, dan menginginkan pergantian kepemimpinan partai. Kongres tersebut memilih Soerjadi sebagai Ketua PDI. Kehadiran Menteri Dalam Negeri dan Panglima ABRI dalam kongres di Medan membuat banyak kalangan menilai adanya campur tangan pemerintah Orde Baru untuk menyingkirkan Megawati dari PDI. Sementara itu, Megawati tidak mengakui hasil tersebut karena melanggar AD/ART partai, dan bertekad mempertahankan Kantor PDI Soerjadi yang didukung pemerintah berupaya mengambil paksa Kantor PDI, yang kemudian berubah menjadi kerusuhan antara massa pendukung Megawati dan kelompok pendukung Soerjadi.

1997

Meskipun gugatan perdata yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kandas, dukungan terhadap Megawati justru semakin besar, bukan saja dari kader partai, melainkan juga aktivis pro-demokrasi lainnya, yang berseberangan dengan Orde Baru. Pada Pemilu 1997, PDI versi Soerjadi hanya memperoleh suara sebanyak tiga persen. Sementara itu, Megawati memilih golput, dan para pendukungnya diduga memberikan suara mereka kepada PPP. Kelak, untuk menghadapi Pemilu 1999, Megawati menghimpun kembali pendukung dan loyalisnya dalam Kongres V PDI di Denpasar, Bali. Sekalipun ia terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum, namun pemerintah saat itu masih mengakui kepengurusan PDI versi Soerjadi. Karena itu, Megawati mengubah nama partai menjadi PDI Perjuangan, dan memutuskan berkontestasi pada Pemilu 1999.

1999

Pada Pemilu 1999, PDIP berhasil menjadi pemenang dengan meraup lebih dari tiga puluh lima juta suara, dengan jumlah kursi DPR sebanyak 153. Meskipun demikian, hasil tersebut tidak serta merta mengantarkan Megawati menjadi presiden. Sebab, pada Sidang Istimewa MPR untuk memilih presiden yang dilakukan pada Oktober 1999, Abdurrahman Wahid dari PKB mendapatkan 30 suara lebih banyak. Megawati sendiri kemudian terpilih sebagai wakil presiden mengalahkan Hamzah Haz dari PPP.

2001

Tidak sampai dua tahun menjabat sebagai wakil presiden, Megawati kemudian diangkat menjadi Presiden Indonesia kelima, sekaligus presiden perempuan pertama dalam sejarah Indonesia. Hal ini tidak lepas dari dimakzulkannya Presiden Abdurrahman Wahid dalam Sidang Istimewa MPR, Juli 2001.

2004

Setelah tiga tahun menjadi presiden, Megawati kemudian mengikuti Pilpres 2004 sebagai calon presiden, berdampingan dengan Hasyim Muzadi yang saat itu merupakan Ketua PBNU. Di tahun ini pula, kompetisi para putri Bung Karno di dalam dunia politik mulai terlihat. Kala itu, Rachmawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum Partai Pelopor menyatakan bahwa partai pimpinannya merupakan perwujudan ajaran dan ideologi Bung Karno, dan Pemilu 2004 sebagai Perang Bharatayuda. Sukmawati justru berbeda sikap dengan Rachmawati, yang lebih memilih untuk mendukung Megawati. Dalam pemilihan presiden yang pertama kali dilakukan secara langsung tersebut, Megawati dikalahkan oleh mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di era kabinetnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

2008

Pada 15 Juli 2008, Megawati memperkenalkan Puan Maharani secara resmi kepada publik sebagai penerusnya. Pernyataan itu disampaikan dalam kampanye Pemilihan Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Ngawi, Jl. Raya Ngawi-Solo. Kelak, Puan akhirnya terjun dalam politik praktis dengan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada 2009.

2009

Megawati kembali berlaga pada Pilpres 2009. Kali ini, ia berpasangan dengan Prabowo Subianto. Seperti di Pilpres 2004, Megawati lagi-lagi harus menelan kekalahan dari SBY, yang berdampingan dengan Boediono. Koalisi PDI-P yang mengusung Megawati dan Gerindra yang mengusung Prabowo sempat mengikat diri dalam Perjanjian Batu Tulis yang diteken pada 16 Mei 2009. Sekalipun kalah pada Pilpres 2009, kedua pihak bersatu kembali pada Pilgub DKI Jakarta 2012, dengan mencalonkan pasangan Jokowi-Ahok.

2013

Pada 2013, Taufiq Kiemas meninggal dunia, dan meninggalkan duka bagi keluarganya. Dilihat ke belakang, Taufiq adalah orang yang paling berperan dalam meyakinkan Megawati untuk menerima tawaran Ketua Umum PDI Soerjadi untuk masuk ke DPR dari PDI di masa Orde Baru. Di kemudian hari, Taufiq Kiemas ditetapkan sebagai pahlawan nasional atas jasanya merumuskan Empat Pilar Kebangsaan.

2014

Pamor Jokowi sebagai calon presiden semakin meningkat. Karena itu, Megawati dan PDI-P memberikan mandat kepada Jokowi sebagai calon presiden pada Pilpres 2014. Pencalonan Jokowi tersebut dianggap oleh Prabowo dan tim pendukungnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Perjanjian Batu Tulis 2009. Di dalamnya, antara lain, Megawati mendukung pencalonan Prabowo pada Pilpres 2014. Meskipun demikian, Megawati tidak terlampau mengambil pusing anggapan tersebut.

2019

Megawati kembali dikukuhkan kembali secara aklamasi untuk kelima kalinya sebagai Ketua Umum PDI-P periode 2019-2024 pada Kongres V PDI-P 2019 di Sanur, Bali. Sejak 1998, ia sudah menjabat Ketua Umum PDI-P, dan menjadikannya sebagai ketua umum partai politik terlama di Indonesia.