Birokrasi Pelayanan Publik di Era VUCA

Menanggapi pemaparan tersebut, Eko Prasojo memberi tambahan bahwa persoalan perbaikan pelayanan publik di era VUCA. Persoalan yang tidak kalah serius ada pada keberlanjutan dari inisiasi dan inovasi yang telah dilakukan di tingkat daerah. Hal ini dikarenakan inovasi yang hadir merupakan agenda politik dari kepala daerah yang terpilih, oleh karenanya begitu kepala daerah diganti, maka orientasi pelayanan dapat berubah dan inovasi-inovasi yang ada tidak dilanjutkan.

Eko Prasojo menekankan satu hal penting mengenai budaya dan pelayanan publik. Eko Prasojo mengatakan “masalah dasar pelayanan publik di Indonesia antara lain ada pada budaya KKN, primordialisme, politik jual beli jabatan, sistem birokrasi yang individualistis hingga menyebabkan rendahnya akses serta kualitas pelayanan yang buruk, tidak efisien, dan diskriminatif. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan perubahan radikal, loncatan besar, atau quantum leaps dalam pengelolaan birokrasi.” ujar Eko

“Saya coba beri contoh, ketika ditawarkan sistem computer assisted test (CAT) sebagai bagian dari seleksi ASN di tahun 2013, banyak pemerintah daerah yang merasa tidak siap dan memohon untuk ada diskresi. Pada akhirnya diputuskan di tahun 2014 untuk menerapkan tes CAT untuk pertama kali. Pada akhirnya pemerintah di daerah dapat menerapkannya hingga saat ini. Dengan kata lain, terkadang perlu untuk memaksa perubahan tersebut.”

“Hal lain yang perlu diperhatikan ada pada perlunya untuk membuat reformasi fundamental atau mendasar/backbone reform yang dapat memastikan bergantinya kepala daerah tidak lantas membuat inovasi dan pelayanan publik menjadi buruk. Perlu ada kerja-kerja kolaboratif untuk dapat menyelaraskan antar organisasi, serta penerapan sistem birokrasi berdasarkan kompetensi ASN (merit based system).” tutup Eko

Menanggapi pemaparan dua pembicara sebelumnya, Alimatul Qibtiyah yang merupakan Komisioner Komnas Perempuan mengingatkan pentingnya untuk tetap memperhatikan kelompok-kelompok rentan dalam pelayanan publik. Pada pelayanan publik seperti saat ini, banyak aduan-aduan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan yang tidak ditangani secara serius. Perubahan pelayanan harus memperhatikan dimensi inklusivitas terhadap kelompok rentan, terutama di masa pandemi dan ketidakpastian seperti saat ini. Dampak keduanya berpengaruh pada kekerasan terhadap perempuan.

Alimatul Qibtiyah mengatakan “selama pandemi COVID-19, terdapat kekerasan gender berbasis gender, terdapat pula jumlah pengaduan yang meningkat signifikan hingga 299.911 kasus, seperti KDRT maupun kekerasan seksual di ranah komunitas. Kasus perceraian juga meningkat dikarenakan masalah ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang menambah beban kerja di rumah tangga.” ujar Alimatul Qibtiyah

“Persoalan ada pada terbatasnya penanganan atas aduan-aduan yang ada, meski angka aduan meningkat. Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2021, terdokumentasi bagaimana kesulitan korban mengakses lembaga layanan akibat sistem yang harus beradaptasi dengan protokol kesehatan di masa pandemi. Belum lagi persoalan infrastruktur pelayanan yang tidak berimbang antara pulau Jawa dan luar Jawa. Kendala-kendala ini yang harus diperhatikan dalam upaya perbaikan pelayanan publik.” tutup Alimatul Qibtiyah

Pada sesi terakhir diskusi, Alimatul Qibtiyah menekankan perlunya fokus pelayanan publik tidak hanya pada masyarakat umum, tetapi juga pada masyarakat rentan. Eko Prasojo pada penutup diskusi menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur digital untuk mendorong upaya menerapkan digital governance. Eko Prasojo mengatakan “perlu untuk mengubah orientasi pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan sebagainya, menjadi pembangunan infrastruktur teknologi yang dapat mendorong digitalisasi.”

Sebagai penutup diskusi, Erwan Agus Purwanto menekankan keberlanjutan inovasi yang diberi payung hukum yang kuat, sehingga pelayanan publik dapat diberikan dengan maksimal. Erwan Agus Purwanto mengatakan “hal yang paling penting adalah untuk membuat inovasi berkelanjutan, oleh karenanya dibutuhkan payung hukum yang kuat, sehingga apabila kepala daerah berubah, tetap ada jaminan penganggaran maupun SDM dalam upaya perbaikan pelayanan publik. Penggunaan super apps dapat menjadi jalan untuk mendorong digital governance, sekaligus memastikan bahwa upaya-upaya inovasi berkelanjutan terus dilakukan. Kita dapat belajar dari Korea Selatan yang inisiasi perubahan perbaikan pelayanan publik dilakukan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya, tidak bergantung pada agenda pemimpin.”

Contact Person

Rafif Pamenang Imawan / 081325727778