Tahun 2021 masih dibayangi dengan penyebaran COVID-19. Hal ini terlihat dari gelombang kedua pandemi yang berasal dari varian delta yang berpengaruh pada segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terbaru, ancaman varian omicron juga perlu untuk dipikirkan strategi mitigasinya. Di luar isu tersebut, aspek pelayanan publik juga perlu dievaluasi seiring perubahan pola hidup dan kerja karena tuntutan adaptif dari COVID-19. Kondisi-kondisi tersebut jelas mempertegas pentingnya kerjasama antara pemerintah dan warga negara dalam upaya menyongsong era kenormalan baru. Banyak aspek yang harus dibenahi, baik dari kehidupan ekonomi, keberlangsungan dunia pendidikan, hingga dunia politik. Lantas bagaimana kita melihat kehidupan satu tahun terakhir tersebut demi menyongsong era kenormalan baru ke depan?
Beberapa hal tersebut dikupas dalam rilis media terkait survei yang dilakukan oleh Populi Center pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 mengenai penanganan COVID-19, evaluasi pelayanan publik, dan dinamika politik. Survei nasional yang diselenggarakan pada tanggal 1-9 Desember 2021 diulas oleh beberapa narasumber yakni Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si (Anggota Komisi II, DPR RI), Phillips J. Vermonte, Ph.D (Akademisi, Universitas Islam Internasional Indonesia), dan Afrimadona, Ph.D (Direktur Eksekutif, Populi Center). Diskusi dipandu oleh Ade Gozali (Peneliti, Populi Center) sebagai moderator dan pemaparan survei yang dilakukan oleh Nurul Fatin Afifah (Peneliti, Populi Center). Pelaksanaan rilis survei dan diskusi dilaksanakan secara luring (offline) di kantor Populi Center serta daring (online) melalui aplikasi zoom meeting.
Menanggapi rilis survei yang dilakukan Populi Center, Phillips J Vermonte yang juga merupakan Ketua Persepi (Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia), menegaskan bahwa penilaian yang tinggi terhadap kepercayaan pemerintah menjadi modal penting dalam penanganan pandemi COVID-19. Terkait dengan dinamika politik nasional, Phillips memberikan beberapa analisa terkait dengan kenaikan suara partai Demokrat. Phillips mengatakan “berkaitan dengan dinamika politik dalam survei Populi, kita lihat ada lonjakan cukup tinggi terhadap tingkat dukungan partai Demokrat. Hal tersebut akibat adanya konsolidasi yang dilakukan partai Demokrat pada akhir-akhir ini, sehingga mempengaruhi kinerja mesin partai mereka, dan membuatnya masuk dalam tiga besar.” Lebih lanjut Phillips mengatakan, “Berkaitan dengan PDIP, dengan elektabilitas 20 persen itu cukup konstan. Pekerjaan rumah cukup besar justru bagi partai menengah lain yang harus bekerja keras dalam dua tahun mendatang agar dapat menjadi penentu penting dalam pencalonan Presiden” ujar Phillips.
Phillips turut menegaskan bahwa hasil hingga urutan 4 (empat) besar partai politik biasanya tidak banyak berubah dan sesuai dengan hasil survei. “Kalau dilihat partai seperti PDIP dan Gerindra merupakan partai yang cukup stabil dan perannya sangat penting dalam pencalonan Presiden” tutur Phillips.
Tentang kepemimpinan nasional, Phillips memaparkan “Berkaitan dengan calon Presiden kedepan, setidaknya ada tiga sumber calon kepemimpinan yakni, dari Kepala Daerah disitu ada Ganjar dan Anies yang saat ini menjabat sebagai Gubernur, kemudian dari figur elite Partai terdapat Prabowo dan Puan Maharani, selanjutnya dari unsur swasta atau pengusaha ada Erick Thohir.” ujar Phillips.
Penanggap lain, yakni Zulfikar Arse Sadikin menyatakan bahwa pandangan publik terkait demokrasi tentu mempertimbangkan banyak aspek. Meski terdapat banyak pandangan ahli bahwa terdapat penurunan kualitas demokrasi, namun hasil survei menunjukkan bahwa publik puas terhadap praktik demokrasi yang berjalan.
Pada hasil terkait dengan pandemi COVID-19, anggota DPR RI dari Golkar tersebut juga menekankan bahwa ke depan pemerintah perlu pertahankan kebijakan terkait penanganan pandemi, mulai dari bantuan sosial, vaksinasi, dan testing maupun tracing. Terkait dengan kebijakan penanganan pandemi COVID-19, hasil survei kali ini menunjukkan penilaian positif dari masyarakat. “Jika berkaitan dengan persoalan ekonomi, penurunan itu kan semua merasakan, bukan kesengajaan atau kesalahan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Oleh karenanya meski ekonomi turun, kepercayaan publik kepada pemerintah tetap baik karena masyarakat juga melihat bagaimana kesungguhan pemerintah dalam menangani pandemi” tutur Zulfikar.
Afrimadona selaku Direktur Eksekutif Populi Center menanggapi bahwa dilihat dari tren demokrasi di seluruh dunia, pembatasan yang dalam beberapa kesempatan diterapkan karena alasan pandemi COVID-19, bukan untuk alasan mengekang hak warga. “Berkaitan dengan beberapa isu penting yang menjadi kekhawatiran akan turunnya kualitas demokrasi seperti pembubaran beberapa organisasi dan lain sebagainya, mungkin oleh sebagian pihak dinilai mencederai demokrasi, namun bagi publik secara umum, hal tersebut tidak mempengaruhi persepsi mereka terkait kualitas demokrasi di Indonesia” kata Afrimadona.
Menurut Afrimadona, hasil ini jangan-jangan menunjukkan bahwa ekonomi jauh lebih penting dari pada kebebasan politik, barangkali hal tersebut yang harus kita pahami terkait dengan bagaimana masyarakat berpikir mengenai demokrasi. Terkait dengan kepercayaan terhadap pemerintah, Afrimadona mengatakan “Dalam banyak hal kita lihat publik menaruh perhatian terhadap ancaman pandemi kedepan, tetapi dalam beberapa hal, kepercayaan publik kepada pemerintah itu cukup tinggi, (hal ini menunjukkan) ada upaya (pemerintah) yang dirasakan publik saat ini (bahwa) kondisinya semakin baik” ujar Afrimadona.
Afrimadona menambahkan bahwa kepercayaan publik menjadi modal penting pemerintah untuk mendesain bagaimana cara hidup berdampingan dengan COVID-19. Hanya saja kedepan perlu dipikirkan skenario pasca pandemi yang perlu dijalankan pemerintah. Berkaitan dengan dinamika politik, Afrimadona menekankan bahwa kepala daerah memiliki kelebihan dibandingkan dengan politisi nasional, hal ini mengingat kinerja mereka dapat lebih terlihat dibandingkan dengan elite partai maupun menteri, terutama mengingat kewenangan kepala daerah yang lebih jelas dan luas. Lebih lanjur Afrimadona menegaskan “.. sedangkan menteri, cenderung sulit untuk melakukan klaim atas prestasi mereka mengingat kerja menteri sering kali (dinilai) sebagai kerja kolektif. Misalnya keberhasilan ekonomi yang didalamnya terdapat andil Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, maupun Menteri Pertanian” tutur Afrimadona.
Berkaitan dengan hasil survei, secara ringkas berikut adalah rangkuman hasilnya. Terkait dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, angka kepuasan publik berada pada angka 74,9 persen (sangat puas 13,9 persen, puas 61 persen). Berdasarkan tren, angka kepuasan tersebut merupakan angka yang paling tinggi bila dibanding survei-survei bulan sebelumnya. Sementara masyarakat yang menilai tidak puas dengan kinerja Presiden sebesar 22,7 persen (tidak puas 20,1 persen, sangat tidak puas 2,6 persen), angka ini menurun dibanding survei sebelumnya yakni 25 persen. Adapun masyarakat yang memilih tidak menjawab pertanyaan ini sebesar 2,4 persen.
Ketika ditanya penilaiannya terkait dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama 12 bulan terakhir, masyarakat yang menjawab baik sebesar 69,4 persen (baik dengan 63,1 persen, dan sangat baik dengan 6,3 persen), sementara masyarakat yang menilai pelaksanaan demokrasi berjalan buruk sebesar 28,4 persen (buruk dengan 23,6 persen, dan sangat buruk dengan 4,8 persen). Dibanding survei sebelumnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dinilai lebih baik saat ini. Sisa angka masuk kategori tidak tahu.
Terkait dengan pilihan partai politik, data menunjukkan terdapat 6 partai yang mendapat persentase elektabilitas di atas 4 (empat) persen, yakni PDIP dengan 20,5 persen, Gerindra dengan 13,1 persen, Demokrat dengan 9,6 persen, Golkar dengan 8,3 persen, PKB dengan 8,2 persen, dan PKS dengan 7 persen. Sementara partai politik yang memperoleh persentase suara di bawah 4 (empat) persen antara lain yakni Nasdem (3,9 persen), PPP (2,8 persen), PAN (1,7 persen), Perindo (1,2 persen), PSI (0,7 persen), Gelora (0,3 persen), PBB (0,3 persen), Hanura (0,3 persen), dan Garuda (0,3 persen). Tidak ada responden yang memilih partai Ummat, PKPI, dan Berkarya pada survei kali ini. Sisa angka masuk kategori tidak tahu/tidak jawab.
Terkait dinamika politik menuju pemilu 2024, saat masyarakat ditanya mengenai tingkat dukungan, apakah akan memilih lima tokoh yang disebutkan apabila tokoh tersebut maju sebagai calon presiden hasilnya, ialah sebagai berikut. Dari lima nama tokoh yang disebutkan secara terpisah, dukungan pemilih yang menyatakan akan memilih apabila figur Ganjar Pranowo maju sebagai Presiden adalah sebesar 58,3 persen, dan pemilih yang menyatakan tidak akan memilihnya sebesar 29,1 persen. Untuk figur Anies Baswedan sebesar 47,3 persen pemilih menyatakan akan memilih, dan sebesar 41,4 persen tidak memilih. Untuk figur Prabowo Subianto sebesar 46,6 persen pemilih menyatakan akan memilih, dan sebesar 44,1 persen menyatakan tidak akan memilih. Pada figur Erick Thohir sebesar 27,5 persen pemilih menyatakan akan memilih, sedangkan sebesar 55,8 persen menyatakan tidak akan memilih. Adapun pada figur Puan Maharani sebesar 17,5 persen pemilih menyatakan akan memilih, sedangkan sebesar 71 persen menyatakan tidak memilih. Hasil ini menunjukkan bahwa dari kelima tokoh yang ditanyakan kepada responden secara terpisah, pada saat ini Ganjar Pranowo mendapatkan paling banyak dukungan. Hasil survei hanya menunjukkan mengenai potensi tingkat dukungan pada saat ini, dan bukan tingkat elektabilitas dari kelima tokoh tersebut.
Hasil lengkap rilis survei dan rilis media dapat akses melalui link berikut ini.
Contact Person:
Rafif Pamenang Imawan / Peneliti Populi Center (081325727778)
Indonesian 
English