Pemilu serentak tahun 2024 masih cukup lama, namun nama-nama kandidat tonggak kepemimpinan nasional terus beredar. Nama-nama penerus kepemimpinan nasional hadir di tengah derasnya isu terkait dengan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Bagaimana peta politik menjelang 2024? Bagaimana publik menanggapi isu-isu krusial seperti perpanjangan masa jabatan?
Beberapa hal tersebut dikupas dalam diskusi media secara daring dengan agenda utama rilis hasil survei yang dilakukan oleh Populi Center dengan tema besar “Peta Politik Menjelang Pemilu Serentak 2024”. Diskusi media dilakukan pada hari Minggu (24/04/2022) pukul 13.00-14.30 dengan mengundang beberapa narasumber yakni Prof. Ramlan Surbakti (Akademisi, Universitas Airlangga), Melki Laka Lena (Anggota DPR RI, Fraksi Golkar), dan Rafif Pamenang Imawan (Peneliti/Deputi Direktur Eksekutif, Populi Center). Diskusi dipandu oleh Dimas Ramadhan (Peneliti/Manajer Policy Research, Populi Center).
Diskusi diawali dengan pemaparan hasil temuan dari survei nasional Populi Center oleh Rafif Pamenang Imawan. Paparan dibagi ke dalam tiga bagian, yakni evaluasi pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, isu-isu terkini seperti penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, serta peta politik tahun 2024.
Menanggapi rilis survei yang dilakukan Populi Center, Prof. Ramlan Surbakti menyoroti temuan survei Populi Center terkait usulan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Berdasarkan temuan survei, mayoritas sebesar 64,4 persen masyarakat tidak setuju perpanjangan masa jabatan presiden. Begitu pula dengan wacana penundaan pemilu 2024, mayoritas (74,3 persen) masyarakat menyatakan tidak setuju. Menurutnya kondisi ini menunjukan masyarakat memiliki pemahaman dan kedewasaan demokrasi yang baik. “Ada kesejajaran pemahaman publik dengan demokrasi menurut UUD 1945, terutama yang menolak perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu”.
Berkaitan dengan latar belakang calon presiden, Prof. Ramlan mengapresiasi temuan survei Populi Center yang menyatakan masyarakat tidak mempermasalahkan latar belakang kesukuan (Jawa dan non-Jawa) bagi kandidat presiden. Kondisi ini menurutnya menjadi indikator kualitas demokrasi yang semakin baik. “Dukungan masyarakat terhadap demokrasi sudah cukup bagus termasuk soal tidak mempermasalahkan kandidat dari Jawa dan non-Jawa”, tegasnya.
Meskipun demikian, Prof. Ramlan menyayangkan kandidat capres dan cawapres yang muncul dalam temuan survei, selama ini mereka masih mengandalkan popularitas dan elektabilitas sementara dari sisi isu program masih minim. “Kandidat perlu membawa isu program, sehingga bisa memberikan edukasi politik kepada masyarakat”.
Penanggap lain, Melki Laka Lena, menyatakan bahwa masyarakat kita cukup jernih melihat demokrasi dalam kondisi pandemi COVID-19. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, masyarakat tetap konsisten untuk menjalankan demokrasi termasuk soal pelaksanaan pemilu. “Masyarakat mengajarkan kita untuk patuh pada konstitusi”, ungkapnya.
Melki menyayangkan beberapa temuan survei lebih banyak menjelaskan proses demokrasi prosedural dan minim pembahasan demokrasi secara substansial. “Pendapat publik masih melihat politik secara umum sebagai aspek prosedural, artinya belum terlalu dalam melihat real kinerja-kinerja partai politik termasuk kandidat”, tegasnya. Lebih lanjut Melki berharap kedepan perlu ada survei melalui pertanyaaan lebih mendalam terkait dengan substansi demokrasi termasuk peran partai politik maupun politisi.
Selain itu, untuk memperkuat demokrasi substansial, Melki mengusulkan kepada penyelenggara pemilu agar ada debat kandidat berbasis isu/program per level dari pusat sampai daerah, tidak hanya kandidat saja namun juga debat parpol. “KPU perlu memikirkan debat per level, bersama dengan parpol dan calegnya sehingga masyarakat mengetahui isu-isu pada semua tingkatan”, ujarnya.
Rafif dalam sesi penutup diskusi menekankan terkait dengan temuan survei ini masih sangat dini mengingat pelaksanaan pemilu masih cukup lama. “Peta masih sangat dini, perjalanan masih cukup panjang, perlu adanya pengenalan diri kandidat dengan gagasan untuk bangsa dan negara ini”, ungkapnya.
Indonesian 
English