Populi Center, lembaga penelitian kebijakan dan opini publik yang bersifat non-profit, menyelenggarakan Survei Nasional mulai tanggal 25 Januari hingga 3 Februari 2023. Sampel responden tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia, termasuk di 4 (empat) Daerah Otonomi Baru yaitu Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Tujuan survei untuk mengetahui persepsi masyarakat terutama terkait evaluasi kinerja Pemerintah, evaluasi kinerja Kepolisian, isu nasional yang sedang menjadi perbincangan, serta dinamika jelang pemilihan umum tahun 2024.
Survei dilakukan dengan menggunakan pendanaan internal. Metode pengambilan data dalam survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka (face to face interview) dengan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan Margin of Error (MoE) ± 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Proses wawancara tatap muka dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei Populi Center.
Diskusi diawali dengan pemaparan hasil temuan dari survei nasional Populi Center oleh Nurul Fatin Afifah, peneliti Populi Center. Paparan dibagi ke dalam tiga bagian, yakni evaluasi pemerintahan Joko Widodo, isu-isu nasional, serta dinamika politik. Secara umum hasil menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), termasuk aspek-aspek krusial seperti kepuasan terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi. Di sisi lain, terdapat sedikit penurunan kepuasan terhadap kepuasan kinerja Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta tingginya suara publik yang menghendaki agar terdapat perubahan perilaku dari anggota POLRI. Pada dinamika politik nasional, terdapat penurunan suara dari Anies Baswedan yang diikuti dengan menguatnya suara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Ridwan Kamil.
Menanggapi hasil survei Populi Center, Fahri Hamzah (Wakil Ketua Umum, Partai Gelora) menyatakan beberapa poin penting. Pertama, Fahri Hamzah setuju apabila terdapat reshuffle kabinet, terutama mengingat masa pemerintahan Presiden Jokowi yang belum habis. Kedua, hasil survei menunjukkan bahwa rekonsiliasi menjadi aspek penting dalam politik di Indonesia. Periode kedua pemerintahan Jokowi merupakan periode rekonsiliasi, sebuah kebijakan yang membuat Indonesia dapat melewati periode krisis seperti krisis COVID-19.
Berkaitan dengan dinamika politik, Fahri Hamzah menyatakan bahwa hasil survei menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang moderat, dan sebaiknya tetap dipertahankan moderat, sehingga tidak ada pandangan ekstrem pada pemilu mendatang. Diperlukan cara pandang rekonsiliasi untuk dapat mendorong agenda pembangunan di Indonesia. Mengenai tingginya suara Ganjar Pranowo, Fahri Hamzah menyatakan bahwa “hal ini menunjukkan bahwa transisi pergantian kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke penggantinya berjalan dengan baik, sehingga menjadi transisi yang damai” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Furqan AMC (Direktur Propaganda dan Advokasi Publik, DPP PSI) memberikan tanggapan yang relatif sama. Baginya, hasil survei menunjukkan bahwa secara umum masyarakat puas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Partai Solidaritas Sosial (PSI) secara terbuka menyatakan bahwa suara PSI pada pemilu mendatang juga tergantung pada suara Jokowi, mengingat PSI mendukung penuh pemerintahan Jokowi. Hasil ini juga mengonfirmasi bahwa politik harus didekati dengan pendekatan sistem, tidak didasarkan pada individu.
Terkait dengan dinamika politik, baginya, meningkatnya suara Ridwan Kamil menunjukkan bahwa basis suara antara Anies Baswedan dan Ridwan Kamil berada pada satu basis suara yang sama. Akibatnya, kenaikan suara Ridwan Kamil berimbas pada menurunnya suara Anies Baswedan. Furqan AMC turut menyatakan bahwa hasil survei Populi Center senada dengan hasil rembug rakyat yang dilakukan oleh PSI. Lebih lanjut Furqan menyatakan “Hasil survei Populi Center, mengkonfirmasi hasil rembug rakyat PSI yakni bahwa Ganjar Pranowo sebagai capres dari PSI. Bahkan dengan kepastian sejak awal bahwa PSI mengusung Ganjar, maka PSI memiliki keuntungan strategis sejak dini. Hal ini merupakan pendidikan politik, sehingga sejak awal politik tidak menjadi barang gelap.” tutupnya
Zulfan Lindan (Politisi Senior) dalam diskusi rilis mencoba memberikan pandangannya terkait dengan persoalan politik representasi. Menurutnya, partai-partai baru yang kuat secara ideologis, seperti partai Gelora dan PSI harus mendapatkan tempat pada parlemen mendatang. Hal ini disebabkan seringkali tidak ada keterkaitan antara apa yang terjadi di parlemen dan di partai politik. Zulfan menyatakan “Apa yang terjadi antara terjadi di partai politik dan di parlemen tidak ada hubungannya, akibatnya ketika terdapat persoalan, tidak ada kaitan antara parlemen dan gagasan terkait dengan partai politik.”
Politik bagi Zulfan Lindan harus berangkat dari konsepsi yang jelas. Hal ini turut diamini oleh Afrimadona (Direktur Eksekutif Populi Center) yang menyatakan bahwa politik gagasan telah hilang dari citra politik di Indonesia. Saat ini perdebatan antara partai politik nyaris hilang dalam kehidupan parlemen di Indonesia. Sering kali terdapat perbedaan yang mencolok antara praktik politik di parlemen dan realitas di lapangan.
Di akhir diskusi, Fahri Hamzah menekankan bahwa demokrasi yang berlaku saat ini lebih menekankan pada pengaruh uang dibandingkan pengaruh gagasan. Akibatnya tidak ada dialog antar partai politik, sehingga tidak terlihat perbedaan antara partai satu dengan lainnya. Perlu pula diingat bahwa masa pemerintahan Presiden Jokowi belum selesai, sehingga tidak elok apabila pemimpin partai politik bermanuver. Fahri Hamzah membandingkan dengan periode singkat kepemimpinan B.J. Habibie yang dapat menyelesaikan banyak hal. Fahri Hamzah menyatakan “Habibie memimpin selama 1 tahun 7 bulan, terdapat banyak hal yang diselesaikan, seharusnya pak Jokowi masih memiliki waktu 1 tahun 8 bulan, tetapi sudah diganggu dengan hal-hal yang tidak produktif.” Ujarnya.
Menutup diskusi, Zulfan Lindan menegaskan bahwa pemimpin mendatang harus memiliki visi dan misi yang jelas, terutama berkaitan dengan persoalan-persoalan bangsa seperti persoalan politik, sosial, dan ekonomi. Partai-partai juga perlu untuk berhati-hati dalam menentukan sikap, tidak lantas dengan mudah berganti-ganti dalam memberikan dukungan. Terkait dengan perbaikan demokrasi, Furqan AMC setuju dengan Zulfan Lindan, demi perbaikan demokrasi, oleh karenanya PSI memiliki syarat yang sangat ketat untuk mengusung calon anggota legislatif. Sebagai penutup, Afrimadona menegaskan bahwa kehadiran partai baru dapat menjadi peluang besar bagi tumbuh kembalinya politik ideologis dalam warna parlemen di Indonesia.
Untuk melihat hasil rilis survei bisa Klik disini
Untuk melihat hasil rilis media bisa Klik disini
Narahubung:
Rafif Pamenang Imawan (Peneliti, Populi Center)
62813-2572-7778
Indonesian 
English