Para Jenderal Berlaga di Pilkada

Para Jenderal Berlaga di Pilkada

medanbisnisdaily.com: Bahas Jenderal Berlaga DI Pilkada

Ketua Pemenangan Pemilu Aceh-Sumut DPP Partai Golkar Andi Sinulingga (kiri), Guru Besar Universitas Pertahanan yang juga Ketua Institut Peradaban Salim Haji Said (tengah) didampingi moderator Ichan Loulembah (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi Politik Gado-Gado Boplo di Jakarta, Sabtu (6/1). Diskusi Politik tersebut bertema “Para Jenderal Berlaga di Pilkada 2018. (antara foto/Reno Esnir)

_____________________________________________________________________________________________________

rilis.id: Banyak Jenderal TNI Maju di Pilkada, Salim Said: Karena UU Tidak Jelas

RILIS.ID, Jakarta— Guru Besar Universitas Pertahanan, Salim Said menilai, adanya sejumlah jenderal TNI yang maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 dikarenakan undang-undang yang ada saat ini masih belum jelas.

Menurutnya, ada perbedaan antara UU yang ada di TNI dengan UU Pilkada.

“Masalahnya di undang-undang. Undang-undang TNI ternyata berbeda dengan Undang-undang Pilkada. Bagaimana bisa Undang-undang Pilkada memungkinkan seorang perwira hari ini pensiun, besok boleh daftar, padahal di UU TNI tidak boleh,” kata Salim Said di acara diskusi dengan tema ‘Para Jenderal Berlaga di Pilkada’ yang digelar Populi Center dan Smart FM Network di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (6/1/2018).

Dia mengatakan, para perwira TNI aktif tidak bisa disalahkan bila mengajukan pensiun dini menjelang pendaftaran calon gubernur ataupun calon wakil gubernur di pilkada serentak. Hal itu lantaran memang UU Pilkada membolehkan.

Salim mencontohkan, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Letjen TNI Edy Rahmayadi, yang sampai sekarang belum resmi pensiun. Padahal, menurutnya, Edy sudah diusung oleh sejumlah partai politik untuk maju di Pilgub Sumatera Utara.

“Jadi jangan heran Edy begitu. Karena undang-undangnya tidak jelas,” tegasnya.

Ketua Institut Peradaban itu berharap, DPR bersama pemerintah segera memperbaiki undang-undang yang carut-marut terkait anggota TNI-POLRI yang maju pilkada tersebut.

Termasuk, ujarnya, terkait masa jeda bila seorang perwira TNI maupun Polri mengajukan pensiun dini untuk berpolitik praktis.

“Yang prinsip undang-undang tadi. Harus diperbaiki. Baik Undang-undang TNI terkait masa jeda dan juga Undang-undang Pilkada. Di israel itu (masa jeda) dua tahun,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sejumlah perwira TNI mengajukan pensiun dini lantaran maju di Pilkada 2018. Selain Edy Rahmayadi yang maju di Pilgub Sumatera Utara, juga ada Komandan Korem Wirabima 031 Riau, Brigjen Edy Natar Nasution yang berencana maju di Pilgub Riau.

Penulis Zulhamdi Yahmin
Editor Sukma Alam

Link: Klik disini

No Comments

Leave a Reply