Ada Apa Lagi KPK?

Ada Apa Lagi KPK?

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap menjadi objek yang ingin dikerdilkan. Permasalahan revisi Undang-Undang KPK menjadi isu yang terus bergulir dan dianggap sebagai salah satu upaya membabat KPK.

Revisi UU KPK ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Untuk membahas topik tersebut, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM mengadakan diskusi Perspektif Indonesia “Ada Apa Lagi KPK?” di Restoran Gado-Gado Boplo Jakarta, Sabtu (13/2). Dalam diskusi ini hadir Pengacara Senior Maqdir Ismail, Praktisi Hukum Refly Harun, Pengamat Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, dan Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin.

Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan salah satu pasal yang menjadi masalah dalam revisi UU KPK adalah dewan pengawas. Hadirnya dewan pengawas menjadi peperangan yang luar biasa. Pasalnya, apabila KPK ingin melakukan penyadapan harus melalui ijin dewan pengawas.

“Ini potensi besar terjadi adanya penyalahgunaan. Kami lebih banyak lihat pasal-pasal yang melemahkan KPK,” ujar Didi. Menurutnya, saat ini kinerja KPK bergantung pada proses penyadapan. Adanya penyadapan-lah yang kemudian membuat cukup banyak pelaku korupsi tertangkap tangan.

Besarnya peran dewan pengawas ini membuat peran KPK lebih lemah dari jaksa dan polisi. Penegakan hukum ke depan akan semakin terganggu. Pengamat Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menerangkan ada empat poin yang menjadi perdebatan revisi UU KPK yaitu dewan pengawasan, ijin pengawasan dan penyitaan, pemberian kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan penyidik independen KPK.

Rencana revisi ini harus diperhatikan dengan seksama. Tujuan perubahan tersebut untuk apa. Kuncinya,ungkap Bivitri, ada pada politik legislasi. Memang ada beberapa hal yang perlu ditambal atau dilengkapi untuk KPK yang lebih baik.

Pertanyaannya adalah apakah semua permasalahan tersebut bisa diatasi dengan membuat UU. “Ini bisa menggunakan dakwaan bebas. Intinya tidak perlu semua persoalan diselesaikan dengan UU,” terangnya.

Praktisi Hukum Refly Harun mengakui persoalan KPK ada pada perspektif kekuasaan. Tidak ada orang yang suka diawasi. Tugas KPK adalah memberantas korupsi dengan menangkap mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Selama ini tidak ada yang berani menangkap tersangka korupsi seperti anggota DPR selain KPK. Maka dari itu, KPK memmpunyai peran yang besar dan banyak orang yang tidak menyukai hal tersebut. Di sisi lain, Pengacara Senior Maqdir Ismail menilai UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK perlu diperbaiki atau direvisi.

Salah satu persoalan yang perlu diperbaiki terkait KPK adalah kedudukan lembaga anti korupsi tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selama ini lembaga yang masih berstatus ad hoc itu memiliki fungsi yang sama dengan kejaksaan dan kepolisian. Tentu ini harus diatur. “Kejaksaan dan kepolisian ada di bawah presiden, tetapi KPK tidak,” imbuhnya.

Tags:
No Comments

Leave a Reply