Ampuhkan perppu ormas?

2018-02-09T09:57:31+00:00
Indonesia
Dimas Ramadhan
Dimas Ramadhan
November 14, 2017

Kehadiran organisasi masyarakat (ormas) radikal dalam dinamika politik beberapa waktu terakhir dianggap dapat memecah-belah kesatuan. Hal tersebut melatari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) No. 17/2013, atau sering disebut sebagai Perppu Ormas. Populi Center dan Smart FM dalam diskusi “Perspektif Indonesia” membahas apakah pilihan yang diambil pemerintah menerbitkan Perppu ini sudah tepat dan bertenaga, serta apa konstruksi hukum dan politiknya.

Diskusi yang diadakan di Jakarta, Sabtu (15/7) ini menghadirkan narasumber Jimly Asshiddiqie (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI), Rizal Mallarangeng (Freedom Institute), Mulyadi P. Tamsir (Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia atau PB HMI), Alghiffari Aqsa (Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta), Ray Rangkuti (Lingkar Madani) dan Komisari Jenderal (Purn.) Oegroseno. Diskusi dipandu oleh Ichan Loulembah.

Mewakili pihak ormas, Mulyadi P. Tamsir menilai terbitnya Perppu sebenarnya biasa saja, namun yang menjadi persoalan adalah isinya. Syarat terbitnya Perppu di antaranya adalah adanya kondisi mendesak, di mana terjadi kekosongan hukum yang tidak dapat diselesaikan melalui UU. Dari hal ini UU sebelumnya dinilai masih sangat relevan, termasuk mengatur ormas-ormas yang berpaham radikal. Peristiwa ini menurutnya bukan hanya masalah hukum, namun merupakan kepentingan politik kekuasaan.

Sementara itu Jimly Asshiddiqie menganggap Perppu Ormas sebagai produk yang kontroversial. Sebaiknya Perppu tersebut tidak sampai diputuskan, cukup dengan menggantinya dengan hukum yang bersifat darurat jika terjadi hal yang mendesak. Dalam konstitusi negara demokrasi hukum darurat dibenarkan, mubazir jika tidak digunakan dalam kondisi demikian. Dalam kasus ini efektifitas kepemimpinan negara sangat dibutuhkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan Perppu yaitu harus melibatkan masyarakat luas, ada komunikasi dan dialog kepada elemen-elemen masyarakat.

Rizal Mallaranggeng melihat persoalan dari sisi generasi masa depan, yaitu kalangan anak muda dan mahasiswa. Menjadi tantangan pemerintah di mana kalangan muda yang sedang mencari-cari ideologi sayangnya menemukan yang bersifat tertutup. Yang harus dilakukan bukan mengadili mereka yang sedang mencari mana yang benar dan mana yang salah, alih-alih mengadili pikiran, akan tetapi tindakannya. Esensinya adalah dilihat dari kondisi negara saat ini, karena Perppu ini berdampak pada kehidupan sosial di daerah-daerah.

Dari perspektif hukum, Alghiffari Aqsa khawatir Perppu akan mengancam rule of law demokrasi Terbitnya Perppu Ormas dirasa sangat terburu-buru, serta lemah dari kacamata hukum karena belum disahkan atau diterima pihak legislatif. Sisi baiknya, Perppu merupakan niat baik pemerintah melindungi warga negara dari tindakan diskriminasi. Pemerintah berusaha memberikan rasa aman dengan menindak ormas yang melakukan tindakan kekerasan dan mengganggu ketertiban umum dengan melakukan sweeping dan main hakim sendiri.

Masih dari konteks hukum, Ray Rangkuti melihat Perppu harus dibawa dalam ranah pengadilan untuk diuji. Sebaiknya Perppu tidak serta-merta diputuskan begitu saja, karena dapat memunculkan suatu bentuk rezim otoritarian. Secara substansi Ray menilai Perppu melanggar kebebasan berekspresi dan berserikat. Secara hukum Hizbut Tahir Indonesia (HTI) tetap mempunyai hak dalam ranah pengadilan untuk melawan keluarnya Perppu.

Dari kacamata kepolisian, Komjen (purn) Oegroseno memandang keputusan lahirnya Perppu tidak memperhatikan stabilitas keamanan nasional, karena indikator ormas radikal belum jelas. Oegroseno berkaca pada penyelesaian konflik ormas yang dapat diselesaikan semasa dirinya menjabat. Fungsi kontrol dapat dilakukan pada tingkatan lokal seperti yang dilakukan oleh kepolisian dengan fungsi koordinasi yang baik. Mulai dari tingkat bawah, mengkondisikan dengan level atasnya kepolisian daerah, dan jika diperlukan sampai ranah kepolisian pusat.

Pada poin terakhir, Ray menilai harus ada mekanisme penyelesaian yang jelas. Bukan hanya karena kemauan Presiden Jokowi, namun cara berpikir saat ini mengindikasikan Presiden tidak peduli dengan prosedural. Menurut Mulyadi, Perppu banyak mendatangkan mudarat dibanding manfaat, serta terlihat kontraproduktif dengan tujuan pemerintah. Alghaffari melihat munculnya Perppu merusak tatanan hukum dan bisa menjadi alat kekuasaan. Jangan terpaku pada konteks politik saja, perlu dibangun perspektif sosial, ungkap Rizal. Anggota ormas yang dirasa mengganggu stabilitas nasional adalah anak Indonesia yang perlu diselamatkan, alih-alih dihakimi.

Sebagai penutup Jimly menyimpulkan bahwa perdebatan dalam demokrasi adalah sehat. Namun harus ada keputusan yang dibuat, jangan dibiarkan mengambang. Negara harus hadir di era serba bebas ini. Ormas juga harus sadar, bahwa entitasnya jangan menjadi promotor atau pelaku dalam kegiatan politik. Berkelakuanlah sebagaimana layaknya ormas, jika ingin menjadi aktor politik jadilah partai politik. Di sisi lain pemerintah harus sadar, setiap keputusan akan menuai kontroversi, perlu langkah strategis agar tidak menjadi diskursus yang destruktif.  Selain itu, ormas yang merasa kurang berkenan dengan Perppu dapat mengajukan judicial review sesuai aturan yang berlaku, tidak malah memperkeruh demokrasi nasional.

Oleh: Hartanto Rosojati
(Peneliti Populi Center)