Astaga Gafatar!

Astaga Gafatar!

JAKARTA. Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) menjadi trending topic yang hangat akhir-akhir ini. Bermula dari hilangnya masyarakat yang terjerat Gafatar hingga rumah pemukiman eks Gafatar di Kalimantan Barat yang dibakar ribuan warga.

Organisasi yang berdiri pada 2012 ini menuai kontroversi lantaran dianggap menyebarkan paham ideologi yang sesat. Untuk membahas itu, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network menggelar diskusi bertema “Astaga Gafatar” dalam Perspektif Indonesia yang diadakan di Gado-Gado Boplo, Sabtu (23/1). Dalam diskusi ini hadir Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Puri Kencana Putri, Antropologi Politik Amich Alhumami, Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Nurkholis, dan Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi.

Wakil Koordinator KontraS Puri Kencana Putri mengatakan Gafatar berdiri pada 2012 dan di tahun yang sama organisasi ini diberikan status ilegal lewat Menteri Dalam Negeri. Meski begitu, sepanjang 2012 gerakan ini telah berkembang luas.

Saat ini terdapat 34 dewan perwakilan daerah Gafatar di seluruh propinsi. Menurut Puri, Gafatar tidak memiliki afiliasi keagamaan dan lebih bergerak ke isu sosial seperti bakti sosial.

Alasan mereka menetap di Kalimantan khususnya Kalimantan Barat (Kalbar) adalah karena mereka percaya situasi yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana bertahan hidup dan kemandirian dalam ekonomi pangan. “Pemerintah dalam hal ini masih jauh sekali dalam menyediakan akses kemandirian pangan. Ini bentuk transmigrasi mandiri,” ujarnya.

Yang ditekankan oleh perempuan yang sudah lama berkecimpung dalam isu kemanusiaan ini adalah tidak ada ruang pencegahan terhadap aksi pembakaran kampung eks Gafatar di Mentawah, Kalbar. Apalagi, Gubernur Kalbar membuat pernyataan yang bersentimen negatif dengan mengatakan tidak mengundang warga eks Gafatar masuk.

Kementerian Sosial (Kemensos) mengakomodir pengusiran paksa. Penyisiran paksa terjadi di kurang lebih 14 kabupaten di Kalbar. Padahal mereka tidak melakukan langkah penyerangan. “Kalau fakta ini tidak bisa dibongkar ke publik, saya takut yang beredar adalah betul mereka organisasi sesat. Mereka akhirnya migrasi ke Jawa,” terang Puri.

Ketua Komnas HAM Nurkholis menjelaskan kasus ini bukanlah kasus pertama di Indonesia. Secara kronologinya kasus ini dapat dilihat dari dua hal. Pertama, keyakinan kepercayaan. Gafatar ini bukan satu-satunya organisasi di Indonesia.

Negara harus hadir di sini dan tidak dalam posisi menghakimi. Posisinya adalah di tengah. Otoritas yang berwenang adalah Menteri Agama. Kalau berbeda pandangan tentu tidak boleh diperlakukan semena-mena.

Kedua, pengusiran. “Kita mendesak supaya segera diumumkan siapa yang melakukan penyerangan itu. Ada hak-hak budaya yang harus dilindungi,” akunya. Pemerintah daerah dalam hal ini tidak menonjol perannya, padahal otonomi daerah telah menggeser kekuasaan dari pusat ke daerah.

Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi melihat munculnya Gafatar yang meresahkan masyarakat menunjukkan peran pengawasan dan pembinaan pemerintah tidak berjalan. Pemerintah lalai karena tidak melakukan verifikasi yang benar terhadap organisasi ini.

Dalam konteks Indonesia harus dipahami benar bahwa aliran sesat tidak ada tempat di tanah air. Kalau aliran ini muncul maka akan terjadi konflik sosial dan menimbulkan persoalan HAM baru. “Ini sebenarnya tidak boleh terjadi,” tandasnya.

Antropologi Politik Amich Alhumami menambahkan, elit-elit Gafatar adalah orang yang sangat intelek dan punya pemahaman baik tentang agama. Namun, tidak mempunyai pemahaman tentang keislaman yang baik. Gafatar menjadi isu besar karena gerakan sosial religius politik yang kemudian menciptakan dua masalah.

Pertama, cara merekrut anggota yang manipulatif. Menghimpun orang dengan mencabut ikatan dari keluarga. Kedua, isu HAM. “HAM dari sisi orang yang direkrut dan orang yang kehilangan,” imbuhnya.

Tags:
No Comments

Leave a Reply