BISAKAH MENCEGAH POLITIK UANG

BISAKAH MENCEGAH POLITIK UANG

Seakan menjadi bagian tak terpisahkan, fenomena politik uang selalu erat kaitannya dengan kontestasi politik, terlebih menjelang pemilihan umum serentak 2019. Beberapa penangkapan atau OTT dari KPK seakan menjadi bukti bahwa politik uang dan demokrasi bagai dua sisi koin yang tak bisa dielakkan. Sayup tapi terasa, isu politik uang dalam Pemilu juga terkait pertarungan antar caleg (calon anggota legislative) malah semakin keras. Bahkan banyak yang menafsirkan penangkapan KPK yang baru saja dilakukan, dapat dibaca sebagai puncak gunung es. Masih bisakah mengeliminasinya?

Pada kesempatan kali ini, Populi Center dan Smart FM Network membahasnya dalam diskusi radio Perspektif Indonesia dengan tema “Bisakah Mencegah Politik Uang?”. Diskusi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 di Gado-Gado Boplo Cikini dengan menghadirkan tiga pembicara, yakni Dr. Laode Ida (Komisioner Ombudsman RI), Heroik M. Pratama (Peneliti, Perludem), dan Usep Saepul Ahyar (Direktur Riset, Populi Center). Diskusi ini dipandu oleh host Perspektif Indonesia, Ichan Loulembah.

Diskusi dimulai dari Heroik M. Pratama yang menjelaskan bahwa politik uang memiliki beragam bentuk, oleh karenanya pemilih harus lebih waspada dalam pratek-praktek yang memiliki indikasi sebagai bentuk politik uang. Heroik mencontohkan seperti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terkait dengan caleg yang memberikan dana asuransi kecelakaan kepada calon pemilih. Pemberian dana asuransi ini masuk kedalam kategori politik uang, dikarenakan dana asuransi merupakan salah satu mekanisme ajakan kepada seseorang untuk kemudian memilih orang tersebut.

Heroik M. Pratama, mewakili Perludem berpesan agar para pemilih tegas menolak praktek politik uang. Hal yang diperlukan adalah pemilih harus pandai menyerap gagasan dari para caleg maupun paslon capres-cawapres (calon Presiden-calon Wakil Presiden), dan bukan uangnya. Hal lain yang penting adalah pemilih untuk melaporkan praktek politik uang ke Bawaslu, serta tidak menerima uang yang diberikan, dan tidak memilih kandidat yang memberikan uang tersebut.

Pembicara berikutnya, Usep Saepul Ahyar menekankan pada sanksi yang diberikan, menurutnya sanksi yang diberikan kurang tegas, sehingga praktek-praktek politik uang seakan tidak terbendung. Pada kesempatan yang sama, Usep menekankan bahwa maraknya politik uang ini merupakan imbas dari sistem pemilu yang proporsional terbuka. Kemenangan partai politik atau caleg ditentukan dari suara terbanyak yang diraih.

Laode Ida dari Ombudsman RI memberikan tanggapan terkait dengan isu ketidaknetralan aparat menjelang pemilu 2019. Dalam kasus yang beredar di media belakangan ini, Ombudsman RI berencana memanggil Polri dan Bawaslu berkaitan dengan kesaksian mantan Kapolres Pasirwangi, AKP Sulman Aziz tentang dugaan perintah untuk menggalang dukungan masyarakat terhadap calon petahana Joko Widodo. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka hal ini merupakan bentuk kerusakan penyelenggara negara dalam pemilu, dikarekan mereka melanggar undang-undang hanya untuk berkuasa.

Di akhir diskusi, ketiga pembicara memiliki pendapat yang berbeda. Heroik M. Pratama mengatakan bahwa politik uang tetap menjadi jalan pintas untuk dapat berkuasa, di sisi lain perilaku pemilih di Indonesia itu sudah semakin rasional. Politik uang harus dilaporkan kepada Bawaslu, karena pada pemilu kali ini pengawasan pemilu oleh Bawaslu sudah hingga level TPS. Pembicara lain, Usep Saepul Ahyar mengatakan bahwa pendidikan politik oleh partai politik menjadi penting untuk mendorong demokrasi yang bersih. Pembicara terakhir, Laode Ida menekankan bahwa politik uang hanya dapat diatasi oleh kontrol yang kuat dari publik.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.