Bisakah Negara Mengendalikan Harga?

Bisakah Negara Mengendalikan Harga?

JAKARTA. Harga daging sapi di sejumlah pasar naik menjelang Ramadhan. Kestabilan harga bahan pokok menjadi pekerjaan rumah pemerintah menjelang hari raya Idul Fitri.

Untuk membahas pengendalian harga menjelang Lebaran, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network menggelar diskusi Perspektif Indonesia bertemakan “Bisakah Negara Mengendalikan Harga?” pada Sabtu, 4 Juni 2016 di Gado-Gado Boplo, Jakarta. Dalam diskusi ini hadir Dewan Pertimbangan Presiden Suharso Monoarfa, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nawir messi, dan Pelaku Usaha di Bidang Daging Sapi Yustinus Satmoko.

Dewan Pertimbangan Presiden Suharso Monoarfa mengatakan persoalan yang paling mendasar dari kestabilan harga di pasar adalah data. Data hasil pertanian dengan realisasinya mengalami perbedaan. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi masalah dan membuat para pedagang berspekulasi.

Kalau hanya menyelesaikan persoalan harga ini secara sementara maka hadirnya negara dalam bentuk intervensi pasar adalah hal yang lumrah. Namun, dalam jangka panjang efektivitas kebijakan ini harus dipertanyakan. “Berapa banyak uang yang harus diberikan untuk itu (intervensi pasar),” ujar Suharso.

Pelaku Usaha di Bidang Daging Sapi Yustinus Satmoko menjelaskan, harga daging menjelang Lebaran pasti naik karena permintaan yang tinggi. Dalam kebijakan harga ini, menurut Yustinus, pemerintah harus memberi tahu arah regulasi. Pemerintah menginginkan harga murah namun regulasi yang dibuat menuntut harga yang dibuat mahal.

Misalnya, sapi harus digemukkan selama 120 hari. “Di Amerika itu barang mewah. Yah, yang dimakan Indonesia adalah daging yang mahal,” terangnya. Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nawir messi melihat, yang terjadi di pasar adalah tidak adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kalau tidak ada kalkulasi yang akurat maka keseimbangan tidak akan pernah terjadi. Maka dari itu, pemerintah memang harus memperbaiki data.

Di sisi lain, pemerintah tidak memberikan sinyal yang jelas mengenai impor. “Kementerian tidak berikan informasi pasti berapa impor tahun ini. Spekulatif tindakan terjadi karena pengusaha tidak tahu berapa lagi kuota (impor) yang akan dilepas pemerintah,” terang Nawir.

Persoalan lainnya yang perlu diatasi pemerintah untuk meredam gejolak harga adalah menghilangkan sekat antar daerah sehingga perdagangan bisa berlangsung dengan baik. Pemerintah perlu membangun sistem integrasi pasar sehingga perbedaan harga antar daerah itu terjadi hanya karena perbedaan wilayah dan bukan karena stok pangan.

Tags:
No Comments

Leave a Reply