Bukan Penangkapan Antar Waktu

Bukan Penangkapan Antar Waktu

Ibarat ingin menjawab keraguan publik, KPK di bawah kepengurusan baru langsung tancap gas. Selain melakukan tangkap tangan seorang Bupati, Calon Anggota Legislatif yang ingin ikut program Pergantian Antar Waktu beserta para pihak juga dicokok. Bagaimana memaknai “hujan” korupsi tanpa henti ini?

Populi Center dan Smart FM Network membahasnya dalam Perspektif Indonesia dengan judul “Bukan Penangkapan Antar Waktu”. Diskusi ini berlangsung pada Sabtu, 11 Januari 2020 pukul 09.00 – 11.00 WIB, bertempat di The MAJ Senayan, Jl. Asia Afrika Pintu IX, Senayan, Jakarta.

Adapun diskusi ini menghadirkan tiga pembicara, yakni Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah (Komisioner KPU 2012-2017), Hery Firmansyah (Ahli Hukum Pidana), dan Sabir Laluhu (Jurnalis & Penulis Buku-buku Korupsi). Diskusi ini dipandu oleh Zacky Hussein.

Mengawali diskusi, Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan bahwa KPU secara institusi harus mengatakan kepada publik, bahwa persoalan yang menyangkut ke Wahyu merupakan murni dari pribadi yang bersangkutan. Mengingat saat ini isunya melebar ke mana-mana, termasuk ke masalah hasil pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun eksekutif. Terkait dengan godaan-godaan seperti yang terjadi di KPU saat ini, merupakan godaan yang memang tidak dapat dielakkan akan menggoda komisioner, hanya saja perlu mekanisme internal dari KPU untuk dapat mengatasi godaan tersebut.

Hery Firmansyah mengatakan bahwa apa yang terjadi di KPU merupakan murni persoalan hukum, bukan masuk kepada ranah politik, meskipun persoalan yang dibahas merupakan persoalan politik. Menurutnya perlu untuk diperhatikan perbaikan sistem pemilu kita. Sistem proporsional terbuka, membuat ilusi seakan-akan wakil rakyat dipilih oleh rakyat, sedangkan nomor urut yang menentukan adalah partai politik.

Sabir Laluhu mengatakan pada dasarnya dibangun sistem integritas sudah dibangun jauh-jauh hari. Pada dasarnya sudah ada program anti gratifikasi di dalam KPU yang telah dibangun pada periode pak Ferry Kurnia Rizkiansyah. Persoalannya adalah bagaimana melacak terkait dengan kasus ini, apakah kasus ini merupakan kasus perseorangan atau merupakan kasus yang sistemis.

Di akhir diskusi, Sabir Laluhu mengatakan bahwa semua stakeholders dari pemilu harus mengevaluasi diri, agar kejadian serupa tidak terjadi. Hery Firmansyah menegaskan perlu untuk memberikan aturan yang tegas, termasuk mekanisme memiskinkan koruptor, karena akar persoalan korupsi adalah uang. Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan bahwa KPK harus mengusut persoalan ini hingga tuntas, sehingga kepercayaan publik terhadap KPU dapat kembali tumbuh.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.