Cukupkah Hanya Reshuffle? Edisi 2 April 2016

2018-02-07T06:13:28+00:00
Indonesia
Dimas Ramadhan
Dimas Ramadhan
November 14, 2017

JAKARTA. Perombakan kabinet alias reshuffle seyogyanya dilakukan untuk menjembatani ideologi seorang pemimpin dengan pembantu kerjanya yang belum seirama. Lebih jauh, reshuffle perlu dipertimbangkan dengan saksama baik tujuan atau asal muasalnya untuk menyeimbangkan perbedaan tersebut.

Untuk membahas persoalan tersebut, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network melakukan diskusi Perspektif Indonesia dengan tema “Cukupkah Hanya Reshuffle?” di Gado-Gado Boplo Menteng, Sabtu (2/4). Dalam diskusi ini hadir Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Irham Dilmy, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Erik Satrya Wardhana, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, dan Ketua Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri.

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan dirinya sangat yakin akan adanya reshuffle karena sebagian menteri tidak bisa mengikuti langkah cepat Jokowi. Hanya saja, di Indonesia sendiri reshuffle menjadi sesuatu yang heboh, sedangkan di negara lain adalah hal yang wajar atau biasa saja. Penggantian atau perombakan kabinet adalah sepenuhnya hak politik presiden.

Bagi Indonesia, fenomena Jokowi berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya. Sekeliling Jokowi terdapat Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla yang selalu mengawasi apa yang diputuskan Jokowi. Di sisi lain, terdapat partai pendukung Jokowi seperti Hanura dan Nasdem yang menjadi sorotan publik. “Maka itu, reshuffle menjadi isu yang seksi. Ini juga berdampak bagi ekonomi kita,” ujar Syamsuddin.

Dilema yang terjadi adalah Jokowi bukan ketua partai politik pemenang pemilu sehingga Mantan Walikota Solo ini perlu menampung banyak kepentingan umum. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Erik Satrya Wardhana menjelaskan, Ketua Umum Hanura Wiranto dalam beberapa hari terakhir intens bertemu dengan Jokowi. Kemungkinan besar topik yang dibahas adalah mengenai reshuffle dan kabinet secara keseluruhan.

Menurut Erik, yang perlu diperhatikan presiden adalah proses rekruitmen. Dalam proses ini paling tidak harus ada kesamaan visi dan misi antara presiden dan menteri yang bakal ditunjuk. Selain itu, ada soal pemahaman menteri tentang bidang yang ia pimpin. Misalnya, menteri pertanian harus paham tentang siklus panen.

“Celakanya yang dipentingkan partai politik adalah portofolio. Soal siapa menterinya tidak menjadi urusan partai yang terlalu signifikan,” terang Erik. Maka dari itu, proses seleksi harus dilakukan. Saat ini presiden mempunyai waktu yang cukup, lebih leluasa dan lebih rileks untuk memilih menteri yang tepat.

Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Irham Dilmy mengakui persoalan ini harus dilihat lebih komprehensif. Menteri hanya satu orang dalam satu kementerian. Siapapun menterinya seharusnya birokrasi yang sudah ada mengikuti keinginan menteri. Namun, yang terjadi adalah sering anak buah menteri setingkat eselon yang tidak mengerti apa yang diinginkan menteri.

“Kualitas kepemimpinan itu yang penting. Kemampuan teknis urusan nomor 2 dan 3,” akunya. Ketua Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menambahkan, pemerintah perlu melakukan evaluasi atas apa yang sudah dilakukan. Perlu ada Key Performance Indicator (KPI) yang jelas untuk mengukur kinerja dari menteri yang sudah ada.

Kesalahan yang sudah ada jangan sampai diulangi lagi oleh menteri yang baru. Selain itu, penting juga untuk melihat kompetensi dari orang-orang yang akan diseleksi. “Di Indonesia susah cari orang yang kompoten sehingga presiden tidak perlu mempermasalahkan dia (menteri) dari partai atau tidak,” imbuhnya.