Dunia Usaha Antara Kepentingan Nasional dan Persaingan Global – Edisi 14 November 2015

2018-02-07T07:22:28+00:00
Indonesia
Engge Kharismawati
Engge Kharismawati
November 14, 2017

Keterangan foto: (dari kiri ke kanan) Ketua Populi Center Nico Harjanto, Politisi Partai Hanura Erik Satrya Wardhana, Moderator Ichan Loulembah, Pengusaha Rachmat Globel, dan Pengamat Ekonomi Faisal Basri

Dunia Usaha Antara Kepentingan Nasional dan Persaingan Global

JAKARTA. Kalangan pengusaha menjadi unsur penting dalam perekonomian suatu negara. Dalam praktiknya, dunia usaha sering kali mengalami benturan antara mendahulukan kepentingan nasional dan persaingan di kancah global.

Untuk membahas tersebut, Populi Center dan Smart FM menyelenggarakan diskusi bertema “Dunia Usaha Antara Kepentingan Nasional dan Persaingan Global pada Sabtu (14/11) di Gado-Gado Boplo Jakarta. Dalam diskusi tersebut hadir Pengamat Ekonomi Faisal Basri, Pengusaha Rachmat Gobel, Politisi Partai Hanura Erik Satrya Wardhana, dan Ketua Populi Center Nico Harjanto.

Pengusaha Rachmat Gobel mengatakan Indonesia mempunyai sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar, serta pasar yang besar pula. Pasar yang besar ini yang harus bisa dimanfaatkan agar bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.

Kalau melihat Indonesia sekarang, Gobel menjelaskan, Indonesia perlu mendorong industri dalam negeri. Misalnya industri tekstil. Industri otomotif di Jepang seperti Suzuki dan Toyota sebenarnya adalah industri tekstil dan mereka membuat fiber untuk badan pesawat.

Jepang memiliki teknologi tersebut dan Indonesia harus bisa sampai pada teknologi tersebut untuk bisa mewujudkan nilai tambah. “Saya menginginkan arah bagaimana 2030 (Indonesia) bisa jadi negara industri,” ujar Gobel.

Indonesia harus mengembangkan penciptaan produk ke arah industri. Selama ini Indonesia hanya sekedar pasar dan belum kuat pada ekspor. Inilah mengapa, Mantan Menteri Perdagangan ini melihat Indonesia tidak mempunyai daya saing yang kuat.

Kalau daya saing Indonesia kuat maka produk Indonesia bisa bersaing di kancah global dan kepentingan nasional pun bisa terwujud. Pengamat Ekonomi Faisal Basri perdagangan serta persaingan usaha di dunia global tidak bisa dihindari.

Jika Indonesia tidak berdagang dengan luar negeri, produk-produk Indonesia seperti kelapa sawit tidak akan bisa diekspor. Konteks kepentingan nasional pun perlu dilihat lebih lanjut.

Menurut Faisal, pada jaman Soeharto yang boleh impor gandum dan terigu hanya bogasari. Saat ini, yang membuat mie tidak hanya bogasari dan ekonomi menjadi lebih berkembang.

Yang perlu dilakukan saat ini adalah pemerintah memberikan insentif kepada pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya. “Manusia itu dibimbing oleh insentif,” terang Faisal.

Politisi dari Partai Hanura Erik Satrya Wardhana melihat struktur industri Indonesia lemah. Hal ini dikarenakan komponen impor dalam dunia industri bisa mencapai 60%-70% sehingga hasil produksi tidak efisien.

Dengan begitu, daya saing produk Indonesia di ranah global cenderung lemah dan terjadilah konflik. Misalnya gandum. Gandum sulit ditanam di Indonesia sehingga harus diimpor.

Sebetulnya, aku Erik, ada substitusi dari gandum yaitu singkong yang bisa dimanfaatkan. Meskipun singkong tidak bisa digunakan menjadi substitusi semua bahan baku, namun sangat berguna untuk menekan impor.

“Pemerintah tidak serius mengembangkan ini sehingga sekarang kita punya singkong yang berlimpah namun kita impor tapioka,” tandasnya.

Pengamat Politik Populi Center Nico Harjanto menambahkan, politik kebijakan ekonomi di Indonesia itu berubah-ubah. Dengan siklus politik yang maksimal hanya 10 tahun berjalan, terkadang perencanaan pembangunan tidak bisa konklusif.

Yang utama dari politik ekonomi di Indonesia adalah tergantung dari konstelasi politik. Kalau mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepaham dengan satu pilihan jalan ekonomi akan jauh lebih mudah mengarahkan ekonomi yang berkelanjutan.

“Sekarang masing-masing partai tidak punya politik kebijakan ekonomi Indonesia seperti apa,” imbuh Nico.