Evaluasi Pemerintah tahun 2017 dan Political Outlook 2018

2018-01-05T08:52:55+00:00
Essai / Opini
Dimas Ramadhan
Dimas Ramadhan
January 5, 2018

Melanjutkan tradisi pada tahun-tahun sebelumnya, Populi Center bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) kembali menyelenggarakan refleksi akhir tahun, pada Rabu 20 Desember 2017, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Acara diawali dengan sambutan oleh Dr. Sri Nuryanti selaku Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI, dan dilanjutkan dengan paparan narasumber yang membahas seputar berbagai peristiwa yang terjadi di sepanjang tahun 2017, mulai dari capaian 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, merebaknya sentimen politik berbasis SARA di masyarakat, hingga tantangan yang patut menjadi perhatian oleh pemerintah dan gerakan masyarakat sipil di tahun 2018.

Narasumber pertama Nona Evita dari Populi Center membeberkan hasil riset di akhir tahun 2017, dimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK mendekati 80 persen. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat tersebut berbanding lurus terhadap dua hal. Pertama ialah tingkat keterpilihan dalam simulasi pemilihan presiden, dimana Jokowi masih menempati urutan teratas dibanding nama-nama lainnya. Kemudian yang kedua yaitu tingkat dukungan terhadap partai-partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Nasdem dan Hanura. “Meski pun begitu, beberapa partai diluar koalisi pendukung pemerintah juga mengalami kenaikan elektablitas. Oleh karena itu, partai pendukung pemerintah terutama PDIP, tidak boleh lengah apabila ingin kembali memenangi pemilu 2019” ujarnya.

Narasumber lain Prof.Dr Mochtar Pabottingi juga mengapresiasi kepemimpinan Jokowi yang dinilainya konsisten menghadirkan peran negara, baik dengan terjun ke tengah masyarakat mau pun dengan cara membangun daerah pinggiran dan perbatasan yang selama ini terkesan terabaikan. Hal yang perlu mendapat perhatian ialah kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan yang tidak kunjung terselesaikan merupakan ancaman terhadap konsep Nawacita yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Di sisi lain, merebaknya sikap intoleransi dan praktek politisasi agama, merupakan hal yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. “Bahkan keinginan untuk mengganti sistem kenegaraan menguat di masyarakat. Hal ini merupakan ancaman karena sikap dan praktek seperti itu dapat dianggap menyerang langsung konstitusi. Dalam konteks inilah saya secara pribadi mendukung keluarnya Perppu Ormas,” kata Peneliti Senior LIPI tersebut.

Terkait soal kondisi masyarakat,  Sosiolog Neng Dara Affiah menyatakan adanya polarisasi khususnya di internal umat islam saat ini. Indikasi dari polarisasi tersebut dapat dilihat dari diperebutkannya ormas keagamaan oleh kekuatan-kekuatan politik. Selain itu, terdapat pula pergeseran makna dan sosok ulama. Tokoh-tokoh yang semula dianggap sebagai ulama panutan bagi umat islam seperti Quraish Shihab, Gus Mus, dan beberapa nama lainnya, justru tidak mendapat tempat yang cukup di publik, digantikan oleh tokoh-tokoh ulama yang mulai menonjol kepentingan praktisnya. “Meski pun begitu, geliat kelompok muslim yang pro terhadap kebhinekaan juga mulai menguat, termasuk di kalangan perempuan”.

Bagi anggota DPR RI Arief Wibowo, kegaduhan yang saat ini dirasakan telah dimulai sejak awal kepemimpinan Jokowi-JK. Menurutnya situasi demikian dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak bisa menyikapi hasil pemilu 2014 secara lapang dada. Terkait evaluasi terhadap pemerintah, anggota Fraksi PDIP mencatat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, diantaranya yaitu kesenjangan antara masyarakat yang miskin dan kaya, indeks rasio gini yang mengkhawatirkan, banyaknya konflik agraria yang masih belum terselesaikan, serta potensi macetnya reformasi birokrasi imbas diterapkannya mekanisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu ia juga menyatakan bahwa dinamika politik di tahun 2018 akan diawali dengan pembahasan Perppu Ormas dan UU MD3. “Dua hal ini akan menentukan solid atau tidaknya koalisi pendukung pemerintah,” tegasnya.

Dalam hal momentum pilkada serentak 2018, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan beberapa hal tantangan yang dihadapi. Pertama ialah syarat kepemilikan KTP elektronik sebagai syarat sebagai pemilih. Berdasarkan data yang didapatkan KPU, di tahun 2017 terdapat sekitar tujuh juta orang yang belum melakukan rekam sidik jari, karena blangko yang terbatas dan lain hal. Dengan demikian ancaman adanya penduduk yang tidak memiliki hak pilih cukup besar pada pilkada mendatang. “Ini tantangan yang sifatnya non-elektoral. Padahal kalau kita coba urai masalah ini, persoalan kepemilikan KTP elektronik merupakan wilayahnya Kemendagri. Bagi kami, seseorang dapat sah menjadi pemilih apabila ia mampu membuktikan identitas sebagai penduduk setempat, baik dengan KTP mau pun surat keterangan. Dalam pilkada serentak 2017, persoalan ini banyak muncul di berbagai tempat,” terangnya. Tantangan yang kedua ialah sempitnya masa persiapan, terutama jika berbicara persiapan pemilu 2019. Berdasarkan UU, disebutkan bahwa tahapan persiapan ialah 20 bulan sebelum pemilu dimulai. Ini lebih pendek bila dibandingkan persiapan pemilu tahun 2014 yaitu 24 bulan.

Sementara dibidang politik Internasional, Peneliti Senior LIPI Adriana Elizabeth mencatat beberapa hal yang perlu diapresiasi. Diantaranya ialah sikap ASEAN terhadap masalah Laut Cina Selatan yang diinisiasi oleh Indonesia, dalam rangka menjaga stabilitas kawasan diantara anggota didalamnya, serta menghidupkan kembali pertemuan negara-negara yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA) yang sempat terhenti beberapa periode. Kedua hal yang diinisiasi Pemerintah Indonesia tersebut direspon secara positif dikalangan internasional, dan menunjukkan kuatnya visi kemaritiman RI. Kemudian yang tidak kalah penting ialah komitmen dukungan Pemerintah RI terhadap Palestina. Menurutnya, pemerintah perlu lebih mengkampanyekan bahwa persoalan di Palestina ialah isu kemanusiaan yang bersifat universal. Ada pun hal yang masih menjadi tantangan di tahun 2018 ialah persoalan kedaulatan hubungannya dengan gerakan separatis yang didukung oleh beberapa negara pasifik selatan, jaringan narkoba lintas negara, perdagangan manusia dan senjata, serta ancaman terorisme yang didukung oleh organisasi trans nasional.

Acara kemudian ditutup dengan pembagian kenang-kenangan dan foto bersama serta ramah tamah antara narasumber, undangan, serta jajaran pengurus AIPI dan Populi Center.