Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Tantangan Demokrasi Indonesia ke Depan

Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Tantangan Demokrasi Indonesia ke Depan

Di penghujung tahun 2019, Populi Center bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) kembali menyelenggarakan diskusi akhir tahun. Diskusi diselenggarakan dengan tema “Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Tantangan Demokrasi Indonesia ke Depan” pada hari selasa tanggal 10 Desember 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya. Seminar ini merupakan lanjutan dari kegiatan Kongres ke 10 AIPI yang dilaksanakan satu hari sebelumnya.

Seminar ini dihadiri Abhan, SH, MH (Ketua, Bawaslu RI) sebagai pembicara kunci. Adapun pembicara dalam seminar ini adalah Syafrida R. Rasahan (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatra Utara), Azry Yusuf (Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan), Wage Wardana (Ketua KPU Kota Jakarta Timur), dan Helda Ambay (Ketua KPU Kabupaten Boven Digul, Papua). Moderator dalam diskusi ini adalah Ichan Loulembah.

Diskusi ini menarik mengingat secara politik pemerintahan terdapat wacana penghapusan pemilu langsung dan kembali ke pemilu tidak langsung. Secara umum, terdapat dua masalah pemilu di Indonesia. Pertama, pemilu yang dilaksanakan secara demokratis sejak tahun 1999 hanya didesain untuk mengisi kursi legislatif. Desain pemilu tidak dirancang untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Oleh karenanya penting untuk membangun format pemilu legislatif (Pileg) belum dirancang untuk kebutuhan efektivitas sistem Presidensial.

Kedua, dalam pelaksanaan pemilu sejak tahun 1999 hingga 2014, pileg selalu mendahului pemilu Presiden (Pilpres). Pelaksanaan pileg sebelum pilpres adalah anomali dalam sistem presidential, salah satu resikonya adalah berlangsungnya proses pencalonan Presiden yang dipengaruhi oleh hasil pileg. Pilpres yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kursi Presiden tanpa adanya kebutuhan optimalisasi kinerja sistem pemerintahan Presidensial.

Pertanyaan besar terkait pemilu tahun 2019 ada pada apakah tepat penggabungan pileg dan pilpres menjadi pemilu serentak? Jika melihat tiga tujuan pemilu, yakni (1) memilih para wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan yang tidak hanya representatif, tetapi juga berintegritas dan bertanggung jawab; (2) terbentuknya pemerintah yang bisa memerintah (governable) atau pemerintahan yang efektif; dan (3) terbitnya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Ke depan, para pembentuk UU seharusnya tidak sekedar mengkonversi suara menjadi kursi, tetapi juga memiliki insentif untuk memperkuat efektivitas sistem Presidensial di tingkat nasional dan efektivitas pemerintahan daerah di tingkat lokal. Apabila fungsi pemilu sekadar mengkonversi suara menjadi kursi, maka demokrasi pada akhirnya hanya menjadi milik para oligarki yang terhimpun dalam partai politik.

Fenomena bergabungnya Partai Gerindra ke dalam Koalisi Indonesia Maju, bahkan menjadi menteri Kabinet Jokowi, sangat jelas mengindikasikan bahwa pemilu serentak lalu hanya sekadar formalisasi bagi-bagi kekuasaan di antara para oligarki. Tantangan ini membutuhkan konsolidasi dari segenap organisasi masyarakat sipil untuk mendorong demokrasi yang lebih baik.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.