Gempar Nama Dokumen Panama – Edisi 9 April 2016

2018-02-07T06:23:14+00:00
Indonesia
Engge Kharismawati
Engge Kharismawati
November 14, 2017

JAKARTA. Masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan bocornya dokumen yang berisikan nama-nama pengusaha, pejabat dan politisi yang terlibat dalam skandal penggelapan pajak yang dimiliki oleh sebuah perusahaan firma hukum asal Panama, Mossack Fonsesca. Sejumlah nama yang berasal dari Indonesia pun mencuat dari Panama Papers.

Untuk membahas isu terhangat tersebut, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network melakukan diskusi Perspektif Indonesia bertemakan “Gempar Nama Dokumen Panama” pada Sabtu, 9 April 2016 di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta. Dalam diskusi ini hadir Redaktur Investigatif TEMPO Philips Parera, Jurnalis Senior Uni Zulfiani Lubis, Pengamat Perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, Dekan Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) Erwan Agus Purwanto, dan Direktur Center for Regulation, Policy and Governance (CRPG) Mohamad Mova Al Afghani.

Redaktur Investigatif TEMPO Philips Parera menceritakan keikutsertaannya dalam Panama Papers. Ia mengatakan, pada September atau Oktober lalu wartawan TEMPO dihubungi oleh seorang relasi dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) atau Konsorsium Internasional Wartawan Investigasi yang memang melakukan penyelidikan mengenai Panama Papers. Selanjutnya, ajakan tersebut dibicarakan lebih lanjut oleh TEMPO.

“Kemudian kita bikin MoU dengan ICIJ karena ada komitmen untuk merahasiakan dokumen itu dan terlibat dalam investigasi,” ujar Philips. Sebagai gambaran, TEMPO adalah satu-satunya media dari Indonesia yang terlibat dalam investigasi Panama Papers. Setelah sepakat, ICIJ menyiapkan data base untuk kemudian ikut berpartisipasi dalam investigasi Panama Papers. Ia mengakui ada beberapa nama yang mengagetkan dan ada yang tidak.

Pengamat Perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menjelaskan, permasalahan Panama Papers ini menimbulkan kemarahan publik di negara maju sedangkan di Indonesia hanya menimbulkan kehebohan. Sebenarnya persoalan ini bukanlah hal yang baru. Kalau dicek dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak, banyak sekali yang melaporkan bahwa pemegang saham adalah perusahaan di lokasi tax heaven.

Bahkan, ada perusahaan yang melakukan kontrak dengan pemerintah yaitu SKK Migas. “Kalau swasta ya tidak masalah, kalau pemerintah berkontrak dengan perusahaan yang memiliki tax heaven maka menjadi tanda tanya,” terang Prastowo. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah menuju pada era transparansi dan akuntabilitas.

Maka dari itu, rencana pemerintah menerapkan tax amnesty harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen yang bisa membangun perekonomian yang lebih baik. Indonesia harus melakukan perubahan yang cepat untuk mengantisipasi hal ini. Jurnalis Senior Uni Zulfiani Lubis melihat Jokowi memainkan peran sentral. Mantan Walikota Solo ini harus berani melakukan tindakan korektif terhadap pengusaha, pejabat atau politisi Indonesia yang masuk dalam Panama Papers.

“Dengan melakukan tindakan korektif maka membuktikan dirinya tidak tersandera perusahan-perusahaan besar,” tutur Uni. Isu ini tepat momentumnya dengan perlambatan ekonomi yang sedang terjadi di mana pemerintah memberikan perhatian pada pendapatan pajak. Direktur CRPG Mohamad Mova Al Afghani mengakui permasalahan ini perlu dilakukan pembukaan data. Pertama, pembukaan data kepemilikan siapa yang memiliki perusahaan tersebut baik secara langsung atau tidak langsung.

Kedua, kepentingan di balik menaruh uang di negara tax heaven. Kepentingan ini penting karena menyangkut publik figur yang terlibat. Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto menambahkan, bocornya Panama Papers ini menjadi wake up bagi pemerintah. Selama ini, cara berpikir pemerintah adalah persoalan teritori internal saja, sedangkan Indonesia perlu memperhatikan kebijakan yang lebih global. “Negara luar telah berpikir jauh ke depan dengan tax heaven dan tax amnesty, sedangkan Indonesia baru mau. Kita harus kompetitif karena ini era kompetisi,” imbuhnya.