Habis RUU HIP, Terbitlah RUU BPIP

Habis RUU HIP, Terbitlah RUU BPIP

Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila akhirnya surut setelah muncul kontroversi di masyarakat. Pemerintah akhirnya mengajukan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Apa bedanya? Dinamikanya akan sama atau berbeda?

Populi Center dan Smart FM Network serta didukung The MAJ Senayan membahasnya dalam Perspektif Indonesia dengan judul “Habis RUU HIP, Terbitlah RUU BPIP?”. Diskusi ini dilangsungkan pada Sabtu, 18 Juli 2020, pukul 09.00-11.00 WIB‎. Diskusi dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi zoom.

Diskusi yang diselenggarakan turut menghadirkan lima pembicara yang terdiri dari, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie selaku anggota DPD RI dan Gurubesar Hukum Tata Negara, kemudian pembicara kedua yakni Dr. Supratman Andi Agtas yang tengah menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi DPR, Fraksi Gerindra, selanjutnya Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum, yang menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial, terdapat juga Zuhairi Misrawi yang merupakan Politisi PDIP dan Ketua Baitul Muslimin Indonesia, dan terakhir yakni Dr. Zainal Arifin Mochtar selaku Pengajar di Fakultas Hukum UGM.

Mengawali pemaparan, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa dari substansinya intinya ada dua yang dipermasalahkan oleh masyarakat terkait RUU HIP. Pertama TAP MPR tentang Komunis itu dicantumkan dalam konsideran. Kedua, ketentuan mengenai, trisila dan ekasila itu ditiadakan. Ia juga mengatakan bahwa reaksi keras dari masyarakat, sudah didengar juga oleh pemerintah dan semua kekuatan partai sepakat kedua poin yang diusulkan diatas difasilitasi. Tapi ini bukan lagi sekedar kata-kata dan isunya jadi kemana-mana dan cara komunikasinya tidak cukup dengan kata-kata lagi. Ia menambahkan, harusnya sebagai bangsa di tengah ancaman Covid-19 dan hal-hal yang menurunkan kesatuan itu harus dihindari.

Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa DPR sudah sangat mendengar kritik masyarakat, oleh karenanya pembahasan itu terhenti. Tetapi ia menambahkan bahwa proses penarikan RUU yang sudah di paripurnakan tidak lah mudah terlebih naskah akademik sudah dikirimkan ke Pemerintah. Setelahnya, ternyata pemerintah mengirimkan surat presiden dan sekaligus mengajukan draft RUU yang baru. Merespon hal tersebut, Dr Supratman mengatakan bahwa lebih baik sebenarnya jikalau DPR tarik dulu RUU HIP dari prolegnas dan entah nanti pemerintah atau DPR mengajukan kembali dalam RUU yang baru.

Zuhairi Misrawi menyampaikan kita harus melihat sisi positif polemik HIP, karena kita sampai pada konsensus kolektif bangsa bahwa Pancasila masih menjadi common platform kita sebagai bangsa. Ia juga mengimbuhkan, bahwa demokrasi Indonesia masih on the right track. Pada akhirnya kita sampai pada titik temu, bahwa HIP itu pandangan lama, RUU BPIP ini pandangan baru yang diusulkan pemerintah.

Aidul Fitriciada Azhari, mengatakan bahwa kita harus bersyukur bahwa stigma tentang anti Pancasila yang melekat pada kelompok tertentu ternyata sekarang mereka juga turut terlibat dalam pembicaraan Pancasila. Hanya saja, tadinya pembahasan yang ada hanya pada kelembagaan, tetapi saat ini sedikit melebar, jangan sampai lembaga yang mengelola Pancasila ini menjadi monolitik.

Zainal Arifin Mochtar, mengutarakan jikalau berbicara Pancasila sudah final dan itu adalah konsensus berbangsa. Ada beberapa hal yang bisa dikritisi, RUU ini keluar pada kondisi yang tidak pas secara materiil dan formiil. Apakah pembinaan ideologi Pancasila ini harus diatur dalam Undang-Undang?. Zainal justru lebih tertarik pada bagaimana Pancasila ini diatur menjadi sumber dari segala sumber hukum, bagaimana mekanisme, penguatan dan tata caranya, serta pengujian suatu Undang-Undang kepada Pancasila secara detail.

Di akhir diskusi, Aidul F. Azhari mengatakan Pancasila sudah selesai dan Pancasila ini harus menjadi milik bersama, termasuk PDIP yang mengacu Pancasila pada pemikiran Bung Karno, kita bisa diskusikan secara bersama-sama. Supratman mengatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu sudah final, kalau kita mau jujur kita ini hanya banyak diskusi narasi Pancasila tapi implementasinya terkait kesadaran berbangsa kita masih jauh dari cita-cita luhur. Zainal Arifin mengatakan bahwa kalau Undang-Undang itu dilanjutkan harus minimalisir monopoli dan menguatkan peran publik di dalamnya, Pancasila ini kan bagian dari proses publik dan jangan di monopoli dan kalau mau diubah sebagai lembaga jangan pula lembaga ini terjebak jadi monopoli.

Zuhairi Misrawi mengatakan kenapa perlu RUU BPIP ini? ia menjawabnya bahwa ada tantangan eksternal yang harus dihadapi kita semua yakni, kapitalisme, liberalisme, neoliberalisme yang mudah menjajah kita di berbagai lini kehidupan. Kita ingin Pancasila ini dalam tindakan kebijakan dan putusan pemerintah di parlemen. Tantangan selanjutnya ini adalah ekstrimisme, survei mengatakan bahwa guru-guru di Jakarta 74 persen setuju Khilafah dibanding Pancasila. Tahun 2000 yang percaya Khilafah itu hanya sekitar 2 persen, sekarang itu 16 persen yang percaya Khilafah.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.