Ketahanan Energi, Untuk Apa Lagi? - Edisi 26 Februari 2016

  Senin, 20 Februari 2017        Engge        Publications

JAKARTA. Sumber daya energi menjadi persoalan penting karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, ketahanan energi adalah unsur yang tidak boleh dilupakan dalam keberlangsungan hidup masyarakat.


 


Untuk itu, Populi Center dan Smart FM Network dalam Perspektif Indonesia, Sabtu (26/2) membahas topik "Ketahanan Energi, Untuk Apa Lagi?" Dalam diskusi ini hadir Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VII Dito Ganinduto, dan Pengajar Mata Kuliah Ekonomi Energi UI Berly Martawardaya. 


 


Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan energi seharusnya tidak lagi menjadi komoditas namun menjadi pendorong utama ekonomi. Trend dunia saat ini adalah menuju pada energi yang lebih bersih.


 


Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara lain dalam hal dana ketahanan energi (DKE) masih jauh. Bahkan terhadap Timor Leste. Sudirman bilang, Timor Leste menumpuk dana petroleum fund mencapai Rp 17 triliun. "Di UU Energi sudah diamanatkan untuk dana dan memerlukan keberanian untuk mendorong itu. Kita tidak boleh ketinggalan," ujarnya, Sabtu (26/2).


 


Di sisi lain, Indonesia pun tidak mempunyai cadangan strategis. Bandingkan dengan Myanmar yang mempunyai cadangan strategis sebanyak 4 bulan dan Jepang 6 bulan. Maka dari itu, Sudirman menginginkan adanya terobosan pada sisi hulu dan hilir.


 


Untuk hulu, kemungkinan ada uang masuk untuk menjadi cadangan. Sementara hilir, diambil dari badan usaha. Yang tak kalah penting adalah Indonesia harus mempunyai basis dana dengan menyisihkannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak awal. "Saya ingin mengusulkan berapa pun jumlahnya mulailah dengan menyisihkan dana itu," terangnya.


 


Anggota DPR Dito Ganinduto menjelaskan DKE adalah kegiatan yang mengamankan energi masa depan suatu bangsa dengan mendapatkan energi yang berkelanjutan dan murah harganya. Menurutnya, cadangan Indonesia untuk bahan bakar minyak (BBM) hanya 22 hari. Sementara negara-negara lain seperti Malaysia 25 hari, Singapura dan China 90 hari, dan Amerika 260 hari.


 


Pada waktu harga minyak tinggi, realisasi energi berkelanjutan yang murah harganya belum terlaksana. Apalagi dengan kondisi harga minyak yang rendah saat ini, harga menjadi tidak ekonomis. Maka dari itu pemerintah perlu membangun infrastruktur energi.


 


"Apabila harga minyak naik, suatu saat harga BBM otomatis akan naik dan belum tentu bisa dibebankan kepada masyarakat. Mungkin sebagian diambil dri DKE ini," paparnya. Pemrintah pun perlu segera merealisasikan berbagai energi alternatif seperti tenaga surya secara bertahap. 


 


Kondisi saat ini di mana kebutuhan makin besar sedangkan produksi energi makin turun sangat perlu ditanggulangi. Pengajar Mata Kuliah Ekonomi Energi UI Berly Martawardaya menambahkan dalam lima tahun terakhir ekonomi Indonesia dari berbagai aspek turun. Percepatan pengentasan kemiskinan berkurang dan kesenjangan terus bertambah.


 


Penyebab utama kondisi tersebut adalah energi. Bagaimana pengusaha mau membangun smelter jika listriknya tidak ada. DKE sangat dibutuhkan agar pemerintah bisa menciptakan ketahanan energi yang lebih besar. "Karena APBN kita terbatas," imbuh Berly. 

Berita Terkait


LOWONGAN KERJA

Lembaga kajian Opini dan Kebijakan Publik, Populi-Center, Jakarta, mencari 1 (satu) orang staf program/peneliti penuh waktu untuk kontrak kerja selama sekurang-kurangnya satu tahun dengan kemungkinan kontrak kerja diperpanjang sesuai kinerja yang bersangkutan.

Kriteria dan syarat-syarat untuk seorang Staf Program yang dibutuhkan:

•Pria/Wanita umur tidak lebih dari 32 tahun .

•Memiliki integritas dan rekam-jejak yang baik pada pekerjaan sebelumnya (cantumkan nama, alamat, dan nomor kontak pemberi referensi).

  Selasa, 16 Mei 2017        Yudha        Publications

PERSPEKTIF INDONESIA: MENGOBATI LUKA PILKADA - 22 April 2017

JAKARTA. Pilkada DKI Jakarta 2017 baru saja selesai. Pilkada kali ini terasa mendorong pemisahan di masyarakat. Luka akibat pemilihan kepala daerah masih menganga. Pembelahan akibat Pilkada Jakarta makin terasa di dunia maya. Apakah hal ini disebabkan oleh durasi kampanye terlalu lama? Ataukah ini memang refleksi realitas politik saat ini? Bisakah politik tidak terlalu menguras energi?  

Untuk membahas isu ini, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network mengadakan d

  Senin, 24 April 2017        Rafif        Perspektif Indonesia

Quick Count Pilgub DKI: Anies-Sandi Unggul Atas Basuki-Djarot 

Press Release 19 April 2017  

Populi Center kembali menggelar exit poll dan hitung cepat (quick count) di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 putaran ke 2. Exit poll Populi Center menggunakan metode single random sampling dengan margin of error 2% dan menggunakan sample sebesar 2.000 responden. Sementara untuk quick count, Populi Center menggunakan sample sebesar 500 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total 13.034 TPS.

Selengkapnya dapat anda download Read More -->

  Rabu, 19 April 2017        Yudha        Publications

“DEBAT MILIK SIAPA” - 11 April 2017

JAKARTA. Pemungutan suara Pilgub DKI Jakarta putaran kedua kian dekat. Debat kandidat menjadi momen penting dalam rangkaian kampanye, mengingat melalui debat diharapkan masyarakat mampu berfikir secara rasional dengan mencermati program-program yang disampaikan dalam debat tersebut. Lantas program apa yang paling tepat menjawab permasalahan ibukota dan seberapa besar debat menjadi referensi pemilih? Untuk membahas isu ini, Populi Center bekerja sama dengan KPUD DKI Jakarta mengadakan diskusi Perspektif Jakarta bertemakan "Debat Milik Si

  Rabu, 12 April 2017        Rafif        Perspektif Jakarta
Top