Deparpolisasi: Koreksi atau Sanksi Politik? - Edisi 12 Maret 2016

  Senin, 20 Februari 2017     Engge     INDONESIA

JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok mengumumkan diri maju kembali dalam bursa pemilihan gubernur (pilgub) ibukota 2017 melalui jalur perseorangan. Langkah Ahok ini dinilai sejumlah politisi sebagai upaya deparpolisasi atau berusaha meniadakan peran partai politik (parpol).

 

Topik hangat ini menjadi perbincangan diskusi Populi Center yang bekerja sama dengan Smart FM dalam Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu (12/3). Dalam diskusi ini hadir Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Erico Sotarduga, Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin, dan Pengamat Politik Populi Center Tommy Legowo.

 

Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Erico Sotarduga mengatakan ada dua cara untuk maju yaitu dari parpol dan perseorangan. Kedua cara ini sangat dilindungi oleh Undang-Undang. Ahok dalam hal ini memilih maju perseorangan dan tidak ada upaya mengecilkan parpol. "Kalau dikatakan ini deparpolisasi saya kurang sependapat," ujarnya.

 

Langkah Ahok mengambil jalur independen, diakuinya adalah langkah yang wajar dan tidak ada perseteruan dengan PDI Perjuangan. Waktu untuk menuju panggung DKI Jakarta semakin dekat dan Teman Ahok sebagai pendukung mempunyai perhitungan waktu tersendiri. Menurut Erico, PDI Perjuangan saat ini sedang bersiap untuk pilkada Jakarta dan dalam waktu dekat akan membuka pendaftaran calon Gubernur DKI Jakarta.

 

Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin menjelaskan publik atau masyarakat semakin cerdas dalam menilai politisi atau partai yang melemparkan isu deparpolisasi. Apabila parpol mempunyai calon bagus yang bisa diusung maka diumumkan saja ke publik. "Jangan panik (karena Ahok) lalu lempar isu deparpolisasi," terangnya.

 

Didi melihat sejumlah tokoh yang digadang-gadang bakal naik dalam bursa pilgub DKI Jakarta adalah tokoh-tokoh yang bagus kinerjanya. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana membuat diskusi publik atau blusukan yang positif untuk meningkatkan popularitas para tokoh tersebut. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati mengakui pencalonan dari jalur perseorangan adalah hal yang wajar.

 

Data terakhir pilkada serentak 2015 menyebutkan dari 827 pasangan calon yang tersebar di 269 daerah terdapat 137 orang pasangan calon yang maju dari jalur perseorangan. Jumlah ini cukup banyak. Masing-masing pasangan dari partai dan perseorangan mempunyai hukum yang sama ketika memberikan dukungan. "Kalau memang terbukti dia membelanjakan dana kampanyenya untuk membeli pemilih itu bisa dimintai pertanggungjawaban hukum," papar Ida.

 

Maka dari itu, sumber dana kampanye harus dilihat dengan jelas termasuk yang datang dari perseorangan. Perseorangan bisa mendapatkan dana dari calon itu sendiri ataupun dari sumbangan. Pengamat Politik Populi Center Tommy Legowo menambahkan, sumbangan dari orang dan badan hukum dalam perseorangan ada batasnya. Batas ini diberikan agar tidak ada sumber keuangan yang mendominasi calon sehingga mereka mempunyai suara yang sama.

 

Khusus untuk Ahok, Tommy berpendapat deparpolisasi terlalu dini untuk disampaikan. Hal ini hanyalah kepanikan dari teman-teman parpol yang kaget terhadap langkah Ahok karena pada sisi partai sendiri belum bisa melakukan apa-apa untuk proses pencalonan. "Apalagi elektabilitas Ahok lebih tinggi dibanding yang lain dan masih punya kecenderungan untuk meningkat lebih tinggi," imbuh Tommy.

Berita Terkait


Klarifikasi Populi Center tentang Hasil Survei di Provinsi NTT 21 Juli – 29 Juli 2017

Pada tanggal 4 September 2017 yang lalu, beberapa surat kabar yang terbit di Kota Kupang, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) seperti Pos Kupang dan Timor Express, memuat sebagian kecil dari hasil survei yang telah dilakukan oleh Populi Center, Jakarta pada tanggal 21 Juli-29 Juli 2017. Meskipun

  Jumat, 08 September 2017        Yudha        PUBLIKASI

“PERSEPSI MASYARAKAT JELANG PILGUB NTT 2018”

Populi Center mengadakan survei di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mengetahui persepsi masyarakat menjelang Pemilihan Gubernur NTT 2018. Survei dilaksanakan mulai tanggal  21  Juli  2017  sampai  29  Juli  2017. Melalui survei tersebut, kami ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat NTT mengenai kriteria calon Gubernur yang diinginkan

  Kamis, 07 September 2017        ade        RILIS SURVEI

Hubungan Mayoritas-Minoritas Agama dengan Negara di Indonesia dan Amerika Serikat

Masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama beragam dalam hal menganut agama. Keberagaman itu bisa menguntungkan, tetapi bisa pula problematik bagi masing-masing negara, tergantung bagaimana pemerintah dan masyarakat sipil menegakkan prinsip toleransi. Ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas belakangan ini jadi semakin menjadi perhatian. Kampanye politik di kedua negara berhasil memobilisasi

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI

Mengelola Radikalisme dalam Alam Demokrasi

Jeffrey Winters dikenal sebagai akademisi dan Direktur Equality Development and Globalization Studies (EDGS) Northwestern University, Amerika Serikat. Selain itu Winters menjabat Chairman of the Board of Trustee The Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF) dan  Direktur Program Ilmu Sosial di Center for Public Policy Transformation (Transformasi) yang keduanya berkantor

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI
Top