Deparpolisasi: Koreksi atau Sanksi Politik? - Edisi 12 Maret 2016

2017-02-20 08:45:48 | Publications | Penulis : Engge

JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok mengumumkan diri maju kembali dalam bursa pemilihan gubernur (pilgub) ibukota 2017 melalui jalur perseorangan. Langkah Ahok ini dinilai sejumlah politisi sebagai upaya deparpolisasi atau berusaha meniadakan peran partai politik (parpol).


 


Topik hangat ini menjadi perbincangan diskusi Populi Center yang bekerja sama dengan Smart FM dalam Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu (12/3). Dalam diskusi ini hadir Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Erico Sotarduga, Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin, dan Pengamat Politik Populi Center Tommy Legowo.


 


Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Erico Sotarduga mengatakan ada dua cara untuk maju yaitu dari parpol dan perseorangan. Kedua cara ini sangat dilindungi oleh Undang-Undang. Ahok dalam hal ini memilih maju perseorangan dan tidak ada upaya mengecilkan parpol. "Kalau dikatakan ini deparpolisasi saya kurang sependapat," ujarnya.


 


Langkah Ahok mengambil jalur independen, diakuinya adalah langkah yang wajar dan tidak ada perseteruan dengan PDI Perjuangan. Waktu untuk menuju panggung DKI Jakarta semakin dekat dan Teman Ahok sebagai pendukung mempunyai perhitungan waktu tersendiri. Menurut Erico, PDI Perjuangan saat ini sedang bersiap untuk pilkada Jakarta dan dalam waktu dekat akan membuka pendaftaran calon Gubernur DKI Jakarta.


 


Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin menjelaskan publik atau masyarakat semakin cerdas dalam menilai politisi atau partai yang melemparkan isu deparpolisasi. Apabila parpol mempunyai calon bagus yang bisa diusung maka diumumkan saja ke publik. "Jangan panik (karena Ahok) lalu lempar isu deparpolisasi," terangnya.


 


Didi melihat sejumlah tokoh yang digadang-gadang bakal naik dalam bursa pilgub DKI Jakarta adalah tokoh-tokoh yang bagus kinerjanya. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana membuat diskusi publik atau blusukan yang positif untuk meningkatkan popularitas para tokoh tersebut. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati mengakui pencalonan dari jalur perseorangan adalah hal yang wajar.


 


Data terakhir pilkada serentak 2015 menyebutkan dari 827 pasangan calon yang tersebar di 269 daerah terdapat 137 orang pasangan calon yang maju dari jalur perseorangan. Jumlah ini cukup banyak. Masing-masing pasangan dari partai dan perseorangan mempunyai hukum yang sama ketika memberikan dukungan. "Kalau memang terbukti dia membelanjakan dana kampanyenya untuk membeli pemilih itu bisa dimintai pertanggungjawaban hukum," papar Ida.


 


Maka dari itu, sumber dana kampanye harus dilihat dengan jelas termasuk yang datang dari perseorangan. Perseorangan bisa mendapatkan dana dari calon itu sendiri ataupun dari sumbangan. Pengamat Politik Populi Center Tommy Legowo menambahkan, sumbangan dari orang dan badan hukum dalam perseorangan ada batasnya. Batas ini diberikan agar tidak ada sumber keuangan yang mendominasi calon sehingga mereka mempunyai suara yang sama.


 


Khusus untuk Ahok, Tommy berpendapat deparpolisasi terlalu dini untuk disampaikan. Hal ini hanyalah kepanikan dari teman-teman parpol yang kaget terhadap langkah Ahok karena pada sisi partai sendiri belum bisa melakukan apa-apa untuk proses pencalonan. "Apalagi elektabilitas Ahok lebih tinggi dibanding yang lain dan masih punya kecenderungan untuk meningkat lebih tinggi," imbuh Tommy.