Deparpolisasi: Koreksi atau Sanksi Politik? - Edisi 12 Maret 2016

  Senin, 20 Februari 2017        Engge        Publications

JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok mengumumkan diri maju kembali dalam bursa pemilihan gubernur (pilgub) ibukota 2017 melalui jalur perseorangan. Langkah Ahok ini dinilai sejumlah politisi sebagai upaya deparpolisasi atau berusaha meniadakan peran partai politik (parpol).


 


Topik hangat ini menjadi perbincangan diskusi Populi Center yang bekerja sama dengan Smart FM dalam Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu (12/3). Dalam diskusi ini hadir Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Erico Sotarduga, Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin, dan Pengamat Politik Populi Center Tommy Legowo.


 


Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Erico Sotarduga mengatakan ada dua cara untuk maju yaitu dari parpol dan perseorangan. Kedua cara ini sangat dilindungi oleh Undang-Undang. Ahok dalam hal ini memilih maju perseorangan dan tidak ada upaya mengecilkan parpol. "Kalau dikatakan ini deparpolisasi saya kurang sependapat," ujarnya.


 


Langkah Ahok mengambil jalur independen, diakuinya adalah langkah yang wajar dan tidak ada perseteruan dengan PDI Perjuangan. Waktu untuk menuju panggung DKI Jakarta semakin dekat dan Teman Ahok sebagai pendukung mempunyai perhitungan waktu tersendiri. Menurut Erico, PDI Perjuangan saat ini sedang bersiap untuk pilkada Jakarta dan dalam waktu dekat akan membuka pendaftaran calon Gubernur DKI Jakarta.


 


Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin menjelaskan publik atau masyarakat semakin cerdas dalam menilai politisi atau partai yang melemparkan isu deparpolisasi. Apabila parpol mempunyai calon bagus yang bisa diusung maka diumumkan saja ke publik. "Jangan panik (karena Ahok) lalu lempar isu deparpolisasi," terangnya.


 


Didi melihat sejumlah tokoh yang digadang-gadang bakal naik dalam bursa pilgub DKI Jakarta adalah tokoh-tokoh yang bagus kinerjanya. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana membuat diskusi publik atau blusukan yang positif untuk meningkatkan popularitas para tokoh tersebut. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati mengakui pencalonan dari jalur perseorangan adalah hal yang wajar.


 


Data terakhir pilkada serentak 2015 menyebutkan dari 827 pasangan calon yang tersebar di 269 daerah terdapat 137 orang pasangan calon yang maju dari jalur perseorangan. Jumlah ini cukup banyak. Masing-masing pasangan dari partai dan perseorangan mempunyai hukum yang sama ketika memberikan dukungan. "Kalau memang terbukti dia membelanjakan dana kampanyenya untuk membeli pemilih itu bisa dimintai pertanggungjawaban hukum," papar Ida.


 


Maka dari itu, sumber dana kampanye harus dilihat dengan jelas termasuk yang datang dari perseorangan. Perseorangan bisa mendapatkan dana dari calon itu sendiri ataupun dari sumbangan. Pengamat Politik Populi Center Tommy Legowo menambahkan, sumbangan dari orang dan badan hukum dalam perseorangan ada batasnya. Batas ini diberikan agar tidak ada sumber keuangan yang mendominasi calon sehingga mereka mempunyai suara yang sama.


 


Khusus untuk Ahok, Tommy berpendapat deparpolisasi terlalu dini untuk disampaikan. Hal ini hanyalah kepanikan dari teman-teman parpol yang kaget terhadap langkah Ahok karena pada sisi partai sendiri belum bisa melakukan apa-apa untuk proses pencalonan. "Apalagi elektabilitas Ahok lebih tinggi dibanding yang lain dan masih punya kecenderungan untuk meningkat lebih tinggi," imbuh Tommy.

Berita Terkait


LOWONGAN KERJA

Lembaga kajian Opini dan Kebijakan Publik, Populi-Center, Jakarta, mencari 1 (satu) orang staf program/peneliti penuh waktu untuk kontrak kerja selama sekurang-kurangnya satu tahun dengan kemungkinan kontrak kerja diperpanjang sesuai kinerja yang bersangkutan.

Kriteria dan syarat-syarat untuk seorang Staf Program yang dibutuhkan:

•Pria/Wanita umur tidak lebih dari 32 tahun .

•Memiliki integritas dan rekam-jejak yang baik pada pekerjaan sebelumnya (cantumkan nama, alamat, dan nomor kontak pemberi referensi).

  Selasa, 16 Mei 2017        Yudha        Publications

PERSPEKTIF INDONESIA: MENGOBATI LUKA PILKADA - 22 April 2017

JAKARTA. Pilkada DKI Jakarta 2017 baru saja selesai. Pilkada kali ini terasa mendorong pemisahan di masyarakat. Luka akibat pemilihan kepala daerah masih menganga. Pembelahan akibat Pilkada Jakarta makin terasa di dunia maya. Apakah hal ini disebabkan oleh durasi kampanye terlalu lama? Ataukah ini memang refleksi realitas politik saat ini? Bisakah politik tidak terlalu menguras energi?  

Untuk membahas isu ini, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network mengadakan d

  Senin, 24 April 2017        Rafif        Perspektif Indonesia

Quick Count Pilgub DKI: Anies-Sandi Unggul Atas Basuki-Djarot 

Press Release 19 April 2017  

Populi Center kembali menggelar exit poll dan hitung cepat (quick count) di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 putaran ke 2. Exit poll Populi Center menggunakan metode single random sampling dengan margin of error 2% dan menggunakan sample sebesar 2.000 responden. Sementara untuk quick count, Populi Center menggunakan sample sebesar 500 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total 13.034 TPS.

Selengkapnya dapat anda download Read More -->

  Rabu, 19 April 2017        Yudha        Publications

“DEBAT MILIK SIAPA” - 11 April 2017

JAKARTA. Pemungutan suara Pilgub DKI Jakarta putaran kedua kian dekat. Debat kandidat menjadi momen penting dalam rangkaian kampanye, mengingat melalui debat diharapkan masyarakat mampu berfikir secara rasional dengan mencermati program-program yang disampaikan dalam debat tersebut. Lantas program apa yang paling tepat menjawab permasalahan ibukota dan seberapa besar debat menjadi referensi pemilih? Untuk membahas isu ini, Populi Center bekerja sama dengan KPUD DKI Jakarta mengadakan diskusi Perspektif Jakarta bertemakan "Debat Milik Si

  Rabu, 12 April 2017        Rafif        Perspektif Jakarta
Top