Politik dan Media Sosial - Edisi 10 Desember 2016

2017-02-20 10:22:23 | Perspektif Indonesia | Penulis : Engge

JAKARTA. Cara berpolitik tidak lagi mengandalkan media konvensional sebagai metode utama. Politik mengalami perubahan signifikan di mana media sosial menjadi perangkat mutakhir yang digunakan untuk mempengaruhi publik. 


 


Untuk mengetahui peta pengaruh media massa konvensional dan media sosial dalam politik masa kini, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network mengadakan diskusi Perspektif Indonesia dengan tema "Politik dan Media Sosial", Sabtu (10/12) di Gado-Gado Boplo Jakarta. Dalam diskusi ini hadir Rektor Universitas Paramadina Prof. Dr. Firmanzah, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Ibnu Hamad, Ahli Ilmu Politik Universitas Airlangga Dr. Airlangga Pribadi, dan Wartawan Senior Uni Zulfiani Lubis.


 


Wartawan Senior Uni Zulfiani Lubis mengatakan trend media cetak untuk mati akan ada. Dalam arti, saat ini hanya lima atau enam besar media cetak yang masih hidup sehat. Saat ini penetrasi internet masih 22% dan secara regional persentase tersebut hanya menang dari Myanmar. 


 


Maka dari itu, menurut Uni, potensi media cetak lokal untuk berkembang masih besar. Berbeda dengan level nasional yang hingga sekarang ini sulit bersaing dengan KOMPAS. "Di daerah peran radio, televisi dan koran lokal masih besar karena penetrasi internet yang belum rata," ujarnya. 


 


Terkait media sosial sendiri, Indonesia termasuk negara terbesar pengguna jejaring Facebook. Sementara itu, di media sosial sendiri tidak ada aturan baku yang mengatur bagaimana konten media sosial digunakan seperti kurasi. Namun, masyarakat secara langsung bisa melakukan protes terhadap seseorang di media sosial melalui hastag. 


 


Rektor Universitas Paramadina Prof. Dr. Firmanzah menjelaskan saat ini akses ke media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar cetak masih relatif besar meskipun dalam waktu yang tidak lama lagi media digital akan mengambil alih. Berkembangnya pertumbuhan daerah akan menyebabkan semakin banyak masyarakat mempunyai telepon selular. Dengan begitu paket data akan murah dan politik pun bergerak. 


 


Terkait dengan politik, Firmanzah menilai adanya kelompok anti kemapanan yang bergerak. Misalnya, Inggris yang memutuskan keluar dari Uni Eropa dan Donald Trump yang terpilih sebagai Presiden Amerika. Media sosial adalah kanal untuk kelompok anti kemapanan bergerak dan ini terjadi di luar otoritas organisasi formal. 


 


Untuk hal ini, pilihannya adalah kita mau tinggal di dalamnya atau meninggalkan fenomena tersebut. Kalau memilih hidup di dalamnya maka harus ada meaningful broadband. Penggunaan media sosial harus diarahkan ke tujuan yang berarti. "Tugas utama kita adalah menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara baik itu melalui media konvensional ataupun online," terangnya.


 


Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Ibnu Hamad mengakui hal yang paling penting dari sosial media adalah konten. Konten is the king dan share is the kingkong. Kekuatan sosial media berada dalam distribusinya. Ketika hanya digunakan sebagai konsumsi pribadi tentu tidak menjadi masalah. "Untuk melakukan share kita harus paham hal ini," tandasnya. 


 


Maka dari itu, masyarakat harus tahu arti dari informasi yang ada di dunia maya seperti apa. Setiap orang mempunyai media sosial dan bahkan presiden pun mempunyai media sosial. Ibnu menuturkan, berdasarkan data survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) Oktober 2016, dari 256,2 juta orang Indonesia, sudah 132,7 juta orang menggunakan internet. Pengguna internet terbanyak adalah usia muda dari golongan mahasiswa dan karyawan swasta. 


 


Ahli Ilmu Politik Universitas Airlangga Dr. Airlangga Pribadi menambahkan, semakin padatnya arus informasi yang berseliweran maka kedalaman informasi menjadi sesuatu yang diabaikan. Saat ini terjadi perubahan dalam pola partisipasi di mana masyarakat masuk ke dalam media sosial. 


 


Ada risiko yang mengintai dan perlu ada cara mengantisipasinya. "Misalnya ketika ada persoalan intoleransi, masyarakat bisa langsung berikan kritik," imbuhnya.