Lagi, Korupsi di Mahkamah Konstitusi? - Edisi 28 Januari 2017

2017-02-20 10:26:48 | Perspektif Indonesia | Penulis : Engge

JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mengisi headline pemberitaan dengan tertangkapnya Hakim MK Patrialis Akbar oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/1). Penangkapan ini adalah kali kedua yang terjadi di lembaga tinggi negara setingkat Mahkamah Agung (MA) ini setelah tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar pada Oktober 2013.


 


Untuk membahas isu terhangat ini, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network mengadakan diskusi Perspektif Indonesia dengan tema "Lagi, Korupsi di Mahkamah Konstitusi?" pada Sabtu (28/1) di Restoran Gado-Gado Boplo Jakarta. Dalam diskusi ini hadir Anggota Komisi III DPR RI Syaiful Bahri Ruray dan Mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki. 


 


Syaiful Bahri Ruray mengatakan MK adalah penjaga konstitusi sehingga perlu mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Maka dari itu, jika penjaga konstitusi melakukan korupsi berarti perlu ada perombakan dan permasalahan ini adalah persoalan signifikan yang menyangkut hulu negara yaitu konstitusi. 


 


Menurut anggota dari fraksi Golongan Karya (Golkar) ini, hakim adalah intelektual sepanjang hidupnya yang mana harus terus menulis, berdebat, dan berdiskusi. Dengan adanya dua kasus yang menimpa penjaga konstitusi ini merupakan sinyal buruk sangat perlu dilakukan perubahan struktural dan kultural. "Ini sudah dua kali terjadi ditangkap dan social distrust sudah menumpuk. Makanya perlu ada format rekruitmen yang mengikat," ujarnya.


 


Jika sosial distrust tidak diatasi maka akan terjadi penekanan sosial. Format rekruitmen ini bisa dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP). Ini perlu dilakukan untuk mengikat MA, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketiga lembaga negara ini harus duduk bersama untuk melakukan perombakan struktural terhadap MK. 


 


"Saya berharap Presiden harus bertanggung jawab terhadap cita-cita konstitusi," terangnya. Mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki menjelaskan perbuatan Hakim Akil Mochtar dan Patrialis Akbar adalah pengkhianatan tertinggi terhadap Republik Indonesia. Negara sedang berusaha sekuat tenaga untuk membangun kewibawaan, namun upaya ini dirampas oleh pejabat negara sendiri. 


 


Yang perlu dilakukan, akunya, adalah evaluasi untuk memperbaiki. Misalnya, syarat untuk MK itu sangat berat yaitu memiliki integritas dan tidak memiliki catatan kepribadian yang tercela. Syarat inilah yang diabaikan oleh tiga lembaga negara tempat lahirnya hakim MK. Belum lagi, mekanisme penentuan calon hakim MK ditentukan oleh masing-masing lembaga tersebut.


 


"Harapan kita proses seleksi yang berlaku bagi tiga lembaga ini harus sama dan jangan diserahkan ke masing-masing lembaga," ungkap Suparman. Di sisi lain, lanjutnya, perlu dibentuk adanya tim crisis center untuk merombak MK dan tim ini tidak melibatkan internal dan diisi oleh orang-orang yang kompeten dan berintegritas. Tim inilah yang akan melihat permasalahan yang terjadi di tubuh MK.