Mengembalikan Harkat Asosiasi Profesi - Suara Pembaruan, Kamis, 2 Februari 2017

  Selasa, 21 Februari 2017     Nona     LINTAS BERITA

Demokrasi di Indonesia melahirkan tradisi baru dalam rangkaian kegiatan pemilu. Salah satunya munculnya lembaga survei yang merilis hasil-hasil surveinya  jelang hari pemungutan suara.  Kurang dari satu bulan jelang hari pencoblosan, 15 Februari 2017, Jakarta yang juga tengah bersiap melakukan pencoblosan pemilihan gubernur  dibanjiri oleh hasil-hasil survei yang beragam dari beberapa lembaga survei. Media pun sepertinya terlihat gugup, seolah takut apabila tragedi beda hasil di Pilpres 2014 oleh beberapa lembaga survei terulang kembali.


Selain kegugupan media, ada juga lembaga survei sekaligus konsultan politik yang membuka ke publik siapa client mereka. Tidak heran, kegugupan media dan pengakuan lembaga survei yang terafiliasi salah satu kandidat ini juga memiliki efek bola salju yang telah membawa masyarakat untuk berpikir ulang terhadap kredibilitas hasil survei dan lembaga survei itu.  Efek bola salju ini bias diterjemahkan ke dalam 2 sudut pandang. Pertama, ketika masyarakat meragukan kredibilitas lembaga survei, masyarakat enggan untuk menjadikan hasil survei sebagai referensi pilihannya. Kedua, keraguan akan kredibilitas lembaga survei maupun hasil survei, berdampak jauh pada prinsip kehati-hatian, yang membuat masyarakat ingin lebih tahu lagi proses survei tersebut dari hulu ke hilir.  Merujuk pada pemikiran Amartya Sen (2002) yang menyebut bahwa rasionalitas  Mengembalikan Harkat Asosiasi Profesi diterjemahkan sebagai disiplin ilmu yang bersifat Membedah aksi, prioritas, nilai serta tujuan, yang berujung pada pengawasan yang logis, menjadi tepat apabila saya mengkategorikan yang menerapkan prinsip kehatihatian di golongan  masyarakat rasional. Lembaga survei tentu harus menyambut baik golongan masyarakat rasional ini. Jauh sebelum ada perbedaan hasil survei, telah dibentuk asosiasi lembaga survei sebagai upaya untuk penyelesaian apabila terjadi permasalahan di tengah masyarakat sebagai dampak dari perbedaan hasil survei. Solusi yang ditawarkan untuk meredam gejolak perbedaan hasil survei di antaranya dengan sidang etik dan audit data oleh dewan etik asosiasi tersebut, seperti bagaimana masalah di perbedaan hitung cepat Pilpres 2014 diselesaikan. Kemudian, untuk menjaga khitah hasil survey yang bersifat penelitian yang jujur terhadap metodologi yang digunakan, maka peer review menjadi fungsi dari asosiasi lembaga survei.  Terbatas Kewenangannya Saat ini, apabila ditanya  mengenai legitimasi asosiasi lembaga survei, faktanya kewenangan yang dimiliki asosiasi lembaga survei terbatas, karena hanya bisa mengawal integritas dari lembaga survey yang tergabung sebagai anggota dalam asosiasi tersebut. Pengawalan integritas ini berupa persetujuan menandatangani pakta integritas, yang salah satu  poinnya menyatakan bahwa lembaga survei siap untuk diaudit apabila ada kejanggalan temuan dan ada laporan yang masuk dari masyarakat. Sebagai tindaklanjut, pengawalan integritas selanjutnya adalah dengan membentuk dewan etik yang fungsinya untuk mengawasi temuan hasil survey maupun perilaku lembaga survey yang tidak etis. Masyarakat perlu apresiasi berdirinya asosiasi lembaga survey sebagai bagian dari penghargaan profesi. Namun, perlu adanya legitimasi atau deskripsi kerja yang komprehensif bagi asosiasi lembaga survei. Mengambil contoh dari asosiasi profesi dokter, Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Apabila dilihat dari kepengurusan, IDI dibagi lagi ke dalam beberapa bidang-bidang, di antaranya bidang pelayanan kesehatan dan pengabdian masyarakat yang lebih fokus pada pembinaan dan kerjasama, bidang pelayanan profesi yang lebih fokus pada kajian, baik terhadap program maupun peraturan, bidang organisasi dan kerjasama yang fokus pada pengawasan anggota. Begitupun dengan asosiasi lembaga survei seperti Persepi dan Aropi perlu ada pembagian fungsi tugas berdasarkan bidang dan kelengkapan. Urgensi pembagian tugas dan kelengkapan ini, tidak terlepas dari karakteristik lembaga survei yang beragam. Ada yang murni untuk pencerahan publik, ada juga yang berperan sebagai pemenangan pemilu. Keduanya sah-sah saja, asal masyarakat paham mana hasil survei yang tepat untuk kebutuhan mereka. Terminologi yang saat ini tengah berkembang di masyarakat, yaitu survei pesanan, tidak 100% salah.  


Selama ini memang terminology survei pesanan mengandung makna konotatif, karena masyarakat menilai bahwa survei pesanan bisa dimanipulasi, padahal apabila prosedur dan metodologi dilakukan dengan benar. Mengambil analogy dari tes kesehatan. Sebagai contoh, ada seorang individu yang membayar laboratorium untuk mengetes kesehatannya. Tidak ada yang salah dari sumber pendanaan, tetapi hasil tes kesehatan tersebut tidak boleh dimanipulasi karena hasil tes tersebut untuk evaluasi kesehatan dan perencanaan pengobatan apabila ditemukan penyakit.


Pertaruhan Kredibilitas


Begitupun dengan survei. Hasil survei yang dimanipulasi, sudah tidak ada manfaatnya lagi, baik untuk publik maupun untuk kandidat, karena tujuan asli dari hasil survei adalah sebagai tolak ukur dan bahan evaluasi. Bagi lembaga survei yang terafiliasi dengan kandidat tertentu, bahan evaluasi ini menjadi masukan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi pemenangan pemilu. Bagi lembaga survei yang murni untuk pendidikan politik publik, hasil survei tersebut dipublikasikan untuk selanjutnya dinilai oleh publik. Apapun latar belakang lembaga survei, hasil  survei yang dipublikasikan tetap menjadi pertaruhan kredibilitas lembaga survei tersebut. Terkait dengan Pilgub DKI 2017, asosiasi lembaga survey perlu sosialisasi pentingnya naungan mereka kepada penyelenggara pemilu. Sebagai contoh misalnya saat ini ada 24 lembaga survei sudah terdaftar di KPU DKI, asosiasi lembaga survei, baik Persepi maupun Aropi sebaiknya memastikan bahwa lembaga survei yang terdaftar, masuk dalam asosiasi lembaga survei, dengan tujuan supaya pengawasan bisa terus dilakukan dan integritas bisa dipegang teguh dan dipertanggungjawabkan Peran lebih dari asosiasi lembaga survei sangat diperlukan di tengah situasi politik yang terjadi saat ini, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi saat Pilpres 2019 mendatang. Asosiasi lembaga survey diharapkan bisa memberi pendidikan kepada publik, khususnya bagi media, bagaimana cara membaca hasil survei, supaya tidak hanya sekadar melihat angka elektabilitas dan menjadikannya acuan, tetapi harus dilihat lebih mendalam dan keseluruhan, seperti misalnya faktor naik turunnya elektabilitas, kemudian timeframe survei tersebut dilakukan, apakah pra debat atau pasca debat. Faktor paling utama yang harus diperhatikan adalah  metodologi yang digunakan. Metodologi yang paling baik adalah metodologi yang membebaskan diri dari preferensi. Sosialisasi seperti ini penting untuk dilakukan oleh asosiasi lembaga survei. Lebih jauh dari peran audit atau pengawasan, asosiasi lembaga survei diharapkan bisa mengajak masyarakat untuk tidak antipasti terhadap hasil survei, melainkan mengembalikan kepercayaan diri masyarakat dan mengajak public untuk kritis dalam mencerna hasil survei.  


 


Penulis adalah Researcher Populi CenteR.


Pengurus Pusat asosiasi ilmu Politik indonesia (aiPi)


 


http://sp.beritasatu.com/pages/e-paper/2017/02/02/index.html#12/z

Berita Terkait


RILIS MEDIA - KANDIDAT IDAMAN WARGA JAWA TENGAH DI PILGUB 2018

Jelang Pemilihan Gubernur Jawa Tengah  (Pilgub  Jateng) 2018 mendatang, Populi Center melakukan survei untuk mengetahui kesiapan dan preferensi pilihan masyarakat Jateng tentang calon Gubernur dan Wakil Gubernur (cagub‐cawagub). Selain itu, survei dilakukan untuk mendapatkan opini masyarakat mengenai penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Survei dilakukan pada 15‐23 Maret

  Rabu, 14 Juni 2017        Yudha        RILIS SURVEI

Membedah Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia

Kelas menengah muslim Indonesia masih terus berupaya membangun ruang eksistensi dan ruang idealitas, serta perlu membangun gagasan konstruktif alih-alih hanya di arena konsumtif. Demikian dipaparkan Wasisto Raharjo Jati dari Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI dalam diskusi Forum Populi, 7 Juni 2017 di Jakarta. Diskusi ini membedah buku karya Wasisto Politik

  Jumat, 09 Juni 2017        Yudha        PENULISAN

“Merancang Pemilu Plus Plus”

Jakarta, Permasalahan jumlah daerah pemilihan dan anggota parlemen yang akan ditambah seakan menjadi salah satu jalan dalam sistem demokrasi kita. Apa saja konsekuensi dan komplikasinya? Kali ini Populi Center membahasnya dalam tajuk Perspektif Indonesia dengan tema “Merancang Pemilu Plus Plus”. Diskusi ini dihadiri oleh Ir Muhammad Lukman Edy (Ketua Pansus

  Jumat, 09 Juni 2017        Anto        INDONESIA

Perspektif Indonesia 20 Mei 2017: Meraba Peluang Kebangkitan di Panggung Dunia

JAKARTA. Tidak bisa dibantah jika Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara pemain penting dunia. Beberapa lembaga internasional membuat proyeksi Indonesia akan besar, bahkan masuk lima besar dunia dalam satu dekade mendatang. Apakah kondisi domestik kita siap? Apa yang perlu dipersiapkan untuk menjadi besar?


Untuk membahas lebih lanjut persoalan tersebut,

  Selasa, 30 Mei 2017        Engge        INDONESIA
Top