“Dinamika Pilgub DKI 2017: Antara Parpol dan Independen.” - 23 JUNI 2016 

  Selasa, 21 Februari 2017     Nona     RILIS SURVEI

JAKARTA. Sejak 2 bulan terakhir, beberapa partai seperti Nasdem, Hanura, dan Golkar, sudah mendeklarasikan akan mendukung Gubernur Ahok untuk bertarung di Pilgub DKI 2017. Namun demikian, ada beberapa partai seperti PDIP yang akan mengusung Ahok dengan syarat Ahok mengikuti proses seleksi. Tarik menarik antara parpol dan independen ini yang menarik untuk diukur, apakah sebenarnya pencalonan lewat jalur parpol dan independen mempengaruhi suara masyarakat atau bahkan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 400 responden, di 6 wilayah DKI Jakarta yaitu Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Survei ini menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ±4.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini juga bertujuan untuk melihat tren dukungan publik di Jakarta dan melihat potensi kandidat yang semakin menguat dukungan elektoralnya dibanding survei sebelumnya yang sudah dilakukan pada bulan Desember 2015, Februari 2016, dan April 2016.

Dalam survei ini, Populi Center mendapatkan beberapa temuan menarik. Petama, data menunjukkan bahwa 42% masyarakat DKI menyatakan tidak mempermasalahkan jalur parpol dan jalur independen. Namun, secara spesifik, 33.2% masyarakat Jakarta menginginkan Ahok maju kembali menjadi calon Gubernur lewat jalur independen dan 9% menginginkan Ahok maju lewat jalur parpol.  

Kedua, 13.5% masyarakat DKI sudah berpartisipasi memberikan KTP melalui Teman Ahok. Sementara itu 69.8% menyatakan belum berpartisipasi. Dari 13.5% masyarakat DKI yang sudah berpartisipasi memberikan KTP melalui Teman Ahok, paling banyak adalah masyarakat dengan preferensi partai Nasdem (33.3%), disusul oleh masyarakat dengan preferensi partai Perindo (25%) dan PDIP (20.2%). Kemudian, 38.5% masyarakat masih akan tetap mendukung apabila Ahok ganti maju lewat jalur partai politik. Saat ditanya partai yang paling cocok untuk mencalonkan Ahok, 25.2% masyarakat DKI memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, disusul oleh partai Gerindra (9.2%), dan Nasdem (8.8%). Namun demikian, paling banyak masyarakat yang memilih untuk tidak tahu dan tidak jawab saat diberi pertanyaan ini, yaitu sebesar 36.8%.  

Ketiga, untuk tingkat popularitas, mayoritas persentase popularitas tokoh naik dibanding bulan April 2016. Sementara itu, popularitas Gubernur Ahok masih berada di posisi pertama. Sementara itu, untuk penilaian terhadap 14 tokoh, hanya Abraham Lunggana (Haji Lulung) dan Ahmad Dhani yang masuk dalam top ten untuk popularitas namun memiliki penilaian negatif lebih banyak dibanding penilaian positif. Ini artinya Haji Lulung dan Ahmad Dhani popular karena penilaian negatifnya. Hal menarik lainnya yaitu penilaian positif Rano Karno menempati posisi pertama, mengalahkan Ahok yang berada di posisi kedua. Padahal, untuk popularitas, presentase popularitas Ahok mengalahkan Rano Karno.  

Keempat, untuk tingkat elektabilitas top of mind, elektabilitas Gubernur Ahok sedikit naik dibanding bulan April lalu, yaitu dari 50.8% menjadi 51.2%. Kenaikan Yusril Ihza Mahendra juga cukup signifikan dari 5% pada bulan April 2016 menjadi 10.2% pada bulan Juni 2016 dan masih berada di posisi kedua. Hal yang menarik dari temuan ini, bahwa elektabilitas Ridwan Kamil naik dibanding bulan April lalu, yaitu dari 1% menjadi 3.5%, meski sebelumnya sudah sempat menyatakan bahwa dia tidak akan maju dalam Pilgub DKI 2017. 

Kelima, Saat Ahok berlawanan head to head dengan Yusril Ihza Mahendra dan Sjafrie Sjamsoeddin, elektabilitas Ahok sedikit naik dibanding bulan April lalu, yaitu dari 56% menjadi 61% di bulan Juni 2016. Temuan menarik dari elektabilitas head to head adalah persentase Yusril dan Sjafrie apabila berlawanan dengan Ahok, masih sama dibanding bulan April lalu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak cepat‐cepat menjatuhkan pilihan, namun masyarakat juga ingin melihat seberapa kompeten bakal  Calon Gubernur yang lain. Selain itu, saat Ahok berkompetisi melawan Tri Rismaharini, Ahok juga masih lebih unggul dengan angka 59.2% dibanding Risma dengan persentase 23.8%. Risma kemungkinan besar akan kalah apabila berkompetisi melawan Ahok dan menjadi kerugian bagi masyarakat Surabaya karena harus kehilangan Walikota yang baik apabila Risma dipaksa untuk maju dalam Pilgub DKI 2017.  

Keenam, tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta sedikit menurun, dari 73.3% di bulan April 2016 menjadi 69.8% di bulan Juni 2016. Sementara itu untuk  persentase tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Ahok juga menurun, yaitu dari 73.7% di bulan April 2016 menjadi 71% di bulan Juni 2016. Meski demikian, secara keseluruhan, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Gubernur Ahok meningkat, dari 81.5% di bulan April 2016 naik menjadi 85.2% di bulan Juni 2016. Sementara itu, di bulan Februari 2016, 85.5% masyarakat DKI menyatakan puas dan 77.7% menyatakan puas di bulan Desember 2015. Tren ini meski fluktuatif, namun masih tetap berada pada level stabil karena naik dan turunnya persentase tidak signifikan.  

Ketujuh, untuk isu‐isu yang sedang bergulir seperti isu kasus suap Reklamasi Teluk Jakarta, 32.2% masyarakat Jakarta masih menyatakan tidak percaya bahwa Ahok terlibat kasus suap reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sementara itu, 30.2% masyarakat memandang bahwa kebijakan reklamasi tersebut sebaiknya digunakan untuk perumahan rakyat.  Kemudian untuk kasus banjir ROB yang terjadi di seluruh kawasan pesisir dari Marunda hingga Muara Angke, 35.2% masyarakat DKI menyarankan agar pemprov DKI membangun tanggul raksasa di Pantai utara Jakarta.  

Kedelapan, untuk kinerja DPRD DKI Jakarta, 62.2% masyarakat DKI tidak puas dengan kinerja DPRD DKI Jakarta dan 60.8% merasa bahwa DPRD DKI tidak mewakili aspirasi rakyat. 

Kesembilan, untuk simulasi pasangan, masyarakat DKI lebih memilih Ahok‐Heru dengan persentase 44.8 persen dibanding Ahok‐Djarot dengan persentase 18.5 persen. Sementara pasangan Ahok‐Heru masih berada di posisi pertama apabila diadu dengan sejumlah nama pasangan yang disimulasikan, seperti Yusril Ihza Mahendra‐Djarot Saiful Hidayat, dan Sjafrie Sjamsoeddin‐Sandiaga S. Uno.  

Kesepuluh, untuk penilaian lembaga Negara, top three lembaga Negara dengan tingkat kepuasan tertinggi diraih oleh TNI (76.4%), Presiden (73%), dan KPK RI (70.2%). Sementara itu lembaga yang masuk posisi bottom three yaitu Partai Politik (25.7%), DPR RI (33%), dan Kejaksaan (40.3%).  

*** 

Contact Person: Nona Evita (Researcher Populi Center) (HP: 081289614064)  

Download Klik di sini 

Berita Terkait


Klarifikasi Populi Center tentang Hasil Survei di Provinsi NTT 21 Juli – 29 Juli 2017

Pada tanggal 4 September 2017 yang lalu, beberapa surat kabar yang terbit di Kota Kupang, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) seperti Pos Kupang dan Timor Express, memuat sebagian kecil dari hasil survei yang telah dilakukan oleh Populi Center, Jakarta pada tanggal 21 Juli-29 Juli 2017. Meskipun

  Jumat, 08 September 2017        Yudha        PUBLIKASI

“PERSEPSI MASYARAKAT JELANG PILGUB NTT 2018”

Populi Center mengadakan survei di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mengetahui persepsi masyarakat menjelang Pemilihan Gubernur NTT 2018. Survei dilaksanakan mulai tanggal  21  Juli  2017  sampai  29  Juli  2017. Melalui survei tersebut, kami ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat NTT mengenai kriteria calon Gubernur yang diinginkan

  Kamis, 07 September 2017        ade        RILIS SURVEI

Hubungan Mayoritas-Minoritas Agama dengan Negara di Indonesia dan Amerika Serikat

Masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama beragam dalam hal menganut agama. Keberagaman itu bisa menguntungkan, tetapi bisa pula problematik bagi masing-masing negara, tergantung bagaimana pemerintah dan masyarakat sipil menegakkan prinsip toleransi. Ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas belakangan ini jadi semakin menjadi perhatian. Kampanye politik di kedua negara berhasil memobilisasi

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI

Mengelola Radikalisme dalam Alam Demokrasi

Jeffrey Winters dikenal sebagai akademisi dan Direktur Equality Development and Globalization Studies (EDGS) Northwestern University, Amerika Serikat. Selain itu Winters menjabat Chairman of the Board of Trustee The Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF) dan  Direktur Program Ilmu Sosial di Center for Public Policy Transformation (Transformasi) yang keduanya berkantor

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI
Top