AIPI POLITICAL OUTLOOK 2017 - 15 Desember 2016

  Rabu, 22 Februari 2017     Anto     PUBLIKASI

Jakarta (15/12), tahun 2016 menyisakan banyak cerita, khususnya dunia politik yang seakan alurnya diluar prediksi sejumlah pengamat. Apa yang terjadi pada tahun 2016 jelas akan berdampak dan mempengaruhi dinamika politik Indonesia di tahun 2017. Untuk melihat prediksi apa yang nantinya akan terjadi setelah 2016, Populi Center dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama menyelenggarakan diskusi media dengan tajuk AIPI Political Oulook 2017, bersama Prof. Dr. Syamsuddin Haris, Prof. Dewi Fortuna Anwar, Ph.D, Makmur Keliat, Ph.D, Dr. Ali Munhanif.

Isu Domestik. Prof. Syamsuddin Haris menyampaikan bahwa ada beberapa isu domestik di 2016 yang masih akan berkorelasi dengan apa yang nantinya terjadi di tahun 2017. Mulai dari isu terkait stabilitas politik dan keamanan. Isu ini ditandai dengan kemunculan beberapa kelompok dan ormas. Campuraduknya masalah, pemerintah yang selalu dituntut untuk memperkuat pondasi, namun disisi lain kekuatan anti demokrasi juga semakin melembaga, seolah demokrasilah yang memfasilitasinya, contoh seperti FPI. Untuk itu tantangan pemerintahan kedepan adalah secara konsisten untuk terus memperkuat penegakan hukum. Bahkan isu terkait ancaman kebhinekaan pun muncul. Hal ini ada hubungannya dengan aksi 411 dan 212, yang dikhawatirkan adalah kelompok-kelompok ini sudah mempunyai vonis tersendiri, akibatnya adalah apapun keputusan penegak hukum atau pengadilan jika tidak sesuai dengan vonis mereka, maka jelas akan ditolak. Sehingga dapat memicu aksi bela islam 4 dan seterusnya.

Tantangan Jokowi-JK adalah terkait dengan konsolidasi poltikk yang dilakukan, karena hal tersebut berdampak pada aspek lain, termasuk pada Pilkada DKI Jakarta. Selain itu masalah Revisi UU Pemilu yang terkesan pemerintah telat dalam mengajukan revisi, sehingga semuanya terkesan terburu-buru dan jika tidak selesai dari target tahun depan, imbasnya Pemilu pun dapat tertunda. Tak hanya pada revisi UU Pemilu, revisi UU MD3 pun juga terkesan ada konstelasi politik di senayan. UU MD3 ketika disahkan pasca pemilu 2014, UU MD3 didesain untuk mengakomodasi kekuatan koalisi Merah Putih, dimana pimpinan dewan tidak didasarkan pada pemennag pemilu, melainkan berdasarkan pemilihan.

Selain itu, Dr. Ali Munhanif menambahkan bahwasanya pada tahun 2016 ini terlihat peningkatan mobilisasi agama (Islam) dan berbagai turunan identitas politiknya dalam frasa politik tanah air. Di Indonesia menarik, karena faktor penistaan agama adalah cara yang paling efektif untuk melawan dan mengalahkan lawan politik, berbagai upaya untuk menjadikan agama sebagai alat politik kemudian memunculkan diskursus tentang apakah ini merupakan kebangkitan poltik Islam atau tidak? Atau ini hanya sekedar fenomena sesaat? 

Seperti yang diketahui bahwa peristiwa dugaan penistaan agama sudah menjadi gaung nasional, bahkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang seharusnya jadi kontes visi dan misi, penyampaian program malah menjadi upaya memobilisasi kepentingan keagamaan. Kalau boleh dikatakan aksi damai 411 atau 212 ini merupakan puncak dari tidak diakomodirnya politik keagamaan padam masa orde baru. Selain itu fenomena ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran kepemimpinan umat. Mobilisasi politik ditahun-tahun kedepan akan bertahan dan menjadi aspek penting dalam dalam perpolitikan Indonesia dan ada kemungkinan pada tahun 2019 nanti masalah agama akan menjadi semakin tinggi karena belum adanya konfigurasi politik KMP dan KIH di thaun 2014. Meski demikian Dr. Ali Munhanif berpandangan bahwa 2 tahun kedepan meski Islam menjadi aspek penting dalam demokrasi dan poltik Indonesia tetap tidak cukup untuk mendongkrak partai politik Islam.

Prof. Dr Syamsuddin Haris menambahkan bahwa masalah yang Indonesia hadapai adalah bagaimana mengelola keberagaman. Keberagaman adalah anugerah Tuhan tapi tidak akan bisa menjadi pondasi. Konstitusi kita mengamanatkan kebebasan beragama dan kepercayaan.

Isu Internasional. Pasca Brexit, Kemenangan Trump, Kemenangan kelompok kanan di Perancis, terorisme dan berbagai isu Internasional lain sangat mempengaruhi kondisi poltiik di Indonesia. Prof. Dewi Fortuna Anwar, Ph.D menjelaskan bahwa tahun 2016 adalah tahun dimana sulit untuk mencari dunia yang aman, karena konflik terjadi dimana-mana, bahkan perekonomian global belum sepenuhnya pulih. Belum lagi Eropa masih terjadi krisis dimensional serta Rusia yang mengancam Ukraina dan beberapa negara lain mulai terjadi lagi. Ditambah keluarnya Inggris yang dinilai hanya strategi mengambil keuntungan dari perdagangan dan ekonomi semata tanpa menerima pengungsi dimana seperti yang diketahui sekarang ini bahwa sedang terjadi arus pengungsian besar-besaran yang terjadi di Timur Tengah bahkan menjadi salah satu terjadinya referendum keluarnya Inggris.

Ancaman ISIS juga harus menjadi perhatian, meski basis ISIS di Suriah sudah semakin lemah ditambah apabila Trump dan Putin resmi bekerjasama untuk memberantas ISIS, yang dikhawatirkan kemudian adalah pindahnya sekelompok muslim radikal ini ke negara yang memiliki otoritas yang lemah seperti Myanmar atau Filipina Selatan, dan tidak dipungkiri ada potensi migrasinya ISIS ke daratan Indonesia.

Di kawasan tanah air juga sedang terjadi konflik di Laut Cina selatan oleh beberapa negara. Mulai dari ketegangan antara Tiongkok dan Jepang di Laut China dan ancaman perdagangan dari China. Dewi Fortuna Anwar menilai bahwa proyeksi di tahun 2017 adalah tahun yang penuh ketidakpastian dan kegamangan.

Makmur Keliat, Ph.D menambahkan bahwa tahun 2017 nanti akan lebih berwarna, salah satu faktor utamanya adalah kemenangan Trump. Kemenangan Trump ini dinilai karena keberanian dalam mengeluarkan statement dan selalu di ikuti media, sosok Trump yang menjadi media darling inilah yang menjadi salah satu faktor kemenangannya. 

Ada 2 skenario besar pasca kemenangan Trump. Pertama, skenario normal dimana Amerika menganut sistem checks and balances dalam setiap implementasi kebijakan. Kedua, skenario tidak normal, dalam skenario ini apabila Trump merealisasikan apa yang selama ini dikampanyekannya maka kemungkinan besar dalam diplomasi ekonomi AS akan mengambil tindakan unilateral dan mekanisme bilateral dibanding sistem regional dan internasional. Disisi lain Indonesia belum memiliki sistem perdagangan bebas dengan AS. Kemudian dalam aliran modal, jika Trump menekankan pembangunan infrastruktur dan industri pertahanan, maka anggaran jelas akan membutuhkan biaya yang besar dan instrumen kebijakan fiskal menjadi tawaran yang menarik bagi investor. Hal ini akan menyulitkan Indonesia dalam mendapatkan investasi baru. Ditambah lagi Bank Central AS meningkatkan suku bunga dan kemungkinan akan terjadi peningkatan dollar dengan tujuan mengendalikan sisi fiskal oleh pemerintah Trump mendatang, dan diprediksi bahwa Bank Central AS ditahun depan akan meningkatkan suku bungan sebanyak 3 kali. Kemudian akan ada kemungkinan aliran modal dalam easy capital dan easy money akan segera berakhir serta yang ditunggu adalah kebijakan dan respon dari Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga atau tidak. Namun ada satu hal jika terjadi peningkatan nilai tukar dollar terhadap rupiah, maka akan baik untuk komoditas ekspor utama Indonesia, yaitu sawit dan batubara.

Menanggapi masalah di Laut China Selatan, Makmur Keliat melihat bahwa harus dilakukannya pemetaan yang jelas dari Indonesia. Meski ada konflik di Laut China Selatan, Indonesia harus melihat potensi besar yang dimiliki Tiongkok maupun Jepang. Tiongkok mempunyai potensi besar dengan menjadi pengekspor modal terbesar di dunia serta bsia mengendalikan lalulintas perdagangan dunia. Dengan kata lain, Indonesia harus mencocokkan konsep maritimnya dengan Tiongkok. Jepang juga demikian, merupakan investor tradisional di Indonesia dan menjadi investor utama di Indonesia.

Tantangan terbesar Indonesia adalah menyelamatkan demokrasi. demokrasi kita ini bisa selamat, kebhinekaan juga bisa diselamatkan dan pada akhirnya Indonesia bisa diselamatkan, sebab bagaimanapun Indonesia yang dicita-citakan founding father dimana imaji kolektif bangsa harus diisi terus dan jangan sampai melenceng, kalau melenceng, bukan Indonesia. (HR)

Berita Terkait


Klarifikasi Populi Center tentang Hasil Survei di Provinsi NTT 21 Juli – 29 Juli 2017

Pada tanggal 4 September 2017 yang lalu, beberapa surat kabar yang terbit di Kota Kupang, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) seperti Pos Kupang dan Timor Express, memuat sebagian kecil dari hasil survei yang telah dilakukan oleh Populi Center, Jakarta pada tanggal 21 Juli-29 Juli 2017. Meskipun

  Jumat, 08 September 2017        Yudha        PUBLIKASI

“PERSEPSI MASYARAKAT JELANG PILGUB NTT 2018”

Populi Center mengadakan survei di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mengetahui persepsi masyarakat menjelang Pemilihan Gubernur NTT 2018. Survei dilaksanakan mulai tanggal  21  Juli  2017  sampai  29  Juli  2017. Melalui survei tersebut, kami ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat NTT mengenai kriteria calon Gubernur yang diinginkan

  Kamis, 07 September 2017        ade        RILIS SURVEI

Hubungan Mayoritas-Minoritas Agama dengan Negara di Indonesia dan Amerika Serikat

Masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama beragam dalam hal menganut agama. Keberagaman itu bisa menguntungkan, tetapi bisa pula problematik bagi masing-masing negara, tergantung bagaimana pemerintah dan masyarakat sipil menegakkan prinsip toleransi. Ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas belakangan ini jadi semakin menjadi perhatian. Kampanye politik di kedua negara berhasil memobilisasi

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI

Mengelola Radikalisme dalam Alam Demokrasi

Jeffrey Winters dikenal sebagai akademisi dan Direktur Equality Development and Globalization Studies (EDGS) Northwestern University, Amerika Serikat. Selain itu Winters menjabat Chairman of the Board of Trustee The Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF) dan  Direktur Program Ilmu Sosial di Center for Public Policy Transformation (Transformasi) yang keduanya berkantor

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI
Top