Perkara Non Aktif Kepala Daerah Terdakwa

2017-02-28 05:47:23 | Perspektif Indonesia | Penulis : Engge

Keterangan foto: (Dari kiri ke kanan) Komisioner Ombudsman Indonesia Almasyah Saragih, Moderator Ichan Loulembah,  Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, dan Guru Besar Ilmu Pemerintahan Prof. Dr. Djohermansyah Djohan.


 


JAKARTA. Kembalinya Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta menuai permasalahan karena pengaktifan kembali kepala daerah berstatus tersangka dan terdakwa kembali mengemuka. Kerumitan antara persoalan hukum dan politik menjadi titik perdebatan yang perlu ditelisik lebih jauh.


Untuk membahas ini, Populi Center bekerja sama dengan Radio Smart FM Network mengadakan diskusi Perspektif Indonesia bertemakan "Perkara Non Aktif Kepala Daerah Terdakwa" pada Sabtu (18/2) di Restoran Gado-Gado Boplo Menteng Jakarta. Dalam diskusi ini hadir Guru Besar Ilmu Pemerintahan Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, Komisioner Ombudsman Indonesia Almasyah Saragih, dan Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti.


Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan dari segi hukum pasal 83 ayat 1 UU Pemerintah Daerah No 23 Tahun 2004 sudah cukup jelas. Melalui pasal tersebut dikatakan kalau sudah menjadi terdawa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun tidak bisa lagi menduduki jabatan publik yang penting. Dari pasal ini sudah jelas secara gramatikal bahwa apa yang sekarang dikenakan pada Basuki, tidak perlu menunggu vonis putusan. "Tidak perlu menunggu tuntutan. Ketika terdaftar sebagai terdakwa sudah jelas," ujar Bivitri.


Ia mengakui, penafsiran orang hukum sendiri banyak sekali jenisnya. Ada yang berpendapat melihat ancaman pidana penjara 5 tahun itu pada konteks hukum apa. Bahkan, Jaksa Agung mengatakan harus menunggu putusan vonis. 


Melihat lebih jauh pada UU Pemerintah Daerah, ada dua termonologi hukum yang berbeda. Pertama, kalau cuti itu diibaratkan sebagai karyawan biasa yang tetap dalam tanggungan negara. Kedua, pemberhentian sementara mempunyai makna yang berbeda. Pejabat publik yang bersangkutan tidak bisa melakukan aktivitas dari sisi administrasi negara seperti menandatangani anggaran. "Dalam pandangan ini, pemberhentian sementara bisa dilakukan ketika Ahok sedang dalam kondisi non aktif atau cuti kemarin," terangnya.


Guru Besar Ilmu Pemerintahan Prof. Dr. Djohermansyah Djohan menjelaskan, sejak 2005 hingga sekarang terdapat 371 kepala daerah yang terkena kasus hukum. Mayoritas kasus yaitu 86.5 persen terkena kasus korups, selebihnya adalah kasus penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dsb. Dirinya sendiri, akunya, terlibat dalam penyusunan UU No 23 Tahun 2004 yang pada waktu itu menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah. 


Dari sisi pemerintah sendiri, orang yang tidak mencapai hukuman 5 tahun maka dia tidak akan diberhentikan dan ini tidak masuk dalam klasifikasi pidana berat. Namun, apabila hukumannya di atas 5 tahun maka dia akan diberhentikan. "Mengapa? Supaya yang bersangkutan bisa fokus mengurus masalah hukumnya," ungkap Djohermansyah. 


Di sisi lain, hal ini penting untuk kewibawaan pemerintah daerah. Good local government menjadi landasan yang ingin dibangun di setiap pemerintahan daerah. Komisioner Ombudsman Indonesia Almasyah Saragih menambahkan, sebagai Ombudsman yang dilihat adalah pelayanan publik. Ketika pejabat publik mendapat status terdakwa, apakah ada potensi pelayanan publik mengalami gangguan.


Menurutnya, potensi pelayanan publik yang mengalami gangguan sedang dikaji. Dalam kasus Basuki, pihaknya akan menyusun saran sebagai tindakan korektif apakah pemberhentian harus diteruskan ataukah ada alternatif lain. "Yang dalam hal ini bisa dilimpahkan kepada Wakil Gubernur Djarot," imbuhnya. (*)