Perspektif Indonesia: Kebebasan. Demokrasi. Kebablasan - 28 Februari 2017

2017-02-28 08:54:19 | Perspektif Indonesia | Penulis : Engge

Keterangan foto: (Dari kiri ke kanan) Head of Social Media Crisis Center Kantor Staf Presiden (KSP) Alois Wisnuhardana, Kolumnis dan Peneliti Senior Fachry Ali, Moderator Ichan Loulembah, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Pertama Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, dan Kolumnis Hamid Basyaib.


 


JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dengan gamblang bahwa demokrasi Indonesia saat ini sudah kebablasan dengan berbagai politisasi SARA yang marak terjadi beberapa bulan terakhir. Pernyataan ini menghentak berbagai pihak yang kemudian mempertanyakan bagaimana demokrasi Indonesia saat ini dan sejauh mana perkembangan demokrasi di Indonesia.


Untuk membahas ini, Populi Center bekerja sama dengan Radio Smart FM Network mengadakan diskusi Perspektif Indonesia dengan tema "Kebebasan. Demokrasi. Kebablasan." pada Sabtu (25/2) di Restoran Gado-Gado Boplo Menteng Jakarta. Dalam diskusi ini hadir Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Pertama Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Kolumnis dan Peneliti Senior Fachry Ali, Head of Social Media Crisis Center Kantor Staf Presiden (KSP) Alois Wisnuhardana, dan Kolumnis Hamid Basyaib.


Head of Social Media Crisis Center KSP Alois Wisnuhardana mengatakan kita harus memberi konteks pernyataan Presiden Jokowi tentang demokrasi yang kebablasan. Jokowi menyatakan hal tersebut dalam konteks kebencian, fitnah dan berita bohong yang saat ini sedang dialami Indonesia. "Betapa kebencian, fitnah, dan berita bohong menyebar begitu luas dan menimbulkan resources yang sia-sia," ujarnya.


Sebagai contoh, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan uang baru dan bagaimana uang tersebut oleh pihak tertentu dianggap sebagai simbol Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menjadi kontra produktif. Menurut Wisnu, situasi ini menjadi tidak terelakkan di tengah curah hujan informasi yang begitu deras. Setiap orang bisa memproduksi informasi dengan ledakan data yang besar.


Dalam situasi ini, lanjutnya, tidak ada suatu negara pun yang bisa keluar dari carut marut hadirnya teknologi internet. Berita hoax belum bisa diatasi, bahkan untuk level negara maju seperti Amerika pun kacaunya informasi yang beredar di dunia maya belum bisa dikendalikan. Poin penting yang harus ditekankan adalah penegakan hukum. 


Kolumnis Hamid Basyaib menuturkan, situasi ini bukanlah gejala khas atau fenomena eksklusif Indonesia. Para perintis teknologi informasi pun pasti tidak mengira dampak internet akan begitu besar. Banyak sekali para pemimpin yang belum sadar akan kekuatan informasi dan belum mampu mengatur arus informasi tersebut. 


Meskipun begitu, Hamid menekankan istilah demokrasi yang kebablasan itu hendaknya dihindari. "Tidak ada demokrasi yang kebablasan. Demokrasi itu tidak pernah surplus, pasti kalau ada pun kurang," terangnya. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menangkal perspektif demokrasi yang kebablasan adalah melihat dari sisi lain.


Pejabat yang melihat media sosial dari sisi negatif juga harus melihat dari sisi positif. Ada peluang media sosial yang bisa diambil bahwa canggihnya informasi membuat adanya pemetasan kecerdasan yang luar biasa bagi seluruh masyarakat Indonesia secara gratis tanpa bayaran. Kolumnis dan Peneliti Senior Fachry Ali melihat, frasa demokrasi kebablasan itu sebagai perubahan sosial berdasarkan basis teknologi.


Struktur kehidupan tidak sepenuhnya dikontrol oleh diri kita sendiri sebagai aktor, namun lebih kepada teknologi. "Yang perlu dilakukan adalah menyesuaikan diri terhadap perkembangan itu sendiri," papar Fachry.


Dirinya menjelaskan, problem struktural kekuasaan dalam sistem demokrasi itu adalah datar dan ini menjadi permasalahan bagi siapapun yang berkuasa. Konsekuensi dari kekuasaan yang datar adalah rakyat bisa bicara. Hadirnya berbagai media sosial membuat rakyat dapat menyampaikan pikirannya secara langsung tanpa dimuat secar resmi oleh media massa.


Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menambahkan, konsep kekuasaan tertinggi itu adalah Tuhan, lalu kedaulatan rakyat dan hukum. Saat ini ada keluhan mengenai reformasi yang sudah kebablasan. "Perlu dievaluasi mana yang dianggap berlebihan dan mana yang tidak," imbuhnya.


Celah untuk evaluasi mengenai persoalan ini selalu ada dan wajar bagi sebuah negara mengalami periode ini. Intinya adalah perbaikan harus dilakukan terus menerus dengan segala optimisme dan kesiapan menerima pengaruh teknologi. (*)