Perspektif Indonesia: Pemilihan Rektor Harus Setor? - 29 Oktober 2016

  Kamis, 02 Maret 2017     aish     LINTAS BERITA

Korupsi Pemilihan Rektor Pintu Masuk Potensi Korupsi di Sektor Lain

Sabtu, 29 Oktober 2016 10:53 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW), Donal Fariz mengungkapkan bahwa fenomena korupsi pemilihan rektor di Perguruan Tinggi menjadi pintu masuk potensi korupsi di sektor lain di dalam Perguruan Tinggi itu.

"Pemilihan rektor hanya sebagai entry point untuk potensi korupsi di sektor lain. Nah itu lah ironi kasus di Perguruan Tinggi," ujar Donal Fariz dalam diskusi Perspektif Indonesia yang digelar oleh Smart FM bersama Populi Center di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (29/10/2016).

Donal Fariz memberikan gambaran bagaimana korupsi pemilihan rektor bisa merembet ke korupsi-korupsi lainnya.

Ia mengambil contoh pembangunan infrastruktur yang sebelumnya tidak masuk perencanaan, namun karena si rektor memiliki kedekatan dengan menteri yang berafiliasi ke partai tertentu, maka proyek tersebut bisa dilaksanakan.

"Makanya dari awal korupsi pemilihan rektor jadi mata rantai korupsi lain. Jadi ada benang merah kalau mau masuk ke kampus ini, oh ada rektor yang dekat dengan menteri yang berafiliasi dengan partai," kata Donal Fariz.

"Jadi ini sebenarnya sudah masuk ke korupsi secara umum. Korupsi kita itu sudah pada perencanaan. Jadi sudah ada planing, tiba-tiba di bypass oleh orang-orang tertentu," kata Donal Fariz.

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe

Editor: Johnson Simanjuntak

Link:  KLIK DISINI 

 

Praktik Korupsi Dalam Pemilihan Rektor Cederai Birokrasi di Kementerian

JAKARTA - Pemilihan rektor di sebuah perguruan tinggi seharusnya dilakukan dengan transparan. Sehingga rektor yang dipilih bisa mengemban amanah untuk memimpin kampus tersebut.

Kasus korupsi yang terjadi dalam area pendidikan termasuk di perguruan tinggi justru telah mencederai kementerian yang membawahi bidang tersebut yakni Kemristekdikti.

"Praktik pungli sampai perdagangan jabatan yang ada mencerminkan birokrasi yang ada. Dan ini bentul-betul telah mencederai kementerian tersebut," ungkap Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Bappenas, Dr Amich Alhumami, dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (29/10/2016).

Adanya voting 35 persen dari kementerian membuat orang-orang yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan hal tersebut.

"Kalau dari praktik korupsi jelas salah, maka orang-orang yang dekat dengan menteri itu menawarkan voting tersebut," imbuhnya.

Selain itu, tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi bisa berupa pembangunan infrastruktur. "Padahal pembangunan infrastruktur itu kan harus multiyear. Makanya banyak bangunan yang jadi terbengkalai dan mangkrak. Jadi dana publik yang dipungut dari pajak itu didistribusikan secara sewenang-wenang. Sehingga pihak perguruan tinggi sendiri tidak memiliki wewenang untuk mengambil alih," tambahnya.

(sus)

Link:  KLIK DISINI 

 

35 Persen Suara Menteri Dalam Pemilih Rektor Rawan Korupsi

JawaPos.com - Transparansi dalam pemilihan rektor dipertanyakan Komisioner Ombudsman Laode Ida. Untuk mengetahui hal itu lebih dalam, mantan wakil Ketua DPD ini akan mengundang Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, (Menristekdikti)  M Nasir untuk membahas ketentuan hak suara menteri dalam pemilihan rektor perguruan tinggi negeri (PTN).

Menurut Laode Ida, selama ini Ombudsman melihat adanya persoalan transparasi dalam pemilihan rektor. Terutama soal hak suara 35 persen dari menteri.

"Minggu depan saya komunikasi dengan menteri bahwa kami undang beliau atau kami datang di kantor untuk beri masukan tentang persoalan yang melilit beberapa kampus PTN sekarang," kata Laode Ida dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (29/10).

Laode mengatakan, pihaknya juga akan mendiskusikan soal syarat hak suara menteri sebesar 35 persen dalam pemilihan rektor. Laode mengaku setuju dengan syarat 35 persen tersebut, tapi syaratnya harus jelas dengan prinsip akuntabel.

"Miliki standar ukuran tertentu sehingga orang bisa terpilih jadi rektor. Tidak ujug-ujug, semena-mena, sehingga otoritas menteri mentang-mentang dia punya suara," ujar dia.

Menurut Laode, besaran hak suara menteri 35 persen itu memiliki potensi korupsi. Sebab tidak ada syarat yang menegaskan tentang bagaimana sorang menteri melimpahkan suaranya pada figur tertentu.

Link:  KLIK DISINI 

 

Ngeri! Ada 12 Modus Korupsi pada Sektor Pendidikan

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Angka korupsi di sektor pendidikan diketahui menjadi yang tertinggi ketimbang sektor lainnya. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW).

Pasalnya, terdapat banyak anggaran yang dikucurkan pemerintah pada sektor pendidikan. "Secara anggaran pendidikan sektor tertinggi di 2016, yaitu Rp424 triliun. Dari anggaran itu ditemukan 12 modus korupsi sektor pendidikan," ujar Donald Fariz, Koordinator ICW Bidang Politik, dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (29/10/2016).

Adapun modus modus korupsi di sektor pendidikan itu, kata dia, antara lain, praktik suap dalam pemilihan pejabat di perguruan tinggi negeri, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, penjualan aset perguruan tinggi, penerimaan mahasiswa, dan suap riset.

Kemudian akreditasi mahasiswa dan potensi korupsi dalam pemilihan rektor. "Ini kan ironis kalau kita lihat sangat bisa ditebak. Kalau lihat teori korupsi di mana ada uang, potensi korupsi makin besar," tuturnya.

ICW sendiri menemukan bahwa beberapa tahun belakangan, dalam kaitan anggaran pendidikan, ada 37 kasus yang melibatkan korupsi di perguruan tinggi.

Kerugian negara karena kasus itu diperkirakan mencapai Rp218 miliar untuk seluruhnya. "Belum lagi soal pungli. Sekolah SMA, SD, SMP. Di mana praktik pungli banyak terjadi. Korupsi sektor pendidikan salah satu yang angkanya paling tinggi di data kuantitatif ICW," tandasnya. (put)

Sumber: JPG

Editor: Boy Riza Utama

Link:  KLIK DISINI 

 

Ombudsman: Pemilihan Rektor Tak Jauh Beda dengan Pertarungan Politik

Sabtu, 29 Oktober 2016 | 13:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombdusman RI La Ode Ida mengatakan, pemilihan rektor perguruan tinggi saat ini tak lagi mempertarungkan sisi keilmuan dan moralitas. Kontes pemilihan tersebut tak ubahnya seperti pertarungan politik.

"Di kampus itu sebetulnya tidak beda dengan pertarungan politik dalam perebutan jabatan. Perguruan tinggi sudah salah arah," ujar dia dalam diskusi "Populi Center Smart FM" di Jakarta, Sabtu (29/10/2016).

Ideologi pimpinan perguruan tinggi negeri bergeser orientasinya pada kekuasaan dan materi. Tak lagi bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan, tapi membawa kepentingan pihak tertentu.

La Ode  menceritakan bahwa dirinya pernah menghadiri ujian doktor di satu universitas. Menurut dia, penguji yang dihadirkan tak relevan dengan kebidangan orang-orang yang diuji sehingga terkesan asal-asalan. Tak heran banyak orang yang mendapatkan gelar doktor dan profesor dengan mudah.

"Mereka suka buka jurusan yang banyak, tapi kualitas tidak perlu. Rektornya semua yang mengatur. Semua dekan di bawah kendalinya," kata dia.

Dirinya mengibaratkan rektor sebagai pimpinan proyek dalam perguruan tinggi. Banyak yang mengadukan ke Ombudsman soal rektor yang membangun infrastruktur atau melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa terlebih dulu tertera dalam perencanaan anggaran. Sehingga banyak fasilitas yang sebenarnya tidak diperlukan, namun disediakan karena tawaran proyek dari pihak luar. Rektor pun mendapatkan fee dari proyek itu.

"Saya ambil kesimpulan kampus kita sedang kritis, mengidap penyakit serius. Kampus dijadikan basis politik, rektor didekati politisi," katanya.

Oleh karena itu, menurut Ida, harus ada whistle blower dari dalam perguruan tinggi untuk mengungkap kebobrokan sistem. Dalam hal ini, pemerintah diminta ikut serta dalam pembenahan sistem itu agar perguruan tinggi kembali ke marwahnya sebagai lembaga pendidikan.

Link:  KLIK DISINI 

 

Ini Alasan Menteri Punya Hak Suara 35 Persen dalam Pemilihan Rektor

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Amich Alhumami mengatakan, ada alasan di balik penetapan hak suara Menteri Ristek dan Dikti sebesar 35 persen untuk memilih rektor perguruan tinggi negeri.

Aturan ini telah berlaku sejak era pemerintah sebelumnya, saat Mohammad Nuh masih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Voting block ini sebagai referensi dari pemerintah karena perguruan tinggi kan milik pemerintah," ujar Amich dalam diskusi "Populi Center Smart FM" di Jakarta, Sabtu (29/10/2016).

(baca: KPK Akan Kaji Hak Suara Menteri Sebesar 35 Persen dalam Pemilihan Rektor)

Amich mengatakan, saat itu ada pergeseran tata kelola perguruan tinggi sehingga mekanisme pemilihan rektor mengalami perubahan.

Diperlukan adanya suara pemerintah untuk menyeimbangkan suara internal.

Di sisi lain, perguruan tinggi dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menyuarakan agenda dalam bidang pendidikan.

 Dengan demikian, Menteri Pendidikan sebagai pengasuh perguruan tinggi negeri punya hak suara juga.

Kemudian, perwakilan dari Kemendikbud akan mengobservasi siapa calon yang dipilih dan punya kecenderungan menang.

"Kemudian tidak seluruh dari 35 persen diberikan ke satu calon, tapi disebar. Dilihat mana yang baik," kata Amich.

 Namun, kata Amich, selama ini tak ada permasalahan dengan hak suara 35 persen itu. Selama ini pemberian hal suara dilakukan dengan kebijaksanaan penuh.

Ia mengaku kaget karena saat ini hak suara tersebut dipersoalkan karena ada indikasi permainan di baliknya.

"Hampir delapan tahun pak Nuh jadi menteri, tidak ada isu seperti ini. Ada perdagangan suara oleh orang-orang di sekitar menteri, dikomersialisasi dan menjual 35 persen itu," kata Amich.

Meski begitu, Amich mengaku tak mengetahui pertimbangan penetapan angka 35 persen itu.

(baca: ICW: Korupsi Pemilihan Rektor Pintu Masuk untuk Korupsi Lainnya)

Ia mengakui ada proses politik yang tak bisa dihindari dalam pemilihan rektor. Banyak ditemukan calon rektor yang mendekati orang-orang di kementerian untuk memberikan suara padanya.

Orang-orang di sekeliling menteri akan memberi masukan dan dikhawatirkan mengarahkan ke calon yang bermasalah.

Terlebih lagi hak suara yang diberikan cukup besar. Jika ada satu calon yang mendapat suara lebih besar dari senat universitas, namun menteri memberikan suaranya untuk calon lain, maka calon yang semula unggul itu akan kalah.

"Makanya yang perlu dijaga bagaimana proses itu tidak dicederai oleh transaksi uang. Orang yang dipromosikan menjadi rektor harus orang yang punya kapabilitas tinggi," kata Amich.

"Orang yang dipilih jadi rektor harus mulia pengetahuannya. Begitu dia dipilih tidak ada perdebatan karena otoritas ilmu dan moralitas," lanjut dia.

Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Editor : Sandro Gatra

Link:  KLIK DISINI r

 

Bukan Hanya Cerdas, Ini yang Harus Dimiliki oleh Seorang Rektor

JAKARTA - Memegang jabatan tertinggi dalam sebuah perguruan tinggi sebagai rektor bukanlah pekerjaan yang mudah. Ada banyak tugas dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka, agar bisa membawa perguruan tinggi yang dipimpinnya tersebut menjadi lebih baik.

Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Bappenas, Dr Amich Alhumami, menuturkan seharusnya seorang rektor memiliki kredibilitas tinggi.

"Menjadi rektor itu harus memiliki pribadi yang mulia. Mereka mulia karena memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap ilmu yang dimilikinya tersebut," ungkapnya dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (29/10/2016).

Karena itu, seorang rektor dituntut tidak hanya memiliki akademik yang memadai namun juga karakteristika yang mulia. "Hal itu ditujukan agar tidak mencederai dunia pendidikan," imbuhnya.

Amich juga menjelaskan jika para rektor harus berasal dari orang-orang terdidik. "Sehingga mereka bisa memandu. Kita harus menjaga marwah tersebut supaya perguruan tinggi jangan sampai terkotori dengan praktik-praktik tercela," jelasnya.

Amich menambahkan proses politik dalam pemilihan rektor memang tidak dapat dihindari. "Tapi jangan sampai kita mengingkari prinsip-prinsip untuk menjadi rektor dengan kredibilitas yang tinggi," tambahnya.

(sus)

Link:  KLIK DISINI 

 

Ini Alasan Menteri Punya Hak Suara 35 Persen dalam Pemilihan Rektor

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Amich Alhumami mengatakan, ada alasan di balik penetapan hak suara Menteri Ristek dan Dikti sebesar 35 persen untuk memilih rektor perguruan tinggi negeri.

Aturan ini telah berlaku sejak era pemerintah sebelumnya, saat Mohammad Nuh masih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Voting block ini sebagai referensi dari pemerintah karena perguruan tinggi kan milik pemerintah," ujar Amich dalam diskusi "Populi Center Smart FM" di Jakarta, Sabtu (29/10/2016).

Amich mengatakan, saat itu ada pergeseran tata kelola perguruan tinggi sehingga mekanisme pemilihan rektormengalami perubahan.

Diperlukan adanya suara pemerintah untuk menyeimbangkan suara internal.

Di sisi lain, perguruan tinggi dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menyuarakan agenda dalam bidang pendidikan.

Dengan demikian, Menteri Pendidikan sebagai pengasuh perguruan tinggi negeri punya hak suara juga.

Kemudian, perwakilan dari Kemendikbud akan mengobservasi siapa calon yang dipilih dan punya kecenderungan menang.

"Kemudian tidak seluruh dari 35 persen diberikan ke satu calon, tapi disebar. Dilihat mana yang baik," kata Amich.

Namun, kata Amich, selama ini tak ada permasalahan dengan hak suara 35 persen itu. Selama ini pemberian hal suara dilakukan dengan kebijaksanaan penuh.

Ia mengaku kaget karena saat ini hak suara tersebut dipersoalkan karena ada indikasi permainan di baliknya.

"Hampir delapan tahun pak Nuh jadi menteri, tidak ada isu seperti ini. Ada perdagangan suara oleh orang-orang di sekitar menteri, dikomersialisasi dan menjual 35 persen itu," kata Amich.

Meski begitu, Amich mengaku tak mengetahui pertimbangan penetapan angka 35 persen itu.

Ia mengakui ada proses politik yang tak bisa dihindari dalampemilihan rektor. Banyak ditemukan calon rektor yang mendekati orang-orang di kementerian untuk memberikan suara padanya.

Orang-orang di sekeliling menteri akan memberi masukan dan dikhawatirkan mengarahkan ke calon yang bermasalah.

Terlebih lagi hak suara yang diberikan cukup besar. Jika ada satu calon yang mendapat suara lebih besar dari senat universitas, namun menteri memberikan suaranya untuk calon lain, maka calon yang semula unggul itu akan kalah.

"Makanya yang perlu dijaga bagaimana proses itu tidak dicederai oleh transaksi uang. Orang yang dipromosikan menjadi rektorharus orang yang punya kapabilitas tinggi," kata Amich.

"Orang yang dipilih jadi rektor harus mulia pengetahuannya. Begitu dia dipilih tidak ada perdebatan karena otoritas ilmu dan moralitas," lanjut dia.

 

Link:  KLIK DISINI 

Berita Terkait


Klarifikasi Populi Center tentang Hasil Survei di Provinsi NTT 21 Juli – 29 Juli 2017

Pada tanggal 4 September 2017 yang lalu, beberapa surat kabar yang terbit di Kota Kupang, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) seperti Pos Kupang dan Timor Express, memuat sebagian kecil dari hasil survei yang telah dilakukan oleh Populi Center, Jakarta pada tanggal 21 Juli-29 Juli 2017. Meskipun

  Jumat, 08 September 2017        Yudha        PUBLIKASI

“PERSEPSI MASYARAKAT JELANG PILGUB NTT 2018”

Populi Center mengadakan survei di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mengetahui persepsi masyarakat menjelang Pemilihan Gubernur NTT 2018. Survei dilaksanakan mulai tanggal  21  Juli  2017  sampai  29  Juli  2017. Melalui survei tersebut, kami ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat NTT mengenai kriteria calon Gubernur yang diinginkan

  Kamis, 07 September 2017        ade        RILIS SURVEI

Hubungan Mayoritas-Minoritas Agama dengan Negara di Indonesia dan Amerika Serikat

Masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama beragam dalam hal menganut agama. Keberagaman itu bisa menguntungkan, tetapi bisa pula problematik bagi masing-masing negara, tergantung bagaimana pemerintah dan masyarakat sipil menegakkan prinsip toleransi. Ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas belakangan ini jadi semakin menjadi perhatian. Kampanye politik di kedua negara berhasil memobilisasi

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI

Mengelola Radikalisme dalam Alam Demokrasi

Jeffrey Winters dikenal sebagai akademisi dan Direktur Equality Development and Globalization Studies (EDGS) Northwestern University, Amerika Serikat. Selain itu Winters menjabat Chairman of the Board of Trustee The Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF) dan  Direktur Program Ilmu Sosial di Center for Public Policy Transformation (Transformasi) yang keduanya berkantor

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI
Top