Perspektif Indonesia: Setelah Demo 411 - 5 November 2016

  Kamis, 02 Maret 2017        aish        On The News

Pengamat: Demo 4 November Buktikan Ahok Kebal Hukum


JAKARTA - Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan, aksi unjuk rasa pada 4 November kemarin adalah bentuk penegakan hukum yang belum ditegakkan secara baik.


"Sekali lagi membuktikan kalau hukum tidak jatuh sendirinya, kemarin adalah ekspresi tuntutan hukum yang belum ditegakkan karena UU dasar bilang semua orang sama di depan hukum," kata Margarito dalam diskusi bertajuk Setelah Demo 411 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).


Menurutnya, penegakan hukum pada Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum diproses baik karena kinerjanya sangat lambat, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat hingga berujung pada unjuk rasa 4 November.


"Ini harus dibuktikan secara hukum Ahok salah atau tidak, penegakan hukumnya juga harus ditegakkan. Terlebih dengan kekuasaan presiden, mereka kan menuntut presiden karena presiden punya kekuasaan ngatur Polri dan kejaksaan," terangnya.


Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tengah tersandung kasus dugaan penistaan agama akibat celotehannya terkait surat Al Maidah Ayat 51 di hadapan masyarakat di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.


Atas kasus tersebut, Bareskrim Polri telah menerima 11 laporan. Namun, sudah beberapa bulan lamanya laporan diterima Polri tak kunjung progres berarti, hingga akhirnya menyulut kemarahan ormas Islam yang merasa terhina dengan celotehan Ahok.


(wal)


Link: KLIK DISINI


 


Jokowi Tak Temui Demonstran Jadi Pangkal Kericuhan Demo 4 November


Puji Kurniasari, Sabtu,  5 November 2016  −  10:40 WIB 

JAKARTA - Pakar Hukum Pertahanan dan Pengamat Militer Salim Said menyayangkan aksi demonstrasi 4 November ditutup dengan kericuhan antara demonstran dengan Polri. 


Menurut Salim, pangkal kerusuhan terjadi karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mau menemui para demonstran yang sejak siang sudah menunggu di depan gedung Istana Negara.


"Seharusnya dia (Jokowi) bisa memperkirakan kalau ini (unjuk rasa) akan menjadi besar. Tapi dia malah memilih kabur seperti ada kesengajaan untuk membuat ricuh," ujar Salim dalam diskusi bertajuk Setelah Demo 411 di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).


Karena Jokowi tidak menemui para demonstran, maka masa merasa kecewa dan marah sehingga akhirnya tersulut emosi yang pada akhirnya terjadi kericuhan.


"Presiden biasanya mau kalau ketemu semua orang tapi kemarin perlakuannya berbeda. Seperti mengulur-ulur sehingga unjuk rasa akhirnya pecah," terang Salim.


Bukan itu saja, Salim juga menyinggung soal sikap Jokowi yang lebih mau menerima pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan dibandingkan menemui para demonstran yang mewakili umat Islam.


"Ini jelas ada perlakuan yang berbeda antara masa kemarin dengan pengusaha," tuturnya. 


(kri) 


Link: KLIK DISINI


 


Pengamat: Ahok Sudah Jadi Beban Jokowi


Tekanan yang dihadapi Presiden terkait Ahok begitu kuat.


Sabtu, 5 November 2016 | 14:26 WIB, Oleh : Dedy Priatmojo, Edwin Firdaus

VIVA.co.id – Guru Besar Universitas Pertahanan, Salim Said, menganalisis sikap Presiden Joko Widodo yang memberi perintah kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menemui pengunjuk rasa tanggal 4 November 2016.


Menurutnya, cara-cara seperti itu mengingatkannya tentang sosok Presiden RI pertama Soekarno kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban, Soeharto tahun 1966 ihwal pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).


Said menyimpulkan, Presiden Jokowi sudah lepas tangan dalam penegakan hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dengan mendelegasikan Wapres JK untuk memberikan jaminan kepada perwakilan demonstran.


"Saya hanya ingin berbagi ingatan kepada anda, ketika kemarin Pak JK itu mengumumkan Ahok akan diperiksa dalam dua minggu, itukan adalah sebuah keputusan. Kita tahu itu perintah Pak Jokowi kepada Pak Wapres, karena Pak Jokowi tidak ada di Istana, saya tiba-tiba teringat Supersemar," kata Salim Said dalam diskusi bertajuk 'Setelah demo 411' di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 November 2016.


Berdasarkan dokumen yang Ia temukan ketika melakukan penelitian dan menulis buku mengenai Presiden Soeharto, Orde Baru dan Gerakan Satu Oktober (Gestok), ada kegalauan Presiden Soekarno menghadapi desakan massa agar Presiden membubarkan PKI.


Di satu sisi, Soekarno tidak bisa lagi mempertahankan PKI. Namun di sisi lain, ia tidak kuasa membubarkan PKI secara langsung, karena teori Nasakom PKI sudah digadang-gadangnya ke dunia internasional.


"’Di mana muka saya,’ kata Bung Karno kepada Pak Harto. Kemudian Pak Harto jawab, 'serahkan kepada saya pak'. Saya temukan dokumen itu dalam penelitian saya, Supersemar itu sebenarnya tidak dramatis seperti kita bayangkan. Itu sudahunderstanding antara Pak Harto dengan Bung Karno, tanggung jawab diambil alih oleh Pak Harto untuk membubarkan PKI, sehingga Bung Karno tidak harus yang membubarkan PKI," Said menjelaskan.


Mantan Duta Besar RI untuk Republik Ceko ini menilai tekanan yang dihadapi Presiden Jokowi terkait Ahok ini begitu kuat. Sehingga, muncul kesan bahwa Jokowi sebenarnya sudah lelah untuk 'membela' Ahok.


"Pokoknya itu beban. Ahok itu sudah menjadi beban bagi Jokowi. Jokowi kan masih punya rencana lebih banyak, lebih dari dari sekadar rencana Ahok di Jakarta, after all,sebagian besar apa yang dikerjakan Ahok ini sebenarnya sudah dimulai oleh Jokowi. Idenya dari Jokowi, sekarang Jokowi itu capek," ujarnya.


Karena itu, apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat demo 4 November 2016 kemarin, kata Said, adalah pengulangan sejarah. Tapi bedanya, Ahok dinilainya sudah banyak menciptakan musuh, sehingga bahaya bila dipertahankan. Akhirnya, diberikan perintah kepada Wapres JK agar memutuskan.


"Ahok menciptakan banyak musuh seperti saya bilang tadi, tiap pagi bangun dia lihatgadget, 'musuh gue siapa hari ini?’ Segala macam dia musuhi. Capek Jokowi. Tapi Jokowi juga seperti Bung Karno tidak mau membubarkan PKI, jadi lepaskan saja kepada Pak JK, dan Pak JK lah yang memutuskan bahwa dia akan diproses dalam dua minggu," jelasnya.


Sayangnya, bila dua minggu nanti proses hukum terhadap Ahok mengenai kasus dugaan penistaan agama tidak juga ditingkatkan oleh Polri, maka Jokowi tidak bisa disalahkan. Pasalnya, proses hukum dua minggu adalah pernyataan JK di depan massa aksi, bukan dari Presiden Jokowi.


"Dengan demikian Pak Jokowi datang tengah malam, dia bisa mengatakan saya tidak pernah memutuskan. Saya memang memberikan kekuasaan kepada Wapres, tapi saya tidak pernah bikin keputusan tentang bagaimana nasibnya Ahok, itu kerjanya JK, begitu," kata Said.


"Jadi sebagai orang yang mempelajari politik dan sejarah politik Indonesia, saya segera melihat itu, oh Jokowi sudah lepas tangan, kalau mau pakai kata lain, cuci tangan, 'Ahok you jalanin nasibmu, gua nggak mau mikul lu lagi, lu terlalu banyak mintanya. Gua capek'," ucap Salim. (ase)


Link: KLIK DISINI


 


Ahok Menyayangkan Demo 4 November Berakhir Ricuh


Jabbar Ramdhani - detikNews

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T Purnama (Ahok) menyayangkan aksi demonstrasi yang digelar Jumat (4/11) kemarin berakhir ricuh. Ahok pun turut menyampaikan empatinya.


"Kita sayangkan sekali, padahal sampai Maghrib masih bagus. Begitu selesai Isya langsung ribut, harusnya tidak sampai seperti itu," ujar Ahok usai menghadiri acara di Jalan Ki Mangunsarkoro No 69, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).


Selain itu, Ahok juga menyayangkan masih begitu banyak sampah tersisa setelah terjadinya bentrokan.


"Saya turut empati dengan orang yang dijarah dan yang kena gas air mata. Sampah di mana-mana sampai 71 ton, kita sayangkan saja," kata Ahok.


Menurutnya, bentrokan tersebut sudah coba dihindari dengan hadirnya ulama-ulama yang memberikan pesan agar demo tetap berjalan damai.


"Presiden juga sudah sampaikan pasti ada aktor intelektual politik di belakang. (Padahal) kita lihat ulama-ulama juga cegah jangan sampai terjadi (keributan). Saya cuma baca berita saja Pak Presiden sudah menyampaikan lewat konferensi pers," tambahnya.


Mantan Bupati Belitung Timur ini juga menyayangkan timbulnya keributan-keributan di daerah lain seperti di Penjaringan dan Pluit, Jakarta Utara.


"Seperti kasus Penjaringan ini kelompok yang datang tak ada hubungan dengan demo, orang baru. Masih demo saja ke arah Waduk Pluit sudah penuh, mau masuk ke arah rumah kita, ini juga sangat disayangkan," tutur Ahok.


(jbr/rna)


Link: KLIK DISINI


 


Kental Aroma Politik, Pengamat Nilai Ada Dalang ‘Besar’ yang Suplai Dana


Editor: Dinda Chairina -  Nov 5, 2016 13:10

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Pengamat Politik Islam, Fachry Ali menilai, aksi unjuk rasa yang berlangsung 4 November kemarin sudah terencana dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya manajemen penyelenggaraan demo yang berlangsung dengan baik.


“Ini berbeda dengan unras‎ pada umumnya. Yang kemarin itu bahkan ada seksi konsumsi, transportasi bahkan hingga kebersihan,” kata Fachry saat acara diskusi di Gado-Gado Boplo, Jalan Gereja Santa Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).


Fachry menduga, ada pihak tertentu yang sengaja menyalurkan dana untuk kepentingan para pendemo. Pasalnya, aksi itu membutuhkan biaya yang sangat besar.


“Itu merupakan hal yang lumrah dalam setiap aksi unjuk rasa. Ada orang yang menyuplai dana dengan tujuan aksi itu sama dengan kepentinganya sendiri,” tuturnya.


“Kepentingan politik pasti terlihat. Tapi sulit dibuktikan siapa yang bermain,” tambahnya.


Seperti diketahui, aksi unjuk rasa yang digerakkan massa ‘Bela Islam’ diduga melibatkan hampir 2 juta massa. Sebagaian peserta unjuk rasa justru berasal dari luar Jakarta seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah bahkan hingga Sulawesi.


Link: KLIK DISINI


 


Jokowi Pilih Blusukan daripada Temui Massa, Pakar: Ini Sebab Kericuhan


Editor: Dinda Chairina -  Nov 5, 2016 11:14

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Pakar Hukum Pertahanan, Salim Said mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo yang lebih memilih untuk blusukan daripada menemui para demonstran. Pasalnya, apa yang dilakukan Jokowi justru menimbulkan kericuhan pada aksi unjuk rasa 4 November kemarin.


“Seharusnya dia bisa memperkirakan kalau ini akan menjadi besar. Tapi dia malah kabur, seperti ada kesengajaan untuk menjadi ricuh,” kata Salim saat diskusi di Gado-Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).


Ia menuturkan, penyebab insiden kericuhan semalam lantaran massa kecewa karena keinginan mereka bertemu dengan Jokowi batal. Ia juga meyakini, massa tak ingin melengserkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), melainkan meminta kasus hukumnya diselesaikan.


“Presiden biasanya mau kalau ketemu semua orang, tapi kemarin kenapa perlakuannya kok berbeda. Dia seperti mengulur-ulur, sehingga unjuk rasa itu akhirnya pecah,” ungkapnya.


Guru Besar Universitas Pertahanan ini juga menyinggung soal sikap Jokowi yang lebih mau menerima pengusaha Sugianto Kusuma (Aguan) daripada menemui perwakilan massa ‘Bela Islam’.


“Jelas ini ada perlakuan yang berbeda antara massa kemarin dengan pengusaha yang dekat dengan penguasa,” pungkasnya.


Link: KLIK DISINI


 


Sejumlah Elite Disebut Punya Kepentingan dalam Demo 4 November


Adhitya Himawan | Nikolaus Tolen, Sabtu, 05 November 2016 | 13:02 WIB

Fachry Ali mengatakan bahwa ada dugaan kepentingan beberapa elite politik dalam aksi damai Bela Islam II pada tanggal 4 November 2016 kemarin.


Suara.com - Ahli politik Islam, Fachry Ali mengatakan bahwa ada dugaan kepentingan beberapa elite politik dalam aksi damai Bela Islam II pada tanggal 4 November 2016 kemarin. Dia mengatakan bahwa Mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan tokoh-tokoh politik lainnya tersebut bisa saja memanfaatkan peristiwa yang telah terjadi kemarin.


"SBY bisa saja punya kepentingan dalam demo itu, Pak Prabowo bisa saja punya. Jadi semua orang atau tokoh bisa memanfaatkan," kata Fachry di Gado-gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).


Meski begitu, menurutnya hal tersebut bukanlah hal yang luar biasa. Karena apa yang terjadi tersebut merupakan bagian dari politik praktis.


"Tapi buat saya itu bukan fenomena yang menarik untuk dibahas, karena itu peistiwa politik yang biasa, tapi yang luar biasa adalah ratusan ribu orang bergerak damai sampai pukul enam, ini yang luar biasa, padahal yang memimpin adalah Habib Rizieq," katanya.


Dengan adanya kejadian luar biasa seperti itu, menurut Fachry karena adanya perubahan dalam visi demokrasi. Dia juga menilai bahwa tunduknya ratusan ribu orang di bawah Imam Besar Front Pembela Islam tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat tingkat bawah sudah tunduk pada tokoh-tokoh tertentu.


"Ada proses improvment, ada perbaikan dari visi demokrasi di kalangan mereka sendiri sebagai Islam garis keras, bisa juga karena tidak adanya pendapat yang artikulatif dari organisasi islam yang establish, atau kepemimpinan pada tingkat masyarakat sudah mulai diambil alih oleh tokoh-tokoh, seperti Rizieq," kata Fachry.


Link: KLIK DISINI


 


Jika Tak Ricuh, Demo 4 November Bisa Jadi Contoh Baik pada Dunia


Puji Kurniasari, Sabtu,  5 November 2016  −  10:06 WIB

JAKARTA - Ratusan ribu masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat Islam berkumpul di depan Istana Negara menyampaikan desakannya pada Presiden Jowo Widodo (Jokowi) untuk segera memeriksa dan menetapkan tersangka pada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).


Menurut Peneliti dan Pengamat Politik Fachry Ali, aksi unjuk rasa (unras) tersebut bisa menjadi sebuah contoh pada dunia bentuk demonstrasi Islam yang baik. Namun, peristiwa tersebut diwarnai dengan aksi bentrok antara demonstran dengan Polri.


"Andai kata enggak terjadi kerusuhan maka kita (Indonesia), bisa mempertontonkan perkembangan Islam sangat beradab," terang Fachry dalam diskusi bertajuk Setelah Demo 411 di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta, Sabtu (5/11/2016).


Hal itu dilontarkannya, karena ketika unras berlangsung ormas Islam sudah mempersiapkan dari jauh hari baik dari terbentuknya tim pengumpul sampah dan penjaga taman supaya tetap tidak terinjak demonstran.


"Jadi itu contoh perkembangan menarik, yang paling penting juga tidak ada pasukan ISIS yang masuk ke dalam demonstran. Harus dicatat kalau itu demonstrasi baru yang ditunjukkan pada publik," terang Fachry.


Fachry menambahkan, bukan hanya demonstran yang tunjukkan perkembangan baru, tapi Polri juga dengan adanya pasukan asmaul husna yang menjadi strategi budaya dari Polri.


"Itu menunjukkan kalau polisi dengan pendemo tidak ada jarak budaya. Yang lebih bagusnya, tidak ada senjata dan tidak ada pistol. Jadi berlangsung damai dan pada dasarnya juga stabil," pungkasnya. 


(kri) 


Link: KLIK DISINI


 


Pengamat: Kepentingan Politik Pasti Terlihat tapi Sulit Dibuktikan


Puji Kurniasari, Sabtu,  5 November 2016  −  11:45 WIB

JAKARTA - Peneliti dan Pengamat Politik Fachry Ali menilai, aksi unjuk rasa yang dilakukan ormas Islam di demo 4 November berlangsung secara baik dan terlihat terorganisir. Pasalnya, ada program atau manajemen yang mengatur demo baik dari konsumsi, pemungut sampah dan menjaga taman.


"Ini beda dengan unjuk rasa pada umumnya, yang kemarin itu ada seksi-seksinya," ujar Fachry dalam diskusi bertajuk Setelah Demo 411 di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).


Melihat hal tersebut, Fachry menduga ada pihak tertentu dengan sengaja mengucurkan dana untuk menyukseskan aksi demo 4 November yang membutuhkan biaya banyak.


"Itu hal yang lumrah ya dalam setiap unjuk rasa, kalau ada orang yang menyuplai dana dengan tujuan aksi itu sama dengan kepentingannya sendiri. Kepentingan politik pasti terlihat tapi sulit dibuktikan," kata Fachry. 


(kri) 


Link: KLIK DISINI


 


Pengamat: Kemampuan Demokrasi Umat Islam RI Meningkat


Tak mudah mengorganisasi massa dalam jumlah besar dengan damai.


Sabtu, 5 November 2016 | 18:19 WIB, Oleh : Dedy Priatmojo, Edwin Firdaus

VIVA.co.id – Ada yang tak tersorot secara serius oleh Istana Negara mengenai aksi unjuk rasa pada Jumat, 4 November 2016. Banyak kalangan, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggap ada aktor politik yang menunggangi demo itu, sehingga terjadi kericuhan pada malam harinya.


Pengamat politik Islam, Fachri Ali justru memiliki pandangan berbeda. Menurut dia, pergerakan massa yang masif pada Jumat kemarin adalah pembuktian terjadinya peningkatan kemampuan orang atau kelompok beragama Islam dalam mengorganisasi dirinya.


"Kalau hanya perspektif politik, maka dengan gampang, maksud saya secara logika itu akan gampang ditarik-tarik. Misalnya, ketika Presiden mengatakan ada aktor politik, kemudian kita lihat di situ ada aktor politik lainnya. Jadi seakan-akan apa yang terjadi pada kemarin itu adalah hanya soal politik," kata Fachri di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 November 2016.


Seharusnya, kata dia, Istana Negara mampu menangkap sinyal-sinyal peningkatan kemampuan itu. Tidak selalu melihat dari kaca mata politik, tapi juga dari sejarah Islam di Tanah Air. Hal itu bisa disaksikan dalam pergerakan kemarin, di mana ada elemen massa yang berbagi tugas berunjuk rasa, tapi ada lagi yang mengoordinasi masalah sampah, taman, dan kesehatan.


"Menurut saya, hampir tidak ada catatan di dalam sejarah, ada pergerakan (massa) dengan jumlah begitu besar dan berlangsung dengan damai. Di sini harus kita lihat terjadi pergeseran peta kemampuan umat di kalangan kaum muslim Indonesia," ujar Fachri.


Menurut dia, tak mudah mengorganisasi massa sebanyak itu, apalagi bila dilakukan oleh partai politik sekarang ini. Artinya, ada perpapasan yang menarik antara budaya demokrasi yang beradab dalam menyampaikan tuntutan, kemudian hormat terhadap hukum, dan pandangan orang lain dengan ekspresi kebudayaan yang ditampilkan kaum borjuasi muslim pada demo 4 November kemarin.  


"Setidaknya mulai 13.30 sampai sore harinya, saya rasa akan memberikan dasar atau modal yang kuat bagi demo-demo yang lain. Menjadi rujukan. Karena itu, penasihat di sekitar Presiden, seharusnya mampu melihat tanda-tanda zaman itu," kata Fachri.


Senada diungkapkan Guru Besar Universitas Pertahanan, Salim Said. Dia mengatakan, gerakan massa pada Jumat 4 November 2016 menandakan umat muslim di Tanah Air meningkatkan kesadaran untuk berbuat sesuatu yang lebih didasari oleh gagasan ide.


Mantan duta besar Republik Ceko itu menilai pergerakan itu hanya bisa terjadi di Indonesia, berdasarkan konteks sejarahnya. Tidak terjadi di Thailand maupun Mesir, yang selalu berujung kudeta.


"The coming of age of the moslem community Indonesia. Sederhananya, ini hubungan antara masyarakat dan negara. Kenapa di Indonesia masih bisa mempertahankan reformasi, meskipun karut marut. Karena ada perubahan di dalam masyarakat tadi, itu tercermin dengan baik pada demo kemarin. Orang Islam di Monas itu kemarin adalah bukti peradaban demokrasinya meningkat," kata Said.  


Link: KLIK DISINI

Berita Terkait


LOWONGAN KERJA

Lembaga kajian Opini dan Kebijakan Publik, Populi-Center, Jakarta, mencari 1 (satu) orang staf program/peneliti penuh waktu untuk kontrak kerja selama sekurang-kurangnya satu tahun dengan kemungkinan kontrak kerja diperpanjang sesuai kinerja yang bersangkutan.

Kriteria dan syarat-syarat untuk seorang Staf Program yang dibutuhkan:

•Pria/Wanita umur tidak lebih dari 32 tahun .

•Memiliki integritas dan rekam-jejak yang baik pada pekerjaan sebelumnya (cantumkan nama, alamat, dan nomor kontak pemberi referensi).

  Selasa, 16 Mei 2017        Yudha        Publications

PERSPEKTIF INDONESIA: MENGOBATI LUKA PILKADA - 22 April 2017

JAKARTA. Pilkada DKI Jakarta 2017 baru saja selesai. Pilkada kali ini terasa mendorong pemisahan di masyarakat. Luka akibat pemilihan kepala daerah masih menganga. Pembelahan akibat Pilkada Jakarta makin terasa di dunia maya. Apakah hal ini disebabkan oleh durasi kampanye terlalu lama? Ataukah ini memang refleksi realitas politik saat ini? Bisakah politik tidak terlalu menguras energi?  

Untuk membahas isu ini, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network mengadakan d

  Senin, 24 April 2017        Rafif        Perspektif Indonesia

Quick Count Pilgub DKI: Anies-Sandi Unggul Atas Basuki-Djarot 

Press Release 19 April 2017  

Populi Center kembali menggelar exit poll dan hitung cepat (quick count) di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 putaran ke 2. Exit poll Populi Center menggunakan metode single random sampling dengan margin of error 2% dan menggunakan sample sebesar 2.000 responden. Sementara untuk quick count, Populi Center menggunakan sample sebesar 500 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total 13.034 TPS.

Selengkapnya dapat anda download Read More -->

  Rabu, 19 April 2017        Yudha        Publications

“DEBAT MILIK SIAPA” - 11 April 2017

JAKARTA. Pemungutan suara Pilgub DKI Jakarta putaran kedua kian dekat. Debat kandidat menjadi momen penting dalam rangkaian kampanye, mengingat melalui debat diharapkan masyarakat mampu berfikir secara rasional dengan mencermati program-program yang disampaikan dalam debat tersebut. Lantas program apa yang paling tepat menjawab permasalahan ibukota dan seberapa besar debat menjadi referensi pemilih? Untuk membahas isu ini, Populi Center bekerja sama dengan KPUD DKI Jakarta mengadakan diskusi Perspektif Jakarta bertemakan "Debat Milik Si

  Rabu, 12 April 2017        Rafif        Perspektif Jakarta
Top