Perspektif Indonesia: Mengubah UU Ppemilu Lagi? - 19 November 2016

  Kamis, 02 Maret 2017     aish     LINTAS BERITA

Undang-undang Parpol dan Pemilu Harus Sinkron

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Erwin Moeslimin Singajuru, menyatakan penyusunan rancangan undang-undang (RUU) pemilu pastinya akan memengaruhi undang-undang lain yang terkait.

Beberapa undang-undang yang terkait dengan pemilu di antaranya undang-undang tentang partai politik (parpol).

"Bagaimanapun juga undang-undang pemilu yang baru nantinya akan memengaruhi perilaku politik. Salah satunya mekanisme gerak parpol," kata Erwin dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2016).

Karena itu, Erwin mengatakan pembahasan RUU di DPR harus menambahkan paket perubahan undang-undang parpol. Erwin juga menilai penting adanya perubahan dalam undang-undangPilkada. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar koalisi di tingkat pusat juga berlanjut hingga ke daerah.

Harapannya ialah tercipta keselarasan di antara pemerintah pusat yang terpilih dengan pemerintah daerah.

"Saya kira undang-undang parpol dan Pilkada harus menyesuaikan dengan undang-undang pemilu yang baru karena saling terkait. Jangan sampai terjadi disharmoni karena kita sering seperti itu," kata Erwin.

Penulis : Rakhmat Nur Hakim

Editor : Egidius Patnistik

Link:  KLIK DISINI 

 

Politisi PAN : Agar Pembahasan RUU Pemilu Berlangsung Cepat, Parpol Harus Banyak Berkomunikasi di Luar Rapat Formal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (Bapilu PAN), Viva Yoga Mauladi mengatakan, partai politik harus menjalin komunikasi intensif agar pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu berlangsung cepat.

"Diupayakan pembahasan RUU Pemilu selesai tidak sampai pertengahan 2017. Agar cepat selesai, parpol harus banyak berkomunikasi juga di luar rapat formal," kata Yoga dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2016).

Menurut Yoga hal itu penting dilakukan agar segera dicapai kesepahaman di antara semua parpol di DPR.

Sebab jika tidak kunjung mencapai kesepakatan, tentu saja pelaksanaan tahapan pemilu akan tertunda.

Tahapan pemilu seyogianya harus sudah dimulai pada April 2017. Apalagi, kata Yoga, situasi akan memanas saat membahas beberapa isu krusial seperti ambang batas parlemen, alokasi kursi di setiap daerah pemilihan (dapil), konversi suara menjadi kursi, dan rencana perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup.

Yoga menuturkan Isu-isu krusial tersebut dalam pembahasan RUU Pemilu sebelumnya, cenderung memakan waktu yang lebih lama dibandingkan yang lain.

"Karena itu komunikasi antar parpol harus bagus, baik di dalam rapat maupun di luar rapat, agar pembahasan cepat selesai," Lanjut Yoga yang juga menjadi anggota panita khusus RUU Pemilu di DPR.

Penulis : Rakhmat Nur Hakim

Editor : M Fajar Marta

Link:  KLIK DISINI 

 

Politisi PAN Sebut Pemilu Serentak Belum Tentu Menghasilkan Koalisi Permanen

 KOMPAS.com/IHSANUDDINPolitisi Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (Bapilu PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan pemilu serentak pada tahun 2019 mendatang belum tentu menghasilkan koalisi permanen seperti yang diidamkan.

Hal itu disampaikan Yoga dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2016). "Meski pemilu berlangsung serentak, masih belum ada jaminan koalisi akan permanen. Setelah pemilu bisa jadi akan ada perubahan dinamika dan memunculkan koalisi baru," tutur Yoga.

Menurut Yoga, yang terpenting dari pelaksanaan pemilu serentak ialah terbentuknya sistem presidensial yang kuat dan mendapat dukungan mayoritas di parlemen.

Karena itu, Yoga mengatakan sebaiknya DPR dan Pemerintah lebih memfokuskan pembahasan pada tujuan utama penyelenggaraan pemilu serentak, yakni penguatan sistem pemerintahan presidensial.

Sehingga, kata Yoga, pembahasan tak hanya terfokus pada sebagian isu seperti pembentukan koalisi permanen. "Karena bagaimanapun juga, politik itu kan bukan sesuatu yang statis. Politik itu sesuatu yang sangat dinamis," kata Yoga.

Penulis : Rakhmat Nur Hakim

Editor : M Fajar Marta

Link: KLIK DISINI  

 

Revisi UU Pemilu Disarankan Minimal Dua Periode

Puji Kurniasari, Sabtu,  19 November 2016  −  21:28 WIB

JAKARTA - Pemerintah dan DPR dinilai harus memiliki komitmen kuat terkait pemberlakuan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu. Jangan sampai revisi undang-undang tersebut dilakukan setiap kali menjelang pemilu. 

Anggota DPR sedang gencar melakukan pembahasan rencana undang-undang (RUU) pemilu yang rencananya akan diterapkan pada pemilu serentak tahun 2019 mendatang.

Anggota Panitia Khusus Revisi UU Pemilu Viva Yoga Mauladi berharap minimal revisi UU Pemilu dilakukan setelah dua kali periode pemilihan. 

"Jangan setiap satu kali pemilu UU direvisi karena kan nanti pasti dihadapkan dengan pembahasan metodologis dan subjektif, ada perdebatan juga," tutur Yoga dalam sebuah diskusi di wilayah Menteng, Jakarta, Sabtu (19/11/2016).

Menurut dia, cara tersebut dapat memperkuat sistem presidensil dan menciptakan pemilu yang jujur dan adil. 

Terkait pembahasa revisi UU Pemilu, Vivca mengatakan seluruh anggota Pansus sudah meneriman draf revisi UU tersebut. Dia menjelaskan, pembahasan revisi UU tersebut dimulai pada Senin mendatang. 

"Mudah-mudahan bulan April bisa selesai," kata Yoga. 

(dam) 

Link:  KLIK DISINI 

 

UU Pemilu Baru Harus Memperkuat Sistem Presidensial

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Alfan Alfian meminta agar pemerintah dan DPR tidak melupakan tujuan utama dari penyusunan Undang-undang Pemilu yang baru. Alfan mengatakan, alasan utama judicial review yang dilakukan keMahkamah Konstitusi untuk mengubah pelaksanaan pemilu menjadi serentak ialah memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

"Maksud dari dibarengkannya Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif supaya memperkuat sistem presidensial, itu yang harus diingat," kata Alfan dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2016).

Alfan melanjutkan, asumsi dasar keserentakan pemilu presiden dan legislatif ialah menghasilkan pemerintahan yang didukung oleh koalisi kuat di parlemen. Sebab, koalisi dibangun sejak awal, sehingga memunculkan komitmen bersama mendukung pemerintah sejak awal.

Dengan demikian, presiden bisa efektif dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Jika pemilu presiden dan legislatif berlangsung serentak, ada yang namanya efek tarikan. Bahwa presiden terpilih akan mendapat dukungan parpol (partai politik) dengan kursi dominan di DPR, itu yang harus diingat," kata Alfan.

Penulis : Rakhmat Nur Hakim

Editor : Egidius Patnistik

Link:  KLIK DISINI 

Berita Terkait


Klarifikasi Populi Center tentang Hasil Survei di Provinsi NTT 21 Juli – 29 Juli 2017

Pada tanggal 4 September 2017 yang lalu, beberapa surat kabar yang terbit di Kota Kupang, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) seperti Pos Kupang dan Timor Express, memuat sebagian kecil dari hasil survei yang telah dilakukan oleh Populi Center, Jakarta pada tanggal 21 Juli-29 Juli 2017. Meskipun

  Jumat, 08 September 2017        Yudha        PUBLIKASI

“PERSEPSI MASYARAKAT JELANG PILGUB NTT 2018”

Populi Center mengadakan survei di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mengetahui persepsi masyarakat menjelang Pemilihan Gubernur NTT 2018. Survei dilaksanakan mulai tanggal  21  Juli  2017  sampai  29  Juli  2017. Melalui survei tersebut, kami ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat NTT mengenai kriteria calon Gubernur yang diinginkan

  Kamis, 07 September 2017        ade        RILIS SURVEI

Hubungan Mayoritas-Minoritas Agama dengan Negara di Indonesia dan Amerika Serikat

Masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama beragam dalam hal menganut agama. Keberagaman itu bisa menguntungkan, tetapi bisa pula problematik bagi masing-masing negara, tergantung bagaimana pemerintah dan masyarakat sipil menegakkan prinsip toleransi. Ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas belakangan ini jadi semakin menjadi perhatian. Kampanye politik di kedua negara berhasil memobilisasi

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI

Mengelola Radikalisme dalam Alam Demokrasi

Jeffrey Winters dikenal sebagai akademisi dan Direktur Equality Development and Globalization Studies (EDGS) Northwestern University, Amerika Serikat. Selain itu Winters menjabat Chairman of the Board of Trustee The Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF) dan  Direktur Program Ilmu Sosial di Center for Public Policy Transformation (Transformasi) yang keduanya berkantor

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI
Top