Perspektif Indonesia: Mengubah UU Ppemilu Lagi? - 19 November 2016

  Kamis, 02 Maret 2017     aish     LINTAS BERITA

Undang-undang Parpol dan Pemilu Harus Sinkron

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Erwin Moeslimin Singajuru, menyatakan penyusunan rancangan undang-undang (RUU) pemilu pastinya akan memengaruhi undang-undang lain yang terkait.

Beberapa undang-undang yang terkait dengan pemilu di antaranya undang-undang tentang partai politik (parpol).

"Bagaimanapun juga undang-undang pemilu yang baru nantinya akan memengaruhi perilaku politik. Salah satunya mekanisme gerak parpol," kata Erwin dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2016).

Karena itu, Erwin mengatakan pembahasan RUU di DPR harus menambahkan paket perubahan undang-undang parpol. Erwin juga menilai penting adanya perubahan dalam undang-undangPilkada. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar koalisi di tingkat pusat juga berlanjut hingga ke daerah.

Harapannya ialah tercipta keselarasan di antara pemerintah pusat yang terpilih dengan pemerintah daerah.

"Saya kira undang-undang parpol dan Pilkada harus menyesuaikan dengan undang-undang pemilu yang baru karena saling terkait. Jangan sampai terjadi disharmoni karena kita sering seperti itu," kata Erwin.

Penulis : Rakhmat Nur Hakim

Editor : Egidius Patnistik

Link:  KLIK DISINI 

 

Politisi PAN : Agar Pembahasan RUU Pemilu Berlangsung Cepat, Parpol Harus Banyak Berkomunikasi di Luar Rapat Formal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (Bapilu PAN), Viva Yoga Mauladi mengatakan, partai politik harus menjalin komunikasi intensif agar pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu berlangsung cepat.

"Diupayakan pembahasan RUU Pemilu selesai tidak sampai pertengahan 2017. Agar cepat selesai, parpol harus banyak berkomunikasi juga di luar rapat formal," kata Yoga dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2016).

Menurut Yoga hal itu penting dilakukan agar segera dicapai kesepahaman di antara semua parpol di DPR.

Sebab jika tidak kunjung mencapai kesepakatan, tentu saja pelaksanaan tahapan pemilu akan tertunda.

Tahapan pemilu seyogianya harus sudah dimulai pada April 2017. Apalagi, kata Yoga, situasi akan memanas saat membahas beberapa isu krusial seperti ambang batas parlemen, alokasi kursi di setiap daerah pemilihan (dapil), konversi suara menjadi kursi, dan rencana perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup.

Yoga menuturkan Isu-isu krusial tersebut dalam pembahasan RUU Pemilu sebelumnya, cenderung memakan waktu yang lebih lama dibandingkan yang lain.

"Karena itu komunikasi antar parpol harus bagus, baik di dalam rapat maupun di luar rapat, agar pembahasan cepat selesai," Lanjut Yoga yang juga menjadi anggota panita khusus RUU Pemilu di DPR.

Penulis : Rakhmat Nur Hakim

Editor : M Fajar Marta

Link:  KLIK DISINI 

 

Politisi PAN Sebut Pemilu Serentak Belum Tentu Menghasilkan Koalisi Permanen

 KOMPAS.com/IHSANUDDINPolitisi Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (Bapilu PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan pemilu serentak pada tahun 2019 mendatang belum tentu menghasilkan koalisi permanen seperti yang diidamkan.

Hal itu disampaikan Yoga dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2016). "Meski pemilu berlangsung serentak, masih belum ada jaminan koalisi akan permanen. Setelah pemilu bisa jadi akan ada perubahan dinamika dan memunculkan koalisi baru," tutur Yoga.

Menurut Yoga, yang terpenting dari pelaksanaan pemilu serentak ialah terbentuknya sistem presidensial yang kuat dan mendapat dukungan mayoritas di parlemen.

Karena itu, Yoga mengatakan sebaiknya DPR dan Pemerintah lebih memfokuskan pembahasan pada tujuan utama penyelenggaraan pemilu serentak, yakni penguatan sistem pemerintahan presidensial.

Sehingga, kata Yoga, pembahasan tak hanya terfokus pada sebagian isu seperti pembentukan koalisi permanen. "Karena bagaimanapun juga, politik itu kan bukan sesuatu yang statis. Politik itu sesuatu yang sangat dinamis," kata Yoga.

Penulis : Rakhmat Nur Hakim

Editor : M Fajar Marta

Link: KLIK DISINI  

 

Revisi UU Pemilu Disarankan Minimal Dua Periode

Puji Kurniasari, Sabtu,  19 November 2016  −  21:28 WIB

JAKARTA - Pemerintah dan DPR dinilai harus memiliki komitmen kuat terkait pemberlakuan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu. Jangan sampai revisi undang-undang tersebut dilakukan setiap kali menjelang pemilu. 

Anggota DPR sedang gencar melakukan pembahasan rencana undang-undang (RUU) pemilu yang rencananya akan diterapkan pada pemilu serentak tahun 2019 mendatang.

Anggota Panitia Khusus Revisi UU Pemilu Viva Yoga Mauladi berharap minimal revisi UU Pemilu dilakukan setelah dua kali periode pemilihan. 

"Jangan setiap satu kali pemilu UU direvisi karena kan nanti pasti dihadapkan dengan pembahasan metodologis dan subjektif, ada perdebatan juga," tutur Yoga dalam sebuah diskusi di wilayah Menteng, Jakarta, Sabtu (19/11/2016).

Menurut dia, cara tersebut dapat memperkuat sistem presidensil dan menciptakan pemilu yang jujur dan adil. 

Terkait pembahasa revisi UU Pemilu, Vivca mengatakan seluruh anggota Pansus sudah meneriman draf revisi UU tersebut. Dia menjelaskan, pembahasan revisi UU tersebut dimulai pada Senin mendatang. 

"Mudah-mudahan bulan April bisa selesai," kata Yoga. 

(dam) 

Link:  KLIK DISINI 

 

UU Pemilu Baru Harus Memperkuat Sistem Presidensial

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Alfan Alfian meminta agar pemerintah dan DPR tidak melupakan tujuan utama dari penyusunan Undang-undang Pemilu yang baru. Alfan mengatakan, alasan utama judicial review yang dilakukan keMahkamah Konstitusi untuk mengubah pelaksanaan pemilu menjadi serentak ialah memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

"Maksud dari dibarengkannya Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif supaya memperkuat sistem presidensial, itu yang harus diingat," kata Alfan dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2016).

Alfan melanjutkan, asumsi dasar keserentakan pemilu presiden dan legislatif ialah menghasilkan pemerintahan yang didukung oleh koalisi kuat di parlemen. Sebab, koalisi dibangun sejak awal, sehingga memunculkan komitmen bersama mendukung pemerintah sejak awal.

Dengan demikian, presiden bisa efektif dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Jika pemilu presiden dan legislatif berlangsung serentak, ada yang namanya efek tarikan. Bahwa presiden terpilih akan mendapat dukungan parpol (partai politik) dengan kursi dominan di DPR, itu yang harus diingat," kata Alfan.

Penulis : Rakhmat Nur Hakim

Editor : Egidius Patnistik

Link:  KLIK DISINI 

Berita Terkait


RILIS MEDIA - KANDIDAT IDAMAN WARGA JAWA TENGAH DI PILGUB 2018

Jelang Pemilihan Gubernur Jawa Tengah  (Pilgub  Jateng) 2018 mendatang, Populi Center melakukan survei untuk mengetahui kesiapan dan preferensi pilihan masyarakat Jateng tentang calon Gubernur dan Wakil Gubernur (cagub‐cawagub). Selain itu, survei dilakukan untuk mendapatkan opini masyarakat mengenai penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Survei dilakukan pada 15‐23 Maret

  Rabu, 14 Juni 2017        Yudha        RILIS SURVEI

Membedah Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia

Kelas menengah muslim Indonesia masih terus berupaya membangun ruang eksistensi dan ruang idealitas, serta perlu membangun gagasan konstruktif alih-alih hanya di arena konsumtif. Demikian dipaparkan Wasisto Raharjo Jati dari Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI dalam diskusi Forum Populi, 7 Juni 2017 di Jakarta. Diskusi ini membedah buku karya Wasisto Politik

  Jumat, 09 Juni 2017        Yudha        PENULISAN

“Merancang Pemilu Plus Plus”

Jakarta, Permasalahan jumlah daerah pemilihan dan anggota parlemen yang akan ditambah seakan menjadi salah satu jalan dalam sistem demokrasi kita. Apa saja konsekuensi dan komplikasinya? Kali ini Populi Center membahasnya dalam tajuk Perspektif Indonesia dengan tema “Merancang Pemilu Plus Plus”. Diskusi ini dihadiri oleh Ir Muhammad Lukman Edy (Ketua Pansus

  Jumat, 09 Juni 2017        Anto        INDONESIA

Perspektif Indonesia 20 Mei 2017: Meraba Peluang Kebangkitan di Panggung Dunia

JAKARTA. Tidak bisa dibantah jika Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara pemain penting dunia. Beberapa lembaga internasional membuat proyeksi Indonesia akan besar, bahkan masuk lima besar dunia dalam satu dekade mendatang. Apakah kondisi domestik kita siap? Apa yang perlu dipersiapkan untuk menjadi besar?


Untuk membahas lebih lanjut persoalan tersebut,

  Selasa, 30 Mei 2017        Engge        INDONESIA
Top