Perspektif Indonesia: Mengubah UU Ppemilu Lagi? - 19 November 2016

  Kamis, 02 Maret 2017        aish        On The News

Undang-undang Parpol dan Pemilu Harus Sinkron


JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Erwin Moeslimin Singajuru, menyatakan penyusunan rancangan undang-undang (RUU) pemilu pastinya akan memengaruhi undang-undang lain yang terkait.


Beberapa undang-undang yang terkait dengan pemilu di antaranya undang-undang tentang partai politik (parpol).


"Bagaimanapun juga undang-undang pemilu yang baru nantinya akan memengaruhi perilaku politik. Salah satunya mekanisme gerak parpol," kata Erwin dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2016).


Karena itu, Erwin mengatakan pembahasan RUU di DPR harus menambahkan paket perubahan undang-undang parpol. Erwin juga menilai penting adanya perubahan dalam undang-undangPilkada. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar koalisi di tingkat pusat juga berlanjut hingga ke daerah.


Harapannya ialah tercipta keselarasan di antara pemerintah pusat yang terpilih dengan pemerintah daerah.


"Saya kira undang-undang parpol dan Pilkada harus menyesuaikan dengan undang-undang pemilu yang baru karena saling terkait. Jangan sampai terjadi disharmoni karena kita sering seperti itu," kata Erwin.


Penulis : Rakhmat Nur Hakim


Editor : Egidius Patnistik


Link: KLIK DISINI


 


Politisi PAN : Agar Pembahasan RUU Pemilu Berlangsung Cepat, Parpol Harus Banyak Berkomunikasi di Luar Rapat Formal


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (Bapilu PAN), Viva Yoga Mauladi mengatakan, partai politik harus menjalin komunikasi intensif agar pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu berlangsung cepat.


"Diupayakan pembahasan RUU Pemilu selesai tidak sampai pertengahan 2017. Agar cepat selesai, parpol harus banyak berkomunikasi juga di luar rapat formal," kata Yoga dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2016).


Menurut Yoga hal itu penting dilakukan agar segera dicapai kesepahaman di antara semua parpol di DPR.


Sebab jika tidak kunjung mencapai kesepakatan, tentu saja pelaksanaan tahapan pemilu akan tertunda.


Tahapan pemilu seyogianya harus sudah dimulai pada April 2017. Apalagi, kata Yoga, situasi akan memanas saat membahas beberapa isu krusial seperti ambang batas parlemen, alokasi kursi di setiap daerah pemilihan (dapil), konversi suara menjadi kursi, dan rencana perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup.


Yoga menuturkan Isu-isu krusial tersebut dalam pembahasan RUU Pemilu sebelumnya, cenderung memakan waktu yang lebih lama dibandingkan yang lain.


"Karena itu komunikasi antar parpol harus bagus, baik di dalam rapat maupun di luar rapat, agar pembahasan cepat selesai," Lanjut Yoga yang juga menjadi anggota panita khusus RUU Pemilu di DPR.


Penulis : Rakhmat Nur Hakim


Editor : M Fajar Marta


Link: KLIK DISINI


 


Politisi PAN Sebut Pemilu Serentak Belum Tentu Menghasilkan Koalisi Permanen


 KOMPAS.com/IHSANUDDINPolitisi Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi.


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (Bapilu PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan pemilu serentak pada tahun 2019 mendatang belum tentu menghasilkan koalisi permanen seperti yang diidamkan.


Hal itu disampaikan Yoga dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2016). "Meski pemilu berlangsung serentak, masih belum ada jaminan koalisi akan permanen. Setelah pemilu bisa jadi akan ada perubahan dinamika dan memunculkan koalisi baru," tutur Yoga.


Menurut Yoga, yang terpenting dari pelaksanaan pemilu serentak ialah terbentuknya sistem presidensial yang kuat dan mendapat dukungan mayoritas di parlemen.


Karena itu, Yoga mengatakan sebaiknya DPR dan Pemerintah lebih memfokuskan pembahasan pada tujuan utama penyelenggaraan pemilu serentak, yakni penguatan sistem pemerintahan presidensial.


Sehingga, kata Yoga, pembahasan tak hanya terfokus pada sebagian isu seperti pembentukan koalisi permanen. "Karena bagaimanapun juga, politik itu kan bukan sesuatu yang statis. Politik itu sesuatu yang sangat dinamis," kata Yoga.


Penulis : Rakhmat Nur Hakim


Editor : M Fajar Marta


Link: KLIK DISINI  


 


Revisi UU Pemilu Disarankan Minimal Dua Periode


Puji Kurniasari, Sabtu,  19 November 2016  −  21:28 WIB


JAKARTA - Pemerintah dan DPR dinilai harus memiliki komitmen kuat terkait pemberlakuan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu. Jangan sampai revisi undang-undang tersebut dilakukan setiap kali menjelang pemilu. 


Anggota DPR sedang gencar melakukan pembahasan rencana undang-undang (RUU) pemilu yang rencananya akan diterapkan pada pemilu serentak tahun 2019 mendatang.


Anggota Panitia Khusus Revisi UU Pemilu Viva Yoga Mauladi berharap minimal revisi UU Pemilu dilakukan setelah dua kali periode pemilihan. 


"Jangan setiap satu kali pemilu UU direvisi karena kan nanti pasti dihadapkan dengan pembahasan metodologis dan subjektif, ada perdebatan juga," tutur Yoga dalam sebuah diskusi di wilayah Menteng, Jakarta, Sabtu (19/11/2016).


Menurut dia, cara tersebut dapat memperkuat sistem presidensil dan menciptakan pemilu yang jujur dan adil. 


Terkait pembahasa revisi UU Pemilu, Vivca mengatakan seluruh anggota Pansus sudah meneriman draf revisi UU tersebut. Dia menjelaskan, pembahasan revisi UU tersebut dimulai pada Senin mendatang. 


"Mudah-mudahan bulan April bisa selesai," kata Yoga. 


(dam) 


Link: KLIK DISINI


 


UU Pemilu Baru Harus Memperkuat Sistem Presidensial


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Alfan Alfian meminta agar pemerintah dan DPR tidak melupakan tujuan utama dari penyusunan Undang-undang Pemilu yang baru. Alfan mengatakan, alasan utama judicial review yang dilakukan keMahkamah Konstitusi untuk mengubah pelaksanaan pemilu menjadi serentak ialah memperkuat sistem pemerintahan presidensial.


"Maksud dari dibarengkannya Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif supaya memperkuat sistem presidensial, itu yang harus diingat," kata Alfan dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2016).


Alfan melanjutkan, asumsi dasar keserentakan pemilu presiden dan legislatif ialah menghasilkan pemerintahan yang didukung oleh koalisi kuat di parlemen. Sebab, koalisi dibangun sejak awal, sehingga memunculkan komitmen bersama mendukung pemerintah sejak awal.


Dengan demikian, presiden bisa efektif dalam menjalankan roda pemerintahan.


"Jika pemilu presiden dan legislatif berlangsung serentak, ada yang namanya efek tarikan. Bahwa presiden terpilih akan mendapat dukungan parpol (partai politik) dengan kursi dominan di DPR, itu yang harus diingat," kata Alfan.


Penulis : Rakhmat Nur Hakim


Editor : Egidius Patnistik


Link: KLIK DISINI

Berita Terkait


LOWONGAN KERJA

Lembaga kajian Opini dan Kebijakan Publik, Populi-Center, Jakarta, mencari 1 (satu) orang staf program/peneliti penuh waktu untuk kontrak kerja selama sekurang-kurangnya satu tahun dengan kemungkinan kontrak kerja diperpanjang sesuai kinerja yang bersangkutan.

Kriteria dan syarat-syarat untuk seorang Staf Program yang dibutuhkan:

•Pria/Wanita umur tidak lebih dari 32 tahun .

•Memiliki integritas dan rekam-jejak yang baik pada pekerjaan sebelumnya (cantumkan nama, alamat, dan nomor kontak pemberi referensi).

  Selasa, 16 Mei 2017        Yudha        Publications

PERSPEKTIF INDONESIA: MENGOBATI LUKA PILKADA - 22 April 2017

JAKARTA. Pilkada DKI Jakarta 2017 baru saja selesai. Pilkada kali ini terasa mendorong pemisahan di masyarakat. Luka akibat pemilihan kepala daerah masih menganga. Pembelahan akibat Pilkada Jakarta makin terasa di dunia maya. Apakah hal ini disebabkan oleh durasi kampanye terlalu lama? Ataukah ini memang refleksi realitas politik saat ini? Bisakah politik tidak terlalu menguras energi?  

Untuk membahas isu ini, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network mengadakan d

  Senin, 24 April 2017        Rafif        Perspektif Indonesia

Quick Count Pilgub DKI: Anies-Sandi Unggul Atas Basuki-Djarot 

Press Release 19 April 2017  

Populi Center kembali menggelar exit poll dan hitung cepat (quick count) di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 putaran ke 2. Exit poll Populi Center menggunakan metode single random sampling dengan margin of error 2% dan menggunakan sample sebesar 2.000 responden. Sementara untuk quick count, Populi Center menggunakan sample sebesar 500 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total 13.034 TPS.

Selengkapnya dapat anda download Read More -->

  Rabu, 19 April 2017        Yudha        Publications

“DEBAT MILIK SIAPA” - 11 April 2017

JAKARTA. Pemungutan suara Pilgub DKI Jakarta putaran kedua kian dekat. Debat kandidat menjadi momen penting dalam rangkaian kampanye, mengingat melalui debat diharapkan masyarakat mampu berfikir secara rasional dengan mencermati program-program yang disampaikan dalam debat tersebut. Lantas program apa yang paling tepat menjawab permasalahan ibukota dan seberapa besar debat menjadi referensi pemilih? Untuk membahas isu ini, Populi Center bekerja sama dengan KPUD DKI Jakarta mengadakan diskusi Perspektif Jakarta bertemakan "Debat Milik Si

  Rabu, 12 April 2017        Rafif        Perspektif Jakarta
Top