Perspektif Indonesia: Saber Pungli Mulai Bekerja, Sabar…. - 26 November 2016

  Kamis, 02 Maret 2017     aish     LINTAS BERITA

Tim Saber Pungli Hapus Penyelesaian Secara Adat

HUKUM  MINGGU, 27 NOVEMBER 2016 , 00:47:00 WIB | LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

RMOL. Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) memberikan stimulus bagi aparat penegak hukum untuk lebih giat dalam melakukan pengawasan.

Dalam catatan Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, hanya 43 kasus pungli yang masuk ke tahap penyidikan dalam lima tahun terakhir. Terlebih sanksi dari pengawasan internal hanya bersifat administrasi. 

Namun, hal mencolok dalam waktu sebulan, Tim Saber Pungli sudah kebanjiran laporan dari masyarakat.

"Kalau di KPK sedikit sekali laporan dari pengawas internal yang bisa ditindaklanjuti pidana. Artinya, pendekatannya diselesaikan secara adat," ujar Agus saat diskusi 'Saber Pungli Mulai Bekerja, Sabar...' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/11).

"Sedangkan dua bulan terakhir ini ada 14-20 kasus pungli, suap atau pemerasan di seluruh Indonesia, yang ditangani dan itu terpublikasi di media. Artinya, keberadaan Satgas ini menjadi stimulus," lanjutnya.

Tak hanya itu, menurut Agus, Satgas ini cukup memberikan efek jera bagi para pelaku pungli. Meski Satgas tersebut hanya bersifat sementara, yang terpenting mampu memperkuat sistem lembaga pengawasan.

"Relatif ada peningkatan luar biasa. Ada akselerasi baik itu penegak hukum atau pengawas internal dalam dua bulan ini," ujarnya.

Lebih Jauh, Agus berharap pembentukan Satgas Saber Pungli jangan hanya formalitas dan wadah pencitraan. Untuk itu, perlu ada koordinasi antara Satgas dan lembaga pengawas internal di kementerian dan lembaga.

Di samping itu, supervisi dari Presiden juga menjadi hal yang menentukan efektivitas Satgas Saber Pungli yang baru berumur satu bulan.

Satgas Saber Pungli dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden nomor 87/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar; dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan nomor 78/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Dari pertama kali dibentuk pada 21 Oktober lalu hingga 22 November, sudah 10.520 laporan masyarakat yang masuk ke Satgas tersebut. [ald]

Link:  KLIK DISINI 

 

Selama Ini Terjadi Pembiaran Pungli Di Kepolisian

HUKUM  MINGGU, 27 NOVEMBER 2016 , 02:40:00 WIB | LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

RMOL. Tidak bisa dibantah bahwa masih ada pungutan liar alias pungli yang dipraktikkan anggota Polri dalam pelayanan masyarakat.

Sudah bukan rahasia lagi, masyarakat pun mengetahui pos-pos mana saja yang rawan akan pungli di kepolisian.

Petinggi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Bekto Suprapto, mengatakan bahwa kepolisian sendiri mengetahui ada anggotanya yang melakukan pelanggaran. Sayangnya, tindakan itu malah diabaikan.

Ia tegaskan, Kompolnas terus menekan agar praktik pungli tidak lagi merajalela. Bahkan, saat ini instrumen untuk menghentikan pelangaran-pelanggaran tersebut sudah dibuat dan pelaksanaannya diserahkan kepada Kapolri.

"Kompolnas mendorong ke arah sana, jangan lagi ada pembiaran, jadi enggak peduli dia anaknya siapa, saudaranya siapa," ujar Bekto saat diskusi 'Saber Pungli Mulai Bekerja, Sabar...' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/11).

Purnawirawan perwira tinggi Polri itu menjelaskan tugas utama Kompolnas adalah memberikan saran kepada presiden terkait hal-hal stategis mengenai penunjukan Kapolri serta mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Di samping itu, Kompolnas juga melakukan pengawasan atas kinerja Kepolisian RI dalam mempersiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana serta pengalokasian anggaran Polri.

"Jadi nanti rapornya disitu. Kompolnas ini keliling Polda terus, ini semua yang harus kita tulis, kita analisis dan kita berikan ke bapak presiden untuk Kapolri melaksanakan," ujarnya. [ald]

Link:  KLIK DISINI 

 

Obudsman: Saber Pungli Jangan Dijadikan Tumpuan Pemberantasan Pungli

Sabtu, 26 November 2016 13:07 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner OmbudsmanAlamsyah Saragih mengatakan Satgas Saber Pungli selayaknya tidak diandalkan sebagai tumpuan utama pemberantasan Pungli.

Sebaiknya ada upaya pencegahan dengan memperkuat peran lembaga pengawasan internal.

Alamsyah memprediksi ada dua kemungkinan kondisi yang akan terjadi setelah nantinya Satgas dibubarkan.

"Apakah nanti setelah dibubarkan, dianggap selesai dan masyarakat kembali pada kebiasaan," kata Alamsyah dalam diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/11/2016).

Yang kedua, Satgas dapat mentranformasi sistem pengawasan internal di semua kementerian dan lembaga menjadi lebih baik.

Alamsyah mengatakan nantinya bila tugas Satgas Saber Pungli sudah selesai maka Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi yang salah satunya yakni menyatukan badan engawas yang ada di setiap lembaga dengan supervisi langsung dari presiden.‎

"Kita sedang pertimbangkan apakah Inspektorat perlu kita keluarkan dari semua kementerian, dikumpulkan di sebuah badan," ujar Alamsyah.

Merger tersebut terdiri dari Inspektorat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Sejak dibentuk presiden Joko Widodo, telah masuk ribuan laporan atau aduan dari masyarakat kepada Satgas Saber Pungli.

Sebelumnya Pemerintah melalui peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Satgas tersebut bertugas memberantas praktik pungutan liar, dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, sarana dan prasarana, baik yang berada di kementerian atau lembaga maupun pemerintahan daerah.

Penulis: Taufik Ismail

Editor: Johnson Simanjuntak

Link:  KLIK DISINI 

 

Separuh Dari Total Laporan yang Diterima Ombudsman Terkait Pungli

Sabtu, 26 November 2016 14:56 WIB, Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisoner Ombudsman RIAlamsyah Saragih mengatakan hampir setengah dari total laporan yang masuk ke lembaganya berkaitan dengan pungutan liar (Pungli).

Menurutnya kurang lebih sekitar 53,9 persen berpotensi berkaitan dengan Pungli.

"Pungli yangs saya bilang tadi, hampir setengah laporan yang diterima Ombudman punya relasi dengan pungli,‎" katanya dalam diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (26/11/2016).

Dari jumlah tersebut sebanyak 6,3 persen laporan berisikan pungutan uang tidak resmi secara langsung.

Ada permintaan uang agar mendapatkan pelayanan yang sudah seharusnya diberikan.

‎Sementara, sekitar 30 persen potensi Pungli yakni dengan penundaan pelayanan secara berlarut-larut dan dipersulit kepengurusannya.

"Jadi setelah diberi uang baru dikerjakan dengan cepat," katanya.

Menurut Alamsyah dari laporan tersebut hampir berada di setiap lembaga pemerintahan.

Hanya saja yang paling banyak terdapat pada lembaga penegak hukum.

"Tapi kalau yang meminta uang secara langsung paling banyak di sektor pendidikan‎ yakni 45 persenan, " katanya.

‎Sebelumnya Pemerintah melalui peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Satgas tersebut bertugas memberantas praktik pungutan liar, dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, sarana dan prasarana.

Baik yang berada di kementerian atau lembaga maupun pemerintahan daerah.

Penulis: Taufik Ismail

Editor: Adi Suhendi

Link:  KLIK DISINI 

 

Ombudsman: Pungli Hilang Kalau Pemimpin Punya Komitmen

POLITIK  SABTU, 26 NOVEMBER 2016 , 23:50:00 WIB | LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

RMOL. Sekitar 53,9 persen laporan yang diterima Ombudsman RI berkaitan dengan praktik pungutan liar alias pungli.

Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, menjelaskan bahwa pungli merupakan pemberian imbalan dari seseorang yang sebenarnya memiliki hak dan memenuhi syarat untuk dilayani. 

Namun, lantaran prosesnya sengaja dipersulit maka pihak yang memiliki hak mengeluarkan imbalan di luar ketentuan agar pihak pelayan bisa mengerjakan tanggung jawabnya.

Menurut Alamsyah, jika ada petugas pelayanan publik yang mempersulit atau menunda tanggung jawabnya, besar kemungkinan pelayan publik tersebut meminta imbalan.

"Istilahnya, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, setelah kasih uang baru dimudahkan. Nah, tindakan ini terindikasi dengan pungli," kata Alamsyah saat diskusi dengan topik 'Saber Pungli Mulai Bekerja, Sabar...' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/11).

Alamsyah menambahkan, pungli sudah menjalar di semua institusi mulai dari lembaga penegak hukum, peradilan, Kepolisian, hingga di sektor Pendidikan.

Menurutnya, perlu komitmen dari pimpinan dalam memperketat pengawasan internal. Meski pengawasan mungkin tidak dapat dilakukan secara keseluruhan, tetapi jika semua unsur pimpinan berkomitmen maka hal tersebut akan menutup ruang bagi para pihak untuk melakukan pungli.

"Intinya pengawasan internal dari pimpinan yang diperketat, kalau pimpinannya komitmen enggak akan sampai banyak pungli. Sekarang hampir di semua lini ada pungli," ujarnya. [ald]

Link:  KLIK DISINI 

 

Ombudsman sebut Satgas Saber Pungli sudah menerima 6.800 pengaduan

Reporter : Fauzi Alfiansyah | Sabtu, 26 November 2016 12:23

Merdeka.com - Sejak dibentuk pada bulan Oktober 2016, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) telah menerima ribuan laporan. Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan, hingga saat ini Satgas Saber Pungli telah menerima banyak laporan.

"Sejak dibentuk, Satgas Saber Pungli langsung banyak menerima laporan. Total laporan hingga saat ini mencapai ribuan," ujar Alamsyah Saragih di Jakarta Pusat, Sabtu (26/11).

Selain itu, Alamsyah mengatakan 51,3 pungli di Indonesia terjadi di semua institusi, itu terdiri dari 6.800 laporan. "51,3 persen itu terdiri dari lembaga penegak hukum, Peradilan dan juga di Kepolisian, sedangkan di sektor Pendidikan 45 persen," ungkapnya.

Untuk memberantas pungli, perlunya komitmen pimpinannya dalam memperketat pengawasan internal. Adanya pungli salah satunya disebabkan karena pemimpin yang kurang berkomitmen.

Tak dipungkiri, pengawasan mungkin tidak dapat dilakukan secara keseluruhan, tetapi jika semua unsur pimpinannya komitmen hal tersebut akan menutup ruang bagi para pihak untuk melakukan pungli.

"Intinya pengawasan internal dari pimpinan yang diperketat, kalau pimpinannya komitmen enggak akan sampai banyak pungli. Sekarang hampir di semua lini ada pungli," terangnya.

Sebelumnya, Satgas Saber Pungli dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Link:  KLIK DISINI 

 

Pemberantasan Pungli Harus Konsisten dan dan Berkelanjutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menilai, keberadaan satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) bisa menjadi stimulus bagi aparat penegak hukum untuk lebih giat memberantas pungutan liar.

Adapun bagi para pelaku pungli, keberadaan tim yang dibentuk akhir Oktober ini, dapat memberikan efek jera.

Namun, Agus menilai langkah pemberantasan pungli harus konsisten. Termasuk saat nantinya Saber Pungli sudah tak lagi beroperasi.

"Konsistensi harus dibangun. Kalau tidak dibangun ya pada akhirnya hanya akan seperti yang lalu-lalu. Jangan sampai pemberantasan pungli ini hanya berhenti di rezim Jokowi(Presiden Joko Widodo)," ujar Agus dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/11/2016).

Peran pemimpin, menurut Agus, sangat penting untuk membangun sebuah sistem anti pungutan liar.

Misalnya di daerah DKI Jakarta yang dalam beberapa tahun terakhir semakin menunjukkan perubahan.

"Pelayanan semakin baik, beberapa tukang parkir tidak berani pungut uang. Artinya kultur dan mindset perlahan berubah," tuturnya.

Agus menambahkan, aparat penegak hukum cenderung banyak yang tidak mau menangani kasus pungli.

Dalam lima tahun terakhir, ICW mencatat hanya 43 kasus pungli yang ditetapkan tersangka atau masuk ke tahap penyidikan.

Dengan rata-rata 8 kasus pungli yang masuk tahap penyidikan setiap tahunnya, ia berpendapat terjadi peningkatan yang luar biasa setelah Saber Pungli terbentuk.

"Relatif ada peningkatan yang luar biasa. Ada akselerasi baik itu penegak hukum atau pengawas internal, dalam dua bulan ini ada 14 hingga 20 kasus di seluruh Indonesia yang ditangani dan terpublikasi di media," tuturnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Bekto Suprapto menilai keberadaan Saber Pungli menjadi kesempatan emas untuk pembenahan sistem.

Ia setuju jika Saber Pungli tak permanen namun hanya sementara. Hal yang terpenting adalah kemauan dari setiap pihak untuk memberantas pungli secara menyeluruh.

"Yang penting kemauan. Kami dari Kompolnas mendorong pengawas internal harus bekerja optimal," tuturnya.

Sejak dibentuk pada 28 Oktober 2016, posko Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) telah menerima ribuan laporan dari masyarakat.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan KeamananWiranto, mengatakan, hingga 22 November 2016, Satgas Saber Pungli telah menerima sebanyak 10.520 laporan.

Link:  KLIK DISINI 

 

Sebanyak 53,9 Persen Laporan Masyarakat ke Ombudsman soal Pungli

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan, sebanyak 53,9 persen laporan yang masuk ke Ombudsman RI berkaitan dengan praktik pungutan liar.

Adapun total laporan yang masuk ke Ombudsman sepanjang 2016 berjumlah sekitar 6.800 laporan.

"53,9 persen terkait pungli. 6,3 persennya jelas-jelas orang (pelayanan publik) bilang minta uang kepada orang yang punya hak untuk dilayani," tutur Alamsyah seusai acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/11/2016).

Dari angka 6,3 persen tersebut, 45 persennya berasal dari sektor pendidikan. Alamsyah mengatakan, hal tersebut dikarenakan sistem pengawasan masih lemah. Sistem penindakan masih dikedepankan daripada sistem pencegahan.

"Kenapa banyak pungli, itu karena pengawasan masih dianggap tidak penting. Jadi seharusnya bukan hanya menindak, yang terpenting bagaimana mencegah," kata dia.

Sementara itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto melihat pungli sebagai fenomena laten dan sifatnya akan tetap laten jika metode "pemadam kebakaran" yang dikedepankan.

Ia pun menyarankan agar tim satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) ke depannya tak hanya berkutat pada level penindakan, tetapi juga pencegahan.

"Jangan berhenti hanya pada level penindakan, tetapi tidak melakukan pembenahan sistem. Harus juga dibangun sistem pencegahannya," kata Agus.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wirantosebelumnya mengatakan, hingga 22 November 2016, Satgas Saber Pungli telah menerima sebanyak 10.520 laporan.

Penulis : Nabilla Tashandra

Editor : M Fajar Marta

Link:  KLIK DISINI 

 

ICW: Ribuan Laporan ke Satgas Saber Pungli Harus Direspons Cepat

JAKARTA – Memasuki bulan pertama pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), sudah ada lebih dari 10 ribu laporan diterima. Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengatakan, antusiasme yang besar dari masyarakat harus diikuti respons cepat dari petugas.

"Ada atensi besar dari masyarakat bahwa selama ini mereka dirugikan terkait pungli, kan harus dipetakan mana pungli yang harus direspons cepat dan berdampak agar masyarakat merasa ada efek," kata Agus di Rumah Makan Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/11/2016).

Agus pun menegaskan bahwa ribuan laporan tersebut belum seluruhnya ditindak. Penindakan tersebut yang harus menjadi parameter kerja Satgas Saber Pungli, sebab hal inilah yang nantinya menentukan efek jera bagi pelaku.

"Kalau kemudian setahun ke depan tidak ada yang terjerat, ini sudah bisnis as usual, orang jadi tak takut lagi, makanya efek jera penting," imbuhnya.

Agus juga mengatakan bahwa pembentukan Satgas Saber Pungli jangan sebatas formalitas dan wadah pencitraan semata. Oleh sebab itu, perlu koordinasi antara satgas dan lembaga pengawas internal di kementerian dan lembaga. Supervisi dari Presiden juga menjadi hal yang menentukan efektivitas Satgas Saber Pungli.

"Harus diwaspadai ini jangan sampai hanya sebatas formalitas. 'Oh sudah bentuk saber' tapi aksinya tak kelihatan, ini jangan jadi sebuah pencitraan saja. Ini jangan sampai terjadi, makanya koordinasi dan supervisi dari nasional penting," tukas dia.

(ulu)

Link:  KLIK DISINI 

 

ICW: Satgas Saber Pungli harus Timbulkan Efek Jera

Minggu, 27 November 2016 02:01 WIB, Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto mengatakan dari 10 ribu lebih laporan yang masuk ke Satuan tugas (satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) belum semunya ditindak.

Ia berharap dalam satu tahun kerjanya Satgas tersebut memperlihatkan tajinya sehingga menimbulkan efek jera.

"Kalau kemudian setahun ke depan tidak ada yang terjerat maka ini sudah bisnis as usual, nanti orang tidak takut lagi, sehingga efek jera penting," ujarnya dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (26/11/2016).

Sementara itu menurut Agus sejak pembentukannya satu bulan lau, tepatnya 28 oktober 2016 atensi masyrakat sangat tinggi terhadap Satgas yang terdiri dari 9 lembaga yakni, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, BIN, Ombudsman, dan PPATK tersebut.

Menurut Agus atensi yang baik tersebut harus disambut dengan kinerja yang baik pula.

"Ada perhatian dari masyarakat yang telah dirugikan akibat praktik Pungli selama ini. Sehingga harus dipetakan mana yang cepat dan tidak, agar nantinya menjawab harapan masyarakat," katanya.

Ia juga berharap ada koordinasi dan supervisi yang baik dan terpusat dari presiden ‎agar kerja Satgas Pungli efektif. Apalagi Satgas terdiri dari beberapa lembaga atau institusi.

"Jangan sampai hanya formalitas dan aksinya tidak kelihatan. Sehingga dinilai hanya sebagai sebuah pencitraan saja. Sebaiknya hal itu jangan terjadi sehingga diperlukan kordinasi dan supervisi," tuturnya.

Sebelumnya Pemerintah melalui peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Satgas tersebut bertugas memberantas praktik pungutan liar, dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, sarana dan prasarana, baik yang berada di kementerian atau lembaga maupun pemerintahan daerah.

Hingga 22 November lalu sudah 10.520 laporan masuk ke Satgas yang bersiaga 24 jam penuh tersebut

Penulis: Taufik Ismail

Editor: Samuel Febrianto

Link:  KLIK DISINI 

Berita Terkait


RILIS MEDIA - KANDIDAT IDAMAN WARGA JAWA TENGAH DI PILGUB 2018

Jelang Pemilihan Gubernur Jawa Tengah  (Pilgub  Jateng) 2018 mendatang, Populi Center melakukan survei untuk mengetahui kesiapan dan preferensi pilihan masyarakat Jateng tentang calon Gubernur dan Wakil Gubernur (cagub‐cawagub). Selain itu, survei dilakukan untuk mendapatkan opini masyarakat mengenai penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Survei dilakukan pada 15‐23 Maret

  Rabu, 14 Juni 2017        Yudha        RILIS SURVEI

Membedah Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia

Kelas menengah muslim Indonesia masih terus berupaya membangun ruang eksistensi dan ruang idealitas, serta perlu membangun gagasan konstruktif alih-alih hanya di arena konsumtif. Demikian dipaparkan Wasisto Raharjo Jati dari Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI dalam diskusi Forum Populi, 7 Juni 2017 di Jakarta. Diskusi ini membedah buku karya Wasisto Politik

  Jumat, 09 Juni 2017        Yudha        PENULISAN

“Merancang Pemilu Plus Plus”

Jakarta, Permasalahan jumlah daerah pemilihan dan anggota parlemen yang akan ditambah seakan menjadi salah satu jalan dalam sistem demokrasi kita. Apa saja konsekuensi dan komplikasinya? Kali ini Populi Center membahasnya dalam tajuk Perspektif Indonesia dengan tema “Merancang Pemilu Plus Plus”. Diskusi ini dihadiri oleh Ir Muhammad Lukman Edy (Ketua Pansus

  Jumat, 09 Juni 2017        Anto        INDONESIA

Perspektif Indonesia 20 Mei 2017: Meraba Peluang Kebangkitan di Panggung Dunia

JAKARTA. Tidak bisa dibantah jika Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara pemain penting dunia. Beberapa lembaga internasional membuat proyeksi Indonesia akan besar, bahkan masuk lima besar dunia dalam satu dekade mendatang. Apakah kondisi domestik kita siap? Apa yang perlu dipersiapkan untuk menjadi besar?


Untuk membahas lebih lanjut persoalan tersebut,

  Selasa, 30 Mei 2017        Engge        INDONESIA
Top