Perspektif Indonesia: Korupsi dan Politik Dinasti - 7 Januari 2017

2017-03-02 09:13:31 | On The News | Penulis : aish

KPPOD Ungkap Tiga Model Dinasti Politik di Indonesia


Jakarta - Koordinator Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengakui bahwa dinasti politik telah marak terjadi di Indonesia. Bahkan, Endi menyebutkan ada 58 dinasti politik yang tersebar di daerah-daerah di Indonesia.


"Dinasti politik tersebut ada berbagai model. Regenerasi dinasti berlangsung secara bergilir dan tanpa jeda di suatu daerah," ujar Endi dalam diskusi bertajuk "Korupsi dan Politik Dinasti" di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1).


Selain Endi, hadir juga sebagai pembicara Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said dan Koordinator ICW Adnan Pandu Husodo.


Endi mengatakan, dinasti regenerasi ini terjadi di beberapa daerah dan yang paling lama terjadi di Kediri yang dipimpin oleh bupati yang punya dua istri selama 20 tahun. Dinasti di Kediri, kata dia, lebih lama dibanding Banten yang terkenal dengan keluarga Ratu Atut Chosiyah-nya.


"Setelah Kediri dan Banten, kemudian dinasti di Cimahi," beber dia.


Model dinasti kedua, kata dia adalah dinasti lintas kamar atau lintas cabang kekuasaan. Model dinasti ini terjadi di mana keluarga menguasai eksekutif dan legislatif bahkan yudikatif sehingga kontrol terhadap kekuasaan sangat minim.


"Model dinasti ketiga, berupa dinasti lintas daerah di mana kakaknya jadi bupati di satu daerah sedangkan adiknya jadi bupati daerah lain," ungkapnya.


Endi berharap, dinasti politik termasuk korupsi harus segera ditindak dan dicegah. Sebelumnya, kata dia, sudah bagus karena dibendung melalui pasal larangan dinasti politik dalam Undang-undang (UU) Pilkada. Namun, sayangnya pasal tersebut dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alasan setiap orang punya hak politik untuk dipilih dan memilih.


"Setelah itu, kita berpikir masih ada parpol. Namun, kita juga ragu dengan kondisi parpol saat ini. Harapan terakhirnya, pada masyarakat, bagaimana melokalisir dinasti dalam partai atau oligarki di partai masuk dalam pilkada. Ini perlu peran masyarakat yang tidak tergoda pada pragmatisme," imbuh dia.


Yustinus Paat/FER


Link:   KLIK DISINI


 


Dinasti Politik Marak dan Rawan Korup, Apa Solusinya?


JAKARTA, KOMPAS.com - Data Kementerian Dalam Negeri per 2013 mengungkap, terdapat sedikitnya 58 dinasti politik di Indonesia.


Terkait data itu, Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng mengatakan, harus ada upaya progresif dan komprehensif, demi memberantas dinasti politik.


"Sayangnya, Wapres dan Mendagri saja masih mengatakan, korupsi enggak selamanya karena dinasti politik," kata dia.


"Gimana mau membangun kalau konsepsi sudah berbeda?" tutur Robert lagi.


Hal ini diungkapkan Robert dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017).


Dia menilai, terkait maraknya dinasti politik tadi, maka perlu dibangun sebuah sistem yang baik di ranah penegakan hukum.


Robert menyebut, saat ini proses penangkapan pelaku-pelaku korupsi yang berasal dari kepala daerah berlatar belakang dinasti politik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tergolong baik.


Namun, sayangnya, vonis di pengadilan kerap tak menimbulkan efek jera terhadap si terdakwa.


"Maka upaya KPK harus bersinergi dengan langkah hukum yang lain, terutama proses pengadilan," tutur dia.


Selanjutnya, dari sisi pencegahan, masyarakat diharapkan bisa turut berkontribusi dalam memutus rantai dinasti politik tersebut.


Caranya dengan membangun kesadaran politik, sehingga kepala daerah yang terpilih bukanlah dipilih atas dasar hubungan keluarga dengan kepala daerah sebelumnya. Namun, betul-betul atas kinerjanya.


"Membangun kesadaran politik. Biarlah dinasti berjalan tapi dalam partai. Problem di daerah saya kira di tingkat masyarakat sipil," kata dia.


Penulis : Nabilla Tashandra


Editor : Glori K. Wadrianto


Link: KLIK DISINI


 


ICW: Ada 58 Dinasti Politik di Indonesia


 


Jakarta - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyebut, berdasarkan data dari Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak 2013 lalu tercatat ada 58 dinasti politik di Indonesia. Ia mengatakan, tentunya yang sangat fenomenal adalah Ratu Atut Chosiyah.


"Kalau kita merujuk data Kementerian Dalam Negeri tahun 2013, ada 58 dinasti politik. Tentu yang paling fenomenal adalah Banten karena suaminya, anaknya, adiknya, dan keluarga-keluarganya masuk ke dalam politik baik legislatif, ekslusif, dan yudikatif," ungkap Adnan dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017).


Ia menjelaskan, terkenalnya 'Dinasti Atut' dikarenakan mungkin dekatnya letak Banten dari pusat pemerintahan di Ibu Kota DKI Jakarta. Kini, Atut mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Tangerang karena dugaan kasus korupsi.


Adnan mengatakan, dengan dinasti politik, maka sangatlah mungkin terjadinya korupsi. "Dinasti politik lebih cenderung korupsi dibanding politisi lain biasa," kata Adnan.


Dia menambahkan, sejak 2004 ada sekitar 350 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masuk dalam dinasti politik. Tetapi jumlah tersebut sudah berkurang dengan adanya penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


"Kemudian masuk daftar OTT KPK atau ditetapkan tersangka sekitar 78 sampai yang terakhir Bupati Klaten," tutur dia.


Angka itu, lanjut dia, akan terus bergerak seiring dengan berjalannya waktu dan tidak adanya yang bisa menghentikan dinasti politik ini. "Angka itu akan terus bergerak mengikuti kekuasaan yang tidak pernah bisa di-exercise oleh pihak manapun sehingga cenderung korupsi," tukas Adnan.


Link: KLIK DISINI


 


ICW: Dinasti Politik Difasilitasi oleh Parpol


Dewi Irmasari - detikNews,  Foto: Dewi Irmasari

Jakarta - Terbentuknya dinasti politik tidak lepas dari adanya dukungan partai politik. Daerah-daerah di Indonesia terindikasi menjalankan praktik dinasti politik.


Hal ini mengemuka dalam dialog bertajuk 'Korupsi dan Politik Dinasti' pada acara Perspektif Indonesia di Gado-gado Boplo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017).


"Karena semua dinasti politik yang berkembang itu difasilitasi oleh partai. Oleh karena itu, saya kira partai yang harus dibenahi," kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo. 


Adnan mengatakan dinasti politik juga terjadi dalam tubuh partai. Penyebab terbentuknya dinasti politik adalah terbentuknya korporatisme partai. Hal inilah yang membuat politik dijadikan mesin 'perusahaan' bagi pemiliknya.


"Ini yang membuat korporatisme partai. Di mana kemudian partai dipimpin oleh pengusaha, dan semua mesin politik yang digunakan untuk anggaran itu muncul oleh usaha pemiliknya. Jadi partai kemudian disejajarkan sebagai perusahaan pribadi," terangnya.


"Karena kadang-kadang politisi dan pengusaha itu sesuatu yang tidak terpisah," tambah Adnan.


Berdasarkan data yang dikumpulkan pihak ICW, tercatat pada 2013 sebanyak 58 daerah di Indonesia terindikasi membangun dinasti politik, salah satunya Banten. Menurut Adnan, salah satu upaya untuk menutup ruang gerak dinasti politik dan mengurangi problem politik adalah dengan memotong struktur dinasti politik itu secara politik.


Sementara itu, Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng membedakan dinasti politik ke dalam tiga model. Model pertama adalah dinasti tanpa jeda, seperti yang terjadi di Kediri sejak 1999. Model ini kemudian terjadi di daerah Banten dan Cimahi.


Model dinasti politik selanjutnya disebut dengan dinasti lintas kamar. "Kakak bupati, adiknya DPRD, dan itu terjadi di Aceh. Model ketiga, model lintas daerah. Ini yang paling kuat sebenarnya, bapaknya gubernur di (daerah) mana, anaknya bupati di (daerah) mana," ucap Endi.


(tfq/ear)


Link: KLIK DISINI


 


Pengamat Ini Sebut Model Dinasti Politik di Indonesia Ada Tiga, yakni...


 


JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Di benak masyarakat, ketika mendengar istilah dinasti politik, yang pertama kali terbayang adalah Banten. Akan tetapi, ternyata, di seluruh penjuru tanah air, dinasti politik sebenarnya ada. Menurut Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, dinasti politik di Indonesia bisa dibagi menjadi tiga model. Pertama adalah dinasti politik regenerasi atau "arisan keluarga".


Dalam pandangannya, model itu telah dilakukan oleh mantan Bupati Kediri Sutrisno. Usai lengser dari jabatan Bupati pada 2009 lalu, Sutrisno menyerahkan posisinya ke istri pertamanya Haryati Sutrisno. Saat ini, Haryati sudah masuk ke periode kedua sebagai bupati.


Model regenerasi dalam dinasti politik berikutnya terjadi Banten, Klaten, dan Cimahi. Kata dia, secara umum model ini bahkan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. "Kediri model dinasti regenerasi pertama dan terlama di Indonesia," ujarnya dalam diskusi bertajuk ’Korupsi dan Politik Dinasti’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017).


Adapun model kedua, yakni lintas kamar dengan lintas cabang kekuasaan. Menurutnya, di Aceh, model seperti itu telah terjadi. "Model lintas kekuasaan ini contohnya, kakak menjadi bupati di daerah tertentu sang adik jadi ketua DPRD dan anggota keluarga lainnya memengang posisi kepala dinas yang strategis di daerah kakaknya," katanya.


Pemerintahan dengan model lintas kamar dinasti politik ini, lanjutnya, tidak akan ada check and balance. Pasalnya, legislatif dipegang oleh keluarga. Bahkan kontrol dari pendapatan dan pembelanjaan daerah tidak terditeksi.


Link: KLIK DISINI


 


ICW: Partai Fasilitator Dinasti Politik


 


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Politik disebut sebagai fasilitator maraknya dinasti politik yang terjadi di Indonesia.


Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan tidak ada kepala daerah dari unsur dinasti politik dari jalur perseorangan atau nonpartai.


"Tidak ada dari jalur independen. Ini menunjukkan partai ada persoalan, partai yang harus dibenahi," kata Adnan Topan Husodo saat diskusi bertajuk 'Korupsi dan Politik Dinasti' di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (7/1/2016).


Menurut Adnan Topan Husodo, ada fenomena partai yang kini dikuasai pengusaha.


Karenanya, partai berubah menjadi perusahaan pribadi. Politik kemudian menjadi tidak berkembang.


Adnan Topan mengungkapkan korupsi partai politik bermuara dari pendanaan yang tidak transparan.


Masyarakat tidak mengetahui sumber pendanaan karena adanya hubungan gelap antara pengusaha dan partai politik.


"Ini yang menimbullam pengusaha dengan politisi melakukan hubungan inses. Mereka pengusaha mereka juga politisi,"kata Adnan.


Link: KLIK DISINI


 


Sudirman Said: Biaya Politik Jadi Faktor Dinasti Politik Muncul


 


JAKARTA, RadarPena.com - Biaya politik yang besar merupakan salah satu faktor munculnya dinasti politik di sejumlah daerah di Indonesia. Begitu kata Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said saat diskusi bertajuk 'Korupsi dan Politik Dinasti' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1). Menurutnya, masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah maupun wakil rakyat, harus berani merogoh kocek hingga miliaran rupiah. Hal ini yang kemudian mendorong kepala daerah membangun dinasti politik untuk mempertahankan kekuasannya.


"Kalau mau mencalonkan diri menjadi Bupati, DPR, DPRD, itu harus mengeluarkan puluhan miliar. Itu uang siapa? Bisnis saja tidak menghasilkan itu dalam waktu lima tahun. Jadi artinya ini "investasi" besar-besaran dan wajarnya orang akan mencari cara bagaimana mencari kembalikan dana dan mempertahankannya ke depan," ujar Sudirman.


Meski biaya politik besar, namun mantan menteri ESDM itu tidak sepakat jika politik dijadikan kambing hitam dari banyaknya kepala daerah yang membangun politik dinasti. Menurutnya, sangat salah jika masyarakat menjauhi politik lantaran dinilai sebagai sarang praktik korupsi. Sebab perjalanan kehidupan bernegara tidak terlepas dari proses politik.


Sebut saja dalam pemilihan presiden, Panglima TNI, Kapolri. Belum lagi, dalam pemilihan pimpinan institusi keuangan seperti Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan hingga ke regulasi UU dan pemilihan pimpinan lembaga hukum. Secara keseluruhan hal tersebut harus lahir dari proses politik. "Jadi jernihnya kehidupan politik, juga akan membuat jernihnya kehidupan politik dihilirnya. Begitupun kalau kehidupan politik keruh, keruh juga di hilirnya. Jadi kita harus bedakan sistem politik dan politisi," ujarnya. [ian/rmol]


Link: KLIK DISINI