Perspektif Indonesia: Menimbang BUMN - 14 januari 2017

  Kamis, 02 Maret 2017     aish     LINTAS BERITA

Presiden Tahu Tidak Ada Pasal Berbahaya Di PP 72/2016

POLITIK  SABTU, 14 JANUARI 2017 , 15:38:00 WIB | LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

RMOL. Peraturan Pemerintah (PP) 72/2016 yang menggantikan PP 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas, dianggap telah melanggar konstitusi.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Zulfan Lindan dalam diskusi Perspektif Indonesia dengan topik 'Menimbang BUMN' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1).

Zulfan menilai penerbitan PP tersebut telah menutup pintu pengawasan terkait penyertaan modal negara dari BUMN dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme APBN.

Terlebih PP 72/2016 lahir tanpa ada proses diskusi dengan legislatif. Bahkan salah satu rekan kerja Zulfan di Senayan menaruh kecurigaan ada pihak yang sengaja mengaburkan Pasal 2A PP tersebut agar bisa mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo.

"Ada kawan bilang ini Presiden tahu nggak ya, bahwa ada pasal itu. Mohon maaf, Presiden kita ini kan sibuk, banyak pekerjaan, tiba-tiba disodorkan, 'ini sudah bagus Pak'. Ternyata ada pasal yang bahaya. Nah, ini saya khawatirnya tidak di diclair secara terbuka dan transparan, secara jujur kepada Presiden," ujar Zulfan.

Ia menambahkan, pihaknya bakal mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah terkait latarbelakang penerbitan PP tersebut.

Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak  luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurutnya, perlu ada kajian serius mengenai PP yang mendelegasikan pemerintah bisa menjual saham dari BUMN.

"PP ini perlu dijelaskan. Harus ada kajian serius, supaya tidak dibilang makar nantinya. Jadi yang tidak boleh dirubah itu Al-Quran dan Alkitab, kalau PP bisa dirubah," ujar Zulfan. [rus]

Link:  KLIK DISINI 

 

DPR: PP 72 Usaha Pemerintah Hindari Pengawasan

Nasional Sabtu, 14 Januari 2017

JAKARTA - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2016 menandakan pemerintah seolah ingin menghindari DPR dalam urusan pemindahan aset BUMN. "Nah menurut saya ini jadi tafsiran yang seakan-akan pemerintah ingin menghindari DPR. Itu kan tafsiran seperti sekarang," kata dia usai menghadiri sebuah diskusi tentang BUMN di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (14/1).

PP 72 tahun 2016 telah diterbitkan dan berlaku sejak 30 Desember 2016, lalu. PP ini adalah hasil revisi terhadap PP nomor 44 tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas (perusahaan swasta).

Dalam PP 72 2016 itu disebutkan, pemindahan aset negara pada BUMN, baik itu ke BUMN ataupun ke perusahaan swasta dilakukan tanpa melalui mekanisme pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Artinya, pemindahan tersebut dilakukan tanpa disetujui oleh DPR RI.

Said menilai, pemindahan aset BUMN ke perusahaan BUMN lain memang tidak perlu melalui persetujuan DPR. Sebab, keduanya sama-sama milik negara. Namun, sebaliknya, pemidahan aset BUMN ke perseroan terbatas atau swasta itu perlu diawasi ketat, terutama oleh DPR.

"Di Undang-undang BUMN itu pemindahan aset negara atau BUMN ke swasta itu adalah privatisasi. Nah privatisasi harus persetujuan DPR," kata dia.

Link:  KLIK DISINI 

 

Menimbang Rencana Orang Asing Bisa Jadi Direktur BUMN

Ekonomi Sabtu, 14 Januari 2017

Jakarta - Beberapa waktu lalu muncul wacana jabatan Chief Executive Officer (CEO) dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat diisi pihak asing.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) BUMN memang tidak ada larangan terkait hal tersebut. Namun, hal itu bertentangan apabila dilihat dari UU Tipikor, yang menyebut direksi BUMN merupakan pejabat negara

Said menerangkan, apabila direksi BUMN yang merupakan pejabat negara diisi oleh orang asing, maka hal itu juga bisa berlaku dalam posisi pejabat negara lainnya.

"Saya katakan tidak dilarang dalam UU BUMN tapi, UU lain tipikor menyebut pimpinan BUMN adalah pejabat negara yang laporkan LHKPN macam-macam," kata Said di Jakarta, Sabtu (14/1/2017).

"Jadi, apakah pejabat negara sudah boleh orang asing? Itu pertanyaan saya. Kalau dinyatakan sudah bisa pejabat negara bisa dari asing, pejabat negara lain seperti menteri juga boleh asing dong," sambung dia.

Dirinya menjelaskan, aturan Indonesia berbeda dengan negara lain. Walau dalam UU BUMN tidak menjadi masalah, namun secara konstitusi ada tafsiran politik yang berbeda.

"UU BUMN tidak ada masalah tapi sekarang BUMN kita basisnya konstitusi, negara lain enggak. Pimpinan BUMN pejabat negara, itu masalah tafsiran politik," jelasnya.

Walau demikian, dirinya mengaku tak mengetahui apabila jabatan petinggi BUMN diisi oleh orang asing akan berdampak baik atau pun buruk.

"Efeknya pada 2005 saya katakan intervensi politik enggak bisa, cari direksi enggak bisa Bahasa Indonesia, baca media, tekanan LSM enggak ngerti tapi pertanyaannya apa orang kita enggak ada? Orang baik bicara lempeng-lempeng tapi dianggap mengganggu," tuturnya.

Link:  KLIK DISINI 

 

Said Didu: Pimpinan BUMN Pejabat Negara, Mana Boleh Orang Asing

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu merasa miris dengan rencana pemerintah yang ingin mengangkat orang asing sebagai pimpinan di beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Wacana tersebut pertama kali dilontarkan Presiden Jokowi saat jamuan santap siang dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (3/1/2017). Jokowi ingin ada tiga atau empat bule profesional yang memimpin BUMN agar orang Indonesia belajar serta termotivasi dan berkompetisi.

Kemudian, ide tersebut diperkuat oleh pernyataan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, wacana menempatkan WNA sebagai Dirut BUMN tidak perlu dipermasalahkan karena tidak ada juga yang meributkan posisi pelatih timnas sepak bola yang diisi orang asing.

Said mengaku miris mendengar rencana tersebut. Ia mengatakan, pemerintah tidak bisa menyamakan BUMN di Tanah Air dengan perusahaan negara lain. “Posisi pimpinan BUMN negara lain memang bisa diisi warga negara asing, tapi BUMN kita tidak bisa,” kata dia dalam diskusi Perspektif Indonesia tema ‘Menimbang BUMN’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2017).

Menurut Said, Luhut lupa kalau BUMN di Indonesia dibentuk berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, berbeda dengan BUMN di negara lain, yang memiliki konstitusi sendiri.

“Dia lupa bahwa pimpinan BUMN itu pejabat negara. Kalau pimpinan BUMN sudah boleh asing, berarti pejabat negara boleh asing dong,” ujarnya.

Link:  KLIK DISINI 

 

DPR Keberatan Tak Dilibatkan Dalam Peralihan Aset BUMN

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merasa kurang setuju terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2016, yang tidak mengikutsertakan DPR dalam hal pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Komisi VI DPR RI, Zulfan Lindan, mengingatkan bahwa BUMN bukanlah milik pemerintah, melainkan milik negara. Sebab dirinya menilai, selama ini pemerintah berfikir jika BUMN ini hanyalah milik pemerintah.

"Bukan milik presiden, bukan milik menteri atau seluruh kabinet, tapi ini milik rakyat, milik negara," ungkap Zulfan di Jakarta, Sabtu (14/1/2017).

Oleh karena itu, Zulfan menjelaskan, DPR yang merupakan representasi dari rakyat haruslah dilibatkan dalam hal tersebut.

"Kan sudah jelas dalam aturan ketatanegaraan kita, karena ini milik negara, jadi ada representasi. Parlmenen, DPR, itu kan representasi dari rakyat, oleh karena itu sebagai stoke holder maka DPR harus menjaganya," terang dia.

Dirinya menilai, DPR perlu dilibatkan untuk dapat mengawasi serta mengkaji rencana pemerintah dalam mengambil keputusan. Hal itu tercantum dalam PP nomor 44 tahun 2005.

"Di PP nomor 44 tahun 2005, menjelaskan bahwa penyertaan modal dan segalam macam terhadap BUMN ini harus melalui APBN. APBN ini kan harus dibahas di DPR atau menteri yang bersangkutan dengan DPR," kata dia.

"Oleh karena itu yang menyangku PMN (Penyertaan Modal Negara), menyangkut pengalihan saham dan lain-lain harus atas dasar pengwasan atau dibicarakan dengan DPR," tuturnya. (ang/ang)

Link:  KLIK DISINI 

 

DPR: Presiden Harus Lebih Serius Perhatikan BUMN

Sabtu, 14 Jan 2017 | 17:19 WIB | Ekonomi

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Zulfan Lindan, Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat meminta Pemerintah untuk lebih serius memperhatikan perusahaan BUMN. Dengan demikian, BUMN sebagai tulang punggung pendapatan negara dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal. 

Dalam diskusi "Perspektif Indonesia: Menimbang BUMN" di Jakarta, Sabtu (14/1/2017), Zulfan mengemukakan, melihat permasalahan dalam pengoperasian pabrik semen BUMN di Rembang Jawa tengah, Pemerintah mestinya harus dapat memberikan perlindungan dan dukungan bagi perusahaan BUMN. 

"Presiden, sebagai kepala negara harus lebih memperhatikan BUMN. Presiden harus bisa meminta kepada Kementerian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung untuk menjaga BUMN sebagai aset yang menjadi tulang punggung pendapatan negara," tegasnya.

Selain itu, menurutnya masalah terbesar pada kebijakan pengelolaan BUMN terletak pada kepentingan dari partai politik. Alhasil, kebijakan negara juga diarahkan untuk kepentingan partai politik tertentu. 

"Bahkan pimpinan lembaga negara seperti MA, MK, KPK dan lembaga lainnya juga ditentukan oleh partai. Jadi kalau partainya brengsek, ya brengsek semua," ketusnya.

Oleh karena itu, semua pimpinan partai harusnya orang yang benar-benar bersih agar tidak tersandera dengan kepentingan partai politik yang mengusungnya. "Ini yang sesungguhnya jadi problem kita," tambahnya.

Link:  KLIK DISINI 

Berita Terkait


Sudah Tepatkah RUU Pemilu dan Perppu Ormas?

Jelang rapat paripurna DPR RI untuk menentukan nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, terjadi perdebatan di kalangan partai politik (parpol) mengenai 5 paket opsi. Opsi yang paling krusial menimbulkan perdebatan adalah mengenai ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold)ambang batas pencalonan presiden (

  Jumat, 21 Juli 2017        Sudi        LINTAS BERITA

UPAYA DOMINASI ORANG DAYAK: Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal di Kalimantan Barat

Tulisan ini merupakan laporan perjalanan dalam survei di Kalimantan Barat (Kalbar) pada 3-8 Mei 2017. Di sela-sela kesibukan memantau 80 Tenaga Pengumpul Data (TPD) survei selama lima hari, penulis berupaya menggali isu-isu lokal yang sekiranya menarik atau luput dari pertanyaan dalam kuesioner. Beberapa pertanyaan kunci seputar dinamika sosial

  Selasa, 04 Juli 2017        Yudha        LAPORAN SURVEI

KONTESTASI DI BALIK DAMAI: Dua Kelompok Ekonomi Dominan di Kabupaten Banyumas

Membaca kembali asumsi dominan dalam interaksi warga yang selama ini dinilai stabil dan harmonis, itulah tujuan utama dari penulisan tulisan pendek ini. Tulisan ini hendak melihat apakah di balik asumsi harmoni masyarakat Kabupaten Banyumas yang kuat mengadopsi nilai brayan urip (hidup rukun), tidak terdapat gejolak atau potensi gejolak yang dapat

  Selasa, 04 Juli 2017        Yudha        LAPORAN SURVEI

Kerjasama Penanganan Banjir Antara Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor

Di era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, Kerjasama Antar-Daerah (KAD) sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan-persoalan serius seperti pembangunan daerah pinggiran dan perbatasan antar-daerah yang kerap terabaikan. Hubungan KAD yang sering kali menyedot atensi publik adalah antara Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Kabupaten Bogor dengan isu seputar banjir.

  Selasa, 04 Juli 2017        Yudha        LAPORAN SURVEI
Top