Perspektif Indonesia: Lagi, Korupsi di Mahkamah Konstitusi? - 28 Januari 2017

2017-03-02 09:40:08 | On The News | Penulis : aish

Anggota Komisi III DPR: Akil dan Patrialis Lakukan Pengkhianatan Tertinggi Seorang Pejabat


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR, Saiful Bahri Ruray mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.


Terlebih citra "the guardian of constitution" atau pengawal konstitusi melekat pada institusi tersebut.


Politisi Partai Golkar itu juga prihatin sebab Patrialis serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar yang pernah tersangkut kasus serupa merupakan hasil rekrutmen dari DPR RI, khususnya Komisi III.


Baik Akil maupun Patrialis, keduanya merupakan "alumnus" Komisi III atau pernah bekerja di Komisi III.


"Apa yang dilakukan Akil Mochtar dan Patrialis Akbar, saya mengatakan ini sebagai pengkhianatan tertinggi seorang pejabat tinggi kepada publik," ujar Saiful dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1/2017).


"Dia mengkhianati konstitusi, amanat rakyat dan kepercayaan publik. Karena membangun kepercayaan publik tidak mudah," sambungnya.


Ia pun berharap MK mampu membuka diri karena kasus Patrialis merupakan tamparan kedua bagi lembaga tersebut, terlepas dari benar atau salahnya Patrialis. Ini karena kasusnya masih diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Ke depannya, ia pun mengusulkan supaya ada sistem rekrutmen yang terpadu. Pemerintah, Mahkamah Agung dan DPR harus memiliki mekanisme yang sama dalam menunjuk calon hakim konstitusi.


Dalam penunjukan Patrialis, misalnya. Ia ditunjuk langsung oleh Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sementara itu di rezim Presiden Joko Widodo, dibentuk tim seleksi yang kemudian menghasilkan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna. Mekanisme lainnya lagi berlaku di DPR dan MA.


"Rekrutmen itu harus terpadu. Selama ini kita main sendiri-sendiri. Presiden sendiri, MA sendiri, DPR sendiri. Seandainya itu terpadu," ucap Saiful.


Secara pribadi, dia berharap presiden sebagai kepala negara mampu mengambil inisiatif dan mengambil langkah cepat untuk berkoordinasi dengan MA dan DPR untuk melakukan perubahan struktural dan kultural terhadap MK.


"Kalau didiamkan sama dengan kejahatan terhadap konstitusi," kata dia.


Sebelumnya, patrialis diduga menerima suap senilai 20.000 Dollar AS dan 200.000 Dollar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar. Pemberian dari pengusaha impor daging Basuki Hariman tersebut diduga agar Patrialis membantu mengabulkan gugatan uji materi yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi.


Perkara gugatan yang dimaksud, yakni uji materi nomor 129/puu/XII/2015. Pengujian tersebut terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Patrialis membantah menerima suap. Patrialis justru menganggap dirinya sebagai korban, bukan seorang pelaku korupsi.


Ia meminta agar para hakim Mahkamah Konstitusi serta masyarakat memahami bahwa dirinya sedang mendapat perlakuan tidak adil. "Demi Allah, saya betul-betul dizalimi. Saya tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari Pak Basuki," ujar Patrialis.


Link: KLIK DISINI


 


'Jangan Sampai Ada Tamparan Ketiga Untuk MK'


Mantan Ketua Komisi Yudisial, Suparman Marzuki, menilai perlu adanya sistem rekrutmen hakim yang transparan, akuntable, dan terpadu. Tujuannya adalah untuk membenahi sistem peradilan Indonesia yang baik dan bersih dari korupsi.


"Asal ada kesungguhan dari Presiden, DPR, dan MA, untuk membuat mekanisme rekrutmen yang transapran, akuntabel, dan terbaru. Maka, harapan sistem peradilan yang baik pasti akan terjadi," ujar Suparman dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1).


Pernyataan tersebut terkait dengan kembalinya terungkap kasus dugaan suap di Mahkamah Konstitusi. Suparman menyebut tertangkapnya Patrialis Akbar seharusnya kasus itu bisa menjadi tamparan kedua untuk pemerintah Indonesia setelah kasus Akil Mochtar.


"Mumpung kita ditampar yang kedua, jangan sampai ada tamparan ketiga. Maka tidak ada pilihan lain selain perubahan total menyangkut rekrutmen hakim," kata dia.


Menurut Suparman, sistem rekrutmen calon hakim MK di Indonesia bisa belajar dari Turki. Dia menyebut para calon hakim di Turki tidak hanya dilihat dari intelektualitas, namun juga memiliki integritas, kompetensi, dan track record yang baik.


"Hakim di Turki bukan sarjana hukum sembarangan. Bukan hanya IP (Indeks Prestasi) bagus, tetapi punya track record bagus, integritas dan kompetensi yang baik," ujar dia.


Kasus dugaan suap di Mahkamah Konstitusi kembali terungkap setelah KPK menangkap hakim Patrialis Akbar. Mantan Menkumham itu ditangkap karena diduga menerima suap terkait pengurusan perkara.


 


Sebelum Patrialis, KPK pernah menangkap Akil Mochtar yang ketika itu menjabat Ketua MK. Akil juga ditangkap karena menerima suap pengurusan sejumlah perkara sengketa Pilkada. Dia kemudian diputus bersalah oleh pengadilan dan divonis penjara seumur hidup.


Link: KLIK DISINI


 


Pasca-OTT Patrialis Akbar, Perlu Perbaikan Kultural di MK


Haris Fadhil - detikNews


Jakarta - Anggota Komisi III DPR Syaiful Bahri Ruray mengatakan perlu ada perbaikan struktural dan kultural hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Perbaikan itu harus dilakukan karena ada dua kasus suap yang telah terjadi di MK.


"Dengan dua kasus sama (Akil Mochtar dan Patrialis Akbar) yang menimpa MK, harus ada perubahan struktural dan kultural. Kultural itu perbaikan manajemen kepemimpinan. Struktural tidak boleh tambal sulam lagi," kata Syaiful di Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1/2017).


Syaiful kemudian menyebut masalah rekrutmen harus diperbaiki di tiga lembaga yang berhak mengajukan hakim MK. Dia juga mencontohkan Hamdan Zoelva, yang tidak lagi menjadi hakim konstitusi karena harus mengulangi lagi dari awal proses rekrutmen, padahal sudah pernah mendaftar pada periode sebelumnya.


"Kalau tidak ada mekanisme rekrutmen yang seragam, masing-masing instansi akan suka-suka. Seperti Hamdan Zoelva. Aspek teknis rekrutmen itu mengganjal beliau. Perlu ada format rekrutmen yang mengikat, diatur undang-undang boleh, PP boleh. Kalau UU kan ribet, panjang prosesnya, dan harus mengikat DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung," jelasnya.


Masalah rekrutmen ini juga disoroti oleh mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki. Dia mengungkapkan, tidak tetapnya mekanisme perekrutan menjadi persoalan tersendiri dalam menentukan hakim MK.


"Mekanismenya harus mengikuti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, transparan dan partisipatif. Undang-Undang MK Pasal 20 itu jadi masalah, karena mekanisme itu ditentukan masing-masing lembaga. Ini harus direvisi dan harus ditentukan undang-undang," ungkapnya.


Dia juga mencontohkan dua cara berbeda yang dilakukan SBY saat menjabat presiden dalam menentukan hakim MK. Suparman berharap ada aturan yang mengikat DPR, Presiden, dan MA dalam memilih hakim MK.


"Zaman Pak SBY ada berbagai cara. Dia pernah buat timsel zaman Pak Buyung di Wantimpres. Terus kemudian periode berikutnya main tunjuk saja sebagaimana yang berlaku untuk Pak Patrialis Akbar," ujar Suparman.


"Harapan kita, proses seleksi ini berlaku bagi tiga lembaga yang berwenang merekrut hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan diserahkan kepada masing-masing," imbuhnya.


Sorotan terhadap hakim MK ini kembali mencuat setelah KPK menetapkan tersangka kasus suap kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar. 


KPK menduga Patrialis Akbar menerima hadiah atau janji senilai USD USD ribu dan SGD 200 ribu. Selain itu, KPK menyita dokumen pembukuan perusahaan, catatan-catatan dan aspek lain yang relevan dengan perkara, voucher pembelian mata uang asing, dan draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 yang merupakan nomor perkara uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.


Dalam kasus itu, Patrialis dan Kamaludin dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kemudian terhadap Basuki dan Feni, KPK mengenakan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 


(HSF/fjp)


Link: KLIK DISINI


 


Eks Ketua KY: Yang Dilakukan Patrialis Pengkhianatan Tertinggi


Haris Fadhil - detikNews


Jakarta - Mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki menyebut kasus dugaan suap yang melilit Patrialis Akbar sebagai pengkhianatan tertinggi pejabat publik. Patrialis telah mengkhianati konstitusi dan kepercayaan rakyat.


"Apa yang dilakukan oleh Akil Mochtar dan Patrialis Akbar, saya menyatakan ini pengkhianatan tertinggi pejabat publik terhadap Republik. Dia mengkhianati konstitusi, amanat rakyat, dan kepercayaan publik karena membangun kepercayaan tidak mudah," kata Suparman dalam diskusi yang digelar Populi Center di Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia No 41 Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1/2017).


Dalam diskusi dengan tema 'Lagi, Korupsi di Mahkamah Konstitusi?' ini, Suparman menyebut MK adalah identifikasi dari konstitusi. Oleh sebab itu, perilaku hakim konstitusi adalah cerminan dari konstitusi tersebut.


"Memang Mahkamah Konstitusi itu kan identifikasi dari konstitusi. Dia bukan sekadar penafsir konstitusi. Karena itu, tindak-tanduk hakim konstitusi harus mencerminkan konstitusi," jelasnya.


Dia mengemukakan syarat menjadi hakim MK sudah berat. Namun dia menduga ada pihak yang tidak menginginkan syarat-syarat itu terpenuhi.


"Syarat jadi hakim MK dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di Pasal 15 berat sekali. Tidak punya kepribadian tercela, punya integritas, dan negarawan. Sebenarnya ini bisa diterjemahkan ketika mekanisme dilakukan. Banyak kan anak bangsa punya syarat ini, tapi sebagian orang seperti tidak doyan dengan orang-orang seperti ini atau sebaliknya, pasti ada yang salah terkait mekanisme, terbuang sia-sialah sumber daya bangsa seperti ini," ungkap Suparman.


KPK menduga Patrialis Akbar menerima hadiah atau janji senilai USD 20 ribu dan SGD 200 ribu. KPK menyita dokumen pembukuan perusahaan, catatan-catatan dan aspek lain yang relevan dengan perkara, voucher pembelian mata uang asing, dan draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 yang merupakan nomor perkara uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.


Dalam kasus itu, Patrialis dan Kamaludin dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kemudian terhadap Basuki dan Feni, KPK mengenakan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 


(aan/fjp)


Link: KLIK DISINI


 


Menyedihkan, Sudah Dua Alumni Komisi III Yang Menggoyang Konstitusi


POLITIK  SABTU, 28 JANUARI 2017 , 10:45:00 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Anggota Komisi III DPR RI, Saiful Bahri Ruray, mengaku sangat sedih karena kehormatan lembaga Mahkamah Konstitusi sudah tercoreng dua kali.


Sudah dua hakim konstitusi yang pernah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang lebih membuat ia prihatin, keduanya merupakan "alumni" dari Komisi III DPR RI.


Yang ia maksudkan ialah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, yang ditangkap pada 2013 lalu. Lalu, mantan hakim konstitusi, Patrialis Akbar, yang diciduk pada Rabu lalu. Mereka berdua terlibat dalam perkara suap.


"Kedua hakim konstitusi itu hasil perekrutan DPR RI, alumni Komisi III," ucap Saiful dalam diskusi "Lagi, Korupsi di Mahkamah Konstitusi" di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1).


Ia lebih menyesali, korupsi sudah merambah ke lembaga MK yang adalah penjaga konstitusi, yang fungsi dan strukturnya perlu mendapat kepercayaan tinggi dari rakyat. 


"Ada yang hilang dalam proses berbangasa bernegara, khususnya dalam kasus MK. Kalau kita bicara MK dalam konteks konstitusi, maka ada pelajaran yang menyatakan konstitusi adalah segalanya," ucapnya.


Kalau konstitusi "digoyang" dengan perkara-perkara korupsi yang mempermalukan MK, lanjut dia, maka sama saja itu sudah merombak dasar bernegara. 


"Norma fundamental negara ini yang sedang dirobohkan oleh Patrialis," tegasnya. [ald]


Link: KLIK DISINI


 


Sekali Lagi MK Berurusan dengan KPK, Jadi Tamparan Ketiga


 


JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menurut anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Bahri Ruray cukup dua kali saja Mahkamah Konstitusi mendapat tamparan karena hakimnya ditangkap akibat terlibat kasus korupsi.


Dia pun mengingatkan agar jangan sampai untuk ketiga kalinya hakim MK ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kalau itu tamparan ketiga, amblaslah kita,” katanya saat diskusi ’Lagi, Korupsi di Mahkamah Konstitusi?’ di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1/2017).


Di samping itu, dia mengaku sepakat untuk menghidupkan kembali kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi hakim MK. Kewenangan KY, lanjutnya, harus diperkuat.


Diterangkannya, KY yang notabene lembaga yang dimiliki negara bisa dimanfaatkan melakukan pengawasan, seperti yang dilakukan terhadap hakim-hakim di bawah Mahkamah Agung (MA). “(Hakim) yang lain bisa diawasi, kenapa hakim (MK) ini spesial sekali?” tuturnya.


Diakuinya, untuk memperkuat KY memang harus dilakukan perubahan peraturan yang mendasar.


Menurutnya, semuanya kini tergantung dari kemauan politik dari DPR, MA dan presiden. Di sisi lain, dia menyebut bahwa dalam negara demokrasi semua lembaga harus bisa diawasi.


Lebih jauh dikatakannya, MA bukan lembaga superbody yang tidak boleh diawasi. “Orangnya bukan superman, bukan superwoman,” tegasnya.


Maka dari itu, dia pun menyarankan agar orang yang dipilih sebagai hakim MK ke depannya harus berintegritas, berkompetensi, dan cendekiawan.(boy)


Sumber: JPNN


Editor: Boy Riza Utama


Link: KLIK DISINI


 


Penangkapan Patrialis & Akil Mochtar Tamparan Keras untuk DPR


JAKARTA - Tertangkapnya hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan kehebohan, sekaligus menggambarkan bobroknya institusi di Indonesia.


Anggota DPR RI Komisi III Syaiful Bahri Ruray mengatakan, kasus yang menimpa mantan Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu merupakan untuk kedua kalinya alumni parlemen terjerat kasus suap, ketika menjadi hakim MK.


"Yang pertama dulu kan Akil Mochtar, lalu kini Patrialis Akbar yang dua-duanya adalah mantan politisi dan alumni Komisi III DPR RI," kata Syaiful saat menghadiri diskusi publik 'Lagi, Korupsi di Mahkamah Konstitusi' di Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1/2017).


Menurutnya, MK itu adalah payung tertinggi dalam lembaga hukum. Sebab, dalam hukum itu konstitusi merupakan segalanya dalam dasar negara. Sehingga apabila lembaga tersebut digoyang, maka kedaulatan suatu negara akan terancam.


"Kalau konstitusi diobok-obok seperti ini, masa depan negara akan kelam," imbuhnya.


Politikus Partai Golkar itu mengaku, ini menjadi tamparan keras bagi DPR, khususnya Komisi III. Karena dalam kurun waktu tiga tahun Ketua dan Hakim MK terjerat kasus suap.


"Kami tidak ingin terjadi untuk yang ketiga kalinya. Karena itu mengindikasikan sebuah negara yang gagal dalam membangun konstitusi yang baik,"‎ tandasnya.


Sekedar diketahui, KPK resmi menetapkan Patrialis Akbar sebagai tersangka suap terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.


Patrialis diduga menerima suap sebesar USD20 ribu dan SGD200 ribu atau senilai Rp2,15 miliar dari pengusaha impor daging Basuki Hariman. Pemberian ke Patrialis tersebut sudah ketiga kalinya. Uang suap diberikan agar Patrialis membantu mengabulkan gugatannya.


Selain Patrialis, KPK menetapkan Kamaluddin sebagai perantara suap, Basuki Hariman dan Ng Fenny selaku sekretaris Basuki.


(ris)


Link: KLIK DISINI


 


Eks Ketua KY Sebut Patrialis dan Akil Mochtar Pengkhianat


Rakhmatulloh


JAKARTA - Kasus dugaan suap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dinilai telah memberikan dampak besar bagi Mahkamah Konstitusi (MK). Kasus itu dianggap telah merusak kewibawaan lembaga tersebut. 


Wibawa MK dinilai semakin terpuruk setelah sebelumnya tercoreng kasus Akil Mochtar, mantan Ketua MK yang divonis hukuman seumur hidup karena menerima suap perkara sengketa pilkada. 


"Apa yang dilakukan Akil dan Patrialis ini saya bilang pengkhianatan tertinggi pejabat publik terhadap Republik," ujar mantan Ketua Komisi Yudisial (KY), Suparman Marzuki saat berbicara dalam diskusi Perspektif Indonesia bertajuk Lagi, Korupsi di Mahkamah Konstitusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (28/1/2017).


Suparman menilai perilaku keduanya telah mengkhianati kontitusi, mengkhianati rakyat dan mengkhianati kepercayaan publik. 


Dia menganggap MK adalah benteng konstitusi yang harus dijaga muruwahnya. Hakim konstitusi dikatakannya tidak sekadar penafsir konstitusi, namun juga penjaga konstitusi itu sendiri. 


"Karena itu tindak-tanduk seluruh hakim konstitusi itu harus cerminkan konstitusi itu sendiri," ucapnya.  


(dam)


Link: KLIK DISINI