Perspektif Indonesia 11 Maret 2017: KTP Diurus KPK

2017-03-17 10:11:34 | Perspektif Indonesia | Penulis : Engge

JAKARTA. Kasus mega korupsi bergulir dan lembar dakwaan beredar luas sebelum persidangan dimulai. Berbagai nama oknum pejabat negara disebut-sebut terlibat dalam kasus yang disinyalir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Bagaimana sebaiknya kasus ini disikapi?


Untuk membahas isu terhangat ini, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network mengadakan diskusi Perspektif Indonesia bertemakan "KTP Diurus KPK" di Restoran Gado-Gado Boplo Jakarta, Sabtu (11/3). Dalam diskusi ini hadir Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandupraja, Ketua DPP Partai Golkar Andi Harianto Sinulingga, dan Peneliti ICW Emerson Yuntho.


Mantan Komisioner KPK Adnan Pandupraja mengatakan  pada waktu dirinya menjabat sebagai komisioner KPK, pihak KPK akan melakukan rapat internal terlebih dahulu lalu mensosialisasikan hasil rapat penting tersebut kepada pihak istana. Rapat ini dilakukan terkait dengan kasus korupsi yang sedang digeluti KPK. Sosialisasi yang dilakukan KPK terhadap presiden bukanlah bentuk konsultasi.


"Hanya pemberitahuan dan hanya presiden saja karena mungkin bisa saja tiba-tiba ada serangan balik," ujar Adnan. Menurutnya, KPK sendiri perlu menjaga keamanan instansinya dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh presiden. Proteksi ini, akunya, juga menjadi kewajiban presiden dan sudah diatur dalam Undang-Undang.


Mengenai kasus korupsi e-ktp, Adnan bilang, sejak periode sebelumnya ketika Antasari menjadi Ketua KPK kasus ini sudah ada. Maka dari itu, potensi mega korupsi negara tersebut seharusnya bisa dicegah jika sedari awal sudah diungkapkan kepada publik. Dalam hal ini, ia melihat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi lembaga yang bertanggung jawab. "Kalau sejak awal BPK konsisten tegas tidak akan terjadi seperti ini," terangnya.


Peneliti ICW Emerson Yuntho menjelaskan, penanganan kasus e-ktp ini tidak hanya persoalan membongkar namun juga menuntaskan. Kasus e-ktp ini menyangkut multi aktor yang tidak hanya parlemen dan legistlatif yang bermain, namun juga ada yudikatif, swasta, dan badan pemeriksa. Tugas KPK adalah menjawab tantangan persoalan ini hingga tuntas.


Dalam hal ini KPK tidak bisa berdiri sendiri. Sesuai dengan nawacita, dukungan terhadap KPK dan proses legislasi yang mendorong penguatan pemberantasan korupsi harus dilakukan. "Kalau sudah ada bukti yang kuat segera naikkkan kasus ini," pungkas Emerson.


Ketua DPP Partai Golkar Andi Harianto Sinulingga mengaku pesimis terhadap kinerja KPK sekarang ini. Ia ragu KPK akan berani langsung menyentuh pada grand master korupsi e-ktp. Proses kasus ini sebaiknya dibuka seterang mungkin agar publik bisa melihat. "Saya ingin KPK menetapkan 14 orang (DPR) itu sebagai tersangka karena mereka telah menerima uang," imbuh Andi. (*)