Perspektif Indonesia: DPD Pasca Putusan MA - 1 April 2017

2017-04-01 09:09:02 | Perspektif Indonesia | Penulis : Rafif

JAKARTA. Polemik mengenai kursi pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memanas. Sejatinya DPD akan memilih ketua baru pada sidang paripurna pada hari Senin tanggal 3 April 2017. Pemilihan ketua baru ini didasarkan pada peraturan DPD RI No 1/2016 mengenai Tatib DPD RI yang memangkas masa jabatan pimpinan DPD RI dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Rencana ini menuai perdebatan menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) no 38 P/HUM/2016 yang mencabut peraturan DPD soal pemotongan jabatan. Polemik ini membuat publik bertanya, bagaimana sebaiknya DPD diletakkan dalam desain ketatanegaraan dan mozaik politik Indonesia? Untuk membahas isu ini, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network mengadakan diskusi Perspektif Indonesia bertemakan "DPD Pasca Putusan MA" di Restoran Gado-Gado Boplo Jakarta, Sabtu (1/4).


Dalam diskusi ini hadir Nono Sampono (Anggota DPD RI), M. Sofwat Hadi (Anggota DPD RI), Bivitri Susanti, SH, LLM (Ahli Hukum Tata Negara), dan Adi Abidin, MIR (Ahli Hubungan Internasional/Research Fellow Populi Center). Diskusi dimoderatori oleh host Perspektif Indonesia, Ichan Loulembah. Dalam diskusi ini, Sofwat Hadi (Anggota DPD RI) berpendapat bahwa DPD RI harus mengikuti koridor hukum dalam hal pucuk pimpinan DPD RI. Artinya, masa jabatan DPD RI harus tetap selama 5 tahun dan tidak dipotong menjadi 2,5 tahun. Lebih lanjut Sofwat mengatakan "Saya setuju jika periode pimpinan 5 tahun, karena kalau 2,5 tahun nanti pimpinan yang ada akan fokus berputar mencari dukungan agar terpilih kembali. Masa jabatan yang semula 5 tahun menjadi 2,5 tahun akan berpotensi mencipatkan stabilitas. Dalam pandangannya, manuver politik harus sesuai dengan koridor hukum. Berbeda dengan Sofwat Hadi, argumentasi lain dipaparkan Nono Sampono (Anggota DPD RI) yang menampik bahwa pemotongan masa jabatan menjadi 2,5 tahun didasari oleh keinginan bagi-bagi jabatan. Nono Sampono mengatakan "Persoalan tatib ini sudah muncul dari periode lalu, jadi jangan dilihat ini sebagai bagi-bagi jabatan. Jika masa pimpinan dipersingkat menjadi 2,5 tahun, hal tersebut membuka peluang pergantian pemimpin apabila pemimpin tidak amanah." Lebih lanjut, Nono Sampono menekankan kejanggalan dalam putusan MA mengenai tatib DPD RI dan akan melaporkan MA ke Bareskrim Polri. Nono Sampono memaparkan "Kalau kita bacakan setebal ini dan tuntutan pemohon atas nama Putrasidin, 95 persen copy paste produk hukum lembaga negara ini mengikuti pengacara atas nama pemohon. Titik koma, garis miring juga (sama dengan pemohon), inilah yang akan dituntut."


Pakar hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, SH, LLM memaparkan bahwa langkah untuk membawa persoalan Tatib DPD RI ke ranah hukum sudah tepat. Bivitri Susanti memaparkan "Saya kira langkah bagus untuk dibawa ke ranah hukum karena politisi itu memiliki perspektif berbeda. Karena jika kita melihat ke satu tahun ke belakang, para anggota dewan memiliki intepretasi yang berbeda. Memang kalau aturan tatib itu masuk ke ranah MA." Lebih lanjut, Bivitri Susanti memaparkan bahwa keputusan memperpendek masa jabatan menjadi 2,5 tahun patut untuk dipertanyakan, karena sangat kuat nuansa untuk menjadi lahan bagi-bagi kekuasaan. Mengingat, tidak dapat dipungkiri bahwa jabatan ketua diikuti pula dengan berbagai fasilitas yang mengikutinya. Secara umum, Bivitri Susanti menjelaskan terdapat kesalahan berfikir apabila pemotongan masa jabatan menjadi 2,5 tahun dijadikan alasan untuk dapat menilai kinerja, mengingat menjadi ketua DPD RI adalah jabatan politik dan bukan karier. Bivitri Susanti menjelaskan "Apabila tujuannya menilai kinerja, maka ini menurut saya tidak tepat karena DPD RI adalah jabatan politik dan bukan karier. Lagipula, pembuatan keputusan dilakukan secara bersama-sama oleh 132 anggota DPD. Tujuan pemimpin dalam DPD RI adalah memimpin sidang dan mewakili DPD apabila ada acara seremonial." Berbeda dengan Bivitri Susanti yang menggunakan perspektif hukum, Adi Abidin (ahli Hubungan Internasional) menjelaskan bahwa keberadaan DPD harus dilihat dari kacamata prinsip perwakilan politik. Pada prinsipnya, apabila perwakilan politik dianggap tidak mencukupu, baru kemudian dibuat kamar baru seperti DPD RI. Hanya saja perlu diingat bahwa DPR RI mewakili daerah, sehingga harus independen.


Berbeda dengan anggota DPR RI yang didorong dari partai politik. Diakhir diskusi, Sofwat Hadi dan Nono Sampono memiliki dua sikap berbeda. Bagi Sofwat Hadi, secara politik tidak dibenarkan apabila jataban seseorang dipotong menjadi 2,5 tahun. Harus dikaji ulang kebijakan pimpinan anggota DPD RI ini dan disesuaikan lama masa jabatannya selama 5 tahun seperti DPR RI. Bagi Nono Sampono, kesalahan (ketik) fatal MA menjadikan produk hukum tersebut menjadi keputusan salah. Oleh karena itu, DPD RI sudah selayaknya tetap jalan terus dalam membawa agenda pengaturan masa jabatan pimpinan DPD RI menjadi 2,5 tahun. Sejalan dengan Sofwat, pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menegaskan bahwa meskipun putusan MA salah ketik, putusan tersebut tetaplah legal dan mengikat. Secara substansi, putusan MA tidak dapat diabaikan karena kesalahan teknis. Jika pada hari senin (3/4) putusan MA masih dinafihkan, maka publik dapat menilai (kinerja) DPD RI.