MA MAU APA? - 8 April 2017

  Rabu, 12 April 2017     Rafif     INDONESIA

JAKARTA. Konflik internal terkait dengan kursi pimpinan DPD RI kian memanas. Konflik ini tidak lepas dari keputusan MA yang membatalkan tata tertib DPD tentang pergantian pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Melalui putusan ini, masa jabatan pimpinan permanen 5 tahun dan tidak dipilih ulang per setengah periode. Konflik ini tidak lepas dari putusan “salah ketik” yang dilakukan MA, belum lagi pelantikan oleh MA yang semakin membelah DPD. Bagaimana konflik DPD RI ini ditanggapi oleh lembaga negara lainnya? 

Untuk membahas isu ini, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network mengadakan diskusi Perspektif Indonesia bertemakan "MA Mau Apa?" di Gado-Gado Boplo (Jl. Gereja Theresia No 41, Menteng, Jakarta Pusat), Sabtu (8/4/17). Diskusi ini mengundang Dr. Laode Ida (Komisioner Ombudsman RI, Wakil Ketua DPD RI 2004-2014), Farid Wajdi (Juru Bicara Komisi Yudisial), Hery Firmansyah, SH, Aff, WM., M.Hum., MPA (Pengamat Hukum), dengan host oleh Ichan Loulembah.

Bagi Laode Ida, persoalan masa kepemimpinan DPD RI merupakan persoalan klasik yang telah lama ada dari periode II, namun pada waktu itu tidak banyak yang mendukung gagasan ini. Laode Ida mengatakan  “Perlu dicatat bahwa perjuangan pimpinan menjadi 2,5 tahun itu mulai dari periode II, namun pada saat itu perjuangan itu tidak berhasil karena memang tidak banyak yang setuju secara politik.” Terkait  dengan  putusan  MA, Laode  melihat  bahwa putusan MA  untuk  melantik  melalui perwakilan   tetaplah   sah.   Bagaimanapun   juga,   pergantian   masa   kepemimpinan   melihat   kehendak mayoritas   di   DPD   RI.   Pada   masa   sekarang,   DPD   RI   banyak   dikuasai   oleh   Oesman   Sapta   dan menghendaki agar masa  jabatan dibatasi menjadi  2,5 tahun. Laode mengingatkan pentingnya KY untuk menindak pelanggaran administrasi yang ada di MA. Laode mengatakan “Masalah administrasi tidak dapat sepenuhnya menyalahkan pegawai bawah, karena ketua memiliki fungsi kontrol. Jadi (hal) ini agak aneh, karena putusan ini telah mempermalukan lembaga tersebut dan mengacaukan lembaga lain (DPD). Jadi saya sebenarnya berharap KY butuh untuk memberikan judgement mengapa terjadi kekeliruan.” 

Farid Wajdi selaku juru bicara KY memaparkan bahwa KY tidak dapat bertindak secara cepat karena ada prosedur yang harus dilewati. Dalam prosesnya, KY hanya bergerak dalam ranah etik, seperti pemaparannya “Sampai sekarang KY belum memastikan apakah ini persoalan administrasi murni atau persoalan  etik  (terkait   putusan   MA). Sampai  sekarang KY masih   mengumpulkan   informasi,   jadi tahapan di KY masih pada tahapan pengumpulan.” KY butuh memastikan bahwa persoalan ini masuk kedalam ranah hakim atau bukan. Hanya saja, sekali lagi Farid menekankan bahwa KY merupakan lembaga etik  yang   hanya dapat  memberikan   sanksi  etik. Seperti  yang   diungkap  oleh Farid  yang mengatakan “Saya ingin meluruskan pemahaman orang mengenai KY. Jadi KY adalah komisi etik. Jadi segala keputusannya sebenarnya tidak eksekusional. Sebagai lembaga  etik, maka  yang dapat diberikan adalah sanksi etik. Kalau ada konsekuensi pelanggaran etik maka pelanggar tersebut harus mundur”

Hery Firmansyah selaku pengamat melihat bahwa persoalan MA salah ketik merupakan kesalahan kontrol yang lemah dari hakim di MA dalam mengeluarkan putusan. Terkait dengan persoalan ini, Hery melihat bahwa baik KY maupun Ombudsman RI harus segera bertindak. Diakhir diskusi, Laode Ida menegaskan pentingnya bagi KY untuk pro aktif memberi saran kepada MA.  Krena   keputusan  MA  telah membuat  gaduh  lembaga  negara  lain.   Di  sisi  lain,  Farid  Wajdi mengatakan   bahwa   KY  terbatas   dalam   wilayah-wilayah   etik yang   kemudian   membuat   putusan-putusannya hanya berada pada wilayah etik saja.  

Berita Terkait


Rilis Survei Nasional & Diskusi Media: 3 TAHUN “INDONESIA SENTRIS”: PENILAIAN DARI RAKYAT

Populi Center melakukan Rilis Survei Nasional yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2017

Rilis Survey selengkapnya dapat didownload disini

  Kamis, 02 November 2017        Yudha        RILIS SURVEI

“PERSEPSI MASYARAKAT JELANG PILGUB NTT 2018”

Populi Center mengadakan survei di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mengetahui persepsi masyarakat menjelang Pemilihan Gubernur NTT 2018. Survei dilaksanakan mulai tanggal  21  Juli  2017  sampai  29  Juli  2017. Melalui survei tersebut, kami ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat NTT mengenai kriteria calon Gubernur yang diinginkan

  Kamis, 07 September 2017        ade        RILIS SURVEI

Hubungan Mayoritas-Minoritas Agama dengan Negara di Indonesia dan Amerika Serikat

Masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama beragam dalam hal menganut agama. Keberagaman itu bisa menguntungkan, tetapi bisa pula problematik bagi masing-masing negara, tergantung bagaimana pemerintah dan masyarakat sipil menegakkan prinsip toleransi. Ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas belakangan ini jadi semakin menjadi perhatian. Kampanye politik di kedua negara berhasil memobilisasi

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI

Mengelola Radikalisme dalam Alam Demokrasi

Jeffrey Winters dikenal sebagai akademisi dan Direktur Equality Development and Globalization Studies (EDGS) Northwestern University, Amerika Serikat. Selain itu Winters menjabat Chairman of the Board of Trustee The Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF) dan  Direktur Program Ilmu Sosial di Center for Public Policy Transformation (Transformasi) yang keduanya berkantor

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI
Top