MA MAU APA? - 8 April 2017

  Rabu, 12 April 2017     Rafif     INDONESIA

JAKARTA. Konflik internal terkait dengan kursi pimpinan DPD RI kian memanas. Konflik ini tidak lepas dari keputusan MA yang membatalkan tata tertib DPD tentang pergantian pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Melalui putusan ini, masa jabatan pimpinan permanen 5 tahun dan tidak dipilih ulang per setengah periode. Konflik ini tidak lepas dari putusan “salah ketik” yang dilakukan MA, belum lagi pelantikan oleh MA yang semakin membelah DPD. Bagaimana konflik DPD RI ini ditanggapi oleh lembaga negara lainnya? 

Untuk membahas isu ini, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network mengadakan diskusi Perspektif Indonesia bertemakan "MA Mau Apa?" di Gado-Gado Boplo (Jl. Gereja Theresia No 41, Menteng, Jakarta Pusat), Sabtu (8/4/17). Diskusi ini mengundang Dr. Laode Ida (Komisioner Ombudsman RI, Wakil Ketua DPD RI 2004-2014), Farid Wajdi (Juru Bicara Komisi Yudisial), Hery Firmansyah, SH, Aff, WM., M.Hum., MPA (Pengamat Hukum), dengan host oleh Ichan Loulembah.

Bagi Laode Ida, persoalan masa kepemimpinan DPD RI merupakan persoalan klasik yang telah lama ada dari periode II, namun pada waktu itu tidak banyak yang mendukung gagasan ini. Laode Ida mengatakan  “Perlu dicatat bahwa perjuangan pimpinan menjadi 2,5 tahun itu mulai dari periode II, namun pada saat itu perjuangan itu tidak berhasil karena memang tidak banyak yang setuju secara politik.” Terkait  dengan  putusan  MA, Laode  melihat  bahwa putusan MA  untuk  melantik  melalui perwakilan   tetaplah   sah.   Bagaimanapun   juga,   pergantian   masa   kepemimpinan   melihat   kehendak mayoritas   di   DPD   RI.   Pada   masa   sekarang,   DPD   RI   banyak   dikuasai   oleh   Oesman   Sapta   dan menghendaki agar masa  jabatan dibatasi menjadi  2,5 tahun. Laode mengingatkan pentingnya KY untuk menindak pelanggaran administrasi yang ada di MA. Laode mengatakan “Masalah administrasi tidak dapat sepenuhnya menyalahkan pegawai bawah, karena ketua memiliki fungsi kontrol. Jadi (hal) ini agak aneh, karena putusan ini telah mempermalukan lembaga tersebut dan mengacaukan lembaga lain (DPD). Jadi saya sebenarnya berharap KY butuh untuk memberikan judgement mengapa terjadi kekeliruan.” 

Farid Wajdi selaku juru bicara KY memaparkan bahwa KY tidak dapat bertindak secara cepat karena ada prosedur yang harus dilewati. Dalam prosesnya, KY hanya bergerak dalam ranah etik, seperti pemaparannya “Sampai sekarang KY belum memastikan apakah ini persoalan administrasi murni atau persoalan  etik  (terkait   putusan   MA). Sampai  sekarang KY masih   mengumpulkan   informasi,   jadi tahapan di KY masih pada tahapan pengumpulan.” KY butuh memastikan bahwa persoalan ini masuk kedalam ranah hakim atau bukan. Hanya saja, sekali lagi Farid menekankan bahwa KY merupakan lembaga etik  yang   hanya dapat  memberikan   sanksi  etik. Seperti  yang   diungkap  oleh Farid  yang mengatakan “Saya ingin meluruskan pemahaman orang mengenai KY. Jadi KY adalah komisi etik. Jadi segala keputusannya sebenarnya tidak eksekusional. Sebagai lembaga  etik, maka  yang dapat diberikan adalah sanksi etik. Kalau ada konsekuensi pelanggaran etik maka pelanggar tersebut harus mundur”

Hery Firmansyah selaku pengamat melihat bahwa persoalan MA salah ketik merupakan kesalahan kontrol yang lemah dari hakim di MA dalam mengeluarkan putusan. Terkait dengan persoalan ini, Hery melihat bahwa baik KY maupun Ombudsman RI harus segera bertindak. Diakhir diskusi, Laode Ida menegaskan pentingnya bagi KY untuk pro aktif memberi saran kepada MA.  Krena   keputusan  MA  telah membuat  gaduh  lembaga  negara  lain.   Di  sisi  lain,  Farid  Wajdi mengatakan   bahwa   KY  terbatas   dalam   wilayah-wilayah   etik yang   kemudian   membuat   putusan-putusannya hanya berada pada wilayah etik saja.  

Berita Terkait


RILIS MEDIA - KANDIDAT IDAMAN WARGA JAWA TENGAH DI PILGUB 2018

Jelang Pemilihan Gubernur Jawa Tengah  (Pilgub  Jateng) 2018 mendatang, Populi Center melakukan survei untuk mengetahui kesiapan dan preferensi pilihan masyarakat Jateng tentang calon Gubernur dan Wakil Gubernur (cagub‐cawagub). Selain itu, survei dilakukan untuk mendapatkan opini masyarakat mengenai penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Survei dilakukan pada 15‐23 Maret

  Rabu, 14 Juni 2017        Yudha        RILIS SURVEI

Membedah Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia

Kelas menengah muslim Indonesia masih terus berupaya membangun ruang eksistensi dan ruang idealitas, serta perlu membangun gagasan konstruktif alih-alih hanya di arena konsumtif. Demikian dipaparkan Wasisto Raharjo Jati dari Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI dalam diskusi Forum Populi, 7 Juni 2017 di Jakarta. Diskusi ini membedah buku karya Wasisto Politik

  Jumat, 09 Juni 2017        Yudha        PENULISAN

“Merancang Pemilu Plus Plus”

Jakarta, Permasalahan jumlah daerah pemilihan dan anggota parlemen yang akan ditambah seakan menjadi salah satu jalan dalam sistem demokrasi kita. Apa saja konsekuensi dan komplikasinya? Kali ini Populi Center membahasnya dalam tajuk Perspektif Indonesia dengan tema “Merancang Pemilu Plus Plus”. Diskusi ini dihadiri oleh Ir Muhammad Lukman Edy (Ketua Pansus

  Jumat, 09 Juni 2017        Anto        INDONESIA

Perspektif Indonesia 20 Mei 2017: Meraba Peluang Kebangkitan di Panggung Dunia

JAKARTA. Tidak bisa dibantah jika Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara pemain penting dunia. Beberapa lembaga internasional membuat proyeksi Indonesia akan besar, bahkan masuk lima besar dunia dalam satu dekade mendatang. Apakah kondisi domestik kita siap? Apa yang perlu dipersiapkan untuk menjadi besar?


Untuk membahas lebih lanjut persoalan tersebut,

  Selasa, 30 Mei 2017        Engge        INDONESIA
Top