MA MAU APA? - 8 April 2017

  Rabu, 12 April 2017        Rafif        Perspektif Indonesia

JAKARTA. Konflik internal terkait dengan kursi pimpinan DPD RI kian memanas. Konflik ini tidak lepas dari keputusan MA yang membatalkan tata tertib DPD tentang pergantian pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Melalui putusan ini, masa jabatan pimpinan permanen 5 tahun dan tidak dipilih ulang per setengah periode. Konflik ini tidak lepas dari putusan “salah ketik” yang dilakukan MA, belum lagi pelantikan oleh MA yang semakin membelah DPD. Bagaimana konflik DPD RI ini ditanggapi oleh lembaga negara lainnya? 

Untuk membahas isu ini, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network mengadakan diskusi Perspektif Indonesia bertemakan "MA Mau Apa?" di Gado-Gado Boplo (Jl. Gereja Theresia No 41, Menteng, Jakarta Pusat), Sabtu (8/4/17). Diskusi ini mengundang Dr. Laode Ida (Komisioner Ombudsman RI, Wakil Ketua DPD RI 2004-2014), Farid Wajdi (Juru Bicara Komisi Yudisial), Hery Firmansyah, SH, Aff, WM., M.Hum., MPA (Pengamat Hukum), dengan host oleh Ichan Loulembah.

Bagi Laode Ida, persoalan masa kepemimpinan DPD RI merupakan persoalan klasik yang telah lama ada dari periode II, namun pada waktu itu tidak banyak yang mendukung gagasan ini. Laode Ida mengatakan  “Perlu dicatat bahwa perjuangan pimpinan menjadi 2,5 tahun itu mulai dari periode II, namun pada saat itu perjuangan itu tidak berhasil karena memang tidak banyak yang setuju secara politik.” Terkait  dengan  putusan  MA, Laode  melihat  bahwa putusan MA  untuk  melantik  melalui perwakilan   tetaplah   sah.   Bagaimanapun   juga,   pergantian   masa   kepemimpinan   melihat   kehendak mayoritas   di   DPD   RI.   Pada   masa   sekarang,   DPD   RI   banyak   dikuasai   oleh   Oesman   Sapta   dan menghendaki agar masa  jabatan dibatasi menjadi  2,5 tahun. Laode mengingatkan pentingnya KY untuk menindak pelanggaran administrasi yang ada di MA. Laode mengatakan “Masalah administrasi tidak dapat sepenuhnya menyalahkan pegawai bawah, karena ketua memiliki fungsi kontrol. Jadi (hal) ini agak aneh, karena putusan ini telah mempermalukan lembaga tersebut dan mengacaukan lembaga lain (DPD). Jadi saya sebenarnya berharap KY butuh untuk memberikan judgement mengapa terjadi kekeliruan.” 

Farid Wajdi selaku juru bicara KY memaparkan bahwa KY tidak dapat bertindak secara cepat karena ada prosedur yang harus dilewati. Dalam prosesnya, KY hanya bergerak dalam ranah etik, seperti pemaparannya “Sampai sekarang KY belum memastikan apakah ini persoalan administrasi murni atau persoalan  etik  (terkait   putusan   MA). Sampai  sekarang KY masih   mengumpulkan   informasi,   jadi tahapan di KY masih pada tahapan pengumpulan.” KY butuh memastikan bahwa persoalan ini masuk kedalam ranah hakim atau bukan. Hanya saja, sekali lagi Farid menekankan bahwa KY merupakan lembaga etik  yang   hanya dapat  memberikan   sanksi  etik. Seperti  yang   diungkap  oleh Farid  yang mengatakan “Saya ingin meluruskan pemahaman orang mengenai KY. Jadi KY adalah komisi etik. Jadi segala keputusannya sebenarnya tidak eksekusional. Sebagai lembaga  etik, maka  yang dapat diberikan adalah sanksi etik. Kalau ada konsekuensi pelanggaran etik maka pelanggar tersebut harus mundur”

Hery Firmansyah selaku pengamat melihat bahwa persoalan MA salah ketik merupakan kesalahan kontrol yang lemah dari hakim di MA dalam mengeluarkan putusan. Terkait dengan persoalan ini, Hery melihat bahwa baik KY maupun Ombudsman RI harus segera bertindak. Diakhir diskusi, Laode Ida menegaskan pentingnya bagi KY untuk pro aktif memberi saran kepada MA.  Krena   keputusan  MA  telah membuat  gaduh  lembaga  negara  lain.   Di  sisi  lain,  Farid  Wajdi mengatakan   bahwa   KY  terbatas   dalam   wilayah-wilayah   etik yang   kemudian   membuat   putusan-putusannya hanya berada pada wilayah etik saja.  

Berita Terkait


LOWONGAN KERJA

Lembaga kajian Opini dan Kebijakan Publik, Populi-Center, Jakarta, mencari 1 (satu) orang staf program/peneliti penuh waktu untuk kontrak kerja selama sekurang-kurangnya satu tahun dengan kemungkinan kontrak kerja diperpanjang sesuai kinerja yang bersangkutan.

Kriteria dan syarat-syarat untuk seorang Staf Program yang dibutuhkan:

•Pria/Wanita umur tidak lebih dari 32 tahun .

•Memiliki integritas dan rekam-jejak yang baik pada pekerjaan sebelumnya (cantumkan nama, alamat, dan nomor kontak pemberi referensi).

  Selasa, 16 Mei 2017        Yudha        Publications

PERSPEKTIF INDONESIA: MENGOBATI LUKA PILKADA - 22 April 2017

JAKARTA. Pilkada DKI Jakarta 2017 baru saja selesai. Pilkada kali ini terasa mendorong pemisahan di masyarakat. Luka akibat pemilihan kepala daerah masih menganga. Pembelahan akibat Pilkada Jakarta makin terasa di dunia maya. Apakah hal ini disebabkan oleh durasi kampanye terlalu lama? Ataukah ini memang refleksi realitas politik saat ini? Bisakah politik tidak terlalu menguras energi?  

Untuk membahas isu ini, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network mengadakan d

  Senin, 24 April 2017        Rafif        Perspektif Indonesia

Quick Count Pilgub DKI: Anies-Sandi Unggul Atas Basuki-Djarot 

Press Release 19 April 2017  

Populi Center kembali menggelar exit poll dan hitung cepat (quick count) di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 putaran ke 2. Exit poll Populi Center menggunakan metode single random sampling dengan margin of error 2% dan menggunakan sample sebesar 2.000 responden. Sementara untuk quick count, Populi Center menggunakan sample sebesar 500 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total 13.034 TPS.

Selengkapnya dapat anda download Read More -->

  Rabu, 19 April 2017        Yudha        Publications

“DEBAT MILIK SIAPA” - 11 April 2017

JAKARTA. Pemungutan suara Pilgub DKI Jakarta putaran kedua kian dekat. Debat kandidat menjadi momen penting dalam rangkaian kampanye, mengingat melalui debat diharapkan masyarakat mampu berfikir secara rasional dengan mencermati program-program yang disampaikan dalam debat tersebut. Lantas program apa yang paling tepat menjawab permasalahan ibukota dan seberapa besar debat menjadi referensi pemilih? Untuk membahas isu ini, Populi Center bekerja sama dengan KPUD DKI Jakarta mengadakan diskusi Perspektif Jakarta bertemakan "Debat Milik Si

  Rabu, 12 April 2017        Rafif        Perspektif Jakarta
Top