PERSPEKTIF INDONESIA: MENGOBATI LUKA PILKADA - 22 April 2017

  Senin, 24 April 2017     Rafif     INDONESIA

JAKARTA. Pilkada DKI Jakarta 2017 baru saja selesai. Pilkada kali ini terasa mendorong pemisahan di masyarakat. Luka akibat pemilihan kepala daerah masih menganga. Pembelahan akibat Pilkada Jakarta makin terasa di dunia maya. Apakah hal ini disebabkan oleh durasi kampanye terlalu lama? Ataukah ini memang refleksi realitas politik saat ini? Bisakah politik tidak terlalu menguras energi?  

Untuk membahas isu ini, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network mengadakan diskusi Perspektif Indonesia bertemakan "Mengobati Luka Pilkada" di Gado-Gado Boplo (Jl. Gereja Theresia No 41, Menteng, Jakarta Pusat), Sabtu (22/4/17). Diskusi ini mengundang Viva Yoga Mauladi (Anggota DPR, Pansus UU Pemilu 2017), Ferry Kurnia Rizkiansyah (Komisioner KPU 2012-2017), Prof. Dr. Salim Said, MA (Institut Peradaban, Guru Besar Ilmu Politik), Devie Rahmawati (Pengamat Sosial), dengan host Ichan Loulembah.

Diskusi dimulai dengan Ferry Kurnia Rizkiansyah yang mengatakan bahwa terdapat konsekuensi prosedural dengan didorongnya agenda pemilu serentak. Konsekuensi tersebut adalah dengan memperpanjang dan memperpendek pemilu di daerah daerah agar dapat menjadi serentak. Konsekuensinya terdapat jeda waktu antara kampanye dan pelantikan. Meski demikian, ada hal yang menarik pada pelaksanaan Pilkada serentak ini, yakni mulai diaturnya mengenai atribut kampanye. Atribut kampanye saat ini difasilitasi oleh KPU, sehingga semua kandidat dapat mulai dari titik yang sama. Hal ini mendorong pula para kandidat untuk turun  menjelaskan program ke masyarakat. Dari kacamata prosedural, terdapat penyesuaian waktu agar seluruh daerah dapat serentak. Lebih lanjut Ferry menekankan bahwa kedepannya media sosial harus diatur lebih rinci karena dapat menjadi arena kampanye yang liar.   

Dari kacamata legislatif, Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwadalam UU Pemilu yang disusun sekarang, terdapat wacana untuk menyamakan perspektif bahwa kampanye dibiayai oleh APBN melalui KPU tanpa mengurangi esensi dari demokrasi seperti partisipasi, efektif, dan pendidikan politik. Viva Yoga juga menekankan pentingnya media televisi dalam mendorong rasionalitas publik. Sayangnya, menurut hemat Yoga, siaram media yang tidak adil mendorong penggunaan media sosial untuk kampanye. Padahal media sosial tidak termasuk kedalam jurnalisme dan belum diatur secara mendetail.  Yoga senada dengan Ferry bahwa kedepannya media sosial harus diatur.   

Menggunakan kacamata ekonomi politik, Devie Rahmawati melihat bahwa persoalan isu SARA tidak hanya muncul di Indonesia, tapi muncul juga di Prancis dan Amerika. Lebih lanjut Devie mengatakan “Ini merupakan cerminan dari pilihan ekonomi politik kapitalisme yang tidak membuat orang miskin menjadi sejahtera dan orang kaya yang tidak bahagia. Saya tidak nyaman jika orang bilang toleransi di Indonesia itu semu, hanya saja SARA menjadi sebuah identitas yang membuat kegelisahan-kegelisahan yang kemudian bersatu untuk dengan satu identitas. Hal ini seriring dengan ekonomi yang naik turun namun indeks gini semakin melebar.” Mengenai maraknya isu SARA dalam media sosial, Devie melihat hal ini dikarenakan bangsa Indonesia mengalami lompatan peradaban gimana pola kelakuannya masih konservatif dan patron-client namun memiliki tools advance berupa media sosial.   

Guru besar Ilmu Politik, Salim Said menekankan perspektif yang berbeda, bahwa dalam sejarah Indonesia modern selalu sentimen anti cina. Lebih lanjut Salim Said mengatakan “Sejarah Indonesia modern selalu ada isu anti chinesse rights. Ketika serikat islam terdapat anti china, ketika reformasi muncul anti china.” Menurut Salim Said, Indonesia sudah lama sekali selesai dengan persoalan etnis dan suda menjadi satu bangsa. Oleh karena itu kita harus menjaga emosi kita.   

Dipenutup diskusi, keempat pembicara sepakat bahwa demokrasi di Indonesia harus ditopang dengan peradaban yang tinggi. Makin tinggi tinggi peradaban suatu bangsa, maka makin tinggi berpolitiknya.  

Berita Terkait


Sudah Tepatkah RUU Pemilu dan Perppu Ormas?

Jelang rapat paripurna DPR RI untuk menentukan nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, terjadi perdebatan di kalangan partai politik (parpol) mengenai 5 paket opsi. Opsi yang paling krusial menimbulkan perdebatan adalah mengenai ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold)ambang batas pencalonan presiden (

  Jumat, 21 Juli 2017        Sudi        LINTAS BERITA

UPAYA DOMINASI ORANG DAYAK: Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal di Kalimantan Barat

Tulisan ini merupakan laporan perjalanan dalam survei di Kalimantan Barat (Kalbar) pada 3-8 Mei 2017. Di sela-sela kesibukan memantau 80 Tenaga Pengumpul Data (TPD) survei selama lima hari, penulis berupaya menggali isu-isu lokal yang sekiranya menarik atau luput dari pertanyaan dalam kuesioner. Beberapa pertanyaan kunci seputar dinamika sosial

  Selasa, 04 Juli 2017        Yudha        LAPORAN SURVEI

KONTESTASI DI BALIK DAMAI: Dua Kelompok Ekonomi Dominan di Kabupaten Banyumas

Membaca kembali asumsi dominan dalam interaksi warga yang selama ini dinilai stabil dan harmonis, itulah tujuan utama dari penulisan tulisan pendek ini. Tulisan ini hendak melihat apakah di balik asumsi harmoni masyarakat Kabupaten Banyumas yang kuat mengadopsi nilai brayan urip (hidup rukun), tidak terdapat gejolak atau potensi gejolak yang dapat

  Selasa, 04 Juli 2017        Yudha        LAPORAN SURVEI

Kerjasama Penanganan Banjir Antara Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor

Di era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, Kerjasama Antar-Daerah (KAD) sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan-persoalan serius seperti pembangunan daerah pinggiran dan perbatasan antar-daerah yang kerap terabaikan. Hubungan KAD yang sering kali menyedot atensi publik adalah antara Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Kabupaten Bogor dengan isu seputar banjir.

  Selasa, 04 Juli 2017        Yudha        LAPORAN SURVEI
Top