PERSPEKTIF INDONESIA: MENGOBATI LUKA PILKADA - 22 April 2017

  Senin, 24 April 2017        Rafif        Perspektif Indonesia

JAKARTA. Pilkada DKI Jakarta 2017 baru saja selesai. Pilkada kali ini terasa mendorong pemisahan di masyarakat. Luka akibat pemilihan kepala daerah masih menganga. Pembelahan akibat Pilkada Jakarta makin terasa di dunia maya. Apakah hal ini disebabkan oleh durasi kampanye terlalu lama? Ataukah ini memang refleksi realitas politik saat ini? Bisakah politik tidak terlalu menguras energi?  

Untuk membahas isu ini, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network mengadakan diskusi Perspektif Indonesia bertemakan "Mengobati Luka Pilkada" di Gado-Gado Boplo (Jl. Gereja Theresia No 41, Menteng, Jakarta Pusat), Sabtu (22/4/17). Diskusi ini mengundang Viva Yoga Mauladi (Anggota DPR, Pansus UU Pemilu 2017), Ferry Kurnia Rizkiansyah (Komisioner KPU 2012-2017), Prof. Dr. Salim Said, MA (Institut Peradaban, Guru Besar Ilmu Politik), Devie Rahmawati (Pengamat Sosial), dengan host Ichan Loulembah.

Diskusi dimulai dengan Ferry Kurnia Rizkiansyah yang mengatakan bahwa terdapat konsekuensi prosedural dengan didorongnya agenda pemilu serentak. Konsekuensi tersebut adalah dengan memperpanjang dan memperpendek pemilu di daerah daerah agar dapat menjadi serentak. Konsekuensinya terdapat jeda waktu antara kampanye dan pelantikan. Meski demikian, ada hal yang menarik pada pelaksanaan Pilkada serentak ini, yakni mulai diaturnya mengenai atribut kampanye. Atribut kampanye saat ini difasilitasi oleh KPU, sehingga semua kandidat dapat mulai dari titik yang sama. Hal ini mendorong pula para kandidat untuk turun  menjelaskan program ke masyarakat. Dari kacamata prosedural, terdapat penyesuaian waktu agar seluruh daerah dapat serentak. Lebih lanjut Ferry menekankan bahwa kedepannya media sosial harus diatur lebih rinci karena dapat menjadi arena kampanye yang liar.   

Dari kacamata legislatif, Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwadalam UU Pemilu yang disusun sekarang, terdapat wacana untuk menyamakan perspektif bahwa kampanye dibiayai oleh APBN melalui KPU tanpa mengurangi esensi dari demokrasi seperti partisipasi, efektif, dan pendidikan politik. Viva Yoga juga menekankan pentingnya media televisi dalam mendorong rasionalitas publik. Sayangnya, menurut hemat Yoga, siaram media yang tidak adil mendorong penggunaan media sosial untuk kampanye. Padahal media sosial tidak termasuk kedalam jurnalisme dan belum diatur secara mendetail.  Yoga senada dengan Ferry bahwa kedepannya media sosial harus diatur.   

Menggunakan kacamata ekonomi politik, Devie Rahmawati melihat bahwa persoalan isu SARA tidak hanya muncul di Indonesia, tapi muncul juga di Prancis dan Amerika. Lebih lanjut Devie mengatakan “Ini merupakan cerminan dari pilihan ekonomi politik kapitalisme yang tidak membuat orang miskin menjadi sejahtera dan orang kaya yang tidak bahagia. Saya tidak nyaman jika orang bilang toleransi di Indonesia itu semu, hanya saja SARA menjadi sebuah identitas yang membuat kegelisahan-kegelisahan yang kemudian bersatu untuk dengan satu identitas. Hal ini seriring dengan ekonomi yang naik turun namun indeks gini semakin melebar.” Mengenai maraknya isu SARA dalam media sosial, Devie melihat hal ini dikarenakan bangsa Indonesia mengalami lompatan peradaban gimana pola kelakuannya masih konservatif dan patron-client namun memiliki tools advance berupa media sosial.   

Guru besar Ilmu Politik, Salim Said menekankan perspektif yang berbeda, bahwa dalam sejarah Indonesia modern selalu sentimen anti cina. Lebih lanjut Salim Said mengatakan “Sejarah Indonesia modern selalu ada isu anti chinesse rights. Ketika serikat islam terdapat anti china, ketika reformasi muncul anti china.” Menurut Salim Said, Indonesia sudah lama sekali selesai dengan persoalan etnis dan suda menjadi satu bangsa. Oleh karena itu kita harus menjaga emosi kita.   

Dipenutup diskusi, keempat pembicara sepakat bahwa demokrasi di Indonesia harus ditopang dengan peradaban yang tinggi. Makin tinggi tinggi peradaban suatu bangsa, maka makin tinggi berpolitiknya.  

Berita Terkait


LOWONGAN KERJA

Lembaga kajian Opini dan Kebijakan Publik, Populi-Center, Jakarta, mencari 1 (satu) orang staf program/peneliti penuh waktu untuk kontrak kerja selama sekurang-kurangnya satu tahun dengan kemungkinan kontrak kerja diperpanjang sesuai kinerja yang bersangkutan.

Kriteria dan syarat-syarat untuk seorang Staf Program yang dibutuhkan:

•Pria/Wanita umur tidak lebih dari 32 tahun .

•Memiliki integritas dan rekam-jejak yang baik pada pekerjaan sebelumnya (cantumkan nama, alamat, dan nomor kontak pemberi referensi).

  Selasa, 16 Mei 2017        Yudha        Publications

PERSPEKTIF INDONESIA: MENGOBATI LUKA PILKADA - 22 April 2017

JAKARTA. Pilkada DKI Jakarta 2017 baru saja selesai. Pilkada kali ini terasa mendorong pemisahan di masyarakat. Luka akibat pemilihan kepala daerah masih menganga. Pembelahan akibat Pilkada Jakarta makin terasa di dunia maya. Apakah hal ini disebabkan oleh durasi kampanye terlalu lama? Ataukah ini memang refleksi realitas politik saat ini? Bisakah politik tidak terlalu menguras energi?  

Untuk membahas isu ini, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network mengadakan d

  Senin, 24 April 2017        Rafif        Perspektif Indonesia

Quick Count Pilgub DKI: Anies-Sandi Unggul Atas Basuki-Djarot 

Press Release 19 April 2017  

Populi Center kembali menggelar exit poll dan hitung cepat (quick count) di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 putaran ke 2. Exit poll Populi Center menggunakan metode single random sampling dengan margin of error 2% dan menggunakan sample sebesar 2.000 responden. Sementara untuk quick count, Populi Center menggunakan sample sebesar 500 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total 13.034 TPS.

Selengkapnya dapat anda download Read More -->

  Rabu, 19 April 2017        Yudha        Publications

“DEBAT MILIK SIAPA” - 11 April 2017

JAKARTA. Pemungutan suara Pilgub DKI Jakarta putaran kedua kian dekat. Debat kandidat menjadi momen penting dalam rangkaian kampanye, mengingat melalui debat diharapkan masyarakat mampu berfikir secara rasional dengan mencermati program-program yang disampaikan dalam debat tersebut. Lantas program apa yang paling tepat menjawab permasalahan ibukota dan seberapa besar debat menjadi referensi pemilih? Untuk membahas isu ini, Populi Center bekerja sama dengan KPUD DKI Jakarta mengadakan diskusi Perspektif Jakarta bertemakan "Debat Milik Si

  Rabu, 12 April 2017        Rafif        Perspektif Jakarta
Top