“Merancang Pemilu Plus Plus”

  Jumat, 09 Juni 2017     Anto     INDONESIA

Jakarta, Permasalahan jumlah daerah pemilihan dan anggota parlemen yang akan ditambah seakan menjadi salah satu jalan dalam sistem demokrasi kita. Apa saja konsekuensi dan komplikasinya? Kali ini Populi Center membahasnya dalam tajuk Perspektif Indonesia dengan tema “Merancang Pemilu Plus Plus”. Diskusi ini dihadiri oleh Ir Muhammad Lukman Edy (Ketua Pansus RUU Pemilu DPR), Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah (Komisioner KPU 2013-2017), Fadli Ramadhanil (Peneliti Perludem), dan Ahmad Baidowi (Wasekjen PPP) serta dipandu oleh Ichan Loulembah.

Lukman menjelaskan bahwa penambahan 15 kursi sudah disepakati oleh pemerintah. Meski demikian penempatan kelimabelas kursi tersebut kemana yang masih dalam tahap rancangan. Penempatan ini menjadi wewenang pansus karena pemerintah sudah meminta pansus untuk menentukannya. Memang beberapa opsi juga sedang dipikirkan misal 15 kursi tersebut tidak untuk Pulau Jawa. Untuk sekarang pansus juga berusaha memfasilitasi diaspora yang meminta dapil sendiri, sehingga untuk diaspora membutuhkan 3 kursi.

Ahmad Baidowi menambahkan bahwa kursi existing tidak akan diotak-atik. Sebagai contoh Kepulauan Riau yang keluar dari Riau, otomatis jatah kursi di Riau dihilangkan untuk dipindahkan ke Kepulauan Riau. Selain itu seperti Sumatera Barat yang saat ini over 3 kursi, maka hal tersebut bisa dialihkan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan. Karena keterwakilan ini juga mengacu pada penghitungan luas wilayah.

Selain itu tantangan lain adalah tuntutan adanya keterwakilan 30 persen perempuan sampai tingkat desa. Jelas hal tersebut langsung ditolak. Menurutnya, hal tersebut malah akan mempersulit penyelenggara karena tidak mesti perempuan ditingkat bawah juga akan ikut ambil bagian, dan apabila terjadi kekurangan keterwakilan perempuan inilah yang malah akan memperlambat proses demokrasi.

Sesuai dengan apa yang dijelaskan Ahmad Baidowi bahwa luas wilayah menjadi salah satu indikator penentuan jumlah kursi. Namun Lukman menjelaskan bahwa yang menjadi kendala saat ini adalah  kita tidak mempunyai data batas laut per provinsi.

Dalam perspektif lain Ferry menyoroti bagaimana sistem pemilu kita yang selalu berubah. Dalam penambahan kursi yang perlu diperbaiki adalah electoral justice-nya. Ada 4 hal penting yang harus diperhatikan. Mulai dari alokasi kursi itu sendiri, kemudian mekanisme pencalonannya, bagaimana sistem penyuaraannya, dan formula elektoralnya.

Fadli menyoroti segala persiapan dan kesiapan yang terlalu sempit. Karena agar pemilih atau peserta pemilu dan penyelenggara sekalipun bisa menyiapkan regulasi teknis dengan baik. Namun disisi lain Fadli sangat mengapresiasi Pansus dimana segala prosesnya dilakukan secara terbuka. Sehingga publik dapat memantau perdebatan yang berlangsung dalam proses musyawarah. Bahkan Pansus juga memfasilitasi 3 kelompok yang diantaranya adalah kelompok disabilitas, diaspora, dan kelompok perempuan. Dalam penambahan jumlah kursi pun menurutnya sudah sesuai dengan kondisi saat ini. Sebagai contoh adalah menjadi tidak adil apabila diaspora Indonesia yang mencapai 4,7 juta dititipkan kedaerah lain. Sekaligus seperti Jawa Barat yang saat ini mendapatkan 91 kursi namun menurutnya ideal kursi di Jawa Barat adalah 101.

Diakhir Lukman menambahkan bahwa optimis nantinya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold jatuh diangka 4 persen. Namun yang membuat Lukman pesismis adalah Undang-undang tidak akan diubah lagi. Mekanisme evaluasi kita yang saat ini kurang tepat. Beliau mencontohkan bahwa kita dapat belajar dari Mexico dimana setiap pemilu langsung diadakan evaluasi dan perubahan sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk konteks Indonesia Lukman meyakini bahwa pemilu akan stabil Setelah 2024.


Berita Terkait


Sudah Tepatkah RUU Pemilu dan Perppu Ormas?

Jelang rapat paripurna DPR RI untuk menentukan nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, terjadi perdebatan di kalangan partai politik (parpol) mengenai 5 paket opsi. Opsi yang paling krusial menimbulkan perdebatan adalah mengenai ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold)ambang batas pencalonan presiden (

  Jumat, 21 Juli 2017        Sudi        LINTAS BERITA

UPAYA DOMINASI ORANG DAYAK: Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal di Kalimantan Barat

Tulisan ini merupakan laporan perjalanan dalam survei di Kalimantan Barat (Kalbar) pada 3-8 Mei 2017. Di sela-sela kesibukan memantau 80 Tenaga Pengumpul Data (TPD) survei selama lima hari, penulis berupaya menggali isu-isu lokal yang sekiranya menarik atau luput dari pertanyaan dalam kuesioner. Beberapa pertanyaan kunci seputar dinamika sosial

  Selasa, 04 Juli 2017        Yudha        LAPORAN SURVEI

KONTESTASI DI BALIK DAMAI: Dua Kelompok Ekonomi Dominan di Kabupaten Banyumas

Membaca kembali asumsi dominan dalam interaksi warga yang selama ini dinilai stabil dan harmonis, itulah tujuan utama dari penulisan tulisan pendek ini. Tulisan ini hendak melihat apakah di balik asumsi harmoni masyarakat Kabupaten Banyumas yang kuat mengadopsi nilai brayan urip (hidup rukun), tidak terdapat gejolak atau potensi gejolak yang dapat

  Selasa, 04 Juli 2017        Yudha        LAPORAN SURVEI

Kerjasama Penanganan Banjir Antara Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor

Di era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, Kerjasama Antar-Daerah (KAD) sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan-persoalan serius seperti pembangunan daerah pinggiran dan perbatasan antar-daerah yang kerap terabaikan. Hubungan KAD yang sering kali menyedot atensi publik adalah antara Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Kabupaten Bogor dengan isu seputar banjir.

  Selasa, 04 Juli 2017        Yudha        LAPORAN SURVEI
Top