“Merancang Pemilu Plus Plus”

  Jumat, 09 Juni 2017     Anto     INDONESIA

Jakarta, Permasalahan jumlah daerah pemilihan dan anggota parlemen yang akan ditambah seakan menjadi salah satu jalan dalam sistem demokrasi kita. Apa saja konsekuensi dan komplikasinya? Kali ini Populi Center membahasnya dalam tajuk Perspektif Indonesia dengan tema “Merancang Pemilu Plus Plus”. Diskusi ini dihadiri oleh Ir Muhammad Lukman Edy (Ketua Pansus RUU Pemilu DPR), Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah (Komisioner KPU 2013-2017), Fadli Ramadhanil (Peneliti Perludem), dan Ahmad Baidowi (Wasekjen PPP) serta dipandu oleh Ichan Loulembah.

Lukman menjelaskan bahwa penambahan 15 kursi sudah disepakati oleh pemerintah. Meski demikian penempatan kelimabelas kursi tersebut kemana yang masih dalam tahap rancangan. Penempatan ini menjadi wewenang pansus karena pemerintah sudah meminta pansus untuk menentukannya. Memang beberapa opsi juga sedang dipikirkan misal 15 kursi tersebut tidak untuk Pulau Jawa. Untuk sekarang pansus juga berusaha memfasilitasi diaspora yang meminta dapil sendiri, sehingga untuk diaspora membutuhkan 3 kursi.

Ahmad Baidowi menambahkan bahwa kursi existing tidak akan diotak-atik. Sebagai contoh Kepulauan Riau yang keluar dari Riau, otomatis jatah kursi di Riau dihilangkan untuk dipindahkan ke Kepulauan Riau. Selain itu seperti Sumatera Barat yang saat ini over 3 kursi, maka hal tersebut bisa dialihkan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan. Karena keterwakilan ini juga mengacu pada penghitungan luas wilayah.

Selain itu tantangan lain adalah tuntutan adanya keterwakilan 30 persen perempuan sampai tingkat desa. Jelas hal tersebut langsung ditolak. Menurutnya, hal tersebut malah akan mempersulit penyelenggara karena tidak mesti perempuan ditingkat bawah juga akan ikut ambil bagian, dan apabila terjadi kekurangan keterwakilan perempuan inilah yang malah akan memperlambat proses demokrasi.

Sesuai dengan apa yang dijelaskan Ahmad Baidowi bahwa luas wilayah menjadi salah satu indikator penentuan jumlah kursi. Namun Lukman menjelaskan bahwa yang menjadi kendala saat ini adalah  kita tidak mempunyai data batas laut per provinsi.

Dalam perspektif lain Ferry menyoroti bagaimana sistem pemilu kita yang selalu berubah. Dalam penambahan kursi yang perlu diperbaiki adalah electoral justice-nya. Ada 4 hal penting yang harus diperhatikan. Mulai dari alokasi kursi itu sendiri, kemudian mekanisme pencalonannya, bagaimana sistem penyuaraannya, dan formula elektoralnya.

Fadli menyoroti segala persiapan dan kesiapan yang terlalu sempit. Karena agar pemilih atau peserta pemilu dan penyelenggara sekalipun bisa menyiapkan regulasi teknis dengan baik. Namun disisi lain Fadli sangat mengapresiasi Pansus dimana segala prosesnya dilakukan secara terbuka. Sehingga publik dapat memantau perdebatan yang berlangsung dalam proses musyawarah. Bahkan Pansus juga memfasilitasi 3 kelompok yang diantaranya adalah kelompok disabilitas, diaspora, dan kelompok perempuan. Dalam penambahan jumlah kursi pun menurutnya sudah sesuai dengan kondisi saat ini. Sebagai contoh adalah menjadi tidak adil apabila diaspora Indonesia yang mencapai 4,7 juta dititipkan kedaerah lain. Sekaligus seperti Jawa Barat yang saat ini mendapatkan 91 kursi namun menurutnya ideal kursi di Jawa Barat adalah 101.

Diakhir Lukman menambahkan bahwa optimis nantinya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold jatuh diangka 4 persen. Namun yang membuat Lukman pesismis adalah Undang-undang tidak akan diubah lagi. Mekanisme evaluasi kita yang saat ini kurang tepat. Beliau mencontohkan bahwa kita dapat belajar dari Mexico dimana setiap pemilu langsung diadakan evaluasi dan perubahan sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk konteks Indonesia Lukman meyakini bahwa pemilu akan stabil Setelah 2024.


Berita Terkait


RILIS MEDIA - KANDIDAT IDAMAN WARGA JAWA TENGAH DI PILGUB 2018

Jelang Pemilihan Gubernur Jawa Tengah  (Pilgub  Jateng) 2018 mendatang, Populi Center melakukan survei untuk mengetahui kesiapan dan preferensi pilihan masyarakat Jateng tentang calon Gubernur dan Wakil Gubernur (cagub‐cawagub). Selain itu, survei dilakukan untuk mendapatkan opini masyarakat mengenai penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Survei dilakukan pada 15‐23 Maret

  Rabu, 14 Juni 2017        Yudha        RILIS SURVEI

Membedah Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia

Kelas menengah muslim Indonesia masih terus berupaya membangun ruang eksistensi dan ruang idealitas, serta perlu membangun gagasan konstruktif alih-alih hanya di arena konsumtif. Demikian dipaparkan Wasisto Raharjo Jati dari Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI dalam diskusi Forum Populi, 7 Juni 2017 di Jakarta. Diskusi ini membedah buku karya Wasisto Politik

  Jumat, 09 Juni 2017        Yudha        PENULISAN

“Merancang Pemilu Plus Plus”

Jakarta, Permasalahan jumlah daerah pemilihan dan anggota parlemen yang akan ditambah seakan menjadi salah satu jalan dalam sistem demokrasi kita. Apa saja konsekuensi dan komplikasinya? Kali ini Populi Center membahasnya dalam tajuk Perspektif Indonesia dengan tema “Merancang Pemilu Plus Plus”. Diskusi ini dihadiri oleh Ir Muhammad Lukman Edy (Ketua Pansus

  Jumat, 09 Juni 2017        Anto        INDONESIA

Perspektif Indonesia 20 Mei 2017: Meraba Peluang Kebangkitan di Panggung Dunia

JAKARTA. Tidak bisa dibantah jika Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara pemain penting dunia. Beberapa lembaga internasional membuat proyeksi Indonesia akan besar, bahkan masuk lima besar dunia dalam satu dekade mendatang. Apakah kondisi domestik kita siap? Apa yang perlu dipersiapkan untuk menjadi besar?


Untuk membahas lebih lanjut persoalan tersebut,

  Selasa, 30 Mei 2017        Engge        INDONESIA
Top