Merancang Pemilu Plus Plus

  Jumat, 09 Juni 2017     Anto     PERSPEKTIF INDONESIA

Jakarta, Permasalahan jumlah daerah pemilihan dan anggota parlemen yang akan ditambah seakan menjadi salah satu jalan dalam sistem demokrasi kita. Apa saja konsekuensi dan komplikasinya? Kali ini Populi Center membahasnya dalam tajuk Perspektif Indonesia dengan tema “Merancang Pemilu Plus Plus”. Diskusi ini dihadiri oleh Ir Muhammad Lukman Edy (Ketua Pansus RUU Pemilu DPR), Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah (Komisioner KPU 2013-2017), Fadli Ramadhanil (Peneliti Perludem), dan Ahmad Baidowi (Wasekjen PPP) serta dipandu oleh Ichan Loulembah.

Lukman menjelaskan bahwa penambahan 15 kursi sudah disepakati oleh pemerintah. Meski demikian penempatan kelimabelas kursi tersebut kemana yang masih dalam tahap rancangan. Penempatan ini menjadi wewenang pansus karena pemerintah sudah meminta pansus untuk menentukannya. Memang beberapa opsi juga sedang dipikirkan misal 15 kursi tersebut tidak untuk Pulau Jawa. Untuk sekarang pansus juga berusaha memfasilitasi diaspora yang meminta dapil sendiri, sehingga untuk diaspora membutuhkan 3 kursi.

Ahmad Baidowi menambahkan bahwa kursi existing tidak akan diotak-atik. Sebagai contoh Kepulauan Riau yang keluar dari Riau, otomatis jatah kursi di Riau dihilangkan untuk dipindahkan ke Kepulauan Riau. Selain itu seperti Sumatera Barat yang saat ini over 3 kursi, maka hal tersebut bisa dialihkan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan. Karena keterwakilan ini juga mengacu pada penghitungan luas wilayah.

Selain itu tantangan lain adalah tuntutan adanya keterwakilan 30 persen perempuan sampai tingkat desa. Jelas hal tersebut langsung ditolak. Menurutnya, hal tersebut malah akan mempersulit penyelenggara karena tidak mesti perempuan ditingkat bawah juga akan ikut ambil bagian, dan apabila terjadi kekurangan keterwakilan perempuan inilah yang malah akan memperlambat proses demokrasi.

Sesuai dengan apa yang dijelaskan Ahmad Baidowi bahwa luas wilayah menjadi salah satu indikator penentuan jumlah kursi. Namun Lukman menjelaskan bahwa yang menjadi kendala saat ini adalah  kita tidak mempunyai data batas laut per provinsi.

Dalam perspektif lain Ferry menyoroti bagaimana sistem pemilu kita yang selalu berubah. Dalam penambahan kursi yang perlu diperbaiki adalah electoral justice-nya. Ada 4 hal penting yang harus diperhatikan. Mulai dari alokasi kursi itu sendiri, kemudian mekanisme pencalonannya, bagaimana sistem penyuaraannya, dan formula elektoralnya.

Fadli menyoroti segala persiapan dan kesiapan yang terlalu sempit. Karena agar pemilih atau peserta pemilu dan penyelenggara sekalipun bisa menyiapkan regulasi teknis dengan baik. Namun disisi lain Fadli sangat mengapresiasi Pansus dimana segala prosesnya dilakukan secara terbuka. Sehingga publik dapat memantau perdebatan yang berlangsung dalam proses musyawarah. Bahkan Pansus juga memfasilitasi 3 kelompok yang diantaranya adalah kelompok disabilitas, diaspora, dan kelompok perempuan. Dalam penambahan jumlah kursi pun menurutnya sudah sesuai dengan kondisi saat ini. Sebagai contoh adalah menjadi tidak adil apabila diaspora Indonesia yang mencapai 4,7 juta dititipkan kedaerah lain. Sekaligus seperti Jawa Barat yang saat ini mendapatkan 91 kursi namun menurutnya ideal kursi di Jawa Barat adalah 101.

Diakhir Lukman menambahkan bahwa optimis nantinya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold jatuh diangka 4 persen. Namun yang membuat Lukman pesismis adalah Undang-undang tidak akan diubah lagi. Mekanisme evaluasi kita yang saat ini kurang tepat. Beliau mencontohkan bahwa kita dapat belajar dari Mexico dimana setiap pemilu langsung diadakan evaluasi dan perubahan sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk konteks Indonesia Lukman meyakini bahwa pemilu akan stabil Setelah 2024.


Berita Terkait


Klarifikasi Populi Center tentang Hasil Survei di Provinsi NTT 21 Juli – 29 Juli 2017

Pada tanggal 4 September 2017 yang lalu, beberapa surat kabar yang terbit di Kota Kupang, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) seperti Pos Kupang dan Timor Express, memuat sebagian kecil dari hasil survei yang telah dilakukan oleh Populi Center, Jakarta pada tanggal 21 Juli-29 Juli 2017. Meskipun

  Jumat, 08 September 2017        Yudha        PUBLIKASI

“PERSEPSI MASYARAKAT JELANG PILGUB NTT 2018”

Populi Center mengadakan survei di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mengetahui persepsi masyarakat menjelang Pemilihan Gubernur NTT 2018. Survei dilaksanakan mulai tanggal  21  Juli  2017  sampai  29  Juli  2017. Melalui survei tersebut, kami ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat NTT mengenai kriteria calon Gubernur yang diinginkan

  Kamis, 07 September 2017        ade        RILIS SURVEI

Hubungan Mayoritas-Minoritas Agama dengan Negara di Indonesia dan Amerika Serikat

Masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama beragam dalam hal menganut agama. Keberagaman itu bisa menguntungkan, tetapi bisa pula problematik bagi masing-masing negara, tergantung bagaimana pemerintah dan masyarakat sipil menegakkan prinsip toleransi. Ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas belakangan ini jadi semakin menjadi perhatian. Kampanye politik di kedua negara berhasil memobilisasi

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI

Mengelola Radikalisme dalam Alam Demokrasi

Jeffrey Winters dikenal sebagai akademisi dan Direktur Equality Development and Globalization Studies (EDGS) Northwestern University, Amerika Serikat. Selain itu Winters menjabat Chairman of the Board of Trustee The Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF) dan  Direktur Program Ilmu Sosial di Center for Public Policy Transformation (Transformasi) yang keduanya berkantor

  Selasa, 01 Agustus 2017        Sudi        LAPORAN DISKUSI
Top